politik hukum ham di indonesia (human tentang …
TRANSCRIPT
![Page 1: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/1.jpg)
69
POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA
Fajar Nurhardianto
Abstrak
Politik hukum HAM adalah kebijakan hukum HAM (humanrights legal policy) tentang penghormatan (to respect),pemenuhan (to fulfill) dan perlindungan HAM (to protect).Kebijakan ini bisa dalam bentuk pembuatan, perubahan,pemuatan pasal-pasal tertentu, atau pencabutan peraturanperundang-undangan. Dalam pandangan Moh. Mahfud,implementasi politik hukum dapat berupa: (a) pembuatanhukum dan pembaruan terhadap bahan-bahan hukum yangdianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan denganpenciptaan hukum yang diperlukan; (b) pelaksanaan ketentuanhukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembagadan pembinaan para anggota penegak hukum. Politik hukumHAM pada aspek penghormatan adalah kebijakan yangmengharuskan negara untuk tidak mengambil langkah-langkahyang akan mengakibatkan individu atau kelompok gagalmeraih atau memenuhi hak-haknya.
Kata Kunci: Politik Hukum, HAM di Indonesia
PendahuluanBagaimana politik hukum HAM di Indonesia? Akan ditelurusi
bagaimana politik hukum HAM pemerintah semenjak awalkemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, dan paska Orde Baru.Penelusuran ini diperlukan untuk melihat benang merah komitmennegara terhadap HAM.
Mahiswa Prodi Pemikiran Politik Islam dan aktif dalam kegiatan diskusiilmiah dan kemahasiswaan.
![Page 2: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/2.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM......
70Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
Perdebatan Dalam BPUPKIPerdebatan tajam tentang perlu tidaknya HAM dicantumkan
dalam UUD dalamrapat besar Dokuritu Zyunbi Tyoosakai (BadanUsaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI)tanggal 15 juli 1945 telah menjadi bagian dari sejarah tentang adanyaperbedaan pandangan antara politik hukum HAM Soekarno danSupomo di satu sisi serta M. Yamin dan M. Hatta di sisi yang lain. Intiperbedaan pandangan mereka adalah menyangkut substansi HAM daneksistensi negara yang oleh masing-masing pihak dikonstruksikandiantara paham individualisme, yang notabene dinilai sebagai karakteryang bersifat Barat dan kolektivitas yang dinilai sebagai karakter yangbersifat Timur.
Bagi Supomo, negara tidak perlu menjamin HAM karenamenurutnya: (i) HAM dianggap berlebihan; (ii) dibayangkanberdampak negatif; dan (iii) sebagai hak-hak perorangan, selaluberada di bawah kepentingan bersama. HAM, kata Supomo tidakmembutuhkan jaminan Grund-und Freiheitsrechthe dari individucontra staat, oleh karena individu tidak lain ialah bagian organik daristaat yang menyelenggarakan kemuliaan staat, dan sebaliknya olehpolitik yang berdiri di luar lingkungan suasana kemerdekaanseseorang.1
Menurut pengertian ”negara” yang integralistik, sebagaibangsa yang teratur, sebagai persatuan rakyat yang tersusun, makapada dasarnya tidak akan ada dualisme”staat” dan individu, tidakakan ada pertentangan antara susunan staat dan susunan hukumindividu, tidak akan ada dualisme ”staat und staatfreier Gesellschaft”(negara dan masyarakat bebas dari campur tangan negara). Negarakata Supomo adalah susunan masyarakat yang integral, anggota-anggota dan bagian-bagiannya merupakan persatuan masyarakat yang
1Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (jilidI), Yayasan Prapanca, 1959, hlm. 114.
![Page 3: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/3.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM ...
71 Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
organis, persatuan yang tidak mementingkan perseorangan danmengatasi semua golongan, persatuan hidup berdasarkankekeluargaan.2
Senada dengan Supomo, Soekarno juga menganggap HAMakan berdampak negatif karena memiliki kaitan denganindividualisme. Memberikan hak-hak kepada warga negara,bertentangan dengan kebebasan negara yang berdaulat. Soekarnobahkan dengan meyakinkan menyatakan bahwa jika negara inidibangun dengan filsafat individualisme-liberalisme, maka yakinlahbahwa kita akan penuh dengan konflik. Lebih jauh Soekarnomenegaskan:Tuan-tuan yang terhorma! Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apagrondwet menuliskan, bahwa manusia bukan saja mempunyai hakkemerdekaan suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalaumisalnya tidak ada sociale rechtvaardigheid yang demikian itu? Buatapa kita membikin grondwet, apa guna grondwet itu kalau ia tidakdapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. Grondwetyang berisi ”droit de I’homme et du citoyen” itu, tidak bisamenghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak matikelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendakmendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolongmenolong, paham gotong royong dan keadilan sosial, enyahkanlahtiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalismedaripadanya. :3
Pandangan dan pendirian Soekarno dan Supomo terhadapHAM tidak dapat menyembunyikan kentalnya sentimen ideologis antiBarat pada di satu sisi, serta kecenderungan paham kolektivismekebudayaan di sisi lain, dan dengan argumen itu, secara pragmatis,Soekarno lalu menakar dan mempertentangkan arti penting gagasan
2 Ibid.3 Ibid., hlm. 296-297. Lihat juga Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam
Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas HukumUniversitas Indonesia, 2003, hlm. 8.
![Page 4: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/4.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM......
72Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
HAM dengan dapat tidaknya gagasan itu mengatasi kelaparan; suatuargumen yang sangat dipaksakan dan berbahaya sebab sama artinyamenempatkan manusia tidak berbeda jauh dengan hewan, yangpenting kenyang meskipun dirampas kemerdekaannya.
Pandangan Soekarno dan Supomo yang tidak khawatir negaraakan menyalahgunakan kekuasaannya, atau paling tidak, tidak selaluakan menggunakan kekuasannya dengan bijaksana, berangkat darianggapan bahwa para pejabat negara dianggap sebagai manusia yangbaik dan bijaksana yang dengan sungguh-sungguh memikirkankepentingan rakyat sebagai keseluruhan, tidak pernah memperhatikankepentingan sendiri, dan karena itu tidak perlu UUD membatasikekuasaan negara dan mengatur dan menjamin hak-hak perseorangan.
Berbeda dengan Soekarno, Hatta berpendapat sebaliknya,dengan menyatakan:Paduka Tuan Ketua, sidang yang terhormat! Pokok-pokok yangdikemukakan oleh Syusa Panitia Kecil Perancang Undang-UndangDasar setuju. Memang kita harus menentang individualisme dan sayasendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang untuk menentangindividualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya kuatirkan,kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungan kepada rakyatdalam Undang-Undang Dasar yang mengenai hak untukmengeluarkan suara, yaitu bahwa nanti di atas Undang-Undang Dasaryang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu bentukan negarayang kita tidak setujui....Kita menghendaki negara pengurus, kitamembangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada gotong-royong, usaha bersama; tujuan kita ialah membaharui masyarakat.Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidakterbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatunegara kekuasaan.4
4 Ibid., hlm. 209.
![Page 5: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/5.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM ...
73 Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
Pada bagian lain dari penjelasannya, Hatta menyatakan:5
“Tetapi satu hal yang saya kuatirkan kalau tidak ada satu keyakinanatau satu pertanggungan kepada rakyat dalam hukum dasar yangmengenai haknya untuk mengeluarkan suara, saya kuatir menghianatidi atas Undang-Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkinterjadi satu bentukan negara yang tidak kita setujui”. “Sebab itu adabaiknya dalam satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga negaradisebutkan di sebelah hak yang sudah diberikan juga kepada misalnyatiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga negaraitu jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut disini hakbuat berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain.Tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadinegara kekuasaan, sebab kita dasarkan negara kita kepada kedaulatanrakyat”.
Hal yang sama disampaikan oleh Moh. Yamin yang menolakkeras argumenargumen yang membela tidak dicantumkannya hakwarga negara dalam Undang-Undang Dasar. Dalam pidatonya disidang BPUPKI, Yamin menegaskan bahwa:6
“Supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan dalamUndang-Undang Dasar seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan-alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya. Aturan dasartidaklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata-matasatu kesemestian perlindungan kemerdekaan, yang harus diakui dalamUndang-undang Dasar.”
Pendapat kedua pendiri bangsa ini didukung oleh anggotaBPUPKI lainnya, Liem Koen Hian, yang mengusulkan perlunyadimasukkan hak kemerdekaan buat drukpers, onschendbaarheid van
5Dikutip dari pidato Hatta tanggal 15 Juli 1945 di BPUPKI, berdasarkannaskah yang dihimpun oleh RM A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta , 2004, hlm.345-355.
6Dikutip dari pidato Muhammad Yamin tanggal 15 Juli 1945 di BPUPKI,berdasarkan naskah yang dihimpun oleh RM A.B. Kusuma, ibid, hlm. 380.
![Page 6: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/6.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM......
74Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
woorden (pers cetak, kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan).7
Mereka sangat menyadari bahaya otoritarianisme, sebagaimana yangmereka lihat terjadi di Jerman menjelang Perang Dunia II, apabiladalam negara yang mau didirikan itu tidak diberikan jaminan terhadaphak warga negara.
Hatta dan Yamin pada akhirnya memang berhasilmendesakkan beberapa pasal mengenai perlidungan hak-hak sipildalam batang tubuh UUD 1945,8 tetapi perdebatan yang berakhirdengan kompromi itu menorehkan tiga catatan sejarah penting tentangpolitik hukum HAM yang digariskan BPUPKI.
Pertama, HAM yang masuk dalam UUD 1945 adalah HAMyang dicurigai atau diprasangkai sebagai Barat yang individualistik,dan karena itu harus diwaspadai.
Kedua, pencantuman HAM dalam UUD 1945 bersifat terbatas.Keterbatasan itu bukan hanya dalam arti bahwa hak-hak tersebut lebihlanjut akan diatur oleh undang-undang, tetapi juga dalam artikonseptual.9 Konsep yang digunakan adalah Hak Warga Negara(rights of the citizens) bukan Hak Asasi Manusia (human rights).Penggunaan konsep Hak Warga Negara itu berarti bahwa secaraimplisit tidak diakui paham natural rights yang menyatakan bahwaHAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena ia lahir sebagaimanusia. Sebagai konsekuensi dari konsep itu, maka negaraditempatkan sebagai regulator of rights, bukan sebagai guardian ofhuman rights–sebagaimana ditempatkan oleh sistem PerlindunganInternasional HAM.
