polstranas

7/16/2019 Polstranas

http://slidepdf.com/reader/full/polstranas-563386a3eab30 1/17

POLITIK NASIONAL MELIPUTI:

POLITIK DALAM NEGERI

MENGANGKAT DAN MEMELIHARA HARKAT DERAJAT DAN POTENSI RAKYAT INDONESIA

AKIBAT PENJAJAHAN MENUJU BANGSA YANG TERHORMAT

POLITIK LUAR NEGERI

YANG BEBAS AKTIF ANTI IMPERIALISME DAN KOLONIALISME DALAM SEGALA BENTUK DAN

MANIFESTASINYA

MENGABDI KEPADA KEPENTINGAN NASIONAL DAN AMANAT PENDERITAAN RAKYAT

POLITIK LUAR NEGERI

JUGA DIARAHKAN PADA PEMBENTUKAN SOLIDARITAS ATAS BANGSA ASIA AFRIKA

POLITIK EKONOMI

BERSIFAT SWASEMBADA/SWADAYA ARTINYA TIDAK MENGISOLASI DIRI DIARAHKAN PADA

PENINGKATAN TARAF HIDUP RAKYAT INDONESIA

POLITIK HANKAM

BERSIFAT DEFENSIF AKTIF DIARAHKAN KEPADA PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN

BANGSA DAN NEGARA DARI ATHG

STRATEGI

PADA DASARNYA MERUPAKAN SUATU KERANGKA RENCANA DAN TINDAKAN

YANG DISUSUN DAN DISIAPKAN DALAM SUATU ARAH TUJUAN

PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI/ IPTEK YANG

PESAT MEMBERIKAN PENGARUH BESAR TERHADAP STRATEGI

Politik Strategi NasionalOPINI | 07 April 2010 | 15:41 Dibaca: 11290 Komentar: 0 Nihil

http://www.kompasiana.com/posts/type/opinion/





Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani Politeia, yangakar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdirisendiri. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, caradan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakupkepentingan seluruh warga negara. Sisi lain, politik dapat juga disebutproses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antaralain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara.Kata strategi berasal dari bahasa Yunani Strategos yang dapat

diterjemahkan sebagai komandan militer. Dalam bahasa Indonesia strategidiartikan sebagai rencana jangka panjang dan disertai tindakan-tindakankonkret untuk mewujudkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya.Politik nasional adah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakanuntuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional bangsa. Sedangkanstrategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam upayamencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dapatdikatakan bahwa strategi nasional disusun untuk mendukung terwujudnyapolitik nasional.Sebelum tahun 2004 Presiden merupakan mandataris MPR. Dipilih dan

diangkat oleh MPR, serta menjadikan GBHN yang dibuat dan ditetapkanoleh MPR sebagai acuan bagi politik dan strategi nasional. Kebijakan inikemudian ditiadakan setelah diadakanya pemilihan langsung oleh rakyatterhadap Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. GBHN yangsebelumnya dipergunakan sebagai acuan penyusunan Polstranaskemudian digantikan oleh pidato visi dan misi Presiden dan Wakil Presidenyang disampaikan pada saat sidang MPR, pidato visi dan misi inidiperdengarkan setelah Presiden dan Wakil Presiden secara resmi dilantik,diambil sumpah dan janjinya.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, secara moral bertanggung jawabterhadap apa yang telah ia janjikan kepada masyarakat dalam kaitannya

http://stat.ks.kidsklik.com/files/2010/04/garuda_pancasila_t_arms_indonesia_indonesia_postcard-p239855651519300234qibm_4001.jpg



dengan upaya mendapat simpati dari masyarakat melalui proseskampanye. Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden menjanjikan segalahal yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat jika pada pemilihan umummendapat suara terbanyak. Tidak jarang para calon mengumbar janji-janji

berlebihan yang tidak masuk akal, sehingga masyarakat terpengaruhterhadap bujuk rayu sang calon dan kemudian memilihnya dalam pemilihanumum. Janji inilah yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menilaicalon-calon yang saling bertarung, walaupun pada kenyataannyamasyarakat memang telah bosan dengan janji palsu para calon Presidendan Wakil Presiden.Menjadi kewajiban mutlak bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untukmemenuhi janji yang sebelumnya ia sampaikan kepada masyarakat. Janji-

janji ini lah yang mereka gunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi(politik dan strategi nasional) dalam tujuannya untuk membangunan

