pkn viii smtr 1
TRANSCRIPT
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
1/67
PANCA SILA SEBAGAI DASAR DANIDIOLOGI NEGARA
OLEH: ADI PATONI, SH
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
2/67
Idiologi adalah Seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untukmemberikan arah dan tujuan yangingin dicapai dalam melangsungkandan mengembangkan kehidupan
nasional suatu bangsa dan negara.
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
3/67
Tanggal 29 mei 1945 oleh Moh Yamin . Pancasiladisampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKItanggal1 Juni 1945.
5 Asas yang disampaikansoekarno
1. Kebangsaaan Indonesia
2. Internasionalisme dan
Prikemanusiaan3. Mupakat dan Demokrasi
4. Kesejahteraan Rakyat
5. Ketuahanan Yang Maha Esa
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
4/67
Tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh yang duduk di panitiasembilan mengadakan pertemuan membahas pidato usulan
mengenai Asas Dasar yang telah dikemukakan pada sidangBPUPKI.
Anggota Panita sembilan, antara
lain:
1. Ir Soekarno2. Drs Moh. Hattta
3. Mr. A.A. Maramis
4. Abikesno Tjokrosoejoso
5. Abdoel Kahar Mudzakar
6. Hadji Agoes Salim
7. Mr. Ahmad Siebardjo
8. KH. Wachid Hasim
9. Mr Muhammmad Yamin
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
5/67
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariatislam bagi pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradap3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmahkebijaksanaan dalam perpusayawaratan dalam
perwakilan5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
6/67
Selanjutnya PPKI bersidang tgl 18 Agustus1945 menjadikan piagam jakarta sebagai
pendahuluan yang kemudian dikenal denganpembukaan UUD 1945. Pengesahandilakukan setelah mencoret kalimatkewajiban menjalankan syariat islam bagi
pemelukkan. Sebab dihaps karena adanyakeberatan dari pemeluk agama lain hal inidilakukan untuk menjaga kesatuan seluruhbangsa indonesia yang majemuk terdiri dariberbgai suku-agama dan adat istiadat yangberbeda.
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
7/67
Pada hakekatnya pancasila saling berkaitan dan
berhubungan satu sama lain, kaitan tersebut di
jelaskan sebagai berikut:1. Sila pertama meliputi dan mejiwai sila 2-3-4 dan 5
2. Sila kedua meliputi dan mejiwaji sila 1 dan diliputi
oleh sila 3-4- dan 53. Sila ketiga meliputi dan dijiwaji sila 1 dan 2 dan
diliputi oleh sila 4 dan 5
4. Sila ke emat meliputi sila 1-2 dan 3 dan 4 dilputi
oleh sila 5
5. Sila ke lima meliputi dan meniwai sila 1-2-3 san 4
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
8/67
C. FUNGSI PANCASILA DAN PERANAN PANCASILA
DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT,
BERBANGSA DAN BERNEGARATujuan dirumuskannya pancasila adalah untuk dijadikan
sebagai dasar negara indonesia merdeka yang akandibentuk, karena dasar negara merupakan nilai yangdigali dari bumi dan budaya bangsa indonesia.
Fungsi Pancasila adalah sebagai pandangan hidupbangsa indonesia.
Menurut ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Pancasilamerupakan sumber hukum dasar nasional.
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
9/67
D. PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN
IDIOLOGI NEGARANilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pancasila:
1. Nilai Sila ke-1 Indonesia terdapat berbagai macam
agama masing-masing melaksanakan ajaranagamanya. Dengan adanya iman dan taqwa makaakan tercipta kerukunan, perdamaian, dankekeluargaan
2. Nilai Sila ke-2 Setiap warga negara mengakuipersamaan derajad, hak dan kewajiban anatarasesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsaindonesia
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
10/67
3. Nilai sila ke-3 setiap warga negara mengutamakankesatuan dan keselamatan bangsa dan negra diatas
kepentingan pribadi dan golongan. Dengan sikap ini akanmelahirkan sifat rela berkorban untuk kepentingan bangsadan negara.
