policy brief badan usaha milik daerah (bumd)
DESCRIPTION
Policy Brief Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Wihana Kirana Jaya, PSEKP UGM. Latar Belakang. Institutional Limbo BUMD Perlunya identifikasi bentuk organisasi perusahaan daerah yang sesuai dengan otonomi daerah - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Policy BriefPolicy BriefBadan Usaha Milik Daerah Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)(BUMD)
Wihana Kirana Jaya, PSEKP UGMWihana Kirana Jaya, PSEKP UGM
Latar BelakangLatar Belakang
Institutional Limbo BUMDInstitutional Limbo BUMD Perlunya identifikasi bentuk organisasi perusahaan Perlunya identifikasi bentuk organisasi perusahaan
daerah yang sesuai dengan otonomi daerahdaerah yang sesuai dengan otonomi daerah UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
sudah tidak sesuai untuk penyelenggaraan BUMD saat sudah tidak sesuai untuk penyelenggaraan BUMD saat ini. ini.
TujuanTujuan
Studi Studi best practice best practice pengelolaan BUMD di pengelolaan BUMD di berbagai negaraberbagai negara
Mengkaji peranan BUMD bagi Mengkaji peranan BUMD bagi perekonomian Pemerintah Daerahperekonomian Pemerintah Daerah
Kajian terhadap peraturan perundangan Kajian terhadap peraturan perundangan tentang BUMDtentang BUMD
MetodologiMetodologi
Menggabungkan kajian literatur, analisis data primer Menggabungkan kajian literatur, analisis data primer dan sekunderdan sekunder
Menggunakan pendekatan New Institutional Menggunakan pendekatan New Institutional EconomicsEconomics
Embedded ness:informal institutions, customs,
Tradition, norms, religion
Institutional environment:Formal rules of the game-esp. property
(polity, judiciary, bureaucracy)
Governance:Play of the game-esp.
contract (aligning governance Structures with transactions)
Resource allocation and employment(prices and quantities; incentive alignment)
Social theory (L1)
Economics ofProperty rights/Positive politicalTheory (L2)
Transaction costEconomics (L3)
NeoclassicalEconomics/Agency theory (L4)
LEVEL NIE
Masalah Ekonomi Kelembagaan BUMD
Sesuai prediksi NIE di dalam kondisi transisi terjadi rules of the game yang berubah, tidak pasti, limbung, Menyebabkan seluruh pemain tidak mengenal insentif baru dan membangun sistem monitoring. Ketidakpastian ini menyebabkan ketidakjelasan siapa pelaku principal siapa pelaku agen, sehingga mendorong perilaku adverse selection dan moral hazard.
.
Studi Literatur Pengelolaan BUMD di Studi Literatur Pengelolaan BUMD di Berbagai NegaraBerbagai Negara
Perlunya pengaturan mekanisme kepemilikan BUMDPerlunya pengaturan mekanisme kepemilikan BUMD Perlunya pengaturan untuk mengurangi korupsi dan Perlunya pengaturan untuk mengurangi korupsi dan
intervensi oleh Pemerintah Daerahintervensi oleh Pemerintah Daerah Perlunya ketentuan sumber pemodalan BUMD dan Perlunya ketentuan sumber pemodalan BUMD dan
pengelolaan utang BUMDpengelolaan utang BUMD Perlunya ketentuan tentang sistem peningkatan Perlunya ketentuan tentang sistem peningkatan
kompetensi SDM BUMDkompetensi SDM BUMD Perlunya dukungan kerjasama dengan pihak ketigaPerlunya dukungan kerjasama dengan pihak ketiga Kejelasan pengaturan kewenangan pemerintah pusat Kejelasan pengaturan kewenangan pemerintah pusat
dan daerah sehingga tidak tumpang tindihdan daerah sehingga tidak tumpang tindih
..........Studi Literatur Pengelolaan BUMD di Berbagai NegaraStudi Literatur Pengelolaan BUMD di Berbagai Negara
• BUMD beroperasi dengan dasar hukum yang jelas dan BUMD beroperasi dengan dasar hukum yang jelas dan didukung oleh mekanisme penegakannya. didukung oleh mekanisme penegakannya.
