MASALAH PP NO. 84 MASALAH PP NO. 84 TAHUN 1999TAHUN 1999

KOTA BUKITTINGGI – KAB. AGAMKOTA BUKITTINGGI – KAB. AGAM

KOTA BUKITTINGGI

KAB. AGAM

PERLUASANPP 84/1999

POSISI KASUSPOSISI KASUSPP NO. 84 TH. 1999 TTG PERUBAHAN BATAS WILAYAH PP NO. 84 TH. 1999 TTG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTA BUKITTINGGI DAN KABUPATEN AGAM BELUM KOTA BUKITTINGGI DAN KABUPATEN AGAM BELUM DAPAT DILAKSANAKAN,DAPAT DILAKSANAKAN, DISEBABKAN OLEH:DISEBABKAN OLEH:

– WALIKOTA BUKITTINGGI MENGHENDAKI AGAR PP 84 WALIKOTA BUKITTINGGI MENGHENDAKI AGAR PP 84 