4. Nilai sila ke-4 semua warga negara mempunyai hak dankewajiban yang sama, kedudukan yang sama digunakan
dengan kesadaran selalu memperhatikan kepentingannegara dan masyarakat. Sebagai warga negara kita harusmengutamakan musyawarah dan mufakat dalammenyelesaikan persoalan bersama.
5. Nilai Sila ke-5 Setiap warga negara harus menghindarkandiri dari sifat pemborosan dan gaya hidup mewah maupunperbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kerjakeras dan menghargai usaha orang lain sangat dibutuhkandalam mewujudkan sikap kebersamaan.
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
11/67
E. PERBANDINGAN PANCASILA DENGAN
IDIOLOGI LAIN1. Libralisme Paham individualisme yang menitik
beratkan pada kebebasan perseorangan. Paham inibertentangan dengan Pancasila yang memandangmanusia sebagai mahluk individu sekaligus sebagaimahluk sosial
2. Komunisme Membangun negara berdasarkan kelas(kelompok golongan), hal ini bertentangan denganPancasila yang memandang negara bukan untukkelompok/golongan melainkan untuk seluruhrakyat.
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
12/67
F. SIKAP POSITIF TERHADAP PANCASILA
DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARAPERISTIWA YANG PERNAH MENGANCAM
KEBERADAAN PANCASILA :
1. Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948 yangingin mendirikan negara Komunis
2. Pe,berontakan Darul Islam/Tentara IslamIndonesia(DI/TII) yang ingin mendirikan negara
islam3. Gerakan G.30.S/PKI Tahun 1965 gerakan ini ingin
menggantikan dasar negara pancasila denganidiologi komunis.
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
13/67
Sikap positif terhadap Pancasila dapat
dilakukan dengan cara
1. Menetapkan pancasila sebagai idiologi dan
dasr negara2. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung
di dalam Pancasila
3. Pemerintah bertindak dengan tegas segalaupaya yang ingin menggantikan pancasiladengan idiologi lain.
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
14/67
Sikap positif terhadap pancasila
dalam kehidupan bermasyarakat
1. Mengemukakan pendapat secara bebas danbertanggung jawab
2. Menyelenggarakan pemilu dengan baik dan penuhtanggung jawab
3. Menjalankan kegiatan pemerintahan dengan jujurdan konsekuen
a. Dalam kehidupan politik
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
15/67
b. Dalam kehidupan Ekonomi1. Memanpaatkan SDA dengan baik
2. Meningkatkan efesiensi dan produktifitasperekonomian dengan menghilangkan distorsi(gangguan)
3. Pembuatan UU untuk memperkuat pundamental
atau dasar ekonomi yang berkeadilan4. Menjalankan kegiatan ekonomi dengan jujur tidak
merugikan orang lain
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
16/67
c. Dalam kehidupan Sosial1. Pengamalan Sila ke -1- Menjalankan agama masing-masing dengan baik
- Tekun beribadah
- Saling menghargai dan menghormati antarpemeluk agama
- Tidak memaksakan agama kepada orang lain
- Setiap ucapan dan perbuatan didasarkan rasa takutkepada Tuhan YME
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
17/67
2. Pengamalan Sila ke -2
- Senantiasa saling menghormati dan
dan menghargai sesama manusia- Suka membantu dan menolong
sesama manusia
- Tidak menyakiti orang lain
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
18/67
3. Pengamalan Sila ke -3
- Selalu mengutamakan kebersamaan,kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.- Selalu menjalin kerjasama yang baik dengan
sesama manusia dilingkuangan
- Tidak meperuncing masalah perbedaan danpermusuhan dengan sesama manusia
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
19/67
4. Pengamalan Sila ke -4
- Mengutamakan musyawarah untuk
menyelesaikan persoalan bersama- Menghargai perbedaan pendapat
- Menghargai dan menjunjung tinggi
demokrasi
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
20/67
5. Pengamalan Sila ke -5
- Bersikap adil- Menjaga keseimbangan anrata hak dan
kewajiban- Tidak mengambil hak orang lain- Memiliki kemauan yang keras untuk
maju dan bersama-sama membangunbangsa dan negara.
