pp 7 tahun 2008 ttg dekonsentrasi dan tugas pembantuan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaandekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 92, Pasal 99, dan Pasal108 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintahtentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana . . .

- 2 -

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEKONSENTRASI DANTUGAS PEMBANTUAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kementerian negara, yang selanjutnya disebutkementerian, adalah lembaga pemerintah pelaksanakekuasaan pemerintahan yang membidangi urusantertentu dalam pemerintahan.

3. Lembaga adalah organisasi non-kementerian negara daninstansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untukmelaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atauperaturan perundang-undangan lainnya.

4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dantugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik . . .

- 3 -

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

5. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atauwalikota, dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnyadisebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.

7. Daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah,adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyaibatas-batas wilayah, berwenang mengatur danmengurus urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia.

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yangselanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakathukum yang memiliki batas-batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnyadisebut SKPD, adalah organisasi/lembaga padapemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadappelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan dibidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, ataukota.

10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dariPemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintahdan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.

11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintahkepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsikepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta daripemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untukmelaksanakan tugas tertentu dengan kewajibanmelaporkan dan mempertanggungjawabkanpelaksanaannya kepada yang menugaskan.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yangselanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan

tahunan . . .

- 4 -

tahunan pemerintahan negara yang disetujui olehDewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan denganundang-undang.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yangselanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangantahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan denganperaturan daerah.

14. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dariAPBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakilPemerintah yang mencakup semua penerimaan danpengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi,tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansivertikal pusat di daerah.

15. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dariAPBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yangmencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalamrangka pelaksanaan tugas pembantuan.

16. Dana Tugas Pembantuan Provinsi adalah dana yangberasal dari APBD Provinsi yang dilaksanakan olehkabupaten, atau kota dan desa yang mencakup semuapenerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaantugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi kepadaPemerintah Kabupaten, atau Kota, dan/atau Desa.

17. Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah danayang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yangdilaksanakan oleh desa yang mencakup semuapenerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaantugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atauKota kepada Desa.

18. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebutRKP, adalah dokumen perencanaan nasional untukperiode 1 (satu) tahun.

19. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnyadisebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaankementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga,yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumenperencanaan dan penganggaran yang berisi program dankegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakanpenjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan RencanaStrategis Kementerian/lembaga yang bersangkutandalam satu tahun anggaran, serta anggaran yangdiperlukan untuk melaksanakannya.

21. Daftar . . .

- 5 -

21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnyadisebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakandengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaananggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembagaserta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsisebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatanserta dokumen pendukung kegiatan akuntansipemerintah.

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satuatau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansipemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dantujuan serta memperoleh alokasi anggaran, ataukegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansipemerintah.

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakanoleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagiandari pencapaian sasaran terukur pada suatu programdan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahansumber daya baik yang bersifat personil (sumber dayamanusia), barang modal termasuk peralatan danteknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa ataukesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukanuntuk menghasilkan keluaran dalam bentukbarang/jasa.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 2

(1) Pemerintah menyelenggarakan sebagian urusan yangmenjadi kewenangannya di daerah berdasarkan asasdekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

(2) Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melaluipelimpahan sebagian urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan kementerian/lembaga.

(3) Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melaluipenugasan sebagian urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dariPemerintah kepada daerah dan/atau desa, daripemerintah provinsi kepada kabupaten/kota,dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kotakepada desa.

(4) Kementerian/lembaga menetapkan norma, standar,prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatandekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 3 . . .

- 6 -

Pasal 3

(1) Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusanpemerintahan dari Pemerintah kepada instansivertikal di daerah didanai melalui anggarankementerian/lembaga.

(2) Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusanpemerintahan dari Pemerintah kepada gubernur danpenugasan dari Pemerintah kepada pemerintah daerahdan/atau pemerintah desa didanai melalui anggarankementerian/lembaga.

(3) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pelimpahansebagian urusan pemerintahan dan pelaksanaanpenugasan dilakukan secara tertib, taat padaperaturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 4

(1) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkankepada gubernur sebagai wakil pemerintahdilaksanakan oleh SKPD provinsi berdasarkanpenetapan dari gubernur.

(2) Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskankepada pemerintah daerah dilaksanakan oleh SKPDprovinsi atau kabupaten/kota berdasarkan penetapandari gubernur atau bupati/walikota.

(3) Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskankepada pemerintah desa dilaksanakan oleh kepaladesa.

Pasal 5

(1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepadagubernur sebagai wakil pemerintah tidak bolehdilimpahkan kepada bupati/walikota.

(2) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepadapemerintah provinsi tidak boleh ditugaskan kepadapemerintah kabupaten/kota.

(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepadapemerintah kabupaten/kota tidak boleh ditugaskankepada pemerintah desa.

Pasal 6 . . .

- 7 -

Pasal 6

(1) Pemerintah dapat memberikan penugasan kepadapemerintah desa untuk melaksanakan sebagianurusan pemerintahan tertentu.

(2) Dalam hal kementerian/lembaga akan memberikanpenugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),penugasan tersebut harus mendapat persetujuan dariPresiden.

(3) Presiden memberikan persetujuan penugasan setelahmendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri,Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangiperencanaan pembangunan nasional.

Pasal 7

(1) Menteri/pimpinan lembaga menetapkan PeraturanMenteri/ Pimpinan Lembaga untuk memberikanpenugasan kepada pemerintah desa setelah mendapatpersetujuan Presiden.

(2) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikankepada kepala desa melalui bupati/walikota sebagaidasar pelaksanaan tugas pembantuan dengantembusan kepada Menteri Dalam Negeri, MenteriKeuangan, menteri yang membidangi perencanaanpembangunan nasional, dan gubernur.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup dekonsentrasi dan tugas pembantuanmencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana,pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan danpengawasan, pemeriksaan, serta sanksi.

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan dekonsentrasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

a. pelimpahan urusan pemerintahan;

b. tata cara pelimpahan;

c. tata . . .

- 8 -

c. tata cara penyelenggaraan; dan

d. tata cara penarikan pelimpahan.

(2) Pengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

a. prinsip pendanaan;

b. perencanaan dan penganggaran;

c. penyaluran dan pelaksanaan; dan

d.pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaandekonsentrasi.

(3) Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

a. penyelenggaraan dekonsentrasi; dan

b.pengelolaan dana dekonsentrasi.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

a. penugasan urusan pemerintahan;

b. tata cara penugasan;

c. tata cara penyelenggaraan; dan

d.penghentian tugas pembantuan.

(2) Pengelolaan dana tugas pembantuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

a. prinsip pendanaan;

b. perencanaan dan penganggaran;

c. penyaluran dan pelaksanaan; dan

d. pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaantugas pembantuan.

(3) Pertanggungjawaban dan pelaporan tugaspembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8meliputi:

a. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan

b.pengelolaan dana tugas pembantuan.

BAB IV . . .

- 9 -

BAB IV

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian KesatuPelimpahan Urusan Pemerintahan

Pasal 11

(1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapatdilakukan kepada gubernur.

(2) Selain dilimpahkan kepada gubernur, sebagianurusan pemerintahan dapat pula dilimpahkan kepada:

a. instansi vertikal;

b. pejabat Pemerintah di daerah.

(3) Jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagianurusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), dapat melampaui satuwilayah administrasi pemerintahan provinsi.

(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan kepadagubernur masing-masing wilayah.

Pasal 12

Instansi vertikal yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di provinsi dan kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), wajib:

a. berkoordinasi dengan gubernur atau bupati/walikotadan instansi terkait dalam perencanaan, pendanaan,pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengannorma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakanpemerintah yang diselaraskan dengan perencanaantata ruang dan program pembangunan daerah sertakebijakan pemerintah daerah lainnya; dan

b. memberikan saran kepada menteri/pimpinan lembagadan gubernur atau bupati/walikota berkenaan denganpenyelenggaraan urusan pemerintahan yangdilimpahkan.

Pasal 13

(1) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenangPemerintah di bidang politik luar negeri, pertahanan,keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta

agama . . .

- 10 -

agama, yang didekonsentrasikan, diselenggarakanoleh instansi vertikal di daerah.

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi wewenangPemerintah selain sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang didekonsentrasikan kepada perangkat pusatdi daerah, diselenggarakan sendiri melalui instansivertikal tertentu di daerah.

(3) Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan dariPemerintah kepada gubernur sebagai wakilpemerintah merupakan sebagian urusanpemerintahan yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan Pemerintah.

(4) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahansebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakansesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 14

(1) Urusan yang dapat dilimpahkan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dijabarkan dalambentuk program dan kegiatan kementerian/lembagayang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacupada RKP.

(2) Urusan yang dapat dilimpahkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kriteriaeksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, sertakeserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

Bagian KeduaTata Cara Pelimpahan

Pasal 15

(1) Perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistemperencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan program dan kegiatan dekonsentrasiharus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi,efektifitas, kemampuan keuangan negara, dansinkronisasi antara rencana kegiatan dekonsentrasidengan rencana kegiatan pembangunan daerah.

(3) Penyusunan . . .

- 11 -

(3) Penyusunan perencanaan program dan kegiatandekonsentrasi dilakukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Pasal 16

(1) Setelah ditetapkannya pagu indikatif,kementerian/lembaga memprakarsai danmerumuskan sebagian urusan pemerintahan yangakan dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakilpemerintah di daerah paling lambat pertengahanbulan Maret untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahanyang akan dilimpahkan kepada gubernur dituangkandalam rancangan Renja-KL dan disampaikan kepadamenteri yang membidangi perencanaan pembangunannasional sebagai bahan koordinasi dalam MusyawarahPerencanaan Pembangunan Nasional(Musrenbangnas).

