pkn sma kelas 10 bab 1
TRANSCRIPT
Assalamualaikum Wr. Wb
Upaya Penegakan HAM di Indonesia
Periode 1998-Sekarang
M. Abdurarahma
n Ar Rizqi
Tasya Sabila Bisyir
Bagus Setiadi NugrohoIrza Daffa
Ananda Nur F.
KELOMPOK 5
Dipersembahkan Oleh:
APA AJA SIH UPAYA PENEGAKAN HAM DI
PERIODE 1998-
SEKARANG??????
Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang berawalan dengan pemajuan dan perlindungan HAM.
Periode 1998-sekarang1.
Strategi penegakan HAM pada tahun 1998-
sekarang
Tahap status penentuan(prespecriptive status)
Tahap penataan aturan secara konsisten
(rule consistent behavior)
Strategi Penegakan HAM Periode 1998-sekarang2.
Tahap Status Penentuan Tentang HAM
Pada tahap status penetuan telah ditetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM, seperti…
2.1
Amandemen Konstitusi Negara
(Undang-undang NRI)
Undang-Undang(UU)
Peraturan Pemerintah dan Ketentuan
perundang-undang lainnya
Ketetapan MPR (TAP MPR)
Tahap Penataan Aturan Secara Konsisten 2.2
Pada tahap ini disahkannya sejumlah konvensi HAM
yaitu:
Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya dengan UU
no 5/1999
Konvensi ILO No 111 tentang diskirminasi dalam
pekerjaan dan jabatan dengan UU no 21/1999
Konvensi ILO No 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan
bekerja dengan UU No 20/1999
Konvensi ILO No.105 tentang penghapusan kerja
paksa dengan UU No 19/1999
Konvensi penghapusan segalah bentuk diskriminasi
rasial dengan UU No.29/1999;konvensi ILO No 87 tentang kebebasan
berserikat dan perlindungan hak untuk
nerorganisasi dengan kepres No 83/1998
Selain itu…Direncanakan juga program “Rencana Aksi Nasional HAM” pada tanggal 15
Agustus 1998 yang didasarkan empat hal berikutPersiapan
pengesahan perangkat
internasional dibidang
HAM .
Pelaksanaan isi perangkat
internasional dibidang HAM yang
telah diratifikasi melalui perundang undangan nasional.
Desiminasi informasi dan
pendidikan bidang HAM.
Penentuan skala prioritas
pelaksana HAM.
3. Pengaruh Presiden Kepada Perkembangan HAM Pada Periode 1998- Sekarang
Presiden yang memimpin pada masa periode 1998-sekarang pastinya membawa pengaruh positif pada HAM. Berikut ini pengaruh positif terhadap HAM dari presiden yang menjabat pada 1998-sekarang…
3.1 Perkembangan HAM Pada Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie
Dikeluarkannya UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, sebagai tindak lanjut ketetapan majelis permusyawaratan rakyat ( Tap MPR ) No. VII/MPK 1998 tentang HAM, dimasa pemerinthan
presiden Habibie diangap sebagai bangkitnya kembali penegakan HAM di tanah air
3.2 Perkembangan HAM pada masa pemerintahan presiden Abdurahman Wahid
Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur boleh dikatakan pahlawan HAM. Gus Dur membuka paradigma baru pemikiran lama. Ia ingin setiap orang diperlakukan setara
dalam hukum, tanpa membeda-bedakan warna kulit, etnis, agama/ ideologinya. Gus Dur menghargai mereka sebagai sesama manusia dan warga negara.
Mebuka Cakrawala Hilangkan Diskriminasi
3.3 Perkembangan HAM pada masa pemerintahan presiden Megawati
Secara umum Presiden Megawati melihat fakta bahwa pasca reformasi pelaksanaan HAM yang berkembang masih sebatas pada hak sipil-politik warga untuk lebih bebas berekspresi dan berpartisipasi. Sementara hak
sosial, ekonomi dan budaya warga masih belum dipenuhi secara maksimal, terutama hak atas pekerjaan dan bertempat tinggal. Oleh karenanya Presiden Megawati bertekad memenuhi hak warga atas
pekerjaan dan perumahan, sehingga pelaksanaan HAM di Indonesia lebih utuh dan seimbang.
3.4 Perkembangan HAM pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang
Yudhoyono
Pembenahan Institusional dan Legislasi
Jaminan Tidak Berulangnya Pelanggaran
HAM di Masa Depan
Pemulihan Hak-hak Korban
Rekomendasi
Hak Asasi Manusia sebenarnya bukan istilah baru di Indonesia, masalah ini telah tercantum dalam UUD 1945, dan secara tegas diatur sejak era reformasi bergulir. Produk Hukum yang mengaturnya diantaranya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Pencantuman dalam Amandemen II UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia..Banyak permasalahan muncul dalam proses penegakan HAM saat ini. Permasalahan itu timbul disebabkan oleh Pengetahuan dan pengalaman yang terbatas tentang HAM, baik pada Lembaga-lembaga Negara, maupun masyarakat. Pengetahuan yang terbatas menyebabkan pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundangan menjadi kurang dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum. Intepretasi yang berbeda-beda terhadap peraturan perundangan menjadi topik sehari-hari.
Permasalahan yang Muncul Dalam Proses Penegakan HAM di 1998-sekarang4.
Sekian dan Terimakasih
Wassalamualaikum Wr.
Wb