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
21/67
TERIMA KASIH, kita lanjutkan
ke .... BAB SELANJUTNYA
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
22/67
KONSTITUSI NEGARA KESATUANREPUBLIK INDONESIA
OLEH: ADI PATONI, SH
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
23/67
A. SISTEM KETATANEGARAAN DAN
KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI
INDONESIA KONSTITUSI adalah keseluruhan aturan yang
menetapkan dan mengatur kehidupan kenegaraanmelalui sistem pemerintahan negara dan tata
hubungan secara timbal balek antara lembaga negaraberlaku dan anatar negara dan warga negara.
KONSTITUSI NEGARA ADA 2 MACAM
1. Konstitusi Tertulis disebut dengan UUD2. Konstitusi tidak tertulis disebut dengan
Konvensional
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
24/67
Sejak indonesia merdeka ada beberapa konstitusi
yang sistem ketatanegaraan yang pernah berlaku
di Indonesia
1. UUD 1945 ( UUD Proklamasi)
2. Kanstitusi RIS 1949
3. UUDS 1950
4. UUD 1945 Hasil dekrit presiden 5 Juli 19595. UUD 1945 Hasil amandemen
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
25/67
Latar belakang dan proses Terjadinya UUD 1945
UUD 1945 direncanakan oleh BPUPKI yang diketuaioleh Dr Radjiman Weyodiningrat dan Ketua mudaR.P Soeroso anggota BPUPKI dilantik pada tanggal28 Mei 1945 oleh panglima tertinggi bala tentara
jepang di jawa.TUGAS POKOK BPUPKI
1. Merencanakan organisasi pemerintahan nasional
indonesia setelah merdeka2. Membuat rancangan UUD
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
26/67
Masa Sidang IDilaksanakan tgl 29 mei s/d 1 juni 1945.
tanggal 1 juni bung karno menyampaikan
konsep dasar negara indonesia merdekadengan judul Pancasila. Oleh karena itu 1juni diperingati hari lahirnya pancasila.Pada tanggal 22 juni 1945 BPUPKI berhasil
menyetujui naskah rancangan UUD yangdisebut Piagam Jakarta
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
27/67
Masa Sidang IIDilaksanakan tgl 10 17 Juli 1945. Pada tgl 11 juli 1945
dibentuk panitia kecil perancang UUD yang terdiri ari1. Wangsonegoro .2.Soebarjo. 3. maramis. 4. Singgih. 5.Agus salim. 6. Soekiman. 7. Soepomo (sebagai ketua).Tgl 13 Juli 1945 panitia berhasil merumuskan UUDyang terdiri dari 42 bab dan 42 pasal termasuk aturan
tambahan dan aturan peralihan.Tgl 18 Agustus 1945 sidang panitia PPKI menghasilkan
keputusan sbb:
1. Memilih Ir Soekarno dan Moh. Hatta sebagai
Presiden dan wakil presiden2. Menetapkan UUD
3. Untuk sementara presiden dibantu oleh komitenasional Indonesia pusat (KNIP)
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
28/67
B. SISTEMATIKA DAN ISI POKOK UUD 1945
Sitematika UUD 1945 terdiri dari 3bagian:
1. Pembukaan
2. Batang tubuh dan
3. Penjelasan
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
29/67
Pembukaan UUD 1945 terdiri atas:
1. Alenia I berisi pernyataan kemerdekaan itu adalh haksegala bangsa dan penjajahan itu tidak sesuai denganperikemanusiaaan dan prikeadilan.
2. Alenia II berisi perjuangan bgs indoneisa telah sampai
pada tingkat yang menentukan. kemerdekaan bukantujuan akhir tetapi lebih dari mewujudkan indonesiayang berdeka, bersatu, berdaulat adil, dan makmir.