(3) Menteri yang membidangi perencanaan pembangunannasional bersama menteri/pimpinan lembagamelakukan penelaahan rancangan Renja-KL yangmemuat rumusan tentang sebagian urusanpemerintahan yang akan dilimpahkan, dan hasilnyaakan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-KLdan RKP.

(4) Kementerian/lembaga memberitahukan kepadagubernur mengenai lingkup urusan pemerintahanyang akan dilimpahkan paling lambat pertengahanbulan Juni untuk tahun anggaran berikutnya setelahditetapkannya pagu sementara.

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkanditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/PimpinanLembaga.

(6) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikankepada gubernur dengan tembusan kepada MenteriDalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yangmembidangi perencanaan pembangunan nasionalpaling lambat minggu pertama bulan Desember untuktahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannyaPeraturan Presiden tentang Rincian Anggaran BelanjaPemerintah Pusat.

Bagian Ketiga . . .

- 12 -

Bagian KetigaTata Cara Penyelenggaraan

Pasal 17

(1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yangdilimpahkan oleh Pemerintah, gubernur sebagai wakilPemerintah melakukan:

a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusanpemerintahan daerah;

b. penyiapan perangkat daerah yang akanmelaksanakan program dan kegiatandekonsentrasi; dan

c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasandan pelaporan.

(2) Gubernur membentuk tim koordinasi yang ditetapkandengan Peraturan Gubernur yang berpedoman padaPeraturan Menteri Dalam Negeri berkaitan denganpenyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimanadimaksud ayat (1).

(3) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitandengan penyelenggaraan urusan pemerintahansebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yangdilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1), gubernur berpedoman pada norma, standar,pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, sertakeserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugaspemerintahan dan pembangunan daerah.

Bagian KeempatTata Cara Penarikan Pelimpahan

Pasal 19

(1) Penarikan urusan pemerintahan yang dilimpahkandapat dilakukan apabila:

a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkankarena Pemerintah mengubah kebijakan; dan/atau

b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalandengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penarikan . . .

- 13 -

(2) Penarikan pelimpahan dari Pemerintah dilakukanmelalui penetapan Peraturan Menteri/PimpinanLembaga, yang tembusannya disampaikan kepadaMenteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteriyang membidangi perencanaan pembangunannasional.

(3) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan olehMenteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalamdokumen anggaran dan penghentian pencairan danadekonsentrasi.

BAB V

PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

Bagian KesatuPrinsip Pendanaan

Pasal 20

(1) Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepadagubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (3) didanai dari APBN bagian anggarankementerian/lembaga melalui dana dekonsentrasisebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikansetelah adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintahmelalui kementerian/lembaga kepada gubernursebagai wakil Pemerintah di daerah.

(3) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikanuntuk kegiatan yang bersifat non-fisik.

Bagian KeduaPerencanaan dan Penganggaran

Pasal 21

(1) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yangakan didekonsentrasikan harus sesuai dengan Renja-KL dan RKP.

(2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dankegiatan yang akan didekonsentrasikan disusundengan memperhatikan kemampuan keuangannegara, keseimbangan pendanaan di daerah, dankebutuhan pembangunan daerah.

Pasal 22 . . .

- 14 -

Pasal 22

(1) Penganggaran dana dekonsentrasi dilakukan sesuaidengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

(2) Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalampenyusunan RKA-KL.

(3) RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalampembahasan bersama antara kementerian/lembagadengan komisi terkait di DPR.

(4) RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait diDPR disampaikan kepada Menteri Keuangan danmenteri yang membidangi perencanaan pembangunannasional untuk dilakukan penelaahan.

(5) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi SatuanAnggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).

(6) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSKdisampaikan kepada kementerian/lembaga.

(7) Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yangtelah ditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur.

(8) Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkanKuasa Pengguna Anggaran, Pejabat PembuatKomitmen, Pejabat Penguji Tagihan/PenandatanganSurat Perintah Membayar, dan BendaharaPengeluaran serta menyampaikannya kepadamenteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan.

(9) RKA-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (7)diberitahukan oleh gubernur kepada DPRD provinsipada saat pembahasan RAPBD.

(10)Tata cara penyusunan RKA-KL mengacu padaketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6),menjadi dasar dalam penyusunan DIPA.

(2) Tata cara penyusunan DIPA sertapenetapan/pengesahannya mengacu pada ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 24 . . .

- 15 -

Pasal 24

Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) serta RKA-KL dan DIPAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) digunakanoleh Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan danevaluasi dana dekonsentrasi, serta perumusan kebijakandan pengendalian fiskal nasional.

Bagian KetigaPenyaluran dan Pelaksanaan

Pasal 25

(1) Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan olehBendahara Umum Negara atau kuasanya melaluiRekening Kas Umum Negara.

(2) Tata cara penyaluran dana dekonsentrasidilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 26

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasimerupakan penerimaan negara dan wajib disetor olehPejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening KasUmum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi terdapat saldokas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harusdisetor ke Rekening Kas Umum Negara.

Bagian KeempatPengelolaan Barang Milik NegaraHasil Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pasal 27

(1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh daripelaksanaan dana dekonsentrasi merupakan barangmilik negara.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatandekonsentrasi.

(3) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 . . .

- 16 -

Pasal 28

(1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (1), dapat dihibahkan kepada daerah.

(2) Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah,penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatanbarang tersebut dilaksanakan oleh pemerintahprovinsi sebagai barang milik daerah.

Pasal 29

(1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan danpemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 ayat (2), merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari pengelolaan barang miliknegara/daerah.

(2) Tata cara pengelolaan barang milik negara sertapengendalian dan pengawasannya, dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORANDEKONSENTRASI

Pasal 30

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan dekonsentrasimencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

(2) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasipenyerapan dana, pencapaian target keluaran,kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.

(3) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasianggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, danlaporan barang.

Bagian KesatuPenyelenggaraan

Pasal 31

(1) Kepala SKPD provinsi bertanggungjawab ataspelaporan kegiatan dekonsentrasi.

(2) Penyusunan . . .

- 17 -

(2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatandekonsentrasi dilakukan dengan tahapan:

a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakandekonsentrasi menyusun dan menyampaikanlaporan kegiatan setiap triwulan dan setiapberakhirnya tahun anggaran kepada gubernurmelalui SKPD yang membidangi perencanaan dankepada kementerian/lembaga pemberi danadekonsentrasi.

b. Gubernur menugaskan SKPD yang membidangiperencanaan untuk menggabungkan laporansebagaimana dimaksud pada huruf a danmenyampaikannya setiap triwulan dan setiapberakhirnya tahun anggaran kepada Menteri DalamNegeri, Menteri Keuangan, dan menteri yangmembidangi perencanaan pembangunan nasional.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b digunakan sebagai bahanperencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(4) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatandekonsentrasi berpedoman pada peraturanperundang-undangan.

Bagian KeduaPengelolaan Dana

Pasal 32

(1) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa PenggunaAnggaran/Barang dekonsentrasi bertanggung jawabatas pelaksanaan dana dekonsentrasi.

(2) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa PenggunaAnggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansidan bertanggung jawab terhadap penyusunan danpenyampaian laporan pertanggungjawaban keuangandan barang.

(3) Penatausahaan keuangan dan barang dalampelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisahdari penatausahaan keuangan dan barang dalampelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi.

(4) Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPDprovinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 . . .

- 18 -

Pasal 33

(1) Penyusunan dan penyampaian laporanpertanggungjawaban keuangan dan barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)dilakukan dengan tahapan:

a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakandekonsentrasi atas nama gubernur menyusun danmenyampaikan laporan pertanggungjawabankeuangan dan barang setiap triwulan dan setiapberakhirnya tahun anggaran kepadamenteri/pimpinan lembaga pemberi danadekonsentrasi, dengan tembusan kepada SKPDyang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

b. Gubernur menggabungkan laporanpertanggungjawaban keuangan dan barang ataspelaksanaan dana dekonsentrasi danmenyampaikannya setiap triwulan dan setiapberakhirnya tahun anggaran kepada MenteriKeuangan;

c. Menteri/pimpinan lembaga yang mengalokasikandana dekonsentrasi menyampaikan laporanpertanggungjawaban keuangan dan barang setiapberakhirnya tahun anggaran kepada Presidenmelalui Menteri Keuangan.

(2) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangandan barang berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 34

(1) Laporan pertanggungjawaban keuangan secaratahunan atas pelaksanaan dekonsentrasi olehgubernur dilampirkan dalam LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepadaDPRD.

(2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atauterpisah dengan Laporan PertanggungjawabanPelaksanaan APBD.

BAB VII . . .

- 19 -

BAB VII

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Bagian KesatuPenugasan Urusan Pemerintahan

Pasal 35

(1) Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuankepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kotadan/atau pemerintah desa untuk melaksanakansebagian urusan pemerintahan.

(2) Pemerintah provinsi dapat memberikan tugaspembantuan kepada pemerintah kabupaten/kotadan/atau pemerintah desa untuk melaksanakansebagian urusan pemerintahan provinsi.

(3) Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugaspembantuan kepada pemerintah desa untukmelaksanakan sebagian urusan pemerintahankabupaten/kota.

