politisasi birokrasi dan pemilihan umum di indonesia
DESCRIPTION
Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di IndonesiaTRANSCRIPT
![Page 1: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/1.jpg)
Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia
Ward Berenschot, KITLV Leiden
![Page 2: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/2.jpg)
Politisasi BirokrasiBirokrasi yang dipolitisisasi adalah birokrasi dimana politikus dapat memanipuasi pengimplementasian peraturan dan kebijakan demi keuntungan pribadi mereka sendiri.
Tiga dimensi Politisasi Birokrasi:
• Netralitas PNS yang dikompromikan: mendukung calon kampanye pemilihan
• Promosi Politik: promosi PNS didasarkan pada kesetiaan dibandingkan kecakapan mereka
• Implementasi yang dipolitisasi: politikus dapat memanipulasi implementasi aturan demi kepentingan pribadi.
![Page 3: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/5.jpg)
Survei Ahli di 37 Kab/Kota di 16 Propinsi
![Page 6: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/6.jpg)
• Dilaksanakan di 37 kabupaten dan kota di 16 provinsi, dengan bantuan pihak UGM dan LIPI. Jika memungkinkan dipilih 1 kota dan 2 kabupaten per provinsi.
• Di tiap daerah,14 ahli diwawancarai: wartawan, akademisi, aktivis LSM dan anggota tim ses. Totalnya: 533 wawancara
• Proyek penelitian mengenai Clientelisme Politik - Antara lain ahli ditanyai seberapa umum ketiga dimensi kontrol politik terhadap birokrasi ini
• Bergabung dengan ethnographic fieldwork mengenai kinerja Tim Sukses
Survei Ahli
![Page 7: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/7.jpg)
Kesan vs Kenyataan
„If men define situations as real, they are real in their
consequences”
W.I. Thomas
"Jika orang mendefinisikan situasi sebagai hal yang nyata, konsekuensinya nyata"
![Page 8: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/8.jpg)
PNS sering mendukung calon
Q: „Dari semua pegawai
negeri eselon 2 dan 3 di kapupaten [prov] Anda berapa banyak yang mendukung kampanye seorang kandidat selama pemilihan bupati [gubernur]?”
![Page 9: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/9.jpg)
Asal Bapak Senang ?Q: „Dalam realitas sekarang, sifat yang mana
yang lebih penting bagi pegawai pemerintah daerah untuk menaikkan rangking dalam birokrasi, kapabilitas menjalani tugas atau kesetiaan bagi politikus terpilih?”
![Page 10: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/10.jpg)
Promosi PNSQ: Berapa besar persentase dari para PNS eselon 2 dan 3 mendapatkan promosijabatan karena mendukungseorang kandidat selama pemilihan umum?
![Page 11: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/11.jpg)
Memberikan Kontrak PemerintahQ: Dari semua kontrak besar
yang diberikan oleh pemerintah daerah, berapa persentasenyayang diberikan kepada perusahaan atau pengusaha yang telah mendukung (…) politisi
yang terpilih?
![Page 12: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/12.jpg)
Campur Tangan Semakin Intensif
Q: Dibanding dengan pertama pemilihan umum langsung sekitar tahun 2005, apakah para politisi sekarang ini melakukan upaya yang sama, lebih besar, atau lebih kecil untuk menyediakan proyek pemerintah kepada pendukung kampanye?
![Page 13: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/13.jpg)
Sulit Menegakkan Peraturan
Q: „Ketika seorang
penyumbang dana meminta bantuan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan komersial (IMB) di daerah yang dinyatakan sebagai lahan pertanian saja, seberapa mungkinkah bahwa bupati [gub] akan memberi izinnya?”
![Page 14: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/14.jpg)
Tingkat Politisasi Birokrasi di Indonesia
![Page 15: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/15.jpg)
Dampak politisasi birokrasi
• Menggarisbawahi kepercayaan warga negara terhadap pemerintah karena mereka merasa hukum dan perundang-undangan tidak diimplementasikan secara merata
• Mengurangi kualitas kinerja PNS: PNS merasa kepatuhan terhadap politikus lebih penting dibandingkan dengan keefisienannya menjalankan tugas.
• Mengurangi keefektifan pemerintah: sumber daya negara sebagian digunakan untuk membayar hutang kampanye incumben
• Mengurangi akuntabilitas: Memberi incumben keuntungan besar selama pemilihan
![Page 16: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/16.jpg)
Dampak: Incumben Sering Menang
![Page 17: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/17.jpg)
Kesimpulan
• Pemilihan langsung memberi politikus insentif untuk mengkontrol birokrasi untuk menghadiahi pendukung mereka dengan kontrak, lisensi, pekerjaan, dan lain-lain.
• Kontrol politikus terhadap promosi birokrasi membuat PNS sulit menahan campur tangan mereka dan menegakkan undang-undang.
![Page 18: Politisasi Birokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022081504/558cff17d8b42a6c4b8b46f4/html5/thumbnails/18.jpg)
Rekomendasi
Memperbarui hubungan Politik - Birokrasi:
• Merubah ‘Incentive Structure’ dihadapi oleh PNS, contohnya:
• Pentingnya upaya saat ini (misal UU5/2014) dengan penghargaan yang lebih baik bagi PNS yang terbukti cakap
• Hentikan ‘rolling pejabat’: limit the freedom of bupati/gov to
transfer civil servants after elections.
• Budaya: Use training to spread awareness importance of bureaucratic autonomy and the need to refuse political interference
• Reformasi Birokrasi juga memerlukan Reformasi Pemilihan: mengurangi biaya pemilihan dan sekaligus mengkuatkan akuntabilitas