poin perjanjian ekstradisi indonesia - singapura

5/11/2018 Poin Perjanjian Ekstradisi Indonesia - Singapura - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/poin-perjanjian-ekstradisi-indonesia-singapura 1

www.antikorupsi.org 1

POIN-POIN PENTING PERJANJIAN EKSTRADISI RI -SINGAPORE

• Upaya perundingan perjanjian ekstradisi RI - Singapore telah dimulal sejak lebihkurang 30 tahun lalu. Perjanjian berjalan cukup alot karena masing-masing pihak

ingin mendapatkan perjanjian yang tidak meruplkan kedua belah pihak dan

sejalan dengan kerangka hukum nasional. Ektradisi ini pada hakekatnyamerupakan salah satu implementasi dari konvensi Internasional anti korupsi

(UNCAC) dimana Indonesia telah meratifikasi, sementara Singapore baru

menandatangani tetapi belum meratifikasi.

• Perjanjian ekstradisi ini akan memperkuat instrumen penegakan hukum diIndonesia saat ini dan di masa depan, terutama untuk mengejar pelaku Kejahatan

yang melarikan diri atau ataupun berpindah Kewarganegaraan. Perjanjianekstradisi ini akan makin mempersempit ruang gerak pelaku korupsi yang

mencoba-coba melarikan diri dan membuktikan komitmen pemerintahan RI untuk

memberantas korupsi.

• Perjanjian ektradisi RI - Singapore pada hakekatnya adalah penjanjian dimana

setiap pihak sepakat untuk mengektradisi kepada pihak lainnya, dimana setiaporang yang ditemukan berada diwilayah Pihak diminta dan dicari oleh pihak

Peminta untuk tujuan penuntutan (diartikan termasuk penyidikan) atau penerapan

pelaksanaan hukuman atas suatu kejahatan yang dapat diestradisikan yangdilakukan dalam yurisdiksi Pihak Peminta.

• Poin-poin yang sangat penting dalam perjanjian ini adalah

- Jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan adalah kejahatan yang ancaman pidananya sekurang-kurangnya 2 tahun dan memenuhi kriteria "double

criminality” (Kejahatan yang diakui oleh hukum kedua negara). Terdapat30 jenis Kejahatan yang memenuhi kriteria ini. (daftar jenis kejahatanterlampir).

- Dari sejumlah tindak pidana yang diekstradisikan diantaranya termasuk

tindak pidana ekonomi yaitu korupsi, penyuapan, pemalsuan uang,

kejahatan perbankan (perolehan kredit atau property melalui fraudterhadap bank), pelanggaran hukum perusahaan, kepailitan dan pencucian

uang hasil korupsi.

- Selain 30 jenis kejahatan perjanjian ini juga menganut "open system" yangterbatas. Artinya Ketigapuluh satu daftar tersebut tidak bersifat tertutup

dan memungkinkan adanya penambahan daftar tindak pidana baru,

khususnya jenis jenis kejahatan baru.- Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mempermasalahkan perbedaan

kualifikasi kejahatan ataupun unsur-unsur kejahatan sepanjang hakekat

keseluruhan kejahatan tersebut diakui oleh hukum kedua negara.- Perjanjian ini diberlakukan surut (retroactive) dan dapat mencakup tindak

kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisikan 15 tahun sebelum

perjanjian ini berlaku setelah proses ratifikasi dilakukan parlemen kedua

negara.




- Perjanjian ini dapat menjangkau pelaku tindak kejahatan kedua negara

yang melarikan diri dari wilayah juridiksi kedua negara tersebut. Dalamkaitan ini, disepakati bahwa penentuan kewarganegaraan pelaku tindak

pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan.

• Perjanjian menentukan bahwa negara diminta dapat menolak permintaan, apabila buronan tsb adalah warga negaranya. Namun hal ini tidak berlaku untuk kejahatan

terorisme dan penyuapan serta kejahatan lain terkait korupsi.