bangsa dan negara selama satu periode pemerintahan. Apabila dalamberjalannya proses pemerintahan tidak sesuai dengan apa yangsebelumnya mereka janjikan, masyarakat dapat mempertanyakan hal inikepada pemerintah dan wujud pertanggungjawaban terakhir adalahmundurnya Presiden dan Wakil Presiden dari kursi Kepresidenan.Polstranas disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapatdalam sistem manajemen nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila,UUD 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasanpemikiran dalam manajemen nasional dipergunakan sebagai kerangkaacuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena di dalamnyaterkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep strategi bangsaIndonesia.Eksekutif negara menjadikan visi dan misi Presiden sebagai acuan dalamproses penyusunan Polstranas. Strategi nasional dilaksanakan oleh paramanteri dan pimpinan lembaga-lembaga negara setingkat menteri denganarahan langsung dari Presiden. Polstranas hasil penyusunan Presidenharus memuat tujuan-tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupa bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Pada awal-awal Republik Indonesia terbentuk, tahun 1945-1965 adalahperiode kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpin. KedudukanPresiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah Kepala Negara sekaligusKepala Pemerintahan (presidensiil/single executive), namun pada masarevolusi kemerdekaan (November 1945) berubah menjadi semi-presidensiil/double executive dengan Sutan Syahrir sebagai KepalaPemerintahan/Perdana Menteri. Polstranas pada masa-masa ini sangatkental dengan unsur-unsur kediktatoran, karena politik dan strateginasional hanya berpusat pada satu orang, tanpa kontrol yang memadai

dari pihak manapun. Efek dari kediktatoran ini adalah perekonomian



menjadi tidak maju, partisipasi masa sangat dibatasi, penghormatanterhadap HAM rendah dan masuknya militer ke dalam tubuh pemerintahan.Proses pemerintahan menjadi tidak sehat dan pada akhirnya masyarakatyang merasakan imbas keterpurukan dari sistem ini.

Presiden Soeharto diangkat menjadi Presiden oleh MPRS pada tahun1966 dan lengser pada tahun 1998. Pada 32 tahun kekuasaannya,Soeharto menggunakan GBHN sebagai acuan politik dan strategi nasionalyang sebelumnya telah disusun oleh MPR. Sebagian besar anggota MPRpada masa itu adalah orang-orang pilihan Soeharto sehingga dapatdipastikan bahwa polstranas pada saat itu adalah polstranas pesananSoeharto. Pemerintahan yang dipimpinnya memang sukses dalammemajukan ekonomi makro, namun ekonomi mikro sangat lemah.Pembangunan cenderung berpusat di pemerintahan pusat.Pada tahun 1998-1999 Presiden B. J. Habibie, tahun 1999-2001

Abdurrahman Wahid, kemudian tahun 2001-2004 menjabat MegawatiSoekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Masa-masa inimerupakan masa euphoria reformasi. Indonesia seperti dilahirkan kembali,menjadi sebuah bangsa yang terbebas dari berbagai macam ketidakadilanpemerintah. Reformasi didengungkan di segala bidang. Selama kuranglebih enam tahun masa reformasi ini polstranas Indonesia masih mengacukepada GBHN yang dibuat dan ditetapkan oleh MPR. Pada kurun waktu inibangsa Indonesia mengalami perubahan hampir di seluruh aspekkehidupan berbangsa dan bernegara. Merupakan masa-masa transisi dariorde baru milik Soeharto menuju pemerintahan yang demokratis di seluruhaspek kehidupan.Terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan umumsecara langsung tahun 2004 menandai pula perubahan dalam perumusanpolstranas. Pada masa ini polstranas disusun berdasarkan visi dan misilangsung Presiden dalam pidato kenegaraan di hadapan segenap anggotaMPR, DPR dan anggota lembaga tinggi negara lainnya. Visi dan misi inilahyang dipergunakan sebagai politik strategi nasional dalam menjalankanpemerintahan dan melaksanakan pembangunan selama lima tahun.Sampai pada akhirnya terpilih kembali pada tahun 2009.