Ketiga, Soekarno, yang kemudian menjadi Presiden Indonesiapertama, sejak awal memang kurang memiliki komitmen dasar yangjelas dan tegas untuk memenuhi, menghormati dan melindungi HAM,
7 Lihat RM A.B. Kusuma, op.cit., hlm. 392.8Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 dan 31.9Lihat T. Mulya Lubis, In Search of Human Rights Legal Political
Dilemmas of Indonesia,s New Order, 1966-1990, Gramedia, Jakarta, 1993.
![Page 7: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/7.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM ...
75 Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
termasuk hak-hak warga negara, dan terbukti di era kekuasaannya,terutama setelah Demokrasi Terpimpin, Soekarno melakukan pelbagaipraktek pelanggaran HAM, khususnya hak berorganisasi, berpendapatdan bereskeperesi.
Pada bagian ini patut diketengahkan pandangan lain yangmenilai bahwa perbedaan pandangan para pendiri bangsa itusesungguhnya hanya pada bagian tertentu saja dari HAM. Menuruthasil penelitian Tim dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung,perdebatan antara Soekarno dan Supomo dengan Hatta dan Yamintidak sebagaimana digambarkan selama ini.10 Dari semua ketentuanyang diatur dalam nasakah UUD 1945, hanya ada satu ketentuan yangtidak tercantum yang kemudian dimasukkan dalam UUD 1945 yaitu:hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisandan tulisan yang notabene dimuat dalam Pasal 28 UUD 1945. Jaditidak tepat kalau Supomo tidak menghendaki dicantumkannya HAMdalam UUD. Yang ditolak Supomo terletak pada konsepsi HAM yanghanya semata-mata mencerminkan pandangan liberalisme-individualisme.11 Inti perbedaan pandangan mereka terletak padapemahaman Supomo bahwa usul Hatta dan Yamin untukmencantumkan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikirancermin dari paham liberalisme individualisme; yang sebenarnya jugaditolak oleh Hatta dan Yamin yang ruhnya terdapat dalam droit deI,homme de du citoyen.12
Dalam risalah sidang BPUPKI tanggal 13 Juli disebutkanbahwa panitia kecil yang notabene diketuai oleh Supomo telah dimuatpasal-pasal tentang HAM yang mencakup hak persamaan kedudukandi muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak
10Tim Unpad, “Konsepsi Bangsa Indonesia tentang Hak Asasi Manusiaditinjau dari Segi Hukum”, Makalah, 1993, hlm. 4.
11Ibid., hlm. 6.12Ibid., hlm. 8.
![Page 8: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/8.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM......
76Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
untuk memeluk agama dan kepercayaan dan lain-lain yang mencakuphak sipil dan hak politik.13
Lepas dari kontroversi sejarah perdebatan dalam BPUPKI,yang dapat direkam adalah bahwa proses legalisasi HAM dalamKonstitusi Indonesia terdapat tarik menarik pandangan, serta terjadipasang surut pengaturan yang tidak bisa dibantah. Konstitusi RepublikIndonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUDS 1950 yang pernah berlakuselama sekitar 10 tahun (1949-1959) memuat pasalpasal tentang HAMyang lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan UUD1945. Bahkan kedua UUD tersebut mendasarkan ketentuan tentangHAM pada deklarasi universal HAM (Universal Declaration ofHuman Rights) 1948.14 Tetapi sejarah bergerak mundur. MelaluiKeppres No. 150 Tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959, Soekarnomenyatakan UUD 1945 berlaku kembali, yang berarti memberlakukanketentuan tentang HAM yang berlaku di dalamnya.
Perdebatan tentang perlu tidaknya HAM dimuat dalam UUD(1945), yang kemudian berakhir dengan kompromi menjadi buktisejarah bahwa usaha menjamin perlindungan HAM dalam sistemhukum Indonesia memiliki jejak sejarah kesulitan yang siqnifikan.Konsep universalitas dan partikularistik dengan pelbagai variasiargumen di dalamnya masih terus muncul sebagai pangkal perdebatansetiap kali ada gagasan yang ”berbau” HAM dalam undang-undang.Akhir dari debat yang panjang itu adalah kompromi, dan rumusanundangundang hasil kompromi dipastikan mengabaikan substansi.
Era Orde Lama
13Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan danPanitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara, Jakarta,1998, hlm. 246-256.
14Satya....., op.cit., hlm. 11.
![Page 9: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/9.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM ...
77 Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
Pada periode 1945 hingga 1950-an kekuasaan Soekarno beradadalam jalur kekuasaan yang demokratis dan menghormati HAM.Maklumat-maklumat yang ia keluarkan sebagai jawaban terhadaptudingan Belanda akan eksistensi pemerintahan Indonesia merdekasebagai pemerintahan yang tidak demokratis dan boneka Jepang, didalamnya memuat kebijakan yang demokratis dan penghormatan padaHAM.
Tiga langkah yang merupakan paradigma baru di bidangketatanegaraan yang diambil oleh pemerintahan Soekarno, yaitu:15
Pertama, mengeluarkan maklumat politik pemerintah tanggal 1November 1945 antara lain menyatakan:“....sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagaibukti bahwa cita-cita kita dan dasar kerakyatan itu benar-benar dasardan pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkinsebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan UUD kitaakan disempurnakan menurut kehendak rakyat kita yang terbanyak.”
Kedua, mengeluarkan maklumat pemerintah 3 November 1945yang berisi antara lain menegaskan bahwa pemerintah menyukaitimbulnya partai-prati politik, karena dengan adanya partai politikitulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yangada dalam masyarakat, dan partai-partai itu telah tersusun sebelumdilangsungkan pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyatpada bulan Januari 1946.