• Dalam keadaan tertentu (urgen cases), penangkapan sementara dapat dilakukan

atas permintaan negara peminta sejauh terdapat bukti-bukti yang memadai untuk melakukan penangkapan buronan yang dicari.

• Landasan untuk melakukan ekstradisi bagi tersangka atau terdakwa adalah:

o Untuk Singapore apabila perkara tersebut telah memenuhi unsur "prima

facie"(suatu perkara memenuhi syarat untuk limpahkan ke pengadilan).o Untuk Indonesia apabila telah dipenuhi "bukti yang cukup"

o Sedang untuk terpidana, ekstradisi dapat dilakukan apabila telah ada putusan pengadilan di negara peminta.

o Untuk "in-absentia", perjanjian ini mengakui putusan yang dijatuhkan

sepanjang memenuhi persyaratan pasal 4 ayat 1g & i dimana terdakwasebelumnya memiliki kesempatan untuk hadir dalam persidangan &

apabila diserahkan ia memiliki hak untuk diadili kembali dengan

kehadirannya (menurujuk pada hak untuk mengajukan PK)

• Permintaan ektradisi diajukan oleh Menkumham (Indonesia) dan oleh Menteri

Hukum (Singapora).

Permintaan ekstradisi juga harus melampirkan konfirmasi tertulis dari Jaksa

Agung Pihak Peminta yang menyatakan bahwa dokumen yang diserahkan

menunjukkan adanya bukti yang cukup berdasarkan hukum Pihak Peminta untuk

membenarkan adanya penuntutan (pasal 6 ayat 2 d)

ARTICLE 2 PASAL 2

EXTRADITABLE OFFENCES TINDAK PIDANA YANG DAPATDIEKSTRADISIKAN

(1) Extradition shall be granted for an

extraditable offence, being an offencecoining within any of the following

descriptions of offences and which is punishable according to the laws of both

Parties by a term of irrnprisonment of not

less than 24 months, or by a snore severe penalty:

(1) Ekstradisi wajib dikabulkan untuk suatu

tindak pidana yang dapat diekstradisikan,yang mempakan tindak pidana yang

termasuk dalam daftar tindak pidana berikut ini dan yang dapat dihukum

berdasarkan hukum kedua Pihak dengan

ancaman pidana penjara tidak kurang dari24 bulan, atau ancaman pidana yang lebih

berat:




a a

(i) murder of any degree; (i) pembunuhan;

(ii) manslaughter or culpable homicide; (ii) menghilangkan nyawa orang lain atau

karena kelalaiannya menyebabkan orang

lain meninggal;

(iii) an offence against the law relating toabortion;

(iii) tindak pidana yang melauggar ketentuan tentang aborsi;

(iv) maliciously or wilfully wounding or

inflicting grievous bodily harm;

(iv) dengan sengaja melukai atau

menyebabkan luka berat;

(v) assault occasioning actual bodily harm; (v) Penganiayaan;

(vi) rape; (vi) perkosaan;

(vii) unlawful sexual intercourse with a

female

(vii) bersetubuh dengan wanita secara

melawan hukum,.

(viii) indecent assault (viii) tindak pidana kesusilaan;

(ix) procuring, or trafficking in, women or

young persons for unmoral purposes;

(ix) pembelian, atau perdagangan wanita

atau anak-anak untuk tujuan imoral;

(x) kidnapping, abduction or falseimprisonment, or dealing in slaves;

(x) penculikan, melarikan orang atau perampasan kemerdekaan orang, atau

terlibat dalam perbudakan;

(xi) stealing, abandoning, exposing or

unlawfully detaining a child;

(xi) penculikan, penelantaran,

pengeksploitasian atau penahanan yangtidak sah terhadap seorang anak;

(xii) bribery and other related acts of

corruption;

(xii) penyuapan dan perbuatan perbuatan

korupsi lainnya;

(xiii) arson; (xiii) pembakaran;

(xiv) an offence councerning counterfeit

currency;