Pasal 36

(1) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dariPemerintah kepada pemerintah provinsi ataukabupaten/kota dan/atau pemerintah desamerupakan sebagian urusan pemerintahan di luar6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurutperaturan perundang-undangan ditetapkan sebagaiurusan Pemerintah.

(2) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan daripemerintah provinsi kepada pemerintahkabupaten/kota dan/atau pemerintah desamerupakan sebagian urusan pemerintahan yangmenurut peraturan perundang-undangan ditetapkansebagai urusan pemerintah provinsi.

(3) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan daripemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desamerupakan sebagian urusan pemerintahan yangmenurut peraturan perundang-undangan ditetapkansebagai urusan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 37 . . .

- 20 -

Pasal 37

(1) Urusan yang dapat ditugaskan dari Pemerintahdijabarkan dalam bentuk program dan kegiatankementerian/lembaga yang sudah ditetapkan dalamRenja-KL yang mengacu pada RKP.

(2) Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintahprovinsi kepada pemerintah kabupaten/kota danpemerintah desa dijabarkan dalam bentuk programdan kegiatan pemerintah provinsi yang sudahditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah (Renja SKPD) provinsi yangmengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) provinsi.

(3) Urusan yang dapat ditugaskan dari pemerintahkabupaten/kota kepada pemerintah desa dijabarkandalam bentuk program dan kegiatan pemerintahkabupaten/kota yang sudah ditetapkan dalam RenjaSKPD kabupaten/kota yang mengacu pada RKPDkabupaten/kota.

(4) Urusan yang dapat ditugaskan wajib memperhatikankriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi,serta keserasian pembangunan nasional dan wilayah.

Bagian KetigaTata Cara Penugasan

Paragraf 1Perencanaan Penugasan

Pasal 38

(1) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuanmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistemperencanaan pembangunan nasional.

(2) Perencanaan program dan kegiatan tugas pembantuanharus memperhatikan aspek kewenangan, efisiensi,efektifitas, kemampuan keuangan negara, dansinkronisasi antara rencana kegiatan tugaspembantuan dengan rencana kegiatan pembangunandaerah.

(3) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan tugaspembantuan dilakukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Paragraf 2 . . .

- 21 -

Paragraf 2Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah

dan/atau Desa

Pasal 39

(1) Setelah ditetapkannya pagu indikatif,kementerian/lembaga memprakarsai dan merumuskansebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskankepada gubernur atau bupati/walikota, dan/ataukepala desa paling lambat pertengahan bulan Maretuntuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Rumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yangakan ditugaskan kepada gubernur ataubupati/walikota, dan/atau kepala desa dituangkandalam rancangan Renja-KL dan disampaikan kepadamenteri yang membidangi perencanaan pembangunannasional sebagai bahan koordinasi dalam MusyawarahPerencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

(3) Menteri yang membidangi perencanaan pembangunannasional bersama menteri/pimpinan lembagamelakukan penelaahan rancangan Renja-KL yangmemuat rumusan tentang sebagian urusanpemerintahan yang akan ditugaskan, dan hasilnyaakan digunakan sebagai bahan penyusunan Renja-KLdan RKP.

(4) Kementerian/lembaga memberitahukan kepadagubernur atau bupati/walikota dan/atau kepala desamengenai lingkup urusan pemerintahan yang akanditugaskan paling lambat pertengahan bulan Juniuntuk tahun anggaran berikutnya setelahditetapkannya pagu sementara.

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskanditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/PimpinanLembaga.

(6) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga disampaikankepada gubernur atau bupati/walikota dan/ataukepala desa dengan tembusan kepada Menteri DalamNegeri, Menteri Keuangan, dan menteri yangmembidangi perencanaan pembangunan nasionalpaling lambat minggu pertama bulan Desember untuktahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannyaPeraturan Presiden tentang Rincian Anggaran BelanjaPemerintah Pusat.

Paragraf 3 . . .

- 22 -

Paragraf 3Penugasan dari Pemerintah Provinsi kepada

Kabupaten/Kota dan/atau Desa

Pasal 40

(1) Pemerintah provinsi memberitahukan kepadabupati/walikota dan/atau kepala desa mengenailingkup urusan pemerintahan provinsi yang akanditugaskan pada tahun anggaran berikutnya segerasetelah ditetapkannya Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS).

(2) Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi danefektifitas penyelenggaraan pemerintahan, sertasinkronisasi antara rencana kegiatan tugaspembantuan dengan rencana kegiatan pembangunandaerah kabupaten/kota dan/atau desa.

(3) Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahanpertimbangan bagi pemerintah kabupaten/kotadan/atau desa dalam menyusun perencanaan dananggaran daerah.

(4) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dinilai layak, pemerintah kabupaten/kotadan/atau pemerintah desa membuat pernyataanmenerima untuk melaksanakan penugasan daripemerintah provinsi.

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskankepada bupati/walikota dan/atau kepala desadituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.

(6) Peraturan Gubernur ditetapkan setelah mendapatmasukan dari Tim Koordinasi Penyelenggaraan TugasPembantuan Provinsi.

(7) Peraturan Gubernur menjadi dasar dalam pelaksanaandan pengalokasian anggaran tugas pembantuanprovinsi.

Paragraf 4Penugasan dari Pemerintah Kabupaten/kota

kepada Desa

Pasal 41

(1) Pemerintah kabupaten/kota memberitahukan kepadakepala desa mengenai lingkup urusan pemerintahanyang akan ditugaskan pada tahun anggaran berikutnya

segera . . .

- 23 -

segera setelah ditetapkannya Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS).

(2) Pemberitahuan dilakukan untuk tujuan efisiensi danefektifitas penyelenggaraan pemerintahan kabupatenatau kota, serta sinkronisasi antara rencana kegiatantugas pembantuan dengan rencana kegiatanpembangunan desa.

(3) Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai bahanpertimbangan pemerintah desa dalam menyusunperencanaan dan anggaran desa.

(4) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dinilai layak, pemerintah desa membuatpernyataan menerima untuk melaksanakan penugasandari pemerintah kabupaten atau kota.

(5) Lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskankepada kepala desa dituangkan dalam bentukPeraturan Bupati/Walikota.

(6) Peraturan Bupati/Walikota ditetapkan setelahmendapat masukan dari Tim KoordinasiPenyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.

(7) Peraturan Bupati/Walikota menjadi dasar dalampelaksanaan dan pengalokasian anggaran tugaspembantuan kabupaten/kota.

Bagian KeempatTata Cara Penyelenggaraan Tugas

Pembantuan

Paragraf 1Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kepada

Pemerintah Daerah

Pasal 42

(1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yangditugaskan dari Pemerintah, kepala daerah melakukan:

a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusanpemerintahan daerah;

b. penyiapan perangkat daerah yang akanmelaksanakan program dan kegiatan tugaspembantuan; dan

c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan,dan pelaporan.

(2) Kepala . . .

- 24 -

(2) Kepala daerah membentuk tim koordinasi yangditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yangberpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeriberkaitan dengan penyelenggaraan urusanpemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala daerah memberitahukan kepada DPRDberkaitan dengan penyelenggaraan urusanpemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yangditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat(1), kepala daerah berpedoman pada norma, standar,pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, sertakeserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugaspemerintahan dan pembangunan daerah.

Paragraf 2Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi

Kepada Pemerintah Kabupaten/kota

Pasal 44

(1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yangditugaskan dari pemerintah provinsi, bupati/walikotamelakukan:

a. sinkronisasi urusan pemerintahan yang ditugaskandengan penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah;

b. penyiapan perangkat daerah yang akanmelaksanakan program dan kegiatan tugaspembantuan; dan

c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan,dan pelaporan.

(2) Bupati/walikota membentuk tim koordinasi yangditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota yangberpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeriberkaitan dengan penyelenggaraan urusanpemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bupati/walikota memberitahukan kepada DPRDberkaitan dengan penyelenggaraan urusanpemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45 . . .

- 25 -

Pasal 45

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yangditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat(1), bupati/walikota berpedoman pada norma, standar,pedoman, kriteria, dan kebijakan pemerintah, sertakeserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugaspemerintahan dan pembangunan daerah.

Paragraf 3Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atauPemerintah Provinsi dan/atau PemerintahKabupaten/kota Kepada Pemerintah Desa

Pasal 46

(1) Kepala desa melakukan persiapan dan koordinasidengan badan permusyawaratan desa, kecamatan, danpemerintah kabupaten/kota berkaitan denganpenyelenggaraan urusan pemerintahan yangditugaskan dari Pemerintah dan/atau pemerintahprovinsi.

(2) Kepala desa melakukan persiapan dan koordinasidengan badan permusyawaratan desa dan kecamatanberkaitan dengan penyelenggaraan urusanpemerintahan yang ditugaskan dari pemerintahkabupaten/kota.

(3) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yangditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2), kepala desa memperhatikan norma, standar,pedoman, kriteria, dan kebijakan Pemerintah ataupemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

(4) Camat atau dengan sebutan lainnyamengkoordinasikan penyelenggaraan tugaspembantuan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yangditugaskan kepada desa.

Bagian KelimaTata Cara Penghentian Penugasan

Pasal 47

(1) Penghentian urusan pemerintahan yang telahditugaskan dapat dilakukan apabila:

a. urusan . . .

- 26 -

a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkankarena pemberi penugasan mengubah kebijakan;dan/atau

b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalandengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan/atau

c. penerima penugasan mengusulkan untukdihentikan sebagian atau seluruhnya.