3. Alenia III menyatakan kemerdekaan indonesia tersebutmerupakan Rahmat dari Tuhan YME.
4. Alenia IV Berisi Negara Indonesia dan prinsip-prinsipdasar untuk mencaai tujuan negara.
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
30/67
Batang Tubuh UUD 1945
Batang Tubuh terdiri atas 16 Bab,37 Pasal, 4 Pasal peralihan dan2 ayat aturan tambahan
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
31/67
Penjelasan UUD 1945a. Pernyataan bahwa pembukaan UUD 1945 memuat 4
pokok pikiran.b. Tujuh kunci pokok syistem pemerintahan NegaraIndonesia, yaitu
1. Negara indonesia berdasarkan atas hukum
(rechtstaat)tidak berdasarkan kekuasaan belaka(machstaat)
2. Sistem konstitusional
3. Kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR
4. Prsiden ialah penyelenggara negara tertinggi dibawah MPR5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri negara adalah pembantu presiden ia tidakbertanggung jawab kepada DPR
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
32/67
C. BERBAGAI PENYIMPANGAN TERHADAP KONSTITUSI
YANG BERLAKU DI INDONESIA
1.Penyimpangan UUD 1945 Priode 1945-1949a. Wapres mengeluarkan maklumat No.X tgl 16 Oktober
1945 memutuskan KNIP diserahi tugas legeslatif
b. Tgl 14 Nopember 1945 di bentuk kabinet parlementer
yang pertama2. Penyimpangan UUD 1945 Priode 1959-1966
a. Presiden membubarkan DPR karena tidak menyetujuiRAPBN yang diusulkan presiden/pemerintah.
b. MPRS menetapkan pidato presiden tgl 17 agustus 1945yang berjudul Penemuan kembal Revolusi kita. SebagaiGBHN yang bersifat tetap. Pidato tersebut dikenaldengan minipesto Politik RI (Maniol)
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
33/67
c. Melalu TAP MPR No III/MPRS/1963 mengangkat IrSoekarno sebagai Presiden seumur hidup
d. Pemimpin lembaga-lembaga negara diangkat sebagaimenteri-menter negara.
3. Penyimpangan UUD 1945 priode 1966- munyulnya
reformasi 1998.a. Bidang Politik
- Sistem demokrasi dijalankan secara feodal
- kebebasan berbicara ditekan
b. Bidang Ekonomi
- Sistem ekonomi rakyat berubah menjadi kapitalis
libralis dimana monopoli, KKN merajalela
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
34/67
D. AKIBAT YANG DITIMBULKAN DARI
PENYIMPANGAN KONSTITUSI /UUD
1. Tidak berjalannya sistem sesuai dengan yang ada dalamUUD 1945
2. Memburuknya situasi di indonesia contoh terjadinyapemberontakan G.30.S/PKI
3. Munculnya aksi-aksi demonstrasi oleh mahasiswa yangmenuntut perubahan. Contoh.a.Demonstrasi mahasiswa tahun 1966 menuntut:
-Pembubaran PKI-Pembersihan kabinet dari unsur PKI
-Turunnya harga/perbaikan ekonomib. Demonstrasi mahasiswa tahun 1998 yang menuntut
reformasi (penataan kembali disegala bidang) yangberakibat jatuhnya pemerintahan Orde Baru.
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
35/67
Saaama..saya juga
bingung !!!!
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
36/67
E. HASIL-HASIL AMANDEMEN UUD 1945
Menurut Andi Hamzah amandemen berarti usulanuntuk mengubah suatu (rencana) UU. Dalam Prosesamandemen UUD 1945 semua fraksi di DPR mendasarkanpada kesepakatan dasar yaitu:
1. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
2. Tetap mempertahankan bentuk negara yaitu NKRI
3. Tetap mempertahankan sistem presidensial
4. Penjelasan memuat hal-hal normativ dimasukkandalam pasal-pasal
5. Perubahan dilakukan secara addendum artinyaperubahan UUD 1945 dilakukan dengan tetapmempertahankan naskah asli UUD 1945.
