[pick the date] [type the document title] · 2016. 12. 23. · 0 kertas kebijakan: urgensi...

0

Kertas Kebijakan:Urgensi Pembuatan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari di Jawa Tengah

[Type thedocumenttitle]

[Pick the date]

[Type the abstract of the document here. The abstract is typically ashort summary of the contents of the document. Type the abstract ofthe document here. The abstract is typically a short summary of thecontents of the document.]

[Type thedocumentsubtitle]

1


Kertas Kebijakan

Urgensi Pembuatan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan

Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari di Jawa Tengah.

Setidaknya dua setengah juta keluarga di Jawa Tengah telah membuat hutan di tanah

miliknya sendiri. Mereka menanami tanahnya dengan tanaman kayu yang dicampur dengan

tanaman pangan dan holtikultura. Seluas 700 ribu hektar—atau dua puluh persen dari luas

Jawa Tengah—berwujud hutan di tanah milik masyarakat yang kemudian lazim disebut

sebagai Hutan Rakyat.

Peran hutan rakyat sangat besar setidaknya untuk dua kepentingan sekaligus yaitu

sumber pendapatan ekonomi masyarakat dan penopang keberlangsungan daya dukung

lingkungan. Hutan rakyat bila dibangun dan dikelola dengan baik oleh pemiliknya dengan

bimbingan Pemerintah diyakini dapat menjadi pemicu lompatan menuju kesejahteraan

ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga agar lingkungan hidup di Jawa Tengah tetap

mampu menopang beban provinsi ini dari berbagai ancaman kebencanaan.

Kendatipun demikian, masyarakat pemilik hutan rakyat masih menemukan beberapa

persoalan serius dalam menjalankan pengelolaan hutan rakyat yang dimilikinya. Hutan

rakyat belum diakomodir dalam tata ruang wilayah, sehingga tidak ada penataan kawasan

yang berakibat pada kerentanan konversi lahan ke penggunaan lain dan juga pengelolaan

yang buruk atas kawasan yang seharusnya dilindungi.

Tipe kepemilikan hutan rakyat yang relatif sempit disetiap keluarga membuat posisi

tawar petani hutan rakyat menjadi rendah baik dalam perdagangan kayu maupun kebijakan

pemerintah. Dengan lahan sempit tersebut, petani hutan rakyat mengelola hutannya dengan

model konvensional yang miskin inovasi maupun teknologi. Belum lagi ancaman kelestarian

berupa penebangan pohon umur muda karena desakan kebutuhan ekonomi, membuat

persoalan semakin kompleks. Di sisi lain, tata niaga kayu rakyat saat ini masih belum

berpihak kepada petani hutan rakyat, karena mereka menjadi aktor yang mendapatkan

margin keuntungan paling sedikit dibandingkan aktor-aktor yang lain.

2


Sederet permasalahan tersebut menjadi sangat mendesak untuk segera ditangani.

Dalam konteks ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat berkepentingan untuk menjaga

dua setengah juta keluarga petani hutan rakyat agar tetap dapat melangsungkan kehidupan

ekonominya, sekaligus dapat melakukan lompatan menuju kesejahteraan hidup yang lebih

baik. Pada sisi yang sama, Pemerintah Daerah sangat berkepentingan untuk menjaga dan

meningkatkan peran katub penyelematan ekologi Jawa Tengah, yang telah diperankan oleh

hutan rakyat. Menurut kami, harus ada grand desain pembangunan pengelolaan hutan

rakyat lestari di Jawa Tengah guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA) sebagai organisasi yang sangat

concern pada isu kehutanan di Jawa, merasa berkepentingan untuk membantu Pemerintah -

dalam mengurus kehutanan khususnya hutan rakyat di provinsi ini. Kami menawarkan 7

program dan 23 kegiatan strategis untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.

Ketujuh program tersebut antara lain:

(1) Penataan dan Perlindungan kawasan hutan rakyat; (2) Penguatan Kelembagaan

Pengelola Hutan Rakyat; (3) Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat yang Profesional; (4)

Mengatasi Permasalahan Tebang Butuh dengan Tunda Tebang; (5) Pengintegrasian Kearifan

Lokal dengan Hutan Rakyat; (6) Pasar Produk Hutan Rakyat yang Berkeadilan; dan (7)

Hutan Rakyat untuk Mitigasi Kerawanan Bencana.

Ketujuh program strategis tersebut kami harapkan dapat diterima sebagai

sumbangsih masyarakat sipil terhadap visi dan proses pembangunan Jawa Tengah yang

Sejahtera dan Berdikari – mboten ngapusi mboten korupsi, serta semakin mewujudkan

Jawa Tengah Ijo Royo Royo. Pada akhirnya, kami merekomendasikan kepada Bapak

Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk membuat Kebijakan Daerah berupa Peraturan

Gubernur tentang Pembangunan Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari di Jawa

Tengah.

3


I. PENGANTAR

1. Latarbelakang

Saat ini hutan rakyat dan hutan skala kecil berbasis masyarakat lainnya telah

berkembang menjadi fenomena yang sangat penting dalam sumber pendapatan keluarga,

ketenagakerjaan, serta cara hidup sehari-hari di wilayah pedesaan (Tomasolli et al., 2013).

Dalam segi perkembangannya pada rentan waktu 1960-1980, hutan rakyat dikreasikan

masyarakat desa sebagai bentuk konservasi tanah kritis. Namun pada periode 1990-2010,

ketika industri penyerap hasil kayu rakyat tumbuh pesat, hutan rakyat menjelma menjadi

sebuah landscape bisnis keluarga yang menjanjikan (Suprapto, 2010; Arupa, 2013). Fungsi

ekonomi hutan rakyat bagi keluarga terbagi menjadi 2 (dua): tanaman kayu adalah sumber

pendapatan untuk kebutuhan jangka menengah misalnya pendidikan, biaya pesta

perkawinan, membeli sepeda motor, dan bahkan biaya naik haji. Sementara itu, tanaman di

bawah tegakan kayu misal empon-empon, kopi, salak, dan lain-lain dijual untuk memenuhi

kebutuhan jangka pendek misalnya kebutuhan makan sehari-hari, membeli bensin,

membayar listrik, dan lain-lain. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh ARuPA tahun 2013 di

Jawa Tengah dan DIY, hutan rakyat memberikan kontribusi sebesar 30% dari seluruh

pendapatan keluarga petani. Di beberapa daerah dengan kesuburan tanah yang tinggi, hutan

rakyat memasok jauh lebih besar bagi pendapatan ekonomi keluarga pemiliknya (ARuPA

2013).

