pp 22 -_2015

SALINAN

FRESIDENREFIJBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

b.

c.

bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desayang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1)huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6Tahun 2OI4 tentang Desa, telah ditetapkan PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desayang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara;

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4tentang Dana Desa yang Bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dalam implementasinyabelum menjamin pengalokasian Dana Desa secara lebihmerata dan berkeadilan sesuai dengan kemampuankeuangan negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4tentang Dana Desa yang Bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5a95);

: 1.

2.

Mengingat

3. Peraturan

REpuJLTF=iRS!*.r,o

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 6O Tahun 2OI4tentang Dana Desa yang Bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

MEMUTUSI(AN:

MCNCtApKan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2OI4TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2OL4 tentang Dana Desa yang Bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5558) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 8

Pen5rusunan pagu anggaran Dana Desa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan di bidangpenyusunan rencana dana pengeluaran BendaharaUmum Negara.


Pasal 9

Pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 merupakan bagian dari anggaranTransfer ke Daerah dan Dana Desa.

3. Ketentuan

3.

F]RESIDE NREPUBLIK INDONESIA

-3-

Ketentuan Pasalberikut:

10 diubah sehingga berbunyi sebagai

Pasal 10

(1) Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkandalam APBN dapat diubah melalui APBNperubahan.

(2) Perubahan pagu anggaran Dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapatdilakukan dalam hal anggar€rn Dana Desa telahmencapai IOVo (sepuluh per seratus) dari dandi luar dana Transfer ke Daerah (on topl.


Pasal 1 1

(1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitungberdasarkan jumlah Desa.

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:a. alokasi dasar; danb. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luaswilayah, dan tingkat kesulitan geografis desasetiap kabupaten/kota.

(3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan olehindeks kemahalan konstruksi.

(4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luaswilayah, dan indeks kemahalan konstruksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumberdari kementerian yang berwenang dan/ataulembaga yang menyelenggarakan u.rusanpemerintahan di bidang statistik.

(5) Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalamPeraturan Presiden mengenai rincian APBN.

5. Ketentuan

5.

F]RESIDE NREPI]FLIK. INDONESIA

Ketentuan Pasalberikut:

-4-

12 diubah sehingga berbunyi sebagai

Pasal 12

(1) Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5),bupati/walikota menetapkan Dana Desa untuksetiap Desa di wilayahnya.

(2) Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dihitung secara berkeadilanberdasarkan:a. alokasi dasar; danb. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luaswilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiapDesa.

(3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan olehIndeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukanoleh faktor yang terdiri atas:a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;b. kondisi infrastruktur; danc. aksesibilitas/transportasi.

(a) Bupati/walikota men5rusun dan menetapkan IKGDesa berdasarkan faktor sebagaimana dimaksudpada ayat (3).

(5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luaswilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiapDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf b bersumber dari kementerian yangberwenang dan/atau lembaga yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pembagian danpenetapan rincian Dana Desa setiap Desaditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

(7) Bupati

6.

PRESIDE NREFIfBLIK INDONESIA

-5-

(7) Bupati/walikota menyampaikan peraturanbupati/ walikota sebagaimana dimaksud padaayat (6) kepada Menteri dengan tembusan kepadaMenteri Dalam Negeri dan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi, serta gubernur dan kepala Desa.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 16

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap padatahun anggaran berjalan dengan ketentuan:a. tahap I pada bulan April sebesar 4Oo/o (empat

puluh per seratus);b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 4Oo/o (empat

puluh per seratus); danc. tahap III pada bulan Oktober sebesar 2Oo/o (d:ua

puluh per seratus).

(2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukanpaling lambat pada minggu kedua.

(3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimanadimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukanpaling lama L4 (empat belas) hari kerja setelahditerima di kas Daerah.

(a) Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkanDana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menteridapat melakukan penundaan penyaluran DanaAlokasi Umum dan/atau Dana Bagr Hasil yangmenjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.


Pasal 2 1

(1) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi menetapkan prioritaspenggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahunanggaran.

7.

(2) Prioritas

8.

PRESIDE NREPUBLIK INDONESIA

-6-

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilengkapi denganpedoman umum pelaksanaan penggunaan DanaDesa.

(3) Penetapa.n prioritas penggunaan Dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansetelah berkoordinasi dengan menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional,Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteriteknis/pimpinannonkementerian.

lembaga pemerintah


PasaL 22

Bupati/walikota dapat membuat pedoman tekniskegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedomanumum kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (2).