Ketiga, melakukan perubahan mendasar dan siqnifikanterhadap sistem pemerintahan yang semula presidensil menjadiparlementer, sebagaimana tertuang dalam maklumat pemerintah 14November 1945, yang isinya antara lain berbunyi:”Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yangketat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanyamenegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk
15Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak AsasiManusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan SupremasiHukum, Bandung, 2001, hlm. xiii-xiv.
![Page 10: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/10.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM......
78Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
menjalankan macammacam tindakan darurat guna menyempurnakantata negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalamperubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah tanggungjawabadalah di dalam tangan mentri”.
Dengan keluarnya maklumat pemerintah 3 November 1945 itu,maka anjuran pembentukan partai-partai politik menjadi lebih jelasdan bermakna. Bahkan kedua maklumat pemerintah tersebut yangsama-sama meletakkan kebebasan ataupun keleluasaan, menjadipangkal tolak tumbuh dan berkembangnya demokrasi liberal ataudemokrasi parlementer selama sekitar 10 tahun pertama kekuasaanPresiden Soekarno.
Perkembangan politik pada tahun-tahun berikutnya, terutamasetelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai demokrasiterpimpinnya Soekarno, pemerintahan Orde Lama mengalamidegradasi politik yang luar biasa, derita rakyat tidak saja pada aspekketidakmerataan ekonomi dan kemiskinan, tetapi juga pengekanganpada kebebasan hak sipil dan hak politik. Sekitar 7 (tujuh) tahun,antara tahun 1959-1966, sistem politik dan bangunan negara hukumIndonesia yang berdiri di atas pondasi UUD 1945 yang rapuh dansangat minim menjamin HAM, terbukti menjadi sebab utamaterjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan.
Partai-partai politik yang marak pada era demokrasi liberal,secara perlahan melemah dan tidak berdaya kecuali Partai KomunisIndonesia (PKI) yang memperluas pengaruhnya dengan berlindung dibawah kekuasaan Soekarno; sementara Angkatan Darat dapatmemperluas peran dan kekuasaan politiknya,16 dan dari sana militerterus menerus memperlemah kekuatan Partai Politik (Parpol) sehinggakeberadaan Parpol tidak berfungsi sebagaimana mestinya kecualimemberi dukungan kepada Soekarno.17 Partai-partai yang tidak
16Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia,Cornell University Press, Ithaca, New York, 1962, hlm. 583-584.
17Mochtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971,LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 43-44.
![Page 11: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/11.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM ...
79 Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
mendukung Soekarno dibubarkan tanpa alasan yang jelas, dan bahkanmengadaada, sebagaimana alasan pembubaran Partai Masyumi yangdisebut Soekarno karena pimpinan partai itu terlibat pemberontakanPRRI; suatu alasan yang oleh Syafii Maarif disebut tidak didukungoleh dokumen otentik.18 Alih-alih mau menegakkan demokrasi, dalamDemokrasi Terpimpin Soekarno justru hilangnya demokrasi, dan yangtinggal terpimpinnya saja.19
Sifat anti kritik Soekarno diwujudkan dalam bentuk tindakanpenangkapan dan penahanan tanpa proses hukum terhadap pimpinanmedia masa cetak, seperti Mochtar Lubis, serta pembredelan Persyang mencapai 184 kasus, dan jika ditambah dengan sikap anti Perslainnya berjumlah 244 tindakan.20 Dengan mengutif Edward C. Smith,tindakan anti Pers selama kurun waktu 1957-1965, digolongkan olehMoh. Mahfud MD kedalam tiga bentuk, yaitu penahanan berjumlah30 kasus; pemenjaraan sebanyak 30 kasus, dan pembredelanberjumlah 184 kasus.21
Pelanggaran-pelanggaran hak sipil dan hak politik dalambentuk pembatasan dan bahkan pelarangan implementasi kebebasanberorganisasi, bereksperesi dan berpendapat melalui pelbagaikeputusan Presiden22 di era Presiden Soekarno memang sangatmenonjol. Pers yang terkena tindakan anti pers pada umumnya adalahPers-Pers yang independen dan tidak menyatakan diri sebagai aliran
18Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, Jakarta,1985, hlm. 187-191.
19Deliar Noer, “Islam dan Politik Mayoritas atau Minoritas”, dalam PrismaNomor 5 Tahun 1988, hlm. 13.
20Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, GamaMedia, Yogyakarta, 1999, hlm. 170. Baca juga Rukmana Amanwinata,”kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran Dengan Tulisan Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Tesis pada Fakultas Pasca Sarjana Unpad, Bandung, 1988, hlm.171-172.
21Baca Moh. Mahfud MD, ”Perkembangan”.....disertasi. op. cit., hlm. 287.22Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 yang
mengatur tentang pembubaran partai politik; Kepres No. 200 Tahun 1960 tentangpembubaran Masyumi dan PSI.
![Page 12: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/12.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM......
80Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
atau pembawa politik yang diperkenankan oleh pemerintah.23 Motifdari kebijakan politik hukum demikian itu jelas diorientasikan padapenaklukan Pers untuk menjadi bagian dari kekuatan kekuasaanSoekarno dalam memasyaraktkan gagasan manifesto politik danDemokrasi Terpimpin yang ia gagas.