Di Jawa Tengah, hutan rakyat tumbuh pesat. Setiap tahunnya meningkat 6% luasnya.

Tahun 2015, hutan rakyat di Jawa Tengah seluas 700 ribu hektar (20% dari total luas Jawa

Tengah) yang dimiliki oleh 2,5 juta keluarga petani. Rata-rata kepemilikan hutan rakyat tiap

keluarga berkisar 0,3-0,4 hektar. Produksi kayu bulat dari hutan rakyat di Jawa Tengah

sebesar 1,5 juta m3 per tahun, dengan total potensi kayu saat ini mencapai 17 juta m3

(ARuPA 2013, Dinas Kehutanan Jawa Tengah 2013). Bahkan saat ini kayu dari hutan rakyat

telah mendominasi pasokan bahan baku sentra industri kayu di Jepara dan wilayah Solo

Raya. Sehingga bisnis hutan rakyat jika ditilik dari hulu hingga hilir—mulai dari keluarga

pemilik hutan rakyat, tenaga kerja penebangan & pengangkutan, pedagang kayu, tenaga

industri pengolah kayu, hingga eksportir—sangat menyerap tenaga kerja dan sebagai sumber

pendapatan ekonomi masyarakat.

Selain fungsi ekonomi, hutan rakyat juga memberikan fungsi ekologi yakni turut serta

menopang daya dukung lingkungan. Dengan luasan yang nyaris sama dengan luas hutan

negara di Jawa Tengah, hutan rakyat mampu mengurangi resiko bencana alam yang terjadi

semisal banjir, erosi dan tanah longsor, serta kekeringan. Hal ini terjadi ditengah-tengah

4


pengelolaan hutan negara yang sejak 2 dekade terakhir mengalami deforestasi. Dalam

konteks mitigasi perubahan iklim, hutan rakyat berkontribusi dalam bentuk penyerapan

cadangan karbon dan konservasi tanah. Tanah-tanah kritis berkapur dan berbatu seperti di

Blora, telah dipulihkan dengan hutan rakyat setidaknya sejak 3 dekade terakhir. Dari segi

sosial, perkembangan hutan rakyat menciptakan tradisi baru dalam cara masyarakat

bercocok tanam. Pola agroforestri yakni mencampur tanaman kayu dengan tanaman

pertanian dan holtikultura, telah membentuk masyarakat untuk memiliki perencanaan

perekonomian keluarga. Selain itu, daya sensitifitas masyarakat untuk menjaga lingkungan

juga semakin tinggi, yaitu dengan kesadaran masyarakat untuk menanam pohon. Paguyuban

dan kelompok tani hutan rakyat juga mulai tumbuh untuk membicarakan berbagai kendala

maupun peluang dalam pengelolaan hutan rakyat

Sejak awal didirikan tahun 1998, Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARuPA)

memiliki fokus pada upaya pelestarian alam khususnya hutan serta mempunyai pengalaman

pendampingan masyarakat desa hutan baik itu yang berada pada kawasan hutan negara

maupun pada hutan rakyat. Lingkup kerja ARuPA selama ini mayoritas berada di Jawa

Tengah dan DIY. ARuPA telah bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

sejak tahun 2010 hingga sekarang, dalam hal penyiapan masyarakat pengelola hutan rakyat

untuk menjadi unit manajemen hutan rakyat sebagai syarat diperolehnya sertifikasi legalitas

kayu maupun sertifikasi ekolabel. Persoalan hutan rakyat disadari sangat bertautan dengan

spektrum yang lebih luas. Karena didalamnya tidak hanya beririsan dengan urusan

kehutanan semata, namun menyangkut pembangunan kewilayahan, sosial ekonomi

masyarakat pedesaan, serta aspek lingkungan hidup. Oleh karena itu, ARuPA bekerjasama

dengan Lembaga Ekolabel Indonesia dengan didukung oleh Uni Eropa bermaksud

menyusun kertas kebijakan (policy paper) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

tentang pembangunan pengelolaan hutan rakyat lestari.

2. Tujuan

Tujuan dari disusunnya kertas kebijakan ini terbagi 2 yaitu: (i) Mendorong Pemerintah

Daerah untuk mengeluarkan kebijakan afirmative yang mendukung Pembangunan

Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari di Jawa Tengah; (ii) Menjadikan pengelolaan hutan

rakyat lestari sebagai basis material peningkatan kesejahteraan masyarakat petani hutan

rakyat dan pembangunan wilayah pedesaan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu:

(1) Tersampaikannya kertas kebijakan ini kepada Gubernur Jawa Tengah; (2) Peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan rakyat melalui beberapa program dan

kegiatan strategis yang diusulkan.

5


II. PERMASALAHAN DAN TAWARAN SOLUSI

Di tengah peran hutan rakyat dalam bidang ekonomi dan lingkungan, menurut kami,

pengelolaan hutan rakyat masih menemui permasalahan-permasalahan antara lain:

konversi hutan rakyat menjadi peruntukan lain; kelembagaan UMHR; sistem pengelolaan

yang masih konvensional; tebang butuh; lunturnya kearifan lokal; tata niaga kayu belum

berkeadilan bagi petani; dan kerawanan bencana. Permasalahan-permasalahan tersebut

sangat mendesak untuk ditangani karena jika tidak dapat mengancam kelangsungan

ekonomi petani dan juga kelestarian hutan. Oleh karena itu, bagian ini akan disampaikan

uraian permasalahan serta tawaran solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1. Penataan dan Perlindungan Kawasan Hutan Rakyat

Permasalahan: Konversi hutan rakyat menjadi peruntukan lain

Sampai saat ini, ancaman paling tinggi adalah konversi dari hutan rakyat menjadi areal

tanaman perkebunan misalnya perkebunan kentang, kopi, tebu, dan yang lain yang tidak

menggunakan sistem agroforestri (tumpangsari). Selain itu, hutan rakyat juga dikonversi

menjadi rumah, pembangunan infrastruktur dan pertambangan. Konversi ini mengancam

eksistensi hutan rakyat yang telah ada, dan fungsi penopang ekonomi dan ekologi di

pedesaan Jawa Tengah.