Pasal27

(1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari3Oo/o (tiga puluh per seratus) pada akhir tahunanggar€rn sebelumnya, bupati/walikota memberikansanksi administratif kepada Desa yangbersangkutan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupapenundaan penyaluran Dana Desa tahap I tahunanggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.

(3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masihterdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluhper seratus), bupati/walikota memberikan sanksiadministratif kepada Desa yang bersangkutan.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupapemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnyasebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.

9.

(5) Pemotongan...

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-7 -

Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Menterimelakukan pemotongan penyaluran Dana Desauntuk kabupaten I kota tahun anggaran berikutnya.Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)diatur dengan peraturan bupati/walikota.


Pasal 29

Untuk Tahun Anggaran 2OI5, alokasi dasarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf adan Pasal 12 ayat (2) hurr.f a dihitung berdasarkanalokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desasebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari alokasiDana Desa.

11. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan1 (satu) pasal, yakni Pasal 3OA yang berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 30A

(1) Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBNdilakukan secara bertahap, yang dilaksanakansebagai berikut:a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar

3% (tiga per seratus);b. Tahun Anggaran 2OL6 paling sedikit sebesar

60/o (enann per seratus); danc. Tahun Anggaran 201.7 dan seterusnya sebesar

10% (sepuluh per seratus),dari anggaran Transfer ke Daerah.

(21 Dalam hal APBN belum dapat memenuhi alokasianggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud padaayat (1), alokasi anggaran Dana Desa ditentukanberdasarkan alokasi anggaran Dana Desa tahuna.nggaran sebelumnya atau kemampuan keuanganNegara.

(s)

(6)

(3) Untuk .

F]R ESIDE NREFUBLIK INDONESIA

-8-

(3) Untuk memenuhi anggaran Dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menterisetelah berkoordinasi dengan Menteri DalamNegeri, Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi, menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang perencanaan pembangunan nasional,serta menteri teknis/pimpinan lembagapemerintah nonkementerian terkait menJrusunpeta jafan kebijakan pemenuhan anggaran DanaDesa.

(4) Ketentuan mengenai peta jalan kebijakanpemenuhan anggaran Dana Desa sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diatur dengan PeraturanPresiden.

12. Ketentuan Pasal 31 dihapus.



15. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 33A

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,semua ketentuan peraturan pelaksanaan dariPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentangDana Desa yang Bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara harus disesuaikandengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar . .

PRESIDENREPUBL.IK INDONESIA

-9-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepubiikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 April 2olsPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 29 April 201S

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Bidang Perundang-undangan,

Sapta Murtl

PRESIDE NREPLBLIK INDQNESIA

PENJELASANATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 22TAHUN 2015

TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-UndangNomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa, Pemerintah telah menetapkanPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OI4 tentang Dana Desa yangBersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OI4 tentang Dana Desa yangBersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalamperkembangannya perlu menyesuaikan dengan perkembangan hukumdan tata pemerintahan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadapbeberapa ketentuan pasal yang ada dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentangDana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran DanaDesa mengingat anggaran Dana Desa yang dialokasikan dalam APBNTahun Anggaran 2015 masih belum mencapai IOo/o (sepuluh per seratus)dari Dana Transfer ke Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa. Selain itu, perubahan formulapengalokasian Dana Desa juga dimaksudkan untuk menjaga agar tidakterdapat kesenjangan yang tinggi antardesa atas besaran Dana Desa yangakan diterima oleh setiap Desa sehingga menjadi lebih merata danberkeadilan.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lainmeliputi:1. Penentuan prioritas penggunaan Dana Desa beserta pedoman umum

penggunaannya oleh Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi setelah berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan

FRESIDENREPUBLIK INDONESIA

-2-

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaanpembangunan nasional, Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan menteriteknis/ pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

2. Pengalokasian Dana Desa secara berkeadilan berdasarkan alokasidasar dan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dantingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota yang bersumberdari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Hal iniuntuk mewujudkan pembangunan Desa yang lebih merata danberkeadilan.Perhitungan formula pengalokasian Dana Desa.Tahapan pemenuhan Dana Desa sampai dengan LOo/o dari DanaTransfer ke Daerah.Peta jalan kebijakan Pemerintah dalam pemenuhan anggaran DanaDesa.

Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2O14 tentangDana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara mengedepankan aspek pembangunan Desa yang lebih merata danberkeadilan serta merupakan tekad kuat Pemerintah dalam rangkamemenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal IAngka 1

Pasal 8Cukup jelas.

Angka 2Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 3Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 4Pasal 11

Ayat (1)Cukup jelas.

3.4.

5.

Ayat (2) .

FRESIDENREFUBLIK INDONESIA

Ayat (21

Huruf aYang dimaksud dengan "alokasi dasart adalahalokasi minimal Dana Desa yang diterimakabupaten/kota berdasarkan perhitungantertentu, antara lain perhitungan yang dibagisecara merata kepada setiap Desa.

Huruf bCukup jelas.


Ayat (a)Cukup jelas.


T2Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelas.Ayat (3)

Cukup jelas.Ayat (a)

Dalam rangka membantu daerah dalam penyediaandata Indeks Kesulitan Geografis, untuk TahunAnggaran 2015, Pemerintah dapat men5rusun IndeksKesulitan Geografis secara nasional untuk digunakanbupati/walikota dalam menghitung alokasi DanaDesa setiap Desa.




16Cukup jelas.

-3

Angka 5Pasal

Angka 6Pasal

Angka 7

PRESIDENREPUELiK INDONESIA

-4-

Angka 7Pasal 2 1


Ayat (2)Pedoman umum kegiatan memuat teknispelaksanaan kegiatan, tidak termasuk pengaturanpenganggara.n dan administrasi keuangan.


Angka 8Pasal 22

Pedoman teknis kegiatan memuat antara lain spesifikasiteknis dari masing-masing kegiatan yang akan dibiayaidari Dana Desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhanDesa.

Angka 9Pasal 27

Contoh pengenaan sanksi administrasi dalam ketentuanini sebagai berikut:

Pada Tahun Anggaran 2015, Desa A mendapat Dana Desasebesar Rp100.000.000,00. Pada akhir TahunAnggaran 2015 terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 3Oo/o,yakni Rp35.0OO.000,00.

Pada Tahun Anggaran 2016, Desa A mendapat Dana Desasebesar Rp 1 50.000. 0OO,OO.

Penyaluran Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2016 yangseharusnya sebesar Rp6O.O00.OO0,OO (4Oo/o xRp150.0OO.OOO,OO), pembayarannya ditunda sebesarSiLPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp35.0OO.O0O,OO.Sehingga Dana Desa yang disalurkan pada tahap I hanyasebesar Rp25.OOO.000,00 atau (Rp6O.000.0O0,00Rp35.O00.000,00).

Pada penyaluran tahap II, akan disalurkan sebesar 4Oo/o

ditambah dengan Dana Desa yang ditunda penyalurannyapada tahap I, sehingga totalnya Rp95.OO0.O00,00atau (Rp6O.O00.OOO,OO + Rp35.O0O.OOO,0O).

Penyaluran tahap III tetap sebesar Rp30.OOO.00O,OOatau (2Oo/o x Rp15O.OOO.O00,0O).

Apabila . . .

FlR ESIDE NREFLBLIK INDONESIA

5-

Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2016 masih terdapatSiLPA Dana Desa lebih dari 3Oo/o dari Dana Desa yangditerima Tahun 2016, maka untuk Tahun Anggaran 2Ol7bupati/walikota akan memotong penyaluran Dana Desauntuk Desa A sebesar SiLPA Tahun Anggaran 2OL6.

Pemotongan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2OI7dilaporkan kepada Menteri sebagai dasar Menteri untukmelakukan pemotongan penyaluran Dana Desakabupaten/kota yang bersangkutan pada TahunAnggaran 2018.

Angka 10Pasal 29

Cukup jelas

Angka 1lPasal 3OA


Ayat (2)Yang dimaksud dengan "alokasi anggaran DanaDesa tahun anggaran sebelumny{ adalah nilainominal alokasi dana desa yang tercantum dalamAPBN tahun anggaran sebelumnya.



Angka 12Pasal 3L

Dihapus.

Angka 13Pasal 32

Dihapus.

Angka 14Pasal 33

Dihapus.

Angka15...

REpuJLTE=lRS!*.r,o

-6-

Angka 15Pasal 33A

Cukup jelas.

Pasal IICukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5694

pp 22 -_2015

Documents