• Perlunya prosedur operasi standar efisienPerlunya prosedur operasi standar efisien• Perlu kebijakan tentang peta jalan BUMD menuju Perlu kebijakan tentang peta jalan BUMD menuju
privatisasi pelayanan publik. privatisasi pelayanan publik. • Pengaturan tentang peran Pemerintah Daerah sebagai Pengaturan tentang peran Pemerintah Daerah sebagai
regulator dalam pelayanan publik untuk melindungi regulator dalam pelayanan publik untuk melindungi kepentingan publikkepentingan publik
• Kerjasama antar daerah yang berbagi sumber daya Kerjasama antar daerah yang berbagi sumber daya agar pelayanan publik lebih efisien dan efektifagar pelayanan publik lebih efisien dan efektif
Tinjauan Peraturan Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Tentang BUMDPerundang-Undangan Tentang BUMD
UU No. 5 Tahun 1962 sudah tidak relevan dan kurang mampu UU No. 5 Tahun 1962 sudah tidak relevan dan kurang mampu mengakomodasi penyelenggaraan BUMD dan justru membuka mengakomodasi penyelenggaraan BUMD dan justru membuka celah salah kelola dan penyimpangan celah salah kelola dan penyimpangan
Ketentuan UU No. 5 Tahun 1962 yang perlu direvisi:Ketentuan UU No. 5 Tahun 1962 yang perlu direvisi:• Dasar dan tatacara pendirian BUMDDasar dan tatacara pendirian BUMD• Bentuk BUMD yang memaksimalkan profit dan yang Bentuk BUMD yang memaksimalkan profit dan yang
memaksimalkan pelayanan publikmemaksimalkan pelayanan publik• Kerjasama dengan pihak ketigaKerjasama dengan pihak ketiga• Mekanisme kepemilikan dan pengambilan keputusan BUMDMekanisme kepemilikan dan pengambilan keputusan BUMD• Pengangkatan dan kewenangan direksiPengangkatan dan kewenangan direksi• Perencanaan jangka panjang dan pendek perusahaanPerencanaan jangka panjang dan pendek perusahaan• Pertanggungjawaban dan pengawasan BUMDPertanggungjawaban dan pengawasan BUMD• KepegawaianKepegawaian• Kebijakan manajemen peningkatan kinerja BUMD: restrukturisasi dll.Kebijakan manajemen peningkatan kinerja BUMD: restrukturisasi dll.
Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Kesimpulan Analisis Profil BUMD di IndonesiaIndonesia
Perbandingan Rasio BUMD/PAD Provinsi di Indonesia, 2004
0,73
9,63
6,61
4,26
2,27
4,70
1,72
4,57
2,46
0,00
5,59
9,02
5,55
2,963,67
6,016,67
0,74
8,99
0,990,00
6,19
1,29
3,14
7,44
1,10
7,30
1,501,291,50
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
Nan
ggor
e Ac
eh D
arus
sala
m
Sum
ater
a U
tara
Sum
ater
a Ba
rat
Riau
Jam
bi
Sum
ater
a Se
lata
n
Beng
kulu
Lam
pung
Bang
ka B
elit
ung
DKI
Jaka
rta
Jaw
a Ba
rat
Jaw
a Te
ngah
DI Y
ogya
kart
a
Jaw
a Ti
mur
Bant
en Bali
Nus
a Te
ngga
ra B
arat
Nus
a Te
ngga
ra T
imur
Kalim
anta
n Ba
rat
Kalim
anta
n Te
ngah
Kalim
anta
n Se
lata
n
Kalim
anta
n Ti
mur
Sula
wes
i Uta
ra
Sula
wes
i Ten
gah
Sula
wes
i Sel
atan
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Gor
onta
lo
Mal
uku
Mal
uku
Uta
ra
Papu
a
(%)
BUMD/PAD
.....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia.....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia
Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia Menurut Nilai Menurut Nilai Rasio Laba BUMD/PAD 2003-2004 (dalam %)Rasio Laba BUMD/PAD 2003-2004 (dalam %)
2,65
7,96
69,50
19,89
3,45
11,67
68,17
16,71
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2003 2004
Lebih dari 20%antara 10%-20%Kurang dari 10%Tidak ada
.....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia.....Kesimpulan Analisis Profil BUMD di Indonesia
1.1. BUMD belum mampu memberikan kontribusi ke PAD BUMD belum mampu memberikan kontribusi ke PAD pada sejumlah daerah karena merugi atau daerah pada sejumlah daerah karena merugi atau daerah tidak memiliki BUMDtidak memiliki BUMD
2.2. Peranan BUMD bagi Pemerintah Daerah tingkat Peranan BUMD bagi Pemerintah Daerah tingkat Provinsi masih kecil. Provinsi masih bertumpu pada Provinsi masih kecil. Provinsi masih bertumpu pada pajak daerah dan retribusipajak daerah dan retribusi