(2) Penghentian tugas pembantuan dari Pemerintahdilakukan melalui penetapan PeraturanMenteri/Pimpinan Lembaga, yang tembusannyadisampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, MenteriKeuangan, dan menteri yang membidangi perencanaanpembangunan nasional.

(3) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan olehMenteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalamdokumen anggaran dan penghentian pencairan danatugas pembantuan.

(4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejakdiusulkan penghentian penugasan belum ditetapkanPeraturan Menteri/Pimpinan Lembaga, kepala daerahdan kepala desa dapat menghentikan sementarapenyelenggaraan urusan pemerintahan yangditugaskan.

(5) Penghentian tugas pembantuan dari pemerintahprovinsi dilakukan melalui Keputusan Gubernursetelah mendapat masukan dari Tim KoordinasiPenyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi, dengantembusan kepada DPRD provinsi.

(6) Penghentian tugas pembantuan dari pemerintahkabupaten, atau kota dilakukan melalui KeputusanBupati/Walikota setelah mendapat masukan dari TimKoordinasi Penyelenggaraan Tugas PembantuanKabupaten/Kota, dengan tembusan kepada DPRDkabupaten/kota.

(7) Selama Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga atauKeputusan Gubernur atau Bupati/Walikota belumditetapkan, penerima penugasan dapatmenyelenggarakan urusan pemerintahan yangditugaskan.

BAB VIII . . .

- 27 -

BAB VIIIPENGELOLAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN

Bagian KesatuPrinsip Pendanaan

Pasal 48

(1) Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dariPemerintah kepada pemerintah provinsi ataukabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanaidari APBN bagian anggaran kementerian/lembagamelalui dana tugas pembantuan sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Urusan pemerintahan yang ditugaskan daripemerintah provinsi kepada pemerintahkabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanaidari APBD provinsi.

(3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan daripemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desadidanai dari APBD kabupaten/kota.

(4) Tata cara pendanaan tugas pembantuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjutdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri denganberpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

(1) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1)dialokasikan setelah adanya penugasan Pemerintahmelalui kementerian/lembaga kepada gubernur ataubupati/walikota dan/atau kepala desa.

(2) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuandialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Bagian KeduaPerencanaan dan Penganggaran

Pasal 50

(1) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yangakan ditugaskan harus sesuai dengan Renja-KL danRKP.

(2) Rencana . . .

- 28 -

(2) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dankegiatan yang akan ditugaskan disusun denganmemperhatikan kemampuan keuangan negara,keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhanpembangunan daerah.

Pasal 51

(1) Penganggaran dana tugas pembantuan dilakukansesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

(2) Penganggaran dana tugas pembantuan dituangkandalam penyusunan RKA-KL.

(3) RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalampembahasan bersama antara kementerian/lembagadengan komisi terkait di DPR.

(4) RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait diDPR disampaikan kepada Menteri Keuangan danmenteri yang membidangi perencanaan pembangunannasional untuk dilakukan penelaahan.

(5) Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi SatuanAnggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).

(6) RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSKdisampaikan kepada kementerian/lembaga.

(7) Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KLsebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada gubernuratau bupati/walikota untuk diberitahukan kepadaDPRD provinsi atau kabupaten/kota pada saatpembahasan RAPBD.

(8) Setelah menerima RKA-KL, gubernur ataubupati/walikota menyampaikan usulan pejabatpengelola keuangan tugas pembantuan untukditetapkan oleh kementerian/lembaga.

(9) Tata cara penyusunan RKA-KL mengacu padaketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) RKA-KL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 51 ayat (6) menjadi dasar dalampenyusunan DIPA.

(2) Tata cara penyusunan dan pengesahan DIPA mengacupada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53 . . .

- 29 -

Pasal 53

Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) serta RKA-KL dan DIPAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) digunakanoleh Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan danevaluasi dana tugas pembantuan, serta perumusankebijakan dan pengendalian fiskal nasional.

Bagian KetigaPenyaluran dan Pelaksanaan

Pasal 54

(1) Penyaluran dana tugas pembantuan dilakukan olehKuasa Bendahara Umum Negara melalui RekeningKas Umum Negara.

(2) Tata cara penyaluran dana tugas pembantuandilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 55

(1) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan tugaspembantuan merupakan penerimaan negara dan wajibdisetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran kerekening Kas Umum Negara sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

(2) Dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan terdapatsaldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebutharus disetor ke rekening Kas Umum Negara.

Bagian KeempatPengelolaan Barang Milik Negara

Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pasal 56

(1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh daripelaksanaan dana tugas pembantuan merupakanbarang milik negara.

(2) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai denganperaturan perundang-undangan.

Pasal 57 . . .

- 30 -

Pasal 57

(1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 56 ayat (1), dapat dihibahkan kepada daerah.

(2) Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah,penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barangtersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi ataukabupaten/kota sebagai barang milik daerah.

Pasal 58

(1) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan danpemanfaatan barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 57 ayat (2), merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari pengelolaan barang miliknegara/daerah.

(2) Tata cara pengelolaan barang milik negara sertapengendalian dan pengawasannya, dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IXPERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 59

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan tugaspembantuan mencakup aspek manajerial dan aspekakuntabilitas.

(2) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasipenyerapan dana, pencapaian target keluaran,kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.

(3) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasianggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan,dan laporan barang.

Bagian Kesatu . . .

- 31 -

Bagian KesatuPenyelenggaraan

Paragraf 1Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepadaPemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Pasal 60

(1) Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kotabertanggung jawab atas pelaporan kegiatan tugaspembantuan.

(2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugaspembantuan dilakukan dengan tahapan:

a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugaspembantuan menyusun dan menyampaikanlaporan kegiatan setiap triwulan dan setiapberakhirnya tahun anggaran kepada gubernurmelalui SKPD yang membidangi perencanaan dankepada kementerian/lembaga pemberi dana tugaspembantuan;

b. Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakantugas pembantuan menyusun dan menyampaikanlaporan kegiatan setiap triwulan dan setiapberakhirnya tahun anggaran kepadabupati/walikota melalui SKPD yang membidangiperencanaan dan kepada kementerian/lembagapemberi dana tugas pembantuan danmenyampaikan tembusan kepada SKPD provinsiyang tugas dan kewenangannya sama;

c. Gubernur menugaskan SKPD yang membidangiperencanaan untuk menggabungkan laporansebagaimana dimaksud pada huruf a danmenyampaikannya setiap triwulan dan setiapberakhirnya tahun anggaran kepada Menteri DalamNegeri, Menteri Keuangan, dan menteri yangmembidangi perencanaan pembangunan nasional;

d. Bupati/walikota menugaskan SKPD yangmembidangi perencanaan untuk menggabungkanlaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b danmenyampaikannya setiap triwulan dan setiapberakhirnya tahun anggaran kepada gubernurmelalui SKPD provinsi yang membidangiperencanaan, Menteri Dalam Negeri, MenteriKeuangan, dan menteri yang membidangiperencanaan pembangunan nasional.

(3) Penyampaian . . .

- 32 -

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf c dan huruf d digunakan sebagai bahanperencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(4) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan tugaspembantuan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada

Pemerintah Desa

Pasal 61

(1) Kegiatan tugas pembantuan dilaksanakan oleh kepaladesa.

(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporankegiatan tugas pembantuan.

(3) Pelaporan kegiatan tugas pembantuandikoordinasikan oleh SKPD kabupaten/kota yangmembidangi pemerintahan desa.


a. Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporankegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnyatahun anggaran kepada SKPD kabupaten/kota;

b. Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun danmenyampaikan laporan kegiatan setiap triwulandan setiap berakhirnya tahun anggaran kepadabupati/walikota melalui SKPD yang membidangiperencanaan;

c. Bupati/walikota menyampaikan laporan kegiatansetiap triwulan dan setiap berakhirnya tahunanggaran kepada kementerian/lembaga pemberidana tugas pembantuan dan menyampaikantembusan kepada gubernur;

d. Gubernur menugaskan SKPD yang membidangiperencanaan untuk menggabungkan laporan daribupati/walikota sebagaimana dimaksud padahuruf c dan menyampaikannya setiap triwulan dansetiap berakhirnya tahun anggaran kepada MenteriDalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yangmembidangi perencanaan pembangunan nasional.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud padaayat (4) huruf c dan huruf d digunakan sebagai bahanperencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(6) Bentuk . . .

- 33 -

(6) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan tugaspembantuan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3Tugas Pembantuan Provinsi Kepada

Pemerintah Kabupaten/kota

Pasal 62

(1) Kegiatan tugas pembantuan provinsi dilaksanakanoleh SKPD kabupaten/kota yang ditetapkan olehbupati/walikota.

(2) Kepala SKPD kabupaten/kota bertanggung jawab ataspelaporan kegiatan tugas pembantuan provinsi.

(3) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugaspembantuan provinsi dilakukan dengan tahapan:

a. Kepala SKPD kabupaten/kota menyusun danmenyampaikan laporan kegiatan setiap triwulandan setiap berakhirnya tahun anggaran kepadabupati/walikota melalui SKPD yang membidangiperencanaan;

b. Bupati/walikota menugaskan SKPD yangmembidangi perencanaan untuk menggabungkanlaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a danmenyampaikannya setiap triwulan dan setiapberakhirnya tahun anggaran kepada gubernurmelalui SKPD provinsi yang membidangiperencanaan.


(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan danpenyampaian laporan kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diatur dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri.

Paragraf 4Tugas Pembantuan Provinsi Kepada

Pemerintah desa

Pasal 63

(1) Kegiatan tugas pembantuan provinsi kepadapemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa.