Era Orde BaruPada era Orde Baru, keadaan HAM di Indonesia jauh lebih
buruk dibanding era Soekarno. Di era ini, Soeharto menerapkan tigakebijakan sekaligus. Pertama, mengekang hak berserikat, bereksepresidan berpendapat. Kedua, melakukan eliminasi dan kebijakanreduksionis konsep-terhadap konsep HAM, dan ketiga, melakukanpembunuhan dan penghilangan orang secara paksa tanpa alasanhukum. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan tindakanpelanggaran HAM, sebagai bagian dari politik mempertahankankekuasaan.
Semenjak dekade awal hingga akhir 1970-an, pemerintahanSoeharto mulai melakukan langkah-langkah politik depolitisasidengan pertama-tama mengekang kebebasan berorganisasi denganmelakukan kebijakan penyederhanaan Partai Politik, yaitu melebursejumlah Partai ke dalam dua Partai dan satu Golongan Karya(Golkar).24 Partai-Partai Islam dilebur menjadi Partai PersatuanPembangunan (PPP); Partai-Partai Nasionalis Sekuler dilebur menjadiPartai Demokrasi Indonesia (PDI).
23Amir Effendi Siregar, Pers Mahasiswa Patah Tumbuh Hilang Berganti(cet.1), PT. Karya Unipress, Jakarta, 1983, hlm. 44.
24Golkar adalah nama baru dari Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar yang
telah berdiri pada tanggal 19 Oktober 1964. Organisasi ini didirikan sebagai federasidari organisasi-organisasi fungsional yang tidak bernanung di bawah partai tertentu.Golkar yang sebenarnya tidak disebut partai, walaupun peran dan fungsi yangdilakukannya persis seperti partai, semenjak awal Orde Baru sudah disiapkan untukmenjadi partai pemerintah yang diproyeksikan untuk menjadi tangan sipil AngkatanDarat (AD) yang dulu secara efektif berhasil mengimbangi PKI.
![Page 13: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/13.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM ...
81 Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
Pada Pemilu tahun 1971, Golkar yang untuk pertama kalinyaikut Pemilu menang dengan angka mengejutkan, yaitu 62,8%. Begituseterusnya hingga Pemilu 1997, Golkar selalu memenangkan Pemiludi atas 60 %. Kemenangan yang dicapai Golkar tentu saja bukankemenangan pemilu dalam pengertian dan substansi pemilusesungguhnya, tetapi kemenangan yang telah disiapkan sebagai bagiandari politik stabilitas kelangsungan kekuasaan di satu sisi, dan politikpemberangusan suara berbeda (kritis) di sisi lain.
Pemilu era Orde Baru tidak lebih sebagai ritual lima tahunanuntuk mengisi formal demokrasi serta proyek legalisasi de-demokratisasi. Dengan sistem un-predictable procedures sertapredictable result, kemenangan Golkar sudah bisa dipastikan jauhsebelum pemilu dilakukan, sebagaimana juga Soeharto sudah dapatdipastikan akan menjadi Presiden lagi sebelum pemilu digelar.
Guna mendukung proyek keberlangsungan kekuasaan, danatas nama stabilitas politik sebagai syarat pencapaian pertumbuhanekonomi, pemerintahan Soeharto juga mengkontrol secara ketat mediamassa, kampus, mahasiswa, LSM, DPR dan lembaga yudisial. Siapasaja dari lembaga-lembaga atau orang dari lembaga tersebutmelakukan tindakan kritis terhadap pemerintah, dipastikan akandihadapkan pada persoalan. Jika yang melakukannya lembaga, sepertiLSM atau Pers misalnya, dipastikan akan dibredel, atau dilarang ataudikekang aktivitasnya. Tetapi jika yang melakukannya personal, makabisa dipastikan akan ditangkap, ditahan, dipenjara, dihilangkan atauminimal mengalami kematian perdata, seperti yang diberlakukanterhadap anggota Petisi 50, atau aktivis Lembaga Bantuan Hukum(LBH).
Politik hukum HAM penguasa Orde Baru adalah melakukaneliminasi dan reduksi konsep-konsep HAM universal ke dalam konsepHAM politis partikular. Politik partikular yang dimaksud adalah:Pertama bahwa HAM Indonesia adalah apa yang terdapat dalamPancasila dan UUD 1945. Menyatakan HAM yang keluar darikerangka Pancasila dan UUD 1945, merupakan tindakan penghianatandan mengancam ideologi dan konstitusi. Kedua, HAM universaladalah Barat yang jahat, intervensionis, individidualistik yang juga
![Page 14: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/14.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM......
82Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan duacarapandang tersebut, tudingan pihak luar mengenai pelanggaran HAM disuatu negara dikritik sebagai campur tangan ideologis yang tidak sah.
Kalangan intelektual, Pers dan aktivis LSM yangmengintrodusir konsep universal dalam forum ilmiah sekalipun,dikelompokkan sebagai perongrong ideologi negara yangmembahayakan stabilitas politik nasional dengan bungkus tidak sesuaidengan budaya bangsa dan Pancasila. Cara pandang Orde Baru itudapat dikatagorikan sebagai pandangan yang oleh Jack Donnellydisebutnya pendirian relativisme budaya radikal yang menegaskanbahwa ”budaya adalah satu-satunya sumber kesahihan hak moral ataukekuasaan.25 Penguasa Asia yang otoriter, termasuk rezim Orde Baruselalu mengajukan argumen bahwa negara dan masyarakat yang iapimpin memiliki konsepsepi HAM tersendiri; suatu pandangan yangsama dengan penganut absolutisme budaya bahwa HAM padamasyarakat yang berbeda memiliki konsep HAM yang berbda pula.26
Atas dasar pandangan politis partikular itu, pemerintahanSoeharto melakukan hegemonisasi dan dominsasi paham melaluipendidikan formal dan informal. Materimata pelajaran Pancasila,Kewiraan, Sejarah, Kewarganegaraan untuk Sekolah Dasar (SD),Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum(SMU), dan Perguruan Tinggi diisi dengan doktrin-doktrin yangmengarahkan peserta didik menjauhi pengetahuan, pemahaman dankesadaran HAM universal, serta menanamkan pahampaham HAMpolitis partikular.
25Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, CornellUniversity Press, N.Y. Ithaca, 1989, hlm. 109.
26Baca Rhoda W. Howard, “Dignity, Community and Human Rights”,dalam Abdullah Ahmed An-Naim (Ed), Human Rights in Cross CulturalPerspective: A Quest for Consensus, University of Pennsylvania Press, Philadelphia,1992, hlm. 81-101.
![Page 15: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/15.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM ...
83 Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
Di luar pendidikan formal, dilakukannya juga penataran P4yang sejatinya doktrinasi secara meluas dan sistematis. Dengan duacara itulah Orde Baru melakukan pembelengguan kebebasan berpikirsebagai salah satu hak sipil yang penting, serta pada saat yang samamembangunkan pemahaman dan kesadaran tentang konsep HAMreduksionis, yang diorientasikan pada penumpulan daya kritismasyarakat.
Di sampiang dua kebijakan politik di atas, pelanggaran HAMera Orde Baru pada akhirnya mewujud dalam bentuk nyata, berupapelanggaran HAM melalui acts of commission maupun act ofommision karena kegagalan negara dan/atau pemerintah memenuhikewajibannya sebagaimana yang disebutkan di dalam undang-undang.27 Pelanggaran terhadap kewajiban untuk menghomati HAMberupa tindakan (aparat) negara dalam hal:
Pertama, Pembunuhan diluar hukum sebagai pelanggran ataskewajiban menghormati hak untuk hidup,28 seperti: (i) pembunuhanterhadap sejumlah besar orang yang dituduh PKI pada tahun-tahunawal Orde Baru, baik yang secara langsung dilakukan oleh aparatnegara (acts of commission) maupun yang dilakukan oleh pelakubukan-negara, tetapi (aparat) negara tidak mencegahnya (act ofommission); (ii) pembunuhan diluar hukum sejumlah orang yangdituduh sebagai pelaku kejahatan pada paroh pertama tahun 1980-an,yang dikenal sebagai ‘petrus’ (penembakan misterius); (iii)
27Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan: ‘ perlindungan, pemajuan,penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawabpemerintah (cetak miring dan garis bawah oleh MMB). Lihat juga pasal 71:“pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan,dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini …dst”;dan pasal 72:” kewajiban dan tangungjawab pemerintah…., meliputi langkahimplementasi yang efektif di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya,pertahanan keamanan negara, dan bidang lain’.
28Lihat Pasal 4; hak untuk hidup..dst. adalah hak asasi manusia yang tidakdikurangi dalam keadaan apapun,’ dan Pasal 9 ayat (1) UU. 39 Tahun 1999; ‘setiaporang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan tarafkehidupannya’. Pasal 33 (1): ‘setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangannyawa’.
![Page 16: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/16.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM......
84Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
pembunuhan di luar hukum dalam peristiwa Tanjung Priok, peristiwaTalangsari, pembunuhan yang terjadi dalam operasi militer di Acehdan Papua sejak awal tahun 1990-an; serta (iv) pembunuhan dalamperistiwa Trisakti dan Semanggi pada paroh terakhir tahun 1990-an.
Kedua, Penghilangan secara paksa (enforced disappearence)atau penculikan29 (pelanggaran atas kewajiban untuk menghormatihak hidup)30 sejumlah aktivitas mahasiswa demokrasi oleh apa yangdisebut sebagai “team Mawar Kopassus” pada paroh kedua tahun1990-an.
Ketiga, Penyiksaan dan penganiayaan (pelanggaran atas hakuntuk tidak disiksa)31 yang dilakukan oleh (aparat) negara (satuanpolisi/Brimob) terhadap sejumlah aktivis mahasiswa dalam kasuspenculikan oleh Team Mawar Kopassus.
Paska Orde BaruBerhentinya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia
pada 21 Mei 1998 menandai berhentinya secara formal rezim OrdeBaru, sekaligus terbukanya harapan akan kehidupan hukum danpolitik demokratis di Indonesia. B.J. Habibie yang menggantikanSoeharto di tengah-tengah ketidakpastian politik yang mencemaskan,mengambil langkah cepat dengan mengumumkan sekaligus menyebut
29Lihat Pasal 33 ayat (2) UU.No. 39 Tahun 1999. ‘setiap orang berhakuntuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.’
30Lihat pasal 4 dan pasal 9 (1), pasal 33 (2)UU No. 39 Tahun 1999.31Lihat pasal 4; ‘hak untuk ….tidak disiksa dst, adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apaun dan oleh siapapun’, dan pasal 33(1) UU No. 39 Tahun 1999; ‘setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan,penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajatdan martabat kemanusiaannya,’dan pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999; ‘setiap orangtidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secarasewenang-wenang’.
![Page 17: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/17.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM ...