Di Jawa Tengah, terdapat 700 ribu hektar hutan rakyat dengan 2,5 juta keluarga

pemilik. Rata-rata kepemilikan hutan rakyat tiap keluarga berkisar 0,3-0,4 hektar.

Masyarakat menanam kayu di tegalan atau lahan kering karena untuk mengoptimalkan

fungsi ekonomi dari lahan kering dan juga untuk merehabilitasi lahan kritis. Setidaknya

dalam 2 dekade terakhir, hutan rakyat menjadi memasok 30% pendapatan keluarga

pemiliknya tiap tahun. Di beberapa daerah dengan kesuburan tanah yang tinggi, hutan

rakyat memasok jauh lebih besar bagi pendapatan ekonomi keluarga pemiliknya. Pada aspek

ekologi, hutan rakyat memulihkan daya dukung lingkungan yang semakin kuwalahan.

Sehingga, konversi hutan rakyat menjadi peruntukan lain berdampak buruk bagi

kelangsungan daya dukung lingkungan di Jawa Tengah terutama yang terkait dengan

ancaman kebencanaan baik erosi, tanah longsor, banjir, maupun kekeringan. Selain itu,

kontribusi ekonomi hutan rakyat bagi 30% atau lebih sebagai sumber pendapatan keluarga

menjadi rentan hilang. Hal lain, pasokan kayu bagi industri pengolah kayu baik plywood,

mebel, maupun handycraft yang selama ini mengandalkan pasokan bahan baku dari hutan

rakyat semakin berkurang.

6


Tawaran Solusi: Penataan dan perlindungan kawasan hutan rakyat

Permasalahan ini perlu menjadi perhatian untuk segera dicarikan solusi. Hutan rakyat

perlu dilindungi keberadaannya dengan tindakan pencegahan yaitu penataan dan pemberian

insentif bagi pengelolaan hutan rakyat.

Dengan diterbitkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, saat ini Pemerintahan Desa

berhak sekaligus berkewajiban merencanakan pembangunan desanya. Bagi desa-desa yang

memiliki hutan rakyat, sudah saatnya untuk melakukan perencanaan pembangunan

perdesaan berbasis hutan rakyat. Karena hutan rakyat telah dan perlu ditingkatkan dalam

hal sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hutan rakyat perlu

ditata pada level tata ruang desa sehingga fungsi daya dukung lingkungannya lebih optimal.

Hutan rakyat selayaknya menjadi basis utama perencanan pembangunan di desa.

Prasyaratnya adalah dengan memasukkan hutan rakyat dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Dana

Desa ataupun Anggaran Dana Desa (ADD) guna mengoptimalkan peran hutan rakyat dalam

peningkatan kesejahteraan maupun menjaga ekologi.

Begitupun dalam konteks keruangan. Dengan peran hutan rakyat semakin kentara

dalam rezim keruangan, maka sudah selayaknya hutan rakyat menjadi entitas keruangan

tersendiri dalam tata ruang wilayah baik provinsi maupun kabupaten. Sehingga rencana

pembangunan hutan rakyat pada level pemerintah daerah, dapat lebih terfokus baik pada

perspektif peningkatan daya dukung lingkungan dan optimalisasi kesejahteraan masyarakat

pengelolanya.

Atas peran yang baik dan daya dukung lingkungan yang positif saat ini, perlu kiranya

hutan rakyat mendapatkan insentif baik fiskal maupun non fiskal. Dengan demikian para

pemilik hutan rakyat merasa semakin perlu untuk mempertahankan peruntukan dan fungsi

hutan rakyat sekaligus menjadi itikad baik dari Pemerintah Daerah, terhadap jasa-jasa dari

hutan rakyat dalam menjaga lingkungan hidup. Salah satu bentuk insentif fiskal yaitu

memberikan keringanan atau pembebasan biaya pembayaran pajak bumi bangunan (PBB)

bagi tanah-tanah yang berfungsi hutan rakyat, yang kemudian PBB tersebut ditanggung oleh

anggaran pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah. Bentuk-bentuk lain dari insentif fiskal

maupun non fiskal dapat pikirkan kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oleh

karena itu, dengan menempatkan hutan rakyat sebagai subyek pembangunan pedesaan

melalui RPJMDes, serta pemberian insentif fiskal bagi pemilik hutan rakyat, diharapkan

penataan dan perlindungan hutan rakyat dapat terwujud.

7


2. Penguatan Kelembagaan Pengelola Hutan Rakyat

Permasalahan: Kelembagaan UMHR dan kemampuan bisnis kelompok yang

belum mandiri

Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan hutan rakyat adalah lemahnya

kelembagaan pengelola hutan rakyat atau Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR). UMHR

adalah satuan unit pengelolaan hutan rakyat yang terdiri dari individu atau keluarga

pengelola hutan rakyat. Saat ini UMHR yang ada belum memiliki roh sebagai kelompok atau

unit pengelola hutan yang profesional. Yang terjadi di lapangan, UMHR relatif lebih pasif,

tidak dapat berjalan sesuai dengan aturan internal dan kurangnya inisiatif baru, baik dalam

pengelolaan hutan rakyat maupun dalam mendorong UMHR atau kelompok tani untuk

memiliki unit bisnis. Kelembagaan UMHR harus didukung oleh pengurus yang mumpuni,

yang mampu menggerakan masyarakat, mengawal implementasi aturan-aturan yang telah

disepakati dan mendorong adanya inisiasi bisnis komunitas. Saat ini hanya UMHR yang

sudah didampingi oleh lembaga pendamping seperti LSM atau Dinas Kehutanan Provinsi

dan Kabupaten-lah, yang memiliki instrumen kelembagaan yang lengkap, seperti badan

hukum, aturan internal, rencana kelola hutan rakyat, program kerja dan pengurus dengan

kemampuan seperti grader, inventarisasi hutan dan pemetaan hutan. Namun itu belum

menjadi jaminan bahwa UMHR yang didampingi tersebut, mampu mandiri dan

menjalankan inisiasi-inisiasi baru.