(2) Kepala . . .

- 34 -

(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporankegiatan tugas pembantuan provinsi.

(3) Pelaporan kegiatan tugas pembantuan provinsidikoordinasikan oleh SKPD kabupaten/kota yangmembidangi pemerintahan desa.


a. Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporankegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnyatahun anggaran kepada SKPD kabupaten ataukota;

b. Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun danmenyampaikan laporan kegiatan setiap triwulandan setiap berakhirnya tahun anggaran kepadabupati/walikota melalui SKPD yang membidangiperencanaan;

c. Bupati/walikota menyampaikan laporan kegiatansetiap triwulan dan setiap berakhirnya tahunanggaran kepada gubernur.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud padaayat (4) huruf c digunakan sebagai bahanperencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.


Paragraf 5Tugas Pembantuan Kabupaten/kota Kepada

Pemerintah desa

Pasal 64

(1) Kegiatan tugas pembantuan kabupaten/kota kepadapemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa.

(2) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaporankegiatan tugas pembantuan kabupaten atau kota.

(3) Pelaporan . . .

- 35 -

(3) Pelaporan kegiatan tugas pembantuankabupaten/kota dikoordinasikan oleh SKPDkabupaten/kota yang membidangi pemerintahandesa.


a. Kepala desa menyusun dan menyampaikan laporankegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnyatahun anggaran kepada SKPD kabupaten ataukota;

b. Kepala SKPD kabupaten/kota menghimpun danmenyampaikan laporan kegiatan setiap triwulandan setiap berakhirnya tahun anggaran kepadabupati/walikota melalui SKPD yang membidangiperencanaan.



Bagian KeduaPengelolaan Dana

Pasal 65

(1) Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selakuKuasa Pengguna Anggaran/Barang tugas pembantuanbertanggung jawab atas pelaksanaan dana tugaspembantuan.

(2) Kepala SKPD selaku Kuasa PenggunaAnggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansidan bertanggung jawab terhadap penyusunan danpenyampaian laporan pertanggungjawaban keuangandan barang.

(3) Penatausahaan keuangan dan barang dalampelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dilakukansecara terpisah dari penatausahaan keuangan danbarang dalam pelaksanaan dekonsentrasi dandesentralisasi.

(4) Penatausahaan . . .

- 36 -

(4) Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPDprovinsi atau kabupaten/kota sesuai denganperaturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Penyusunan dan penyampaian laporanpertanggungjawaban keuangan dan barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2)dilakukan dengan tahapan:

a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugaspembantuan atas nama gubernur menyusun danmenyampaikan laporan pertanggungjawabankeuangan dan barang setiap triwulan dan setiapberakhirnya tahun anggaran kepadamenteri/pimpinan lembaga pemberi dana tugaspembantuan dengan tembusan kepada SKPD yangmembidangi pengelolaan keuangan daerah;

b. Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakantugas pembantuan atas nama bupati/walikotamenyusun dan menyampaikan laporanpertanggungjawaban keuangan dan barang setiaptriwulan dan setiap berakhirnya tahun anggarankepada menteri/pimpinan lembaga pemberi danatugas pembantuan dengan tembusan kepada SKPDyang membidangi pengelolaan keuangan daerah;

c. Gubernur menggabungkan laporanpertanggungjawaban keuangan dan barang ataspelaksanaan dana tugas pembantuan danmenyampaikannya setiap triwulan dan setiapberakhirnya tahun anggaran kepada MenteriKeuangan;

d. Bupati/walikota menggabungkan laporanpertanggungjawaban keuangan dan barang ataspelaksanaan dana tugas pembantuan danmenyampaikannya setiap triwulan dan setiapberakhirnya tahun anggaran kepada MenteriKeuangan, dengan tembusan kepada gubernur;

e. Menteri . . .

- 37 -

e. Menteri/pimpinan lembaga yang mengalokasikandana tugas pembantuan menyampaikan laporanpertanggungjawaban keuangan dan barang setiapberakhirnya tahun anggaran kepada Presidenmelalui Menteri Keuangan.

(2) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangandan barang berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 67

(1) Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barangatas pelaksanaan tugas pembantuan setiapberakhirnya tahun anggaran sebagaimana dimaksuddalam Pasal 66 ayat (1) butir c dan d dilampirkandalam Laporan Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD kepada DPRD.

(2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atauterpisah dengan laporan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.

BAB XPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian KesatuDekonsentrasi

Pasal 68

(1) Menteri/pimpinan lembaga melakukan pembinaandan pengawasan dalam penyelenggaraan urusanpemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur.

(2) Gubernur selaku penerima pelimpahan urusanpemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaandan pengawasan kegiatan dekonsentrasi yangdilaksanakan oleh SKPD Provinsi.

(3) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputipemberian pedoman, standar, fasilitasi danbimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasiatas penyelenggaraan dekonsentrasi.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja,transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraandekonsentrasi.

Pasal 69 . . .

- 38 -

Pasal 69

(1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan danpengawasan terhadap pengelolaan danadekonsentrasi.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi koordinasi, pemberian pedoman, fasilitasidan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasiatas pengelolaan dana dekonsentrasi.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja,transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan danadekonsentrasi.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensipengelolaan dana dekonsentrasi.

Bagian KeduaTugas Pembantuan

Pasal 70

(1) Menteri/pimpinan lembaga melakukan pembinaandan pengawasan dalam penyelenggaraan urusanpemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur ataubupati/walikota.

(2) Gubernur atau bupati/walikota selaku penerimapenugasan urusan pemerintahan dari Pemerintahmelakukan pembinaan dan pengawasan kegiatantugas pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD.

(3) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputipemberian pedoman, standar, fasilitasi, danbimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasiatas penyelenggaraan tugas pembantuan.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja,transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraantugas pembantuan.

Pasal 71

(1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan danpengawasan terhadap pengelolaan dana tugaspembantuan.

(2) Pembinaan . . .

- 39 -

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi pemberian pedoman, fasilitasi dan bimbinganteknis, serta pemantauan dan evaluasi ataspengelolaan dana tugas pembantuan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja,transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan danatugas pembantuan.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensipengelolaan dana tugas pembantuan.

Bagian KetigaKoordinasi Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 72

(1) Dalam rangka meningkatkan efektivitaspenyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasidan dana tugas pembantuan, menteri/pimpinanlembaga melakukan koordinasi bersama denganMenteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri terhadappelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

(2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahanperumusan kebijakan dekonsentrasi dan tugaspembantuan.

Pasal 73

Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraankegiatan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan danatugas pembantuan dilaksanakan sesuai denganperaturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMERIKSAAN

Pasal 74

(1) Pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuanmeliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

(2) Pemeriksaan . . .

- 40 -

(2) Pemeriksaan keuangan berupa pemeriksaan ataslaporan keuangan.

(3) Pemeriksaan kinerja berupa pemeriksaan ataspengelolaan keuangan negara yang terdiri daripemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi sertaaspek efektivitas.

(4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputipemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan,pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistempengendalian intern Pemerintah.

(5) Pemeriksaan dekonsentrasi dan tugas pembantuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehunit pemeriksa internal kementerian/lembagadan/atau unit pemeriksa eksternal Pemerintah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaankeuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaandengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud padaayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berpedoman padaperaturan perundang-undangan.

BAB XII

SANKSI

Pasal 75

(1) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalammenyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugaspembantuan dapat dikenakan sanksi berupa:

a. penundaan pencairan dana dekonsentrasi dantugas pembantuan untuk triwulan berikutnya; atau

b. penghentian alokasi dana dekonsentrasi dan tugaspembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak membebaskan SKPD dari kewajibanmenyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugaspembantuan sebagaimana dimaksud dalam PeraturanPemerintah ini.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII . . .

- 41 -

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

(1) Sebagian dari anggaran kementerian/lembaga yangdigunakan untuk mendanai urusan pemerintahanyang merupakan kewenangan daerah, dialihkanmenjadi Dana Alokasi Khusus.

(2) Dalam rangka pengalihan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), menteri/pimpinan lembaga, MenteriKeuangan, dan menteri yang membidangiperencanaan pembangunan nasional terlebih dahulumelakukan identifikasi dan pemilahan atas programdan kegiatan yang akan didanai dari bagian anggarankementerian/lembaga.

(3) Identifikasi dan pemilahan atas program dan kegiatandilakukan pada saat penyusunan Renja-KL.

Pasal 77

(1) Berdasarkan hasil identifikasi dan pemilahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2)kementerian/lembaga mengajukan usulan besaranbagian anggaran kementerian/ lembaga yang akandialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus kepadaMenteri Keuangan.

(2) Menteri Keuangan melakukan penetapan besaranbagian anggaran kementerian/lembaga yang akandialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.

(3) Pengalihan besaran bagian anggarankementerian/lembaga sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan secara bertahap sejak PeraturanPemerintah ini diundangkan.

(4) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yangmenurut peraturan perundang-undangan telahditetapkan sebagai urusan Pemerintah dandilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi/tugaspembantuan, pendanaannya wajib mengikutiketentuan yang telah diatur dalam PeraturanPemerintah ini.

BAB XIV . . .

- 42 -

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini,maka:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalamPelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 203, dan Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4023);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentangPenyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, danTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4095); dan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentangPenyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, danTambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4106);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaandana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan diaturdengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 80

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan penyelenggaraan dekonsentrasi,penyelenggaraan tugas pembantuan, serta pendanaandekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib mendasarkandan menyesuaikan pengaturannya dengan PeraturanPemerintah ini.