85 Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
kabinetnya dengan nama “Kabinet Reformasi Pembangunan”. Sebutan“Kabinet Reformasi” sudah merupakan respon positif B.J. Habibieterhadap gerakan sejumlah tokoh, antara lain Amin Rais danmahasiswa yang mengusung isu reformasi sebagai pengikat semuaelemen gerakan untuk mengkoreksi dan bahkan akhirnya menuntutSoeharto turun dari jabatannya.
Konsisten dengan nama kabinet yang ia bentuk, dan untukmemenuhi tuntutan reformasi, Presiden B.J. Habibie melakukanlangkah awal yang strategis dalam bentuk membuka sistem politikyang selama ini tertutup, menunjukkan kemauan politik yang kuatuntuk menjamin perlindungan HAM, menghentikan korupsi, kolusidan nepotisme, menghapus dwi-fungsi ABRI, mengadakan pemilusecepatnya, dan sebagainya.
Masa-masa awal pemerintahan B.J. Habibie, isu tentang HAMsempat diwarnai oleh perdebatan mengenai konstitusionalitasperlindungan HAM. Perdebatannya tidak saja berkaitan dengan teoriHAM, tetapi juga dasar hukumnya, apakah ditetapkan melalui TAPMPR atau dimasukkan dalam UUD? Gagasan mengenai Piagam HAMyang pernah muncul di awal Orde Baru itu muncul kembali. Begitupula gagasan untuk mencatumkannya ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar juga muncul kembali ke dalam wacana perdebatanHAM ketika itu.
Karena kuatnya tuntutan dari kelompok-kelompok reformasi,maka perdebatan bermuara pada lahirnya Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM. Isinya bukan hanya memuat PiagamHAM, tetapi juga memuat amanat kepada presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan HAM,termasuk mengamanatkan untuk meratifikasi instrumen-instrumeninternasional HAM.32
Hasil Pemilu 1999 merubah peta kekuatan politik diMPR/DPR. Kekuatan politik pro-reformasi mulai memasuki
32Presiden B.J. Habibie membuat Rencana Aksi Nasional Hak AsasiManusia (RAN-HAM) 1998-2003, yang memuat agenda pemerintahannya dalampenegakan HAM, meliputi pendidikan dan sosialisasi HAM serta program ratifikasiinstrumen internasional HAM.
![Page 18: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/18.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM......
86Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
gelanggang politik formal, yakni MPR/DPR. Selain berhasilmengangkat K.H. Abdurrachman Wahid sebagai Presiden, merekajuga berhasil menggulirkan terus isu perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi perjuangan untuk membuat kerangkahukum perlindungan HAM dalam UUD 1945 berjalan alot.
Para pendukung HAM memandang bahwa perlindungan yanglebih besar terhadap HAM sangat diperlukan, untuk mencegahterjadinya berbagai pelanggaran seperti yang pernah terjadi padazaman pemerintahan otoriter Soeharto.33 Menurut Harianto, kendatiMPR sudah mengundangkan Tap MPR No. XXVII Tahun 1998tentang HAM dan pemerintahan B.J. Habibie sudah mengeluarkan UUNo. 39 Tahun 1999 juga tentang HAM, perlindungan oleh Konstitusimasih tetap diperlukan.34
Kelompok penentang berpendapat, bahwa orang tidak perlumengadopsi aturan tentang HAM. Muhammad Ali (PDIP)beranggapan bahwa undang-undang dan Tap MPR tentang HAMsudah lebih dari cukup. Mengamini Muhammad Ali, Siti HartatiMurdaya dari FUG mengatakan bahwa usulan komprehensif tentangHAM akan menghancurkan karakter khusus dan semangat 1945kemerdekaan Indonesia tanpa merinci apa yang dimaksud dengan‘karakter’ dan ‘semangat’ itu.35
Meskipun perdebatan berlangsung alot, pada Sidang TahunanMPR tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan HAMke dalam Undang-Undang Dasar akhirnya berhasil dicapai. MPRsepakat memasukan HAM ke dalam Bab XA, yang berisi 10 PasalHAM (dari pasal 28A-28J) pada Amandemen Kedua UUD 1945 yangditetapkan pada 18 Agustus 2000, yang melengkapi dan memperluasPasal 28.
Tolak tarik kepentingan antar elite di MPR/DPR mengenailuas lingkup perubahan UUD 1945, termasuk substansi HAM yang
33Denny, Amanademen……..op.cit., hlm 232.34Ibid.35Ibid.
![Page 19: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/19.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM ...
87 Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
harus dimuat di dalamnya tidak saja dilatarbelakangi oleh perbedaanpersepsi tentang konsep HAM di antara para elite politik di parlemen,yang nyaris menyerupai perdebatan para pendiri bangsa di BPUPKI,tetapi juga kepentingan politik pendukung status quo Orde Baru yangcemas akan kuatnya desakan untuk menyelesaikan pelanggaran HAMyang terjadi dan dilakukan oleh penguasa Orde Baru. Kuatnya tarikmenarik itu, memaksa politik hukum HAM pada era reformasiterpaksa dinegosiasikan, dan hasilnya memperlihatkan karakter politikhukum HAM kompromistik yang tercermin dalam substantif undang-undang; baik yang terdapat dalam UUD 1945 perubahan ke-II,khususnya pasal yang mengatur HAM; UU No. 39 Tahun 1999tentang HAM, serta UU No. 26 Tahun 2000 tentang PengadilanHAM.