(xiv) tindak pidana terkait pemalsuan mata

uang;

(xv) an offence against the law relating toforgery;

(xv) tindak pidana melawan hukum terkait pemalsuan;

(xvi) stealing, embezzlement, fraudulentconversion, fraudulent false accounting,

obtaining property or credit by false

pretences, receiving stolen property or anyother offence in respect of property

involving fraud, including fraud against

banks;

(xvi) pencurian, penggelapan, penipuanyang berkaitan dengan konversi, penipuan

berkaitan dengan pemalsuan pembukuan,

perolehan harta kekayaan atau kreditmelalui penipuan, penerimaan harta

kekayaan curian atau tindak pidana lain

terkait harta kekayaan melalui penipuan,termasuk penipuan terhadap bank;

(xvii) robbery; (xvii) perampokan;

(xviii) blackmail or extortion by means of threats or by abuse of authority;

(xviii) pemerasan atau pemerasan denganmenggunakan ancaman atau denganmenyalahgunakan kekuasaan;

(xix) an offence againts bankruptcy law

company law;

(xix) tindak pidana yang melanggar hukum

kepailitan dan hukum pemsahaan;

(xx) malicious or wilful damage to

property;

(xx) dengan sengaja merusak harta

kekayaan;

(xxi) acts done with the intention of (xxi) perbuatan perbuatau yang dilakukan




endangering vehicles, vessels or aircraft,including the persons therein;

deugan maksud membahayakan kendaraan,kapal laut atau pesawat terbang, termasuk

orang yang berada di dalamnya;

(xxii) an offence against the law relating to

psychotropic substances, dangerous drugs

or narcotics;

(xxii) tindak pidana yang melanggar

undang-undang psikotropika, obat-obatan

berbahaya atau narkotika.(xxiii) piracy; (xxiii) perompakan

(xxiv) revolt against the authority of themaster of a ship or the conunander of an

aircraft;

(xxiv) pemberontakan melawankewenangan nahkoda kapal atau kapten

pilot pesawat terbang;

(xxv) hijacking and other acts endangering

safety of aircraft and acts endangering the

safety of an international airport;

(xxv) pembajakan dan perbuatan lain yang

membahayakan keselamatan pesawat

terbang dan perbuatan yangmembahayakan keselamatan bandara

internasional;

(xxvi) any terrorism financing offence; (xxvi) tindak pidana pendanaan terorisme;

(xxvii) hijacking of ships, destroying or damaging a ship, other acts endangering or likely to endanger safe navigation and

offences involving threats thereof,

(xxvii) pembajakan kapal, penghancuranatau perusakan kapal, perbuatan lain yangmembahayakan atau dapat membahayakan

keselamatan navigasi dan tindak pidana

yang berkaitan dengan ancaman untuk melakukan hal-hal tersebut;

(xxviii) an offence against the law relatingto benefits derived from corruption, drug

trafficking and other serious crimes;

(xxviii) tindak pidana yang melanggar hukum yang berkaitan dengan keuntungan

yang didapat dari korupsi, perdagangan

gelap obat-obatan dan tindak pidana beratlainnya;

(xxix) perjury or subornation of perjury or conspiring to defeat the course of justice;

(xxix) sumpah palsu atau keterangan palsudi bawah sumpah atau bersekongkol untuk

menghalangi jalannya peradilan;

(xxx) burglary, house-breaking or any

similar offence;

(xxx) pencurian dengan pemberatan atau

tindak pidana sejenis;

(xxxi) any other offence which is madeextraditable by the extradition laws of both

Parties and laws enacted to give effect to

obligations under an internationalconvention to which both are parties.

(xxxi) tindak pidana lain yang dapatdiekstradisikan oleh undang-undang

ekstradisi kedua Pihak dan undang-undang

Yang mensahkan kewajiban kewajiban berdasarkan konvensi internasional dimana,

keduanya adalah pihak.

poin perjanjian ekstradisi indonesia - singapura

Documents