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
37/67
Tahap-Tahap Amandemen UUD 19451. Amandemen pertama 19 Oktober 1999
2. Amandemen kedua 18 Agustus 2000
3. Amandemen ketiga 09 Oktober 2001
4. Amandemen keempat 10 Agustus 2002
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
38/67
F. PENGARUH AMANDEMEN UUD 1945
TERHADAP SITEM PEMERINTAHAN
DEMOKRASI1. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
UU (psl 1 ayat 2)
2. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilihlangsung melalui pemilu dan doatur lebih lanuut olehUU
3. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD (psl
3 ayat 1)4. MPR melantik presiden dan wakil presiden (psl 3 ayat 2)
5. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam stu pasangansecara langsung oleh rakyat (psl 6 ayat 1)
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
39/67
6. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahundan sesudahnya dapat dipilih kemali dalam jabatan
yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (psl 7)7. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih
anggota DPR,DPD,Presuden dan Wakil Presiden danDPRD (psl 22E ayat 2)
8. Adanya keseimbangan kekuasaan antar a kekuasaanpresiden dan DPR
9. Di hapusnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
10. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MahkamahAgung dan badan peradilan berada dibawahnya dalamlingkup peradilan umum,PA,PM,PTUN (psl 24 ayat 2)
STRUKTUR KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN UUD HASIL AMANDEMEN
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
40/67
Legeslatif Eksekutif Yudikatif
UUD 1945
MPRDPRDPD
Presiden danWakil Presiden
Kekuasaan KehakimanMA MK KY
BPK KPU
STRUKTUR KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN UUD 1945 HASIL AMANDEMEN
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
41/67
Pengaruh Amandemen UUD 1945
terhadap HAM
Amanan demen UUD 1945 dapatdikatakan berhasil menuangkankonsep HAM dalam sebuah bab
tersendiri dalam UUD NRI tahun 1945
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
42/67
G. SIKAP POSITIP TERHADAP PELAKSANAAN
UUD 1945 HASIL AANDEMEN
1.SIKAP POSITIF TERHADAP TUJUAN PERUBAHAN(AMANDEMEN UUD1945
a. Adanya kepastian hukum dan sistem ketatanegaraanb. Kedaulatan kembali berada di tangan rakyat
c. Terciptanya keseimbangan anatara kekuasaan eksekutif(Presiden) dengan kekuasaan Legeslatif (DPR)
d. Lebih terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM)
e. Terwujudnya pemerintahan yang demokratis
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
43/67
2. Partisipasi terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil
Amandemena. Aktif berpartisifasi dalam pemilu
b. Aktif berpartisifasi dalam penyusunan danpelaksanaan kebijakan publik
c. Aktif berpartisifasi dalam pengawasan terhadapaeksekutif
d. Aktif berpartisifasi dalam upaya penegakan
HAM
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
44/67
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
45/67
PERUNDANG - UNDANGAN
NASIONAL
OLEH: ADI PATONI, SH
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
46/67
1. Kedudukan UUD 1945 dalam sistem peraturanperundang-undangan
Secara hirarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggidibandingkan dengan perundan-undangan lainnya. Hal
ini ditetapkan dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966tentang memorandum DPR-GR mengenai sumbertertib hukum RI dan tata urutan perundang-undangan
RI.
Kemudian di ganti dengan TAP MPR NO.III/MPR/2000 tentang sumber tertib hukum RI dantata urutan perundang-undangan
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
47/67
TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN RI
1. UUD 19452. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang (UU)
4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang(Perpu)
5. Peraturan Pemerintah(PP)
6. Keputusan presiden (kepres)
7. Peraturan Daerah (Perda)
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
48/67
2. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan
a.Memberi perlindungan
b.Penghormatan bagi HAM secara proporsional
c.Mendorong musyawarah untuk mencapai mufakat
d.Memperhatikan kepentingan seluruh wilayah indonesia
e.Memperhatikan rasa keadilan secara proporsional bagisetiap warga negara tanpa kecuali
f.Mencegah terjadinya diskriminasi
g.Jaminan adanya kepastian hukum
h.Menciptakan keseimbangan, keselarasan antaraindividu dan masyarakat dengan kepentingan bangsadan negara
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
49/67
Dalam penyusunan perundang-undangan harusdiperhatikan aspirasi berkembang di masyarakat karenakedaulatan berada ditangan rakyat.