Meskipun pada saat ini polstranas tidak disusun langsung oleh MPR,lembaga ini tidak bisa lepas tangan terhadap realisasi politik dan strateginasional berdasarkan visi dan misi Presiden. MPR dan DPR adalahpengawal segala kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat.Mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Membuat undang-undang yangbertujuan mensejahterakan masyarakat luas, dan menjaga kestabilanpemerintan. Antara eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat berdirisendiri. Ketiga unsur ini diharapkan mampu bekerjasama dalam kaitannyadengan mewujudkan tujuan negara Indonesia.Proses penyusunan politik strategi nasional merupakan sasaran yang akan

dicapai oleh segenap rakyat Indonesia. Penyelenggara negara harus



mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap seluruh lapisanmasyarakat dengan mencantumkan sasaran polstranas pada masing-masing bidang. Dalam era ini masyarakat memiliki peranan yang sangatbesar dalam pengawasan politik strategi nasional yang dibuat dan

dilaksanakan oleh segenap penyelenggara negara, guna mewujudkantujuan luhur negara yang telah ditetapkan sebelumnya pada pembukaanUUD 1945.

Pengertian Politik

Kata Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah

polis, berarti kesatuan masyarakatyang berdiri sendiri, yaitu negara. Politik (etimologis)

adalah segala sesuatu yag berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari

sekelompok masyarakat (negara).

Dalam bahasa Indonesia, Secara umum politik mempunyai dua arti, yaitu politik dalam arti

kepentingan umum (politics) dan politik dalam arti kebijakan (policy). Politik dalam arti

politics adalah rangkaian asas/prinsip, keadaan, jalan, cara atau alat yag akan digunakan

untuk mencapai tujuan. Sedangkan politik dalam arti policy adalah penggunaan pertimbangan

tertentu yang dapat menjamin terlaksananya usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-

cita yang dikehendaki. Policy merupakan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut

sebaik-baiknya.Politics dan policy mempunyai hubungan yang erat dan timbal balik.

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut

proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem negara dan upaya-upaya dalam mewujudkantujuan itu, pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi antara beberapa

alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Untuk

melaksanakan tujuan itu diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang

menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannya.

Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang

menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

a. Negara

b. Kekuasaaan

c. Pengambilan Keputusan

d. Kebijakan Umum

e. Distribusi

Pengertian Strategi



Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the art of the general”

atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz

(1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan

pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan

kelanjutan dari politik.

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau

pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jendral

atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.

Politik dan Strategi Nasional

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk

mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional

adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan,

pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk

mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik

nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang

terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD

1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

1. Dalam perkembangannya istilah strategi condong ke militer sehingga ada tiga pengertian

strategi :

a. Strategi militer yang sering disebut sebagai strategi murni yaitu penggunaan kekauatan

militer untuk tujuan perang militer

b. Strategi besar (grand strategy) yaitu suatu strategi yang mencakup strategi militer dan

strategi nonmiliter sebagai usaha dalam pencapaian tujuan perang

c. Strategi nasional yaitu strategi yang mencakup strategi besar dan di orientasikan pada

upaya optimlaisasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan bangsa

2. Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena GBHN yangmerupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang

penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara

menyeluruh dan terpadu di tetapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

3. Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik maka harus

dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan digunakan. Pemikiran

strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan

keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi

nasional, umumnya dilakukan Telaah Strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategiyang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga



dilakukan Perkiraan Strategi yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan

perkembangan keadaan dan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak

yang ditempuh, analisis kemampuanh yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu

berlakunya penilaian terhadap pelaksanaan strategi.

4. Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya adalah :

Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Itulah alasan

mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi permasalahan yang akan timbul,

mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi masa depan

Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang mencakup

permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh. Gran strategy

dilaksanakan melalui bidang ilmu politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, baik

lintas sektor maupun lintas disiplin

Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena strategi akan

berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi dan manajemen

tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat fluktuatif terhadap perubahan

dan ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifat

temporer dan kontemporer

5. Dalam ketatanegaraan Indonesia, unsur-unsur uatama sistem keamanan nasional adalah

sebagai berikut :

Negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan,

pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa

Bangsa Indonesia sebagai pemilik negara berperan untuk menentukan sistem nilai dan arah/

kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraanfungsi-fungsi negara

Pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa berperan dalam penyelenggaraan fungsi-

fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan

serta pertumbuhan negara

Masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai berperan sebagai kontributor, penerima,

dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan

Dilihat secara strukutural, unsur-unsur utama sistem keamanan nasional tersusun atas empat

tatanan yaitu : tata kehidupan masyarakat (TKM), tata politik nasional (TPN), tata

administrasi negara (TAN), dan tata laksana pemerintahan (TLP). TKM dan TPN merupakan

tatanan luar (outer setting), sedangkan TAN dan TLP merupakan tatanan dalam (inner setting) dari sistem keamanan nasional.