Jika berkaca dari kondisi saat ini, total UMHR yang didampingi oleh LSM dan Dinas

Kehutanan Provinsi atau Kabupaten di Jawa Tengah, kurang lebih sudah berjumlah 30

UMHR. Jika ditanya ada berapa lagi UMHR yang belum didampingi? Saat ini belum bisa

dijawab. Bahkan dapat dipastikan belum terbentuk UMHR selain yang didampingi oleh LSM

dan Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Kelompok yang ada adalah kelompok yang

mendapat bantuan dari pemerintah tanpa adanya keberlanjutan program kerja. Bisnis

kelompok juga belum berkembang karena UMHR/Kelompok tani hutan rakyat yang ada

masih mewarisi semangat dari kelompok tani reboisasi pada jaman dahulu. Sehingga

semangat berkelompok yang ada hanya berkisar pada upaya penanaman tanaman kayu.

Sementara itu selama 2 dekade terakhir, masyarakat telah melakukan penjualan kayu dari

hutan rakyat. Tetapi sayangnya, bisnis tersebut masih menjadi domain masing-masing

keluarga pemilik hutan rakyat, belum menjadi bisnis komunitas yang profesional.

8


Tawaran Solusi: Pendampingan dan fasilitasi UMHR dan bisnis kelompok

yang mandiri

Untuk menjawab permasalahan tersebut dan mendorong adanya kelembagaan

profesional perlu adanya solusi antara lain :

(1) Mendorong pembentukan UMHR di tingkat Desa. Adanya UMHR di masing-masing

desa merupakan tahap pertama untuk melakukan penataan dalam pengelolaan hutan

rakyat. UMHR di tingkat desa sangat efektif bila dilihat dari sisi wilayah kerja,

koordinasi dan hubungan sosial masyarakat. Pemerintah dapat mendorong

pembentukan UMHR di tingkat desa yang kemudian disusul dengan aktifitas lain, guna

memperkuat UMHR dan pengelolaan hutan rakyat lestari.

(2) Pendampingan Kelembagaan UMHR. Pendampingan ini dapat dengan mengoptimalkan

peran penyuluh kehutanan dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).

Pendampingan kelembagaan ini lebih fokus pada instrumen organisasi seperti: (i)

Legalitas UMHR; (ii) Kepengurusan, keanggotaan, dan program kerja; (iii) Aturan

internal UMHR (AD/ART) dan SOP Pengelolaan hutan rakyat.

(3) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas UMHR. Kapasitas pengurus UMHR menjadi sangat

penting, terutama dalam mendukung penyelenggaraan organisasi UMHR maupun dalam

pengelolaan hutan rakyat. Peningkatan kapasitas UMHR yang diperlukan yaitu: (i)

Pelatihan administrasi dan keuangan; (ii) Pelatihan inventarisasi hutan rakyat; (iii)

Pelatihan Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG); (iv) Pelatihan tehnis grader

kayu; (v) Pelatihan kewirausahaan atau bisnis komunitas.

(4) Pendampingan dan Fasilitasi Pengembangan Bisnis Komunitas. Fungsi bisnis

komunitas/unit bisnis dalam UMHR untuk memandirikan UMHR dalam menghidupi

organisasi dan anggotanya. Pembentukan unit bisnis ini diawali dengan identifikasi

potensi ekonomi lokal, penyusunan rencan bisnis, produksi, serta pemasaran produk.

(5) Fasilitasi Jejaring dan Promosi. Salah satu tugas pemerintah yang terpenting adalah

membangun jaringan dan promosi bagi produk lokal yang dihasilkan oleh UMHR. Salah

satu kelemahan UMHR adalah lemahnya kemampuan berjejaring dan promosi produk.

Sehingga dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban mendorong adanya pasar

produk UMHR. Bentuk fasilitasi jejaring dan promosi produk dapat berupa

penyelenggaraan temu bisnis antara UMHR dan Industri, pembuatan gerai produk

hutan rakyat, pameran produk hutan rakyat, dan lain-lain.

9


3. Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat yang Profesional

Permasalahan: Sistem pengelolaan hutan rakyat yang masih konvensional

Pengelolaan hutan merupakan investasi jangka panjang, tetapi selama ini belum

mengoptimalkan inovasi dan teknologi baik dalam penyiapan lahan, penanaman,

pemeliharaan/perawatan, pemanenan, pengolahan pasca panen maupun pemasaran.

Selama ini masyarakat tidak menyiapkan lahan secara optimal. Penyiapan lahan ini penting

sebagai prasyarat keberhasilan tanam. Pemilihan bibit pohon juga belum

mempertimbangkan kualitas bibitnya, seperti ada yang hanya mengandalkan trubusan dari

tonggak bekas tebangan pohon sebelumnya. Dalam melakukan proses penanaman perlu

mendapatkan bimbingan terutama dari Penyuluh Kehutanan yang kompeten. Dalam teknik

perawatannya juga belum mempraktekkan kaidah keilmuan kehutanan dengan baik,

sehingga daya tumbuh dari pohon mencapai titik optimum

Pemanenan masih mengandalkan metode penjualan berbasis pohon berdiri, sehingga

banyak nilai ekonomi yang hilang dan kemudian keuntungannya dinikmati oleh para

tengkulak kayu. Pengelola hutan rakyat juga belum memiliki kemampuan menaksir potensi

dan volume kayunya, termasuk juga pemilahan kualitas kayu yang belum dikuasai oleh

pengelola hutan rakyat. Sistem pemanenan masih menggunakan sistem tebang butuh,

dimana pada kondisi ini semestinya pohon-pohon yang buruklah yang seharusnya ditebang

sebagai bentuk penjarangan. Tetapi fakta dilapangan menunjukkan pohon-pohon terbaik

yang ditebang lebih cepat, sehingga yang tersisa adalah pohon-pohon yang buruk secara

kualitas. Perencanaan penebangan tersebut masih belum mengindikasikan prinsip

kelestarian ekonomi maupun kelestarian ekologi.