Tujuan negara indonesia yaitu seperti yang tertuang dalampembukaan UUD 1945 alenia ke 4, yaitu:
1. Melindunhi segenap bangsa indonesia dan seluruhtumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa4. Ikutserta melaksanakan ketertiban duna yangberdasarkan kemerdekaa, perdamaian abadi, dankeadilan sosial.
B. SIKAP KRITIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANGTIDAK MENGAKOMODASI ASPIRASI MASYARAKAT
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
50/67
1. Kewajiban warganegara terhadap hukum dan peraturanperundang-undanagan, ini diatur dalam UUD 1945 psl27 ayat 1 yaitu:segala warga negara bersamaankedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.2. Ketaatan warganegara terhadap peraturan perundang-
undangan.
Ketaatan diartikan sebagai kepatuhan terhaap peraturan
perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukanbagi dirinya sendiri, tanpa adanya paksaan darisiapapun.
C. MENTAATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
51/67
Ketaatan terhadap perundang-undangan dapat diwujudkanmelalui tindakan atau perbuatan , sebagai berikut:
1. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas2. Turut serta menjaga kebersihan lingkungan dengan
cara tidak membuang sampah disembarang tempat
3. Tidak mengganggu teman atau orang lain yang sedang
melaksanakan ibadah4. Tidak melakukan pengerusakan terhadap pasilitas
umum seperti telepon umum
5. Membayar pajak tepat waktu
6. Tidak membuat keributan dan keonaran dilingkungansekitar seperti melakukan aksi tauran(perkelahian) dansebagainya.
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
52/67
KORUPSI DANUPAYA
PEMBERANTASANNYA
OLEH: ADI PATONI, SH
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
53/67
1. Menurut kamus besar Bahasa indonesia Korupsiadalahpenyelewengan atau penggelapan (uang negara, atauperusahaan dsb) untuk keuntungan peribadi atau oranglain.
2. Menurut kamus hukum di tulis oleh Prof R. Subekti,SH dan Tjtrosudibio. Korupsi adalah perbuatan curangtindak pidana yang merugikan keuangan negara.
3. Menurut kamus hukum yang di tulis Dr Andi Hamzah,
SH. Korupsi adalah suatu perbuatan buruk, busuk,bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina ataumempitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.
A. PENGETIAN
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
54/67
Menurut situs Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)Ciri-ciri korupsi antara lain:
1. Melibatkan lebih dari satu orang
2. Korupsi hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau
anggota birokrasi, korupsi juga di organisasi usahaswasta
3. Korupsi dapat berbentuk sogok, uang kopi, salamtempel, uang semir, uang pelancar baik tunai ataubenda.
4. Umumnya serba rahasia kecuali yang sudah membudaya
5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbalbalek yang tidak selalu berupa uang
B. CIRI-CIRI KORUPSI
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
55/67
6. Setiap perbuatan korupsi selalu mengandung
penipuan7. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma
tugas dan tanggung jawab dalam tatananmasyarakat
8. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentukmenerima pembayaran uang dan sebagainya,membuka rahasia perusahaan tempat seorang
bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hakperusahaan
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
56/67
1. Penyuapan. Yaitu memberikan sejumlah uang kepadapejabat/aparat pemerintah dengan maksud agar urusandapat terselesaikan dengan cepat, waktu kurangmemenuhi syarat dan prosedur tidak sesuai ketentuan.
2. Komersialisasi Jabatan yaitu mengunakan jabatan demikeuntungan pinansial yang digunakan untukkepentingan pribadi/kelompok.