Pasal 81

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar . . .

- 43 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 4 Februari 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 4 Februari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undanganBidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraanpemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugaspembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karenatidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan denganmenggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensinegara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintahdidesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsidalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakankewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakilpemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsiberfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untukmenjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas danfungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadappenyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Dasarpertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

a. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangikesenjangan antar daerah;

c. terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan danantarpemerintahan di daerah;

d. teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosialbudaya daerah;

e. tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, sertapengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umummasyarakat; dan

f. terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalamsistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistemdan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, daripemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta daripemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan

pemerintah . . .

- 2 -

pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkanpelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberipenugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semuawewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakanasas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuandimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraanpemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuanpemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas danpenyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan,dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerahdan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabiladilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugaspembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonomkepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugasprovinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintaskabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidangtertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak ataubelum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yangdiberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagiantugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenangkabupaten/kota.

Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atasmemberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusanpemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintahdaerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagiananggaran kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan kewenanganPemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusanpemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asasdekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskankepada daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugaspembantuan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintahdan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalamrangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi,dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan denganpembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahandaerah, yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspekpendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban.Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan,pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari Pemerintah dalamrangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugaspembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan danpemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

pembantuan . . .

- 3 -

Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggarankementerian/ lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakilPemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenanganyang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan danmempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan. Sementaradana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembagayang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/ataudesa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengankewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yangmemberikan penugasan. Pendanaan tugas pembantuan dari Pemerintahkepada pemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakansebagian urusan pemerintahan tertentu setelah mendapat persetujuan dariPresiden.

Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuantersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi danefektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, danpembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitassecara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugaspembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatandesentralisasi yang didanai dari APBD. Selain itu, pengalokasian danadekonsentrasi dan dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebihmenjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagipelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KLyang mengacu pada RKP.

Untuk mencapai adanya keselarasan dan sinergitas tersebut di atas,maka dalam penyusunan RKA-KL terlebih dahulu dilakukan proseskomunikasi dan perencanaan yang baik antara kementerian/lembaga dengangubernur yang akan menerima kegiatan pelimpahan wewenang, dan dengandaerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa yang akan menerimakegiatan tugas pembantuan. Proses komunikasi dan perencanaan tersebutdiharapkan dapat tercipta adanya sistem perencanaan dan penganggaranyang terintegrasi dalam kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaianRenja-KL menjadi RKA-KL yang telah dirinci menurut unit organisasi berikutprogram dan kegiatannya, termasuk alokasi sementara untuk pendanaankegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan diatas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan danatugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturansecara lebih mendasar dan komprehensif dalam Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

- 4 -

Pasal 2

Ayat (1)Selain berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,Pemerintah dapat pula menyelenggarakan sendiri sebagian urusanpemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Ayat (2)Cukup jelas.



Pasal 3

Ayat (1)Yang dimaksud dengan anggaran kementerian/lembaga yangdialokasikan kepada instansi vertikal di daerah adalah sebagiananggaran yang dialokasikan untuk kantor pusat (KP) dan/ataukantor daerah (KD).



Pasal 4

Ayat (1)Penetapan SKPD oleh gubernur dilaksanakan selambat-lambatnyaminggu pertama bulan Juli tahun berjalan setelah ditetapkannyapagu sementara.

Ayat (2)Penetapan SKPD oleh gubernur, bupati, atau walikota dilaksanakanselambat-lambatnya minggu pertama bulan Juli tahun berjalansetelah ditetapkannya pagu sementara.


Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .

- 5 -

Pasal 6

Ayat (1)Yang dimaksud urusan pemerintahan tertentu adalah urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang bersifatkhusus dan efektif apabila dilaksanakan oleh pemerintah desa.


Ayat (3)Kementerian/lembaga dalam mengajukan permintaan persetujuandari Presiden, disertai dengan jenis urusan pemerintahan tertentuyang akan ditugaskan kepada pemerintah desa.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11



Ayat (3)Yang dimaksud dengan melampaui satu wilayah administrasipemerintahan adalah pelimpahan urusan pemerintahan dalampenyelenggaraan dekonsentrasi kepada instansi vertikal yangwilayahnya mencakup lebih dari satu provinsi.


Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .

- 6 -

Pasal 13

Ayat (1)Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yangdidekonsentrasikan kepada instansi vertikal adalah urusanpemerintahan yang ditetapkan menjadi tugas dan fungsi instansivertikal pada saat pembentukan organisasinya.Apabila di daerah belum terbentuk instansi vertikal yang membidangipolitik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter danfiskal nasional, dan agama, maka sebagian urusan dimaksuddilimpahkan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan instansi vertikal tertentu adalah instansipusat yang berada di daerah dan merupakan bagian darikementerian/lembaga selain kementerian/lembaga yang membidangipolitik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter danfiskal nasional, serta agama.

Ayat (3)Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah PeraturanPemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota.



Pasal 14


Ayat (2)Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahandengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat daripenyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yangditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebutmenjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Apabiladampaknya bersifat lintas kabupaten, atau kota dan/atau regional,maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintahanprovinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/ataunasional, maka urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan Pemerintahandengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah,pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerahkabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahantertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraan

Apabila . . .

- 7 -

bagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secaralokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerahkabupaten/kota bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusanpemerintahan tersebut. Apabila dampak penyelenggaraan bagianurusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satukabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerahprovinsi yang bersangkutan bertanggung jawab mengatur danmengurus urusan pemerintahan tersebut; dan apabila dampakpenyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satuprovinsi dan/atau bersifat nasional, maka Pemerintah bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahandimaksud.

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan denganmemperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh daripenyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusanpemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerahkabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerahkabupaten/kota. Apabila urusan pemerintahan akan lebihberdayaguna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, makadiserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi. Apabila suatuurusan pemerintahan akan berdayaguna bila ditangani Pemerintah,maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Keserasian hubungan antar susunan pemerintahan adalah kriteriapembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan tatahubungan keharmonisan antar penyelenggara pemerintahan.

Pasal 15



Ayat (3)Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undangtentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PeraturanPemerintah tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 16




Ayat (4) Ayat (4) . . .

- 8 -

Tujuan dari pemberitahuan adalah dalam rangka menyampaikanhasil-hasil penetapan pagu sementara untuk menjadi pertimbangangubernur dalam rangka penunjukkan SKPD yang akanmelaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh gubernursebagai dasar pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kegiatan.

Pasal 17

Ayat (1)Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi didalammelaksanakan kewenangan atributif dan kewenangan yangdilimpahkan oleh Pemerintah, pendanaannya dibebankan kepadaAPBN pada bagian anggaran Departemen Dalam Negeri yangdilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi. Bagian anggarantersebut dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dankemampuan keuangan negara.

Huruf aSinkronisasi termasuk dalam hal perencanaan danpenganggaran.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.


Ayat (3)Pemberitahuan oleh gubernur kepada DPRD provinsi dimaksudkanuntuk menginformasikan mengenai program dan kegiatan yang akandilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20


Ayat (2) Ayat (2) . . .

- 9 -

Yang dimaksud dengan pelimpahan wewenang pemerintahan adalahpelimpahan dari kementerian/lembaga kepada gubernur untukmelaksanakan sebagian kewenangan tertentu sesuai peraturanperundang-undangan.

Ayat (3)Kegiatan yang bersifat non-fisik antara lain koordinasi, perencanaan,fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Sebagian besar dari dana dekonsentrasi digunakan untuk kegiatannon-fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatanpenunjang berupa pengadaan barang yang dapat menghasilkan asettetap.

Besar kecilnya belanja untuk kegiatan penunjang dimaksuddisesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masingkementerian/lembaga berdasarkan asas kepatutan, kewajaran,ekonomis, dan efisiensi.

Pasal 21


Ayat (2)Kemampuan keuangan negara dimaksudkan bahwa pengalokasiandana dekonsentrasi disesuaikan dengan kemampuan APBN dalammendanai urusan pemerintah pusat melalui bagian anggarankementerian/lembaga.

Keseimbangan pendanaan di daerah dimaksudkan bahwapengalokasian dana dekonsentrasi mempertimbangkan besarnyatransfer belanja pusat ke daerah dan kemampuan keuangan daerah,agar alokasi dana dekonsentrasi menjadi lebih efektif, efisien, dantidak terkonsentrasi di suatu daerah tertentu.

Kebutuhan pembangunan daerah dimaksudkan bahwapengalokasian dana dekonsentrasi disesuaikan dengan prioritaspembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah.

Pasal 22




Ayat (4) Ayat (4) . . .

- 10 -

Cukup jelas.

Ayat (5)Yang dimaksud dengan SAPSK adalah pagu alokasi dana untuksatuan kerja dari bagian anggaran kementerian/lembaga yangdisusun berdasarkan penelaahan atas rencana kerja anggaran.


Ayat (7)RKA-KL yang disampaikan oleh kementerian/lembaga kepadagubernur dalam bentuk dokumen resmi yang disertai data elektronik.

Ayat (8)Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar(SPM) dan Bendahara Pengeluaran oleh gubernur dilaksanakanselambat-lambatnya minggu pertama bulan Desember tahun berjalansetelah diterimanya Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenaipelimpahan sebagian urusan pemerintahan.

Ayat (9)Pemberitahuan RKA-KL oleh gubernur kepada DPRD provinsidimaksudkan untuk mensinkronisasikan kegiatan Pemerintah yangdidanai melalui APBN dengan kegiatan yang menjadi urusan daerahyang akan didanai dari APBD.