Pada aspek pemasaran masih belum beranjak dari model pasar kayu rakyat yang

konvensional, dimana para tengkulak kayu datang kepada pemilik hutan rakyat dan

membeli kayu berdiri dengan sistem borongan. Pada kasus-kasus tertentu, daya tawar petani

hutan rakyat terhadap pedagang kayu menjadi sangat rendah, hal itu disebabkan oleh

ketidaktahuan petani tentang harga pasar kayu. Selain itu bisa disebabkan petani hutan

rakyat terbelit hutang dengan pedagang kayu, sehingga tidak ada kesempatan untuk memilih

pedagang yang lain. Penyebab lainnya dikarenakan belum adanya UMHR atau asosiasi

petani hutan rakyat, sehingga posisi tawar masing-masing petani hutan rakyat menjadi

rendah dihadapan pedagang kayu (yang lazimnya telah menyepakati harga kayu dengan

sesama pedagang). Kondisi saat ini, petani hutan rakyat masih belum bisa untuk memotong

rantai pasar yang begitu panjang, antara petani hutan rakyat dengan pabrik kayu atau

produsen terakhir pengolahan kayu.

10


Tawaran Solusi: Optimalisasi inovasi dan teknologi dalam pengelolaan hutan

rakyat

Prasyarat untuk menerapkan inovasi dan teknologi dalam pengelolaan hutan rakyat

adalah mentransformasikan cara berfikir (mindset) petani hutan rakyat dalam melihat

hutan miliknya, yaitu dari hutan rakyat sebagai kekayaan menjadi hutan rakyat sebagai

potensi. Transformasi ini penting, karena cara pandang hutan rakyat sebagai kekayaan

cenderung mengabaikan optimalisasi nilai ekonomi tanaman yang tumbuh di hutan rakyat.

Lain halnya dengan cara pandang hutan rakyat sebagai potensi. Ia akan berusaha

mengoptimalkan pontensi yang terkandung dalam hutan rakyat dengan berbagai cara.

Terutama pada sistem pengelolaan, melihat hutan rakyat sebagai potensi perlu untuk

mengoptimalkan inovasi dan teknologi,mulai dari penyiapan lahan sampai pada pemasaran.

Referensi utama yaitu dengan menggabungkan kearifan lokal masyarakat dengan kaidah

pengelolaan hutan ilmiah. Adapun sebagai ujung tombak untuk mendidik masyarakat

pengelola hutan rakyat adalah Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan Swadaya

Masyarakat (PKSM). Oleh sebab itu diperlukan peningkatan skill dan kompetensi para

penyuluh dalam hal inovasi dan teknologi pengelolaan hutan.

Untuk meningkatkan nilai hasil hutan baik kayu maupun non kayu, perlu dirangsang

dengan mengoptimalkan pengelolaan pasca panen. Pengelolaan pasca panen yang dapat

dilakukan antara lain mulai dari pengembangan standar produk melalui grading dan

scaling, demplot dan fasilitasi alat pengolahan baik kayu maupun non kayu. Pendirian

industri primer menjadi sangat strategis untuk mendorong tumbuhnya industri lanjutan di

level UMHR. Selain itu, potensi hutan rakyat yang beragam jenis dan jumlah harus didorong

untuk mendapatkan produk yang sustainable. Pangsa pasar yang lebar dibutuhkan oleh

produsen sehingga menjamin produk terserap pasar.

Promosi melalui media dan teknologi informasi didorong untuk memperpendek

informasi dari produsen ke pasar. Sistem Informasi Desa (SID) dan jaringan web daerah

bisa digunakan untuk media promosi selain penguasaan media sosial dan jejaring dengan

teknologi. Hal lain, perlu dikembangkan produk yang ramah lingkungan berbasis potensi

lokal dalam konteks mitigasi perubahan iklim. Misalnya inovasi produk penghasil energi

terbarukan; Penyediaan barang kebutuhan sehari hari yang bersumber dari hasil

pengelolaan hutan lestari lain seperti produk jasa lingkungan (wisata), air kemasan, dan

lain-lain.

11


4. Mengatasi Permasalahan Tebang Butuh dengan Tunda Tebang

Permasalahan: Tebang butuh hutan rakyat

Permasalahan klasik hutan rakyat yang hingga kini belum ada solusi adalah tebang

butuh. Tebang butuh adalah sistem pemanenan yang diterapkan dalam pengelolaan hutan

rakyat berdasarkan kebutuhan dimana penebangan hutan rakyat didasarkan atas kebutuhan

ekonomi, bukan pada rencana kelola hutan atau perencanaan pemanenan. Melihat hal

tersebut, tebang butuh dapat dikatakan sebagai ancaman namun disisi lain juga dapat

dikatakan sebagai tantangan. Tebang butuh dikatakan sebagai ancaman apabila terjadi

penebangan berlebihan yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan. Dapat dikatakan

sebagai tantangan karena nilai ekonomi hutan rakyat, dimana masyarakat secara swadaya

membangun hutan rakyat.

Tebang butuh umumnya terbagi berdasar waktu kebutuhan, yakni tebang butuh jangka

pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kebutuhan jangka pendek adalah kebutuhan

mendadak seperti berobat dan kebutuhan sosial. Kebutuhan jangka menengah biasanya

untuk keperluan yang lebih terencana seperti biaya sekolah dan biaya hajatan. Sedangkan

kebutuhan jangka panjang adalah kebutuhan yang memang telah direncanakan jauh

sebelumnya seperti naik haji. Tetapi yang terjadi rencana kebutuhan jangka panjang dan

menengah tersebut tiba-tiba harus ditebang karena adanya desakan kebutuhan ekonomi.

Secara umum tebang butuh akan mengganggu kelestarian baik dari aspek ekonomi,

ekologi dan sosial. Dari aspek ekonomi, penebangan yang dilakukan atas prinsip tebang

butuh adalah pohon yang masih relatif muda, sehingga nilai jualnya relatif lebih rendah.

