PMK No 258 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Pemberian Penghargaan dan

Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran

Belanja Kementerian/Lembaga

1

A. Landasan Hukum

B. Sistimatika PMK

C. Subtansi Pengaturan DalamPMK R/P

1. Ketentuan Umum2. Pengaturan Pemberian

Penghargaan3. Pengaturan Pengenaan Sanksi4. SAYTD5. Mekanisme Penerapan

C. Lampiran-Format Dalam PMK R/P

a. UU No 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016 pasal 17 dinyatakan bahwadalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanjaKementerian Negara/Lembaga, Pemerintah menerapkan sistempenghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanjaK/L sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perpres No 39 Tahun 2012 tentang Pemberian Penghargaan dan SanksiAtas Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L; dan

c. Permenkeu No 258 Tahun 2015 tentang Tata Cara PemberianPenghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran BelanjaKementerian/Lembaga

A. LANDASAN HUKUM

1. Batang Tubuh PMK (18 Pasal)

2. Lampiran PMK ( 4 Lampiran):

• Lampiran I :Laporan RealisasiAnggaran Belanja TahunAnggaran 20xx

• Lampiran II: Ikhtisar KontrakHasil Optimalisasi TahunAnggaran Sebelumnya

• Lampiran III: Laporan CapaianKinerja Penganggaran TahunAnggaran 20xx

• Lampiran IV:Surat PernyataanTanggung Jawab Mutlak(SPTJM)

SEMULA

(PMK No 158/2014)

1.Batang Tubuh PMK (15 Pasal)

2. Lampiran PMK ( 2 Lampiran):

• Lampiran I :Laporan RealisasiAnggaran Belanja TahunAnggaran 20xx

• Lampiran II: Laporan CapaianKinerja Penganggaran TahunAnggaran 20xx

MENJADI

(PMK No 258/2015)

B. SISTEMATIKA PMK

1. Definisi (Pasal 1)

a. Kementerian negara/lembaga yang melakukan optimalisasi anggaranbelanja pada tahun anggaran (t.a) sebelumnya, dapat menggunakan hasil optimalisasi (Ho) anggaran belanja tersebut pada t.a berikutnya, yang selanjutnya disebut dengan penghargaan.

b. Ho merupakan hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelahpelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sasarannya telah dicapai.

c. Target sasaran merupakan rencana prestasi kerja berupa volume keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur yang tertuang dalam dokumen anggaran.

2. Kriteria Penghargaan (Pasal 3 ayat 1)

a. Mempunyai Ho atas pelaksanaan anggaran belanja pada t.a sebelumnya ygtarget sasarannya telah dicapai dan belum digunakan di t.a tsb; dan

b. Ho yg belum digunakan pada t.a sebelumnya lebih besar dari sisaanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan (SAYTD)

C. TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN…(1/2)

3. Ketentuan Pemberian Penghargaan (Pasal 3 ayat 2)

Penghargaan diberikan dengan ketentuan capaian kinerja penganggarankementerian negara/lembaga t.a sebelumnya:

a. % penyerapan anggaran paling sedikit 95%;

b. % realiasasi capaian output paling sedikit 95%; dan

c. laporan keuangan K/L berpredikat wajar tanpa pengecualian (WTP)

4. Bentuk Penghargaan (Pasal 4)

Penghargaan yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga dapatberupa:

a. tambahan alokasi anggaran K/L pada t.a berikutnya, denganmemperhatikan kondisi keuangan negara;

b. prioritas dalam mendapatkan dana atas inisiatif baru yang diajukan; atau

c. prioritas dalam mendapatkan anggaran belanja tambahan apabila kondisikeuangan negara memungkinkan

C. TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN…(2/2)

1. Definisi (Pasal 2)

Kementerian negara/lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaranbelanja pada tahun anggaran (t.a) sebelumnya, dapat dikenakan pemotongananggaran belanja tersebut pada t.a berikutnya, yang selanjutnya disebut dengan sanksi

2. Kriteria Sanksi (Pasal 5 ayat 1)

a. Terdapat SAYTD ; dan

b. SAYTD lebih besar dari Ho yg belum digunakan pada t.a sebelumnya.