Secara proses, sistem keamanan nasional berpusat pada suatu rangkaian tata pengambilan

keputusan berwenang (TPKB) yang terjadi pada tatanan dalam (TAN dan TLP). Untuk

penyelenggaraan TPKB diperlukan proses arus masuk yang dimulai dari TKM lewat TPN.

Aspirasi dari TKM yang berintikan kepentingan rakyat dapat berasal dari rakyat

(individu/ormas), parpol, kelompok penekan, organisasi kepentingan, dan pers. Rangkaian

kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang tehimpun dalam proses arus

keluar berupa berbagai kebijakan yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan

perundngan sesuai dengan sifat permasalahan dan klasifikasi kebijakan serta instansi atau

pejabat yang mengeluarkan, selanjutnya di salurkan ke TPN dan TKM.



6. Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik

diatur oleh Presiden/ Mandatris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh

lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan

koordinatif, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,dll.

Selanjutnya proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat ini dilakukan setelah

presiden menerima GBHN, kemudian menyusun program kabinet dan memilih para menteri

yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai

dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik

nasional ditetapkan oleh Presiden/Mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh

para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidangnya atas

petunjuk presiden.

Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang

hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang

meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan

kebijakan politik nasional, maka penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah

untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa

yang menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan masyarakat

dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR

maupun yang dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris sangat besar.

7. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai salah satu wujud politik dan strategi nasional,

telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi luas kepada daerah

kabupaten/kota, dan otonomi terbatas kepada daerah provinsi. Sebagai konsekuensinya, maka

kewenangan pemerintah pusat dibatasi. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 secara legal

formal menggantikan dua UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

8. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah

diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara

pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows

function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan

pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung

jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan

berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan

berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD; pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN;

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dilakukan atas

beban anggaran tingkat pemerintahan

Politik & Strategi Nasional



4

Tujuan Instruksional Umum :

Mahasiswa dapat mengerti, memahami, mendalami, menghayati politik dan

strategi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Tujuan Instruksional Khusus :

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian politik, negara,

kekuasaan, pengambil keputusan, kebijakan umum, distribusi kekuasaan.

2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian politik, negara,

strategi, pengertian politik dan strategi nasional.

3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan dasar pemikiran

penyusunan Polstranas

PENGERTIAN POLITIK, STRATEGI DAN POLITIK STRATEGI NASIONAL

(POLSTRANAS).

Pengertian Politik.

Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu "Politeai".

"Politeai" berasal dari kata "polis" yang berarti kesatuan masyarakat yang

berdiri sendiri, yaitu negara dan "teai" yang berarti urusan.

Bahasa Indonesia menerjemahkan dua kata Bahasa Inggris yang berbeda yaitu

"politics" dan "policy" menjadi satu kata yang sama yaitu politik.

Politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara dan alat yang akan

digunakan untuk mencapai tujuan atau cita-cita tertentu.

Policy diartikan kebijakan, adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang

dianggap dapat lebih menjamin tercapainya suatu usaha, cita-cita atau keinginan

atau tujuan yang dikehendaki.

Politik secara umum adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem

politik



Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 1 dari 9(negara) yang menyangkut proses

menentukan tujuan-tujuan dari sistem

tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, meliputi Pengambilan

Keputusan (decision making), mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem

politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala

prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan

itu perlu ditentukan Kebijaksanaan-kebijaksanaan Umum (public policies) yang

menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber-sumber dan resources

yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu memiliki

kekuasaan (power) dan wewenang (authority), yang digunakan untuk membina

kerjasama dan untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini. Hal itu

dilakukan baik dengan cara meyakinkan (persuasif) maupun paksaan (coercion).

Tanpa adanya unsur paksaan maka kebijaksanaan hanya merupakan

perumusan keinginan (statement of intent) belaka.

Dari uraian tersebut diatas, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan :

- Negara

- Kekuasaan

- Pengambilan Keputusan

- Kebijakan

- Distribusi dan alokasi sumber daya

1. Negara

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan

tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan negara merupakan

bentuk masyarakat yang paling utama dan negara merupakan organisasi politik

yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.

2. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi

tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginnannya. Dalam



politik perlu diperhatikan bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dilaksanakan dan

dipertahankan.

Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 2 dari 93. Pengambilan Keputusan

Pengambilan Keputusan sebagai aspek utama dari politik, dan dlam

pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan

untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi politik adalah pengambilan keputusan

melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari

suatu negara.

4. Kebijakan Umum

Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil

seseorang atau kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara

mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki

beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula oleh karena

itu diperlukan rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakankebijakan oleh pihak yang

berwenang.

5. Distribusi

Distribusi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai (Values) dalam

masyarakat.

Nilai adalah sesuatu yang diinginkan, atau yang penting dengan demikian nilai

harus dibagi secara adil. Jadi politik itu membicarakan bagaimana pembagian

dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.

Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari kata "strategia" berasal dari bahasa Yunani yang

berarti "the art of general" atau seni seorang panglima yang biasa digunakan

dalam peperangan.

Karl Von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa startegi adalah

pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan

peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.



Dalam abad modern sekarang ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas

pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan saja, akan tetapi

Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 3 dari 9sudah digunakan secara luas termasuk dalam

ilmu ekonomi maupun di bidang

olah raga.

Arti strategi dalam pengertian umum adalah cara untuk mendapatkan

kemenangan atau tercapainya suatu tujuan termasuk politik.

Dengan demikian kata strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau

bidang militer saja, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi

pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan

mengembangkan kekuatan-kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sos bud dan

hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian Politik Dan Strategi Nasional (Polstranas)

Pengertian Politik Nasional

Politik Nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang

pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian)

serta penggunaan secara kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam melaksanakan politik nasional maka disusunlah strategi nasional.

Misalnya strategi jangka penedek, jangka menengah dan jangka panjang.

Strategi Nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai

sasaran-sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional

Dasar pemikirannya adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem

manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945,

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini penting artinya

karenadidalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional dan konsep

strategis bangsa Indonesia.



Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 4 dari 9Penyusunan Politik Dan Strategi Nasional

Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun

berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah

berkembang pendapat dimana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang

tersebut dalam UUD 1945 disebut sebagai "Suprastruktur Politik", yaitu MPR,

DPR, Presiden, BPK dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam

masyarakat disebut sebagai "Infrastruktur Politik", yang mencakup pranatapranata politik yang ada

dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi

kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan

kelompok penenkan (pressure group). Antara suprastruktur dan infrastruktur

politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat

suprastruktur politik diatur oleh Presiden (mandataris MPR). Dalam

melaksanakan tugasnya ini presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi

negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti

Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,

Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan antariksa Nasional RI, Dewan

Maritim, Dewan Otonomi Daerah dan dewan Stabitas Politik dan Keamanan.

Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat

suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN, selanjutnya

Presiden menyusun program kabinetnya dan memilih menteri-menteri yang akan

melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang

sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh

presiden.

Jika politik nasional ditetapkan Presiden (mandataris MPR) maka strategi

nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga

pemerintah non departemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk dari

presiden.Apa yang dilaksanakan presiden sesungguhnya merupakan politik dan



Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 5 dari 9strategi nasional yang bersifat pelaksanaan,

maka di dalamnya sudah tercantum

program-program yang lebih konkrit untuk dicapai, yang disebut sebagai

Sasaran Nasional.

Proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik merupakan sasaran

yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi

nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sos bud dan

hankam.Sesuai dengan kebijakan politik nasional maka penyelenggara negara

harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua

lapisan masyarakat dengan mencantumkan sebagai sasaran sektoralnya.

Melalui pranata-pranata politik masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan

politik nasional. Dalam era reformasi saat ini peranan masyarakat dalam

mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan MPR

maupun yang dilaksanakna oleh presiden sangat besar sekali. Pandangan

masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sos bud maupun hankam akan

selalu berkembang hal ini dikarenakan oleh:

- Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

- Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.

- Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam

pemenuhan kebutuhan hidup.

- Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring

dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

- Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide-ide baru.