Dari sisi ekologi, tentu penebangan yang tidak dikontrol dapat mengancam konservasi

tanah dan air, bahkan bisa menjadi ancaman bencana seperti longsor dan banjir. Nilai

pohon yang mampu menyerap dan menyimpan karbon sebagai mitigasi perubahan iklim

juga akan terganggu. Dari aspek sosial, tebang butuh menjadi dilema bagi masyarakat

sehingga masyarakat tidak memiliki nilai tawar kayu yang mereka jual.

Tebang butuh yang terjadi juga dikuatkan dengan adanya kebutuhan kayu industri

kehutanan yang cukup besar, dimana industri kehutanan menerima berapapun jenis dan

ukuran kayu. Data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (2012) menyebutkan hutan

rakyat mampu memasok kebutuhan industri di Jawa Tengah sebesar 2.2 juta m3 per tahun

di mana angka ini jauh lebih besar jika dibanding dengan pasokan dari hutan Negara yang

hanya mencapai 300.000 m3. Hal ini dapat dikatakan sebagai prestasi namun jika tidak

memperhatikan kelestarian lingkungan akan menjadi ancaman yang serius karena adanya

penebangan yang sangat besar.

12


Tawaran Solusi: Tunda tebang menjawab tebang butuh

Beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi atau meminimalisir tebang

butuh adalah dengan tunda tebang. Tunda tebang adalah skema untuk tidak menebang atau

menunda penebangan pohon dimana diharapkan kebutuhan ekonomi masyarakat tetap

dapat teratasi.

(1) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tunda Tebang. Lembaga ini merupakan Lembaga

simpan pinjam yang khusus memberikan pinjaman kepada masyarakat yang

membutuhkan uang (cash money) dan harus menebang pohon. Tiga manfaat lembaga

ini: (i) Manfaat ekonomi: masyarakat akan mendapatkan dana tanpa harus menebang

kayu; (ii) Manfaat ekologis: LKM Tunda Tebang ini akan mengoptimalkan fungsi pohon

dalam kondisi tumbuh hidup untuk konservasi air dan tanah serta penyimpanan karbon

dalam upaya mengurangi dampak pemanasan global; (iii) Manfaat sosial: adanya

jaminan yang akan memberikan pinjaman uang kepada masyarakat tanpa proses yang

lama seperti di bank.

(2) Akses Badan Layanan Umum (BLU) KemenLHK. Badan Layanan Umum (BLU)

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) adalah salah satu unit

kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) yang

ditingkatkan fungsi pelayanannya, yaitu sebagai badan layanan umum (BLU) yang

memiliki tugas pokok untuk mengelola dana bergulir yang bersumber dari Dana

Reboisasi pada RPH (Kemenkeu), untuk mendukung pembiayaan Rehabilitasi Hutan

dan Lahan (RHL). BLU memberikan dana pinjaman bergulir kepada masyarakat salah

satunya adalah hutan rakyat melalui skema Pembangunan dan Pemeliharaan tanaman

hutan rakyat dan skema tunda tebang.

(3) Optimalisasi Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan. Salah satu

yang menjawab permasalahan tebang butuh selain dengan LKM Tunda Tebang dan

Akses Pembiayaan BLU adalah dengan optimalisasi HHBK, baik produk ataupun jasa

lingkungan. Ekonomi masyarakat harus dapat didorong dan tidak hanya bergantung dari

kayu. Produk HHBK yang dapat dioptimalkan adalah melalui produk pertanian, buah-

buahan maupun produk lainnya seperti komoditi dibawah tegakan berupa empon-

empon. Produk tersebut jika dioptimalkan dapat mendorong ekonomi masyarakat,

sehingga kebutuhan masyarakat dapat tercukupi tanpa menebang kayu. Selain produk

HHBK, jasa lingkungan merupakan salah satu yang dapat dimanfaatkan. Saat ini telah

banyak UMHR yang mampu mendesain wisata hutan yang mampu memberikan

pendapatan bagi masyarakat tanpa harus menebang pohon.

13


5. Pengintegrasian Kearifan Lokal dengan Hutan Rakyat

Permasalahan: Memudarnya kearifan masyarakat terhadap kelestarian

alam

Kerusakan hutan seringkali ditimbulkan karena eksploitasi besar-besaran oleh

perusahaan dan masyarakat sekitarnya. Dalam konteks hutan rakyat, ancaman nyata yang

seringkali terjadi, yaitu karena adanya kebutuhan ekonomi yang tinggi dan hilangnya

keterikatan batin antara masyarakat dengan lingkungannya. Sebagai contoh, pola hidup

konsumtif yang berkembang dalam masyarakat sekarang ini, sangat rentan mempercepat

habisnya hutan rakyat. Sebab mindset yang ada, melihat kayu sebagai cadangan kekayaan

yang bisa sewaktu waktu ditebang, untuk mencukupi kebutuhan jangka pendek bagi si

pemiliknya

Kerentanan itu semakin menjadi dan didukung dengan semakin lunturnya relasi batin

masyarakat dengan alam lingkungan. Dalam masyarakat Jawa, relasi positif digambarkan

dengan menjalin keharmonisan dengan alam, yaitu dengan merawat, memelihara, nguri uri

dan sebagainya. Sedangkan relasi negatif disimbolkan dengan gangguan harmoni alam

dengan merusak, menghilangkan dan mengganggu secara semena mena. Akibatnya

kesadaran untuk memiliki, merawat dan melestarikan alam menjadi luntur. Saat ini

masyarakat sudah sangat sedikit yang menggunakan kearifan lokal untuk mempertahankan

kelestarian hutan. Kearifan dalam bidang ekologi sekarang sudah mengalami pergeseran

makna, yaitu menjadi pragmatis dan money oriented. Hal itu terjadi seiring dengan

berkembangnya bisnis kayu yang diikuti oleh berdirinya pabrik-pabrik pengolah kayu,

sehingga masyarakat pemilik hutan rakyat bisa menebang dan langsung menjual kayunya

dengan lebih mudah.

