H. Dody Zulfikar, SE, MM.

1

2

Tax Offenses

upaya-upaya perlawanan dari WP baik secara pasif maupun aktif tidak melaporkan dan tidak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Undang-undang, baik dilakukan sendiri oleh WP maupun bekerjasama dengan orang lain, termasuk kolusi dengan oknum aparat pajak

pengelakan pajak secara sengaja melalui pelaporan SPT yang isinya tidak benar, memberikan dokumen-dokumen yang palsu, dan pada umumnya diancam dengan hukum pidana

Tax Fraud

3

Istilah ini digunakan untuk pengelakan pajak atau penghindaran pajak dengan cara yang bertentangan dengan Undang-undang Perpajakan sehingga diancam dengan sanksi baik secara administratif, maupun hukuman pidana

Tax Avoidance

penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah ketidak lengkapan peraturan perundang-undangan pajak (Loopholes) sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku

4

suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian keuangan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana

5

1. UU Perpajakan UU No.3/1983 jo. UU No.16/2000 ttg KUP: Psl 38,

39, 40, 41, 41A, 41B, 43 UU No.12/1985 jo. UU No.12/1994 ttg PBB: Psl 24

& 25 UU No.13/1985 ttg Bea Meterai: Psl 13 & 14 UU No.10/1995 ttg Kepabeanan: Psl 102 - 111 UU No.11/1995 ttg Cukai: Psl 50 – 51 UU No.18/1997 jo. UU No.34/2000 ttg PDRD: Psl 37

– 40

2. KUHP Psl 103, 2533. KUHAP

Psl 42 ay (1) UU PDRD Psl 44 ay (1) UU KUP

6

(1) Wajib Pajak yg krn kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yg tidak benar shg merugikan keuangan daerah dpt dipidana dng pidana kurungan paling lama 1 th dan atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yg terutang

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang

7

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 th sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak ybs.

Wajib Retribusi yg tdk melaksanakan kewajibannya shg merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 bln atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yg terutang

Pasal 39 UU PDRD

8

(1) Pejabat yg krn kealpaannya tdk memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dlm Ps. 36 ay (1) & (2), dipidana dng pidana kurungan plg lama 6 bln atau denda plg banyak Rp 2 juta.

(2) Pejabat yg dng sengaja tdk memenuhi kewajibannya atau seseorang yg menyebabkan tdk dipenuhinya kwj pejabat sebagaimana dimaksud dlm Ps.36 ay (1) & (2), dipidana dng pidana kurungan plg lama 1 th atau denda plg banyak Rp 5 juta.

(3) Penuntutan thd tindak pidana sebagaimana dimaksud pd ay (1) & (2) hanya dilakukan atas pengaduan org yg kerahasiannya dilanggar

9

Asas Teritorialitas (Pasal 2 KUHP)Ketentuan-ketentuan pidana dlm

perundang –undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu delik di Indonesia

Asas Nasional Aktif (Pasal 5 KUHP)WNI yang berada di Luar Negeri yang

melakukan kejahatan di bidang perpajakan menurut perundang-undangan pajak Indonesia, dapat dituntut dan diadili karena melakukan tindak pidana pajak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia

10

perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan-larangan atau kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang perpajakan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, diancam dengan hukuman pidana

Contoh: Pasal 39 ayat (1) hrf c UU KUP Pasal 103 hrf a UU Kepabeanan Pasal 37 ayat (2) UU PDRD

11

Orang, badan, atau siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran hukum pidana pajak dan terhadapnya dapat dijatuhi hukuman pidana

Wajib Pajak/Penanggung Pajak Bukan Wajib

Pajak/Penanggung Pajak

12

a. Orang Pribadi sebagai Individu Ps. 37 ay (2) UU PDRD

b. Seseorang sebagai pengurus dari suatu badan hukum perdata atau badan lainnya Ps. 37 ay (2) UU PDRD

c. Badan hukum perdata atau badan hukum lainnya Ps. 108 ay (4) UU No.10/1995

a. Pejabat Pajak Ps. 34 & 41 UU KUP, Ps. 36 & 40 UU PDRD

b. Pihak Ketiga Ps 41A UU KUPc. Penyertaan Tindak Pidana Pajak

Ps. 43 ay (1) UU KUP

13

Yang melakukan perbuatan (plegen, dader)

Yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader)

Yang turut melakukan perbuatan (medeplagen, mededader)

Yang membantu perbuatan (medeplichtige)

Yang menganjurkan supaya perbuatan dilakukan (uitlokker)

14

Pidana pokok berupa:a. Pidana penjara;b. Pidana kurungan;c. Pidana denda;

d. Pidana tambahan, berupa: Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang-barang tertentu; Pengumuman putusan hakim

15

1. Perumusan spesifikPasal 108 ayat (4) UU No.10/1995

2. Perumusan alternatifPasal 25 ayat (1) hrf b UU No.12/1994

3. Perumusan kumulatifPasal 37 ayat (2) UU PDRD

4. Perumusan campuranPasal 103 hrf d UU No.10/1995

16

Penyidik adalah:a. Pejabat Polisi negara

Republik Indonesiab. Pejabat Pegawai Negeri

Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

17

Pasal 1 butir 1 UU No.8 tahun 1981 ttg Hukum Acara Pidana

18

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan

19

Pasal 42 ayat (1) UU PDRD

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemda diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

Pasal 42 ayat (3) UU PDRD

Penyidik sebagaimana dimaksud pd ay (1) memberitahukan dimulainya penyidikan & menyampaikan hasil penyidikannya kpd Penuntut Umum, sesuai dng ketentuan yg diatur dlm UU No.8 Th 1981 ttg Hukum Acara Pidana

menerima, mencari, mengumpulkan & meneliti ket./laporan berkenaan dgn tindak pidana di bid. Perpajakan

meneliti, mencari & mengumpulkan ket. mengenai OP/Bdn ttg kebenaran perbuatan yg dilakukan sehub. dgn tindak pidana di bid. Perpajakan

meminta ket. & bahan bukti dari OP/Bdn memeriksa buku2, catatan2, dokumen lain berkaitan dgn

tindak pidana perpajakan melakukan penggledahan & penyitaan bahan bukti meminta bantuan tenaga ahli menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang

meninggalkan ruangan pd saat pemeriksaan sedang berlangsung

memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan

memanggil saksi & meminta bantuan tenaga ahli menghentikan penyidikan Melakukan tindakan lain yg perlu utk kelancaran penyidikan

20

Ps. 44 UU KUP; Ps. 42 UU PDRDTdk diatur wewenang penyidik utk melakukan penangkapan & atau penahanan

Ps. 21 KUHAP

21

SE Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-006/J.A/7/1985 tanggal 19 Juli 1985;

SE Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor POL: B/5401/IX/1986 tanggal 1 September 1986

SE Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.7/1997 tanggal 28 Januari 1997

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.PW.07.03-762 tanggal 15 Juli 1986 tentang Pelaksanaan Ketentuan Pasal 44 ayat (3) UU No.6 Tahun 1983

Fatwa Ketua MA RI Nomor: KMA/114/IV/1990 tanggal 7 April 1990 tentang Penyerahan Hasil Penyidikan PPMS kepada Penuntut Umum

Kelemahan aturan ketentuan pidana pajak

Terbatasnya SDM penyidik pajak dan penegak hukum

Kurangnya sosialisasi hukum pidana pajak

22

23