Politik hukum HAM di era reformasi, yang notabene adalahera awal demokrasi ditandai juga oleh pembentukan dan penguataninstitusi-institusi perlindungan HAM, seperti penguatan KomnasHAM, pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), KomnasPerempuan, Komnas HAM Anak, dan Lembaga Perlindungan Saksidan korban. Pembentukan dan penguatan institusi-institusi tersebutditujukan agar penghormatan, perlindungan dan penegakan terhadapHAM dapat dilakukan lebih kuat dan lebih baik, terutama mencegahnegara mengulangi kesalahan melakukan pelanggaran HAMsebagaimana terjadi pada era kekuasaan sebelumnya.
Ketentuan mengenai jaminan HAM dalam konstitusi, hanyamungkin dilakukan dalam sistem politik yang demokratis, karenademokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaanberdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasimenempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudiandikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.36
36Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Perubahan ketiga menegaskan bahwa“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-UndangDasar”. Sebelum perubahan, Pasal ini berbunyi, “kedaulatan berada di tangan rakyatdan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Makna perubahan itu menegaskankedudukan undang-undang sebagai penjamin, sekaligus penjaga kedaulatan rakyat.
![Page 20: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/20.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM......
88Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
Berdasarkan teori kontrak sosial,37 untuk memenuhi hak-haksetiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orangsecara individual, tetapi harus bersamasama. Maka dibuatlahperjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama,batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untukpencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telahdibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalambentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (thesupreme law of the land), yang kemudian dielaborasi secara konsistendalam hukum dan kebijakan negara. Proses demokrasi juga terwujudmelalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat danpejabat publik lainnya.
Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjaminperan serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,sehingga setiap peraturan perundangundangan yang diterapkan danditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkandan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentinganpenguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjaminkepentingan yang berkuasa, melainkan kepentingan keadilan bagisemua orang (justice for all). Dengan demikian negara hukum yangdikembangkan bukan absolute rechtsstaat, melainkan democratischerechtsstaat.38
Politik hukum HAM dalam negara hukum demokratis harusbersifat promotif, protektif dan implementatif terhadap HAM gunamencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk pelanggaranHAM. Promotif, berarti undang-undang yang dibuat memiliki
37Harus diingat bahwa paling tidak terdapat tiga macam teori kontrak sosialmasing-masing dikemukakan oleh John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseuyang masing-masing melahirkan konsep negara yang berbeda-beda. Lihat George H.Sabine, A History of Political Theory, Third Edition, New York-Chicago-SanFransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston, 1961, hlm. 517 – 596.
38Ibid.
![Page 21: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/21.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM ...
89 Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
kekuatan moral dan hukum yang memungkinkan setiap kebijakan,setiap orang dan kekuasaan menghormati dan menghargai HAM.Protektif, berarti undang-undang yang dibuat memiliki daya cegahterhadap pelbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM,sementara implementatif, berarti undang-undang yang dibuat harusbisa dilaksanakan atau diterapkan jika terjadi pelanggaran, dan bukanundang-undang yang tidak bisa dilaksanakan, baik karena rumusanpasalnya yang kabur, tidak jelas, duplikasi atau multi tafsir, maupunkarena pelaksana undang-undang tidak independen.
Dalam konteks Indonesia paska Orde Baru, pemerintahan telahdibuat pelbagai produk aturan hukum, baik berupa perubahan UUD,pembuatan UU, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden. Disamping itu, pemerintah juga telah meratifikasi sejumlah konvensiHAM internasional.
Dari pelbagai aturan hukum yang telah dibuat, pengaturanHAM dalam UUD 1945, hasil perubahan pertama, kedua, ketiga dankeempat merupakan produk hukum paling penting dan mendasar.39
Penting karena substansi terekam lebih lengkap dan terperinci.Mendasar karena diatur di dalam hukum dasar (Konstitusi) padasemua aspek ketatanegaraan dalam negara hukum modern sehinggamemiliki jangkauan luas,40 terkait dan tidak terpisah satu sama lain.41
39Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28, 28A-28J telah terlebihdahulu diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, yaitu antara lain: hak hidup, hakberkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untukmendapatkan keadilan, hak atas kebebasan pribadi (al: hak untuk tidak diperbudak,bebas memeluk agama, bebas memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul danberserikat, hak untuk menyampaikan pendapat); hak atas rasa aman, hak ataskesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan).
40Penghormatan dan perlindungan HAM telah diatur formal dan terekamsecara substansial pada hampir semua Pasal dalam perubahan pertama, kedua, ketigadan keempat.
41Pembatasan jabatan Presiden hasil perubahan pertama misalnya sudahmerupakan pemaknaan terhadap arti pentingnya pembatasan kekuasaan bagi hakasasi manusia, karena kekuasaan yang tidak terbatas telah terbukti menimbulkanpenyalahgunaan kekuasaan (abuse of power); salah satu wujudnya pelanggaran hakasasi manusia.
![Page 22: POLITIK HUKUM HAM DI INDONESIA (human tentang …](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022012019/6168741ed394e9041f6fadb2/html5/thumbnails/22.jpg)
Fajar Nurhardianto: POLITIK HUKUM HAM......
90Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
Politik hukum HAM di paska Orde Baru juga ditandai olehkebijakan hukum penguatan dan pembuatan pelbagai institusiperlindungan HAM sebagai upaya memperkuat institusipenghormatan, perindungan dan pemenuhan HAM.