Lunturnya kearifan lokal masyarakat dalam menjaga lingkungan ini, kiranya perlu

untuk direvitalisasi kembali. Karena sebetulnya praktek kearifan lokal tersebut diniatkan

untuk menjaga dan menyeimbangkan fungsi ekonomi hutan rakyat dengan fungsi ekologi

serta fungsi budaya dari hutan rakyat itu sendiri. Hal itu seperti tertuang dalam Undang-

Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam pasal 70 menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak berperan aktif dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara khusus dalam ayat (3) huruf e

disebutkan bahwa peran masyarakat ini dilakukan untuk mengembangkan dan menjaga

budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

14


Tawaran solusi: Revitalisasi kearifan lokal dalam kelola hutan

1) Revitalisasi ritus kebudayaan di kawasan hutan rakyat. Untuk mengatasi kerentanan

diatas, perlu kiranya mengangkat kembali (merevitalisasi) peran kearifan lokal di setiap

wilayah, sebagai bagian dari pengelolaan hutan rakyat lestari. Pengelolaan hutan rakyat

lestari ini dilakukan dengan mengambil (mengadopsi) tradisi konservasi yang ada dan

sudah berlangsung secara turun menurun. Selain itu dalam rangka menjaga kelestarian

hutan, diperlukan juga kesepakatan dan aturan pengelolaan hutan yang mengikat

dalam sebuah komunitas masyarakat. Seperti pengaturan hak dan kewajiban serta

pemberian sanksi atau denda bagi masyarakat yang terbukti mengeksploitasi hutan

secara berlebihan. Salah satu bentuk nyata integrasi kearifan lokal yang pernah

dilakukan dengan hutan rakyat yaitu dengan adanya upacara bersih desa atau Merti

Desa, dengan mengadakan upacara tradisional dan melakukan penanaman pohon (aksi

ekologi lainnya) di area tersebut.

2) Kebijakan pemerintah tentang penanaman bibit pohon bisa diintervensikan juga pada

peristiwa kemanusiaan yang sering dilakukan dalam masyarakat, seperti pada saat ada

kelahiran, sunatan, pernikahan, kematian dan sebagainya. Intervensi tersebut bisa

didorong dengan membuat kebijakan berupa pergub, surat edaran dan sebagainya

tentang konservasi lingkungan di wilayah Jawa Tengah. Seperti halnya aturan yang

sudah pernah didorong oleh Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (tanggal 16 Juni 2015) yang menerbitkan aturan bahwa setiap pasangan

calon pengantin menanam pohon minimal lima batang sebelum menikah. Sementara di

Jawa Tengah sendiri, wilayah yang sudah melaksanakan aturan tersebut ada di Desa

Plajan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara (2009) dan Kabupaten Kendal melalui

Peraturan Bupati (2011) yang mensyaratkan calon pengantin untuk menanam pohon.

3) Festival hutan rakyat berbasis budaya. Kebijakan lain dalam mengkampanyekan hutan

lestari bisa dilakukan dengan mengadakan Festival Hutan Rakyat yang rutin dan

berkelanjutan. Di dalam Festival ini, diadakan edukasi terhadap pelestarian hutan

rakyat, pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan pemanfaatan ekonomi berbasis

potensi setempat (ekowisata, pemanfaatan hasil hutan non kayu, dll). Tentu saja, dalam

festival tersebut mengintegrasikan sepenuhnya praktek budaya lokal dengan hutan

rakyat. Kegiatan tersebut bisa digunakan untuk membangun tata kelola hutan rakyat

yang mengakomodir pengembangan ekonomi yang seimbang dengan kelestarian

ekologi dan budaya. Ini bagian dari upaya mengembangkan etika, sikap kelakuan, gaya

hidup, dan tradisi-tradisi yang mempunyai implikasi positif terhadap pemeliharaan dan

pelestarian lingkungan hidup.

15


6. Pasar Produk Hutan Rakyat yang berkeadilan

Permasalahan: Tata niaga kayu rakyat yang belum berkeadilan bagi petani

Dalam supply chain kayu dari hutan rakyat melibatkan beberapa simpul; antara lain: 1)

pemilik hutan rakyat; 2) pedagang kayu; 3) pengepul/ depo; 4) industri primer; 5) pengrajin;

6) Industri Lanjutan; dan 7) eksportir. Dalam tata niaga tersebut pihak petani merupakan

simpul terlemah dan memiliki benefit terkecil dalam rantai pasokan tersebut, sementara

pihak paling diuntungkan adalah simpul eksportir (Agus Setyarso, 2008). Sebagai produsen

bahan baku kayu sebenarnya posisi petani sangat dibutuhkan, bahkan kondisi dilapangan

pohon atau tegakan hutan rakyat akan langsung di datangi oleh pedagang untuk dibeli.

Sistem pasar yang liberal mengakibatkan pengambilan posisi tawar terkuat ada di pemilik

modal atau uang. Informasi tentang pasar dikuasai oleh pedagang (midle man) sehingga

harga kayu menjadi domain pedagang bukan produsen kayu (petani atau unit manajemen

hutan rakyat).

Tawaran solusi: Mendorong pasar kayu rakyat yang berkeadilan.

Industri hutan rakyat merupakan rangkaian yang saling dukung sehingga kegagalan

atau kerugian pada salah satu simpul akan merusak keberlangsungan industri hutan rakyat.

Ada kebutuhan untuk mendistribusikan benefit pada semua simpul sehingga ada keadilan

pasar. Membangun kemitraan antara unit manajemen hutan rakyat (Hulu) dengan Industri

dapat digunakan untuk mendorong petani mendapatkan benefit lebih besar. UMHR bisa

menjadi pemasok bahan baku langsung ke industri sehingga rantai pasokan lebih efisien.

Untuk itu pola kemitraan yang sudah dikembangkan di Jawa Tengah perlu ditingkatkan

skalanya. Bukan hanya di industri kayu skala besar dengan bahan baku sengon (misalnya)

tetapi juga skema kerjasama antara kabupaten penghasil kayu dengan kabupaten industri.