Stratifikasi Politik Nasional

Berdasarkan stratifikasi dari politik nasional dalam negara RI, sebagai

berikut:

Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 6 dari 91. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak.



a. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang lingkupnya

menyeluruh secara nasional yang mencakup : penentuan UUD, penggarisan

masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional

(national goals) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan puncak

ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusannya dalam berbagai GBHN

dengan Ketetapan MPR.

b. Dalam hal-hal dan keadaan tersebut yang menyangkut kekuasaan kepala

negara seperti tercantum dalam pasal 10 s/d 15 UUD 1945, maka dalam

penentu tingkat kebijakan puncak ini termasuk pula kewenangan

Presiden sebagai Kepala Negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional

yang ditentukan oleh Kepala negara itu dapat dikeluarkan berupa: Dekrit,

Peraturan atau Piagam Kepala Negara.

2. Tingkat Kebijakan Umum.

a. Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat

kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa

penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapai

tujuan nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.

Hasil-hasilnya dapat berbentuk :

- Undang-Undang yang kekuasaan pembuatannya terletak ditangan Presiden

dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 (1))atau Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan yang

memaksa.

- Peraturan Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang yang

wewenang penerbitannya berada di tangan Presiden (UUD 1945 pasal 5

(2)).

- Keputusan atau Instruksi Presiden yang berisi kebijakan-kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di



tangan Presiden dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional dan

perundang-undangan yang berlaku (UUD 1945 pasal 4 (1)).

Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 7 dari 9- Dalam keadaan tertentu dapat pula

dikeluarkan Maklumat Presiden.

3. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus.

Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major

area) pemerintah sebagai penjabaran terhadap kebijakan umum guna

merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang utama

tersebut.

Wewenang kebijakan khusus terletak pada Menteri, berdasarkan dan sesuai

dengan kebijakan pada tingkat diatasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk

Peratuan Menteri atau Instruksi Menteri dalam bidang pemerintahan yang

dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu dapat

dikeluarkan pula Surat Edaran Menteri.

4. Tingkat Penentu Kebijakan Teknis.

Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam suatu sektor dibidang utama

tersebut diatas dalam bentuk prosedur dan teknis untuk mengimplementasikan

rencana, program dan kegiatan.

Wewenang pengeluaran kebijakan teknis terletak ditangan Pimpinan Eselon

Pertama Departemen Pemerintahan dan Pimpinan Lembaga-Lembaga Non

Departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk Peraturan,

Keputusan atau Instruksi Pimpinan Lemabaga Non Departemen atau Direktorat

Jenderaldalam masing-masing sektor atau segi administrasi yang

dipertanggungjawabkan kepadanya.

Didalam tata laksana pemerintahan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) sebagai

pembantu utama Menteri bertugas untuk mempersiapkan dan merumuskan

kebijakan khusus Menteri dan Pimpinan Rumah Tangga Departemen. Selain itu

Inspektur Jenderal dalam suatu Departemen berkedudukan sebagai Pembantu



Utama Menteri dalam penyelenggaraan pengendalian ke dalam Departemen. Ia

mempunyai wewenang pula untuk mempersiapkan kebijakan khusus Menteri.

Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 8 dari 95. Kekuasaan Membuat Aturan Di Daerah.

Kekuasaan membuat aturan di daerah dikenal dua macam:

a. Penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Pusat di daerah

yang wewenang pengeluarannya terletak pada Gubernur, dalam

kedudukannya sebagai Wakil Pemerintahan Pusat Di Daerah yuridiksinya

masing-masing, bagi daerah tingkat I pada Gubernur dan bagi daerah tingkat

II pada Bupati atau Wali Kota. Perumusan hasil kebijakan tersebut

dikeluarkan dalam keputusan dan instruksi Gubernur untuk propinsi dan

instruksi Bupati atau Wali Kota untuk kabupaten atau kota madya.

b. Penentuan kebijakan pemerintah daerah (otonom) yang wewenang

pengeluarannya terletak pada Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Perumusan hasil kebijakan tersebut diterbitkan sebagai kebijakan daerah

dalam bentuk Peraturan Daerah Tingkat I atau II, keputusan dan instruksi

Kepala Daerah Tingkat I atau II.

Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, maka jabatan Gubernur dan

Bupati atau Wali Kota dan Kepala Daerah Tingkat I atau II disatukan dalam

satu jabatan yang disebut Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Kepala

Daerah Tingkat II atau Wali Kota/Kepala Daerah Tingkat II.

Pend. Kewarganegaraan – ATA 07/08 Halaman 9 dari 9

polstranas

Documents