3.3. Hingga 2004, terdapat peningkatan rasio laba BUMD Hingga 2004, terdapat peningkatan rasio laba BUMD terhadap PAD Provinsi dan Kabupaten/Kotaterhadap PAD Provinsi dan Kabupaten/Kota
Studi Lapangan BUMD di Provinsi DIYStudi Lapangan BUMD di Provinsi DIY
1.1. Profesionalisme yang rendah menyebabkan BUMD kurang Profesionalisme yang rendah menyebabkan BUMD kurang berani mengambil resikoberani mengambil resiko
2.2. Ketidakjelasan payung badan pemerintah menyebabkan Ketidakjelasan payung badan pemerintah menyebabkan permasalahan birokrasi permasalahan birokrasi
3.3. Intervensi Pemerintah Daerah yang berlebihan terhadap Intervensi Pemerintah Daerah yang berlebihan terhadap BUMDBUMD
4.4. Infrastruktur yang belum siap untuk berubah bentuk badan Infrastruktur yang belum siap untuk berubah bentuk badan hukum menjadi Perumda ataupun Perserodahukum menjadi Perumda ataupun Perseroda
5.5. BUMD tidak didukung oleh Pemerintah Daerah dan pihak BUMD tidak didukung oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta.swasta.
6.6. Tuntutan fungsi sosial BUMD menyebabkan BUMD tidak Tuntutan fungsi sosial BUMD menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanyafokus terhadap misi utamanya
..........Kesimpulan dari Studi Lapangan BUMD di Provinsi DIYKesimpulan dari Studi Lapangan BUMD di Provinsi DIY
1.1. Beberapa solusi yang disarankan terhadap pengelolaan BUMD Beberapa solusi yang disarankan terhadap pengelolaan BUMD adalah:adalah:
• Perlunya redefinisi BUMD agar menjadi perusahaan yang Perlunya redefinisi BUMD agar menjadi perusahaan yang mendukung perekonomian daerah. mendukung perekonomian daerah.
• Perlu peningkatan daya saing berfokus pada peluang Perlu peningkatan daya saing berfokus pada peluang pasar dan mekanisme pasar.pasar dan mekanisme pasar.
• Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang terkaitterkait
• Peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan Peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan • Penetapan peraturan yang mendukung kegiatan Penetapan peraturan yang mendukung kegiatan
operasional BUMD operasional BUMD • Optimalisasi Badan Pengawas Optimalisasi Badan Pengawas
Rekomendasi RUU BUMD 2006Rekomendasi RUU BUMD 2006
1.1. RUU BUMD 2006 melalui revisi dan penambahan telah RUU BUMD 2006 melalui revisi dan penambahan telah mengakomodasi bidang-bidang pengelolaan BUMDmengakomodasi bidang-bidang pengelolaan BUMD
2.2. Beberapa aspek dalam RUU BUMD 2006 yang perlu dikaji lebih Beberapa aspek dalam RUU BUMD 2006 yang perlu dikaji lebih jauh antara lain (1) Kajian privatisasi dan restrukturisasi yang jauh antara lain (1) Kajian privatisasi dan restrukturisasi yang mencakup grand strategy reformasi BUMD, (2) Hasil kajian peranan mencakup grand strategy reformasi BUMD, (2) Hasil kajian peranan BUMD dapat dijadikan acuan pemerintah pusat untuk membina dan BUMD dapat dijadikan acuan pemerintah pusat untuk membina dan meningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan BUMDmeningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan BUMD
3.3. Perlu adanya sosialiasi dan pembinaan dari pemerintah pusat Perlu adanya sosialiasi dan pembinaan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah tentang pengelolaan BUMD. Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah tentang pengelolaan BUMD. Sosialisasi dan pembinaan dapat dilakukan dalam training dan workshop.dan pembinaan dapat dilakukan dalam training dan workshop.
4.4. Berbagai ketentuan tentang BUMD harus didukung oleh Peraturan Berbagai ketentuan tentang BUMD harus didukung oleh Peraturan DaerahDaerah
5.5. Perbaikan dan peningkatan sistem informasi BUMD dengan sistem Perbaikan dan peningkatan sistem informasi BUMD dengan sistem informasi berbasis e-BUMD.informasi berbasis e-BUMD.