Untuk mendukung proses kerjasama antara UMHR dengan Industri perlu wadah atau

kelompok kerja (POKJA) yang berisi para pihak yang memiliki kepentingan terhadap

berlangsungnya kelestarian hutan rakyat. Dengan potensi hasil hutan kayu lebih dari 2 juta

meter kubik per tahun, ada baiknya terbentuk POKJA guna mengawal kemitraan dan juga

untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kegiatan kemitraan baik di level Jateng

ataupun dari Jateng dengan Pemerintah Pusat. Dengan melihat peran strategis hutan rakyat

sebagai penopang ekonomi masyarakat di pedesaan, pilihan pengelolaan hutan rakyat lestari

mutlak untuk didorong. Pemerintah baik pusat dan daerah bisa mendukung dengan

mendorong penggunaan kayu lestari untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang

berupa kayu. Penggunaan kayu lestari dalam belanja pemerintah merupakan cermin

keberpihakan pemerintah terhadap pengelolaan hutan rakyat lestari.

16


7. Hutan Rakyat untuk Mitigasi Kerawanan Bencana

Permasalahan: kerawanan bencana

Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kotamadya dengan beragam

karakteristik. Jika kita melihat dari ancaman bencana ada beberapa hal yang patut disikapi,

antara lain; 1) Krisis Air bersih di Jawa (Hariadi Kartodihardjo, 2014), terkait dengan

kerusakan ekosistem di Jawa sehingga daya dukung air di pulau Jawa terancam; 2) Fakta

bencana Jawa Tengah misalnya bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara

dan Kabupaten Purworejo.

Bencana kekeringan yang

terjadi di Kabupaten Purwodadi,

blora, dan Wonogiri. Banyak

kebutuhan untuk adaptasi bencana

ini kemudian berdampak pada

pengelolaan hutan rakyat.

Kebutuhan untuk membeli air

akibat kekeringan dipenuhi dengan

menebang pohon. Menurut data

dari Badan Nasional

Penanggulangan Bencana tahun

2010, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, hanya 8 diantaranya yang tingkat kerawanan

bencananya sedang. Selebihnya memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi (BNPB 2010).

Tawaran solusi: Mendorong kebijakan perlindungan kawasan lindung

Untuk mengurangi resiko bencana baik kekeringan maupun bencana longsor maka

dibutuhkan Kebijakan Perlindungan sumber mata air, sepadan sungai, Kepemilikan lahan

privat di kawasan lindung seperti di Dieng. Kebijakan perlindungan ini dibuat berdasarkan

identifikasi dan delienasi kawasan dengan nilai konservasi tinggi. Implementasi dari

kebijakan ini juga secara teknis ada pemilihan jenis tanaman kehutanan, maupun multi

purpose tree species (MPTS). Selama ini orientasi penanaman hanya mengutamakan

tanaman yang menghasilkan ekonomi bagi masyarakat secara langsung saja; misal penghasil

kayu dan buah; tetapi tanaman yang menghasilkan perbaikan tata air, penyimpan karbon,

tanaman keindahan belum mendapatkan perhatian. Padahal keberadaan tanaman tersebut

penting untuk menyimpan air.

17


III. KESIMPULAN

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan tawaran solusi untuk mengatasi

permasalahan dalam pembangunan hutan rakyat di Jawa Tengah, kami mengusulkan 7

program strategis dan 23 kegiatan antara lain sebagai berikut:

Program Kegiatan

1. Penataan danPerlindungan kawasanhutan rakyat

1) Mengintegrasikan hutan rakyat dalam RPJMDes2) Memasukan hutan rakyat sebagai rezim keruangan tersendiri

dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten3) Memberikan insentif fiskal dan non fiskal kepada pengelola hutan

rakyat sebagai bentuk apresiasi Pemerintah

2. PenguatanKelembagaan PengelolaHutan Rakyat

4) Pembentukan UMHR di tingkat Desa5) Pendampingan Kelembagaan UMHR6) Peningkatan Kapasitas UMHR7) Fasilitasi pengembangan bisnis komunitas8) Fasilitasi jejaring dan promosi

3. Menuju PengelolaanHutan Rakyat yangProfesional

9) Peningkatan ketrampilan dan kompetensi penyuluh kehutanan10) Pengembangan standarisasi produk dengan grading dan scalling11) Fasilitasi alat pengolah hasil hutan kayu dan non kayu12) Pengembangan produk ramah lingkungan berbasis potensi lokal13) Promosi melalui teknologi internet dengan memanfaatkan portal

Sistem Informasi Desa (SID) dan media sosial

4. MengatasiPermasalahan TebangButuh dengan TundaTebang

14) Pendirian dan Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)Tunda Tebang

15) Akses Badan Layanan Umum (BLU) KemenLHK16) Optimalisasi Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa

Lingkungan

5. PengintegrasianKearifan Lokal denganHutan Rakyat

17) Revitalisasi ritus kebudayaan di kawasan hutan rakyat18) Pembuatan Kebijakan pemerintah tentang penanaman bibit pohon

pada peristiwa kemanusiaan misal kelahiran, sunatan, pernikahan,kematian.

19) Festival hutan rakyat berbasis budaya

6. Pasar Produk HutanRakyat yangBerkeadilan

20) Membuat kemitraan UMHR dengan Industri21) Pembentukan Kelompok Kerja Perhutanan Sosial dan Kemitraan

Lingkungan22) Pembuatan kebijakan Green Procurement oleh Gubernur Jawa

Tengah

7. Hutan Rakyat untukMitigasi KerawananBencana

23) Mendorong kebijakan perlindungan kawasan lindung melalui polaagroforestri yang meliputi areal lindung sebagai berikut: Lahan kemiringan lereng lebih dari 45 %; Jenis tanah rawan erosi dan mempunyai kemiringan lereng

lebih dari 15%; Areal 200 meter dari pusat mata air; Areal 100 meter dari kanan kiri sungai, dan Kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 2.000 dpl.

18


IV. REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan dan potensi hutan rakyat di Jawa Tengah, serta solusi

berupa 7 program dan 23 kegiatan strategis yang kami tawarkan, maka kami

merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membuat Peraturan

Gubernur tentang Pembangunan Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari di Jawa

Tengah.

[pick the date] [type the document title] · 2016. 12. 23. · 0 kertas kebijakan: urgensi...

Documents