Ayat (10)Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalahPeraturan Pemerintah tentang Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga, termasuk juga peraturan pelaksanaannya.

Pasal 23


Ayat (2)Penyusunan DIPA Dekonsentrasi dilakukan oleh gubernur sebagaiwakil Pemerintah di daerah.

Pasal 24

Hasil pemantauan dan evaluasi oleh Menteri Keuangan dapat dijadikansebagai bahan pertimbangan kepada kementerian/lembaga dalampenyusunan rencana pengalokasian dana dekonsentrasi tahun anggaranberikutnya.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 Pasal 26 . . .

- 11 -

Ayat (1)Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalahUndang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ayat (2)Saldo kas pada akhir tahun anggaran merupakan sisa kas yang adadi bendahara yang belum dan/atau tidak digunakan untukmelaksanakan kegiatan dekonsentrasi.

Pasal 27



Ayat (3)Penatausahaan mencakup aspek pembukuan yang terdiri daripendaftaran dan pencatatan barang milik negara, aspekinventarisasi, dan aspek pelaporan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalahPeraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah, termasuk peraturan pelaksanaannya.

Pasal 28

Ayat (1)Yang dimaksud dengan “dihibahkan” adalah pengalihan kepemilikanbarang dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, dari pemerintahdaerah kepada Pemerintah, antar pemerintah daerah, atau dariPemerintah/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpamemperoleh penggantian.Barang milik negara yang dapat dihibahkan adalah barang miliknegara yang sudah ditatausahakan oleh kementerian/lembaga.

Ayat (2)Dalam hal barang milik negara tersebut dihibahkan, makamekanisme, proses, dan waktu pelaksanaan penghibahan tersebutmengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaanbarang milik negara/daerah.

Pasal 29

Ayat (1)Proses penghibahan barang milik negara yang diperoleh ataspelaksanaan dekonsentrasi dilakukan oleh menteri/pimpinanlembaga selaku pengguna barang setelah mendapat persetujuan dariMenteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara.

Ayat (2)Ayat (2) . . .

- 12 -


Pasal 30

Ayat (1)Aspek akuntabilitas mencakup akuntabilitas keuangan danakuntabilitas barang.



Pasal 31




Ayat (4)Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah PeraturanPemerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan.

Pasal 32


Ayat (2)Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barangdilakukan dalam bentuk dokumen resmi yang disertai dengan dataelektronik.

Ayat (3)Pemisahan penatausahaan keuangan antara dana dekonsentrasidengan dana tugas pembantuan dan dana desentralisasidimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansidan akuntabilitas dalam rangka pengelolaan keuangannegara/daerah.

Ayat (4)Penatausahaan keuangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasimengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturtentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahpusat.

Penatausahaan . . .

- 13 -

Penatausahaan keuangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasimengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentangpengelolaan keuangan daerah.

Pasal 33

Ayat (1)Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Gubernur dapat menunjuk SKPD yang membidangi pengelolaankeuangan untuk membantu penyiapan laporan gabungan dariseluruh SKPD yang menerima dana dekonsentrasi.

Penyampaian laporan kepada Menteri Keuangan meliputi:

a. Laporan keuangan yang ditujukan kepada DirektoratJenderal Perbendaharaan dan Direktorat JenderalPerimbangan Keuangan;

b. Laporan barang dan laporan kondisi barang milik negarahasil pelaksanaan dekonsentrasi yang ditujukan kepadaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara.

Laporan kepada Menteri Keuangan digunakan sebagai bahan:

a. perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;

b. penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah;

c. pengelolaan barang milik negara;

d. penyusunan rekomendasi pendanaan program dan kegiatandekonsentrasi, serta penghibahan barang milik negara hasilpelaksanaan dekonsentrasi.

Huruf cLaporan pertanggungjawaban keuangan dan barang digunakanoleh Menteri Keuangan dalam penyusunan Laporan KeuanganPemerintah Pusat.

Ayat (2)Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalahPeraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan MenteriKeuangan tentang Sistem Akuntansi Barang Milik Negara.

Pasal 34

Ayat (1)Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan ataspelaksanaan dekonsentrasi bukan merupakan satu kesatuan darilaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


Pasal 35 . . .

- 14 -

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintahtentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota.

Pasal 37




Ayat (4)Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahandengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat daripenyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yangditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebutmenjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau kota.Apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten, atau kota dan/atauregional, maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenanganpemerintahan provinsi; dan apabila dampaknya bersifat lintasprovinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenanganPemerintah.

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan Pemerintahandengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah,pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerahkabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahantertentu kepada masyarakat. Apabila dampak penyelenggaraanbagian urusan pemerintahan secara langsung hanya dialami secaralokal (satu kabupaten/kota), maka pemerintahan daerahkabupaten/kota bertanggungjawab mengatur dan mengurus urusanpemerintahan tersebut. Apabila dampak penyelenggaraan bagianurusan pemerintahan secara langsung dialami oleh lebih dari satukabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerahprovinsi yang bersangkutan bertanggung jawab mengatur danmengurus urusan pemerintahan tersebut; dan apabila dampakpenyelenggaraan urusan pemerintahan dialami lebih dari satuprovinsi dan/atau bersifat nasional, maka Pemerintah bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahandimaksud.

Efisiensi . . .

- 15 -

Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan denganmemperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh daripenyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusanpemerintahan lebih berdayaguna ditangani pemerintahan daerahkabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintahan daerahkabupaten/kota. Apabila urusan pemerintahan akan lebihberdayaguna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, makadiserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi. Sebaliknya,apabila suatu urusan pemerintahan akan berdayaguna bila ditanganiPemerintah, maka akan tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Keserasian pembangunan nasional dan wilayah adalah kriteriapembagian urusan pemerintahan yang dapat memperlancarpelaksanaan tugas dan pembangunan di daerah dan desa dalammeningkatkan kinerja pelayanan umum.

Pasal 38



Ayat (3)Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undangtentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PeraturanPemerintah tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 39




Ayat (4)Tujuan dari pemberitahuan adalah dalam rangka menyampaikanhasil-hasil penetapan pagu sementara untuk menjadi pertimbanganbagi kepala daerah dalam rangka penunjukkan SKPD yang akanmelaksanakan program dan kegiatan tugas pembantuan.


Ayat (6)Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan oleh kepala daerahsebagai dasar pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kegiatan.

Pasal 40 . . .

- 16 -

Pasal 40





Ayat (5)Substansi Rancangan Peraturan Gubernur antara lain meliputilingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan, program dankegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk pendanaannya.



Pasal 41





Ayat (5)Substansi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota antara lainmeliputi lingkup urusan pemerintahan yang akan ditugaskan,program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasukpendanaannya.



Pasal 42

Ayat (1)Sinkronisasi termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaran.

- 17 -


Ayat (3)Pemberitahuan oleh kepala daerah kepada DPRD dimaksudkanuntuk menginformasikan mengenai program dan kegiatan yang akandilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)Sinkronisasi termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaran.


Ayat (3)Pemberitahuan oleh bupati/walikota kepada DPRD dimaksudkanuntuk menginformasikan mengenai program dan kegiatan yang akandilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan daripemerintah provinsi.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47


Ayat (2)Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Cukup jelas.Huruf c

Usulan penghentian urusan dilakukan apabila terjadi kejadianluar biasa yang tidak memungkinkan untuk melanjutkanpekerjaan.


Ayat (4)

Ayat (2) . . .

- 18 -

Cukup jelas.




Pasal 48




Ayat (4)Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah PeraturanPemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 49

Ayat (1)Yang dimaksud dengan penugasan Pemerintah adalah penugasandari kementerian/lembaga kepada gubernur atau bupati/walikotauntuk melaksanakan sebagian penugasan tertentu sesuai peraturanperundang-undangan.

Ayat (2)Kegiatan yang bersifat fisik antara lain pengadaan peralatan danmesin, gedung dan bangunan, jaringan, dan kegiatan fisik lain yangmenghasilkan keluaran (output) dan menambah nilai asetPemerintah.

Sebagian besar dari pagu dana tugas pembantuan digunakan untukkegiatan murni fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untukkegiatan penunjang berupa pengadaan jasa dan penunjang lainnya.

Besar kecilnya belanja untuk kegiatan penunjang dimaksuddisesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masingkementerian/lembaga berdasarkan asas kepatutan, kewajaran,ekonomis, dan efisiensi.

Pasal 50


Ayat (2)

Ayat (5) . . .

- 19 -

Kemampuan keuangan negara dimaksudkan bahwa pengalokasiandana tugas pembantuan disesuaikan dengan kemampuan APBNdalam mendanai urusan Pemerintah melalui bagian anggarankementerian/lembaga.

Keseimbangan pendanaan di daerah dimaksudkan bahwapengalokasian dana tugas pembantuan mempertimbangkan besarnyatransfer belanja pusat ke daerah dan kemampuan keuangan daerah,agar alokasi dana tugas pembantuan menjadi lebih efektif, efisien,dan tidak terkonsentrasi di suatu daerah tertentu.

Kebutuhan pembangunan daerah dimaksudkan bahwapengalokasian dana tugas pembantuan disesuaikan dengan prioritaspembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah.

Pasal 51




Ayat (4)Penelaahan RKA-KL mencakup kesesuaian dan kewajaran dokumenpendukung yang disiapkan oleh penerima tugas pembantuan.