3. Ketentuan Pengenaan Sanksi (Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3)

Sanksi dikenakan paling banyak sebesar SAYTD, dengan ketentuan:

a. tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan;

b. tidak boleh menurunkan pelayanan kepada publik; dan

c. Memperhatikan arah kebijakan penganggaran pada t.a berjalan

D. TATA CARA PENGENAAN SANKSI…(1/2)

SAYTD (Pasal 6)

SAYTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktermasuk sisa anggaran yang berasal dari:

SAYTD yaitu sisa anggaran belanja yg tidakterserap pada t.a sebelumnya yg disebabkan oleh

hal-hal sbb:

a. tidak dipenuhinya kriteria-kriteria keg yg dpt dibiayai dari anggaran belanja;

b. tidak diikutinya per-uu-an di bidangpengadaan barang/jasa pemerintah;

c. keterlambatan penunjukan kepalasatker dan/atau pelaksana kegiatanatau pejabat perbendaharaan; dan/atau

d. kelalaian kuasa pengguna anggarandan/atau pelaksana kegiatan ataupejabat perbendaharaan dalampelaksanaan anggaran belanja t.asebelumnya.

a. pelaksanaan kegiatan operasional yang termasuk dalam komponen 001,002,003,004 dan 005

b. pelaksanaan paket-paket :

• pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktahun jamak dan masih berkelanjutan;

• kegiatan yg dilaksanakan secara swakelola ygtarget sasarannya telah dicapai

• kegiatan yg dananya bersumber dariPHLN/PHDN/PNBP/ Rp MurniBLU/SBSN/PBS dan Rp Murni Pendamping

c. akibat keadaan kahar al meliputi bencanaalam, terjadi konflik/ berpotensi terjadi konfliksosial, dan cuaca

Pasal 6 ayat (1)

E. SISA ANGGARAN YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN (SAYTD)

Pasal 6 ayat (2)

1. Laporan realisasi anggaran belanja t.asebelumnya yg telah di audited BPK, disertaidg ADK (Format-1) dan

2. Laporan Capaian kinerja penganggarankemeneterian negara.lembaga t.asbelumnya (Format-2)

Menteri/pimpinan lembaga atau Setjen/ Sestama/Ditjen/Kabadan/Pejabat Eselon I

selalu penanggungjawab program menyampaikan kepada Menkeu cq DJA: Melakukan penilaian berdasarkan:

1. Laporan realisasi anggaran belanja dancapaian kinerja penganggaran ta sblmnya (Pasal 8,10); atau

2. Data yg ada pada Menkeu Cq DJA dalam hal K/L tidak menyampaikan

Menteri Keuangan Cq DJA

Pasal 12

Menetapkan keputusan mengenai pemberianpengahargaan dan sanksi kepada K/L

Menteri Keuangan

Melakukan penyesuaian terhadap RKA-K/L yang akan ditetapkan menjadi pagu alokasi

anggaran K/L

Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 13

Pasal 7-11

Pasal 14: Permenkeu No 158/PMK.02/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15: Peraturan Menter ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tgl 31 Desember 2015

F. MEKANISME

Lampiran–1, Format:

G. LAMPIRAN-FORMAT … (1/2)

No

Urut

Kode dan

Nama

Program

Pagu

Anggaran

Realisasi

Anggaran

(audited)

Sisa

Anggaran

Rincian Sisa Anggaran

PenjelasanHasil

Optimalisasi

Bukan Hasil

Optimalisasi

SAYD SAYTD

1 2 3 4 5 (3-4) 6 7 8 9

XX (3) XXX (4) 999,99(5) 999,99(6) 999,99(7) 999,99 (8) 999,99

(9)

999,99

(10)

XXXXXXX

(11)

Jumlah 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99

(miliar rupiah)

……………, …………………….. 20xx

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Direktur

Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I Selaku

Penanggung jawab Program (12)

ttd

XXXXXXXXXXXXXX (13)

NIP/NRP YYYYYYYYYYYYYYYYYY (14)

Bukti-bukti pengeluaran Laporan Realisasi Anggaran Belanja tersebut di atas disimpan oleh

Penanggung jawab Program untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan

fungsional.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

TAHUN ANGGARAN 20xxKementerian Negara/Lembaga : ………………..(1)

Unit Organisasi : …………....... .(2)

Lampiran-2, Format:

G. LAMPIRAN-FORMAT ...(2/2)

No.

Urut

Kode dan Nama

Unit Eselon I

Persentase Penyerapan

Anggaran (audited)

Persentase Realisasi

Capaian Output

Opini

BPK

Capaian Kinerja

Penganggaran

1 2 3 4 5 6

XX (2) XXX (3) XXX (4) XXX (5) XXX (6) Terpenuhi/Tidak

Terpenuhi (7)

……………, …………………….. 20xx

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Direktur

Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I Selaku

Penanggung jawab Program (8)

ttd

XXXXXXXXXXXXXX (9)

NIP/NRP YYYYYYYYYYYYYYYYYY (10)

Bukti capaian kinerja tersebut di atas disimpan oleh Penanggung jawab Program untuk kelengkapan

administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA PENGANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 20xx

Kementerian Negara/Lembaga : ………………..(1)