3. Pungutan liar
4. Jual beli suara dalam pemilu
5. Pembesaran harga dari sebenarnya
C. BENTUK-BENTUK KORUPSI
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
57/67
Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi:1. Ketentuan perundang-undangan yang kurang jelas
dan tegas.
2. Lemahnya penegakan hukum3. Birokrasi yang rumit
4. Adanya peluang
5. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan padamasyarakat
D. PENYEBAB TINDAKAN KORUPSI
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
58/67
6. Desakan ekonomi
7. Keteladanan yang buruk yangdiberikan para pemimpin/pejabat
8. Lingkungan9. Iman yang lemah
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
59/67
1. Harga barang dan jasa menjadi mahal2. Masyarakat dan negara mengalami kerugian
3. Menurunkan disiplin nasional dan efesiensi
pemerintah4. Rusaknya wibawa pemerintah
5. Keamanan dan pertahanan negara di rong-rong
6. Korupsi sering melahirkan tindak kejahatan lain
E. AKIBAT TINDAKAN KORUPSI
F MODUS KORUPSI YANG TERJADI
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
60/67
1. Korupsi pengadaan barang dan jasaModus : a. Penggelembungan (mark up) nilai
barang dan jasa dari harga pasar
b. Kolusi dengan kontraktor dalamproses tender.
2. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji,kenaikan pangkat, pengurusan pensiun, dsb.
Modus :a. Memungut biaya tambahan diluarketentuan resmi
F. MODUS KORUPSI YANG TERJADIDIBERNAGAI DAERAH
3 P t b t i l d b idi ( k l h
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
61/67
3. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah,rumah ibadah, pantai asuhan dan jompo)
Modus : a. Pemotongan dana bantuan sosial
b. Biasa dilakukan secara bertingkat (setiapmeja)
4. Bantuan fiktif
Modus :- Membuat urut permohonan fiktif seolah-
olah ada bantuan dari pemerintahkepada pihak luar.
5. Penyelewengan dana proyek
Modus : a. Mengambil dana proyek pemerintah diluar
ketentuan resmib. Memotong dana proyek tanpa
sepengetahuan orang lain
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
62/67
6. Proyek fisik fiktif
Modus :- dana di alokasikan dalam lapiranresmi, tetapi secara fisik proyekitu nihil/tidak ada.
7. Korupsi waktu kerjaModus : a. Meninggalkan pekerjaan
b.Melayani calo yang memberi uang
tambahanc. Menunda pelayanan umum
G UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
63/67
1. Upaya Pencegahana. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya
seseorang memiliki keimanan yang kuat dan hatiyang bersih.
b. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat bahwakorupsi itu merupakan perbuatan yang tercela.
c. Memberikan bimbingan dan teladan dalam bersikap
jujur dan adild. Mesosilisasikan peraturan perundang-undangan
berkaitan dengan tindak pidana korupsi kepadamasyarakat.
G. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DIINDONESIA
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
64/67
2. Upaya Penindakan
Aparat hukum harus mampumelakukan tindakan yang tegas
dalam menjatuhkan hukumanyang seberat-beratnya terhadapkoruptor (pelaku tindakankorupsi).
H. PENGERTIAN INSTRUMEN HUKUM DAN
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
65/67
1. Pengertian anti KorupsiAnti korupsi adalah sikap atau perbuatan yang
menolak/berjuang untuk mencegah danmemberantas segala tindak pidana korupsi.
2. Instrumen Hukum Anti Korupsia. UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebasdari korupsi, kolusi dan nepotisme
b. UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi
H. PENGERTIAN INSTRUMEN HUKUM DANKELEMBAGAAN ANTI KORUPSI
K l b A i K i
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
66/67
3. Kelembagaan Anti Korupsi
a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Adalah lembaga negara yang dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat indefendent dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun.b. Indonesia Corruption Watch (ICW) dan gerakan anti
korupsi (GERAK)
Merupakan lembaga swadaya masyarakat
(LSM) yang terus menerus ambil bagian
dalam upaya pemberantasan korupsi di
indonesia
-
7/30/2019 Pkn Viii Smtr 1
67/67