Ayat (5)Yang dimaksud dengan SAPSK adalah pagu alokasi dana untuksatuan kerja dari bagian anggaran kementerian/lembaga yangdisusun berdasarkan penelaahan atas rencana kerja anggaran.


Ayat (7)Penyampaian RKA-KL kepada gubernur atau bupati/walikotadimaksudkan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusundokumen pendukung (Kerangka Acuan Kerja, Rincian AnggaranBiaya, spesifikasi barang, pernyataan kesanggupan melaksanakantugas pembantuan, Keputusan Kepala Daerah tentang penetapanSKPD dan surat pengusulan tentang pejabat pengelola keuangantugas pembantuan).Pemberitahuan RKA-KL oleh gubernur atau bupati/walikota kepadaDPRD provinsi atau kabupaten/kota dimaksudkan untukmensinkronisasikan program dan kegiatan Pemerintah yang didanaimelalui APBN dengan program dan kegiatan yang menjadi urusandaerah yang akan didanai dari APBD.

dalam . . .

- 20 -

Ayat (8)Pejabat pengelola keuangan terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/PenandatanganSurat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran.

Usulan penetapan pejabat pengelola keuangan mempertimbangkankesesuaian tugas dan fungsi serta kompetensi sumber daya manusiauntuk melaksanakan kegiatan yang akan ditugaskan.

Penetapan pejabat pengelola keuangan paling lambat minggupertama bulan Desember tahun berjalan setelah diterimanyaPeraturan Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai penugasan sebagianurusan pemerintahan.

Ayat (9)Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalahPeraturan Pemerintah tentang Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga, termasuk juga peraturan pelaksanaannya.

Pasal 52

Ayat (1)Penyusunan DIPA Tugas Pembantuan dilakukan olehkementerian/lembaga, sedangkan pengesahannya oleh MenteriKeuangan.


Pasal 53

Hasil pemantauan dan evaluasi oleh Menteri Keuangan dapat dijadikansebagai bahan pertimbangan kepada kementerian/lembaga dalampenyusunan rencana pengalokasian dana tugas pembantuan tahunanggaran berikutnya.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalahUndang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ayat (2)Saldo kas pada akhir tahun anggaran merupakan sisa kas yang adadi bendahara yang belum dan/atau tidak digunakan untukmelaksanakan kegiatan tugas pembantuan.

Ayat (8) . . .

- 21 -

Pasal 56


Ayat (2)Penatausahaan mencakup aspek pembukuan yang terdiri daripendaftaran dan pencatatan barang milik negara, aspekinventarisasi, dan aspek pelaporan.


Pasal 57


Ayat (2)Dalam hal barang milik negara tersebut dihibahkan, proses danwaktu penghibahan tersebut mengikuti ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 58

Ayat (1)Proses penghibahan barang milik negara yang diperoleh ataspelaksanaan tugas pembantuan dilakukan oleh menteri/pimpinanlembaga selaku pengguna barang setelah mendapat persetujuan dariMenteri Keuangan selaku pengelola barang milik negara.

Ayat (2)Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalahPeraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah, termasuk peraturan pelaksanaannya.

Pasal 59

Ayat (1)Aspek akuntabilitas mencakup akuntabilitas keuangan danakuntabilitas barang.



Pasal 60


Pasal 56 . . .

Ayat (2) . . .

- 22 -




Pasal 61







Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65


Ayat (2)Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barangdilakukan dalam bentuk dokumen resmi yang disertai dengan dataelektronik.

Ayat (3) . . .

- 23 -

Ayat (3)Pemisahan penatausahaan keuangan antara dana tugas pembantuandengan dana dekonsentrasi dan dana desentralisasi dimaksudkanuntuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi danakuntabilitas dalam rangka pengelolaan keuangan negara/daerah.

Ayat (4)Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah PeraturanPemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PeraturanPemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta PeraturanMenteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan PelaporanKeuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 66

Ayat (1)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cGubernur dapat menunjuk SKPD yang membidangi pengelolaankeuangan untuk membantu penyiapan laporan gabungan dariseluruh SKPD yang menerima dana tugas pembantuan.Penyampaian laporan kepada Menteri Keuangan meliputi:a. laporan keuangan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal

Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal PerimbanganKeuangan;

b. laporan barang dan laporan kondisi barang milik negara hasilpelaksanaan tugas pembantuan yang ditujukan kepadaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara.

Laporan kepada Menteri Keuangan digunakan sebagai bahan:a. perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;



d. penyusunan rekomendasi pendanaan program dan kegiatantugas pembantuan, serta penghibahan barang milik negarahasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Huruf dBupati/walikota dapat menunjuk SKPD yang membidangipengelolaan keuangan untuk membantu penyiapan laporangabungan dari seluruh SKPD yang menerima dana tugaspembantuan.

Penyampaian . . .

- 24 -

Penyampaian laporan kepada Menteri Keuangan meliputi:a. Laporan keuangan yang ditujukan kepada Direktorat

Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat JenderalPerimbangan Keuangan;

b. Laporan barang dan laporan kondisi barang milik negarahasil pelaksanaan tugas pembantuan yang ditujukan kepadaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara.

Laporan kepada Menteri Keuangan digunakan sebagai bahan:

a. perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;



d. penyusunan rekomendasi pendanaan program dan kegiatantugas pembantuan, serta penghibahan barang milik negarahasil pelaksanaan tugas pembantuan.

Huruf eLaporan pertanggungjawaban keuangan dan barang digunakanoleh Menteri Keuangan dalam penyusunan Laporan KeuanganPemerintah Pusat.

Ayat (2)Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalahPeraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan MenteriKeuangan tentang Sistem Akuntansi Barang Milik Negara.

Pasal 67

Ayat (1)Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan ataspelaksanaan tugas pembantuan bukan merupakan satu kesatuandari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


Pasal 68



Ayat (3)Pedoman dan standar untuk penyelenggaraan dekonsentrasi yangdiberikan kementerian/lembaga kepada daerah perlu disesuaikandengan kondisi dan ketersediaan sumber daya manusia di daerah.

Ayat (4) . . .

- 25 -

Ayat (4)Pembinaan dimaksud diselenggarakan dengan tujuan untukmensinkronisasikan antara rencana kegiatan dengan hasil yangdicapai, dampak pelaksanaan dan kesesuaian dengan peraturanperundang-undangan.

Pasal 69



Ayat (3)Pembinaan dimaksud diselenggarakan dengan tujuan untukmensinkronisasikan antara rencana kegiatan dengan hasil yangdicapai, dampak pelaksanaan, dan kesesuaian dengan peraturanperundang-undangan.

Ayat (4)Selain dilakukan dalam rangka pencapaian efisiensi, pengawasanatas pengelolaan dana dekonsentrasi juga dimaksudkan untukmerumuskan kebijakan pengalokasian dana dekonsentrasi.

Pasal 70



Ayat (3)Pedoman dan standar untuk penyelenggaraan tugas pembantuanyang diberikan kementerian/lembaga kepada daerah perludisesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya manusiadi daerah.

Ayat (4)Pembinaan dimaksud diselenggarakan dengan tujuan untukmensinkronisasikan antara rencana kegiatan dengan hasil yangdicapai, dampak pelaksanaan dan kesesuaian dengan peraturanperundang-undangan.

Pasal 71



Ayat (3) . . .

- 26 -

Ayat (3)Pembinaan dimaksud diselenggarakan dengan tujuan untukmensinkronisasikan antara rencana kegiatan dengan hasil yangdicapai, dampak pelaksanaan, dan kesesuaian dengan peraturanperundang-undangan.

Ayat (4)Selain dilakukan dalam rangka pencapaian efisiensi, pengawasanatas pengelolaan dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untukmerumuskan kebijakan pengalokasian dana tugas pembantuan.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74





Ayat (5)Pemeriksa internal kementerian/lembaga dapat mendelegasikankepada dan/atau bekerjasama dengan aparat pengawas daerah.

Pemeriksa eksternal pemerintah adalah auditama BPK yangmembidangi kementerian/lembaga terkait.

Ayat (6)Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Undang-Undangtentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara.

Pasal 75



Ayat (3) . . .

- 27 -

Ayat (3)Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud termasukdiantaranya Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansidan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 76

Ayat (1)Bagian anggaran kementerian/lembaga yang akan dialihkan menjadiDana Alokasi Khusus adalah anggaran yang secara nyata masihdigunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yangmerupakan urusan daerah, terutama yang tertuang di dalamRenja/RKA-KL.

Pengalihan anggaran kementerian/lembaga tersebutmempertimbangkan kebutuhan anggaran kementerian/lembagauntuk mendanai bidang/kegiatan yang menjadi skala nasional/prioritas nasional, baik yang bersifat kebijakan maupun operasional.

Ayat (2)Identifikasi dan pemilahan dilakukan berdasarkan database programdan kegiatan kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dariurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.

Ayat (3)Hasil identifikasi dan pemilahan digunakan oleh Menteri Keuangansebagai bahan penetapan besaran anggaran kementerian/lembagayang akan dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 77

Ayat (1)Pengusulan hasil identifikasi dan pemilahan olehkementerian/lembaga kepada Menteri Keuangan disampaikan palinglambat minggu pertama bulan Mei.


Ayat (3)Tahapan pengalihan dimaksud selesai dilaksanakan paling lama2 (dua) tahun anggaran sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan,dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepadakementerian/lembaga dalam menyusun program dan kegiatan yangsesuai dengan pola pembagian urusan pemerintahan.


Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79 . . .

- 28 -

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4816

pp 7 tahun 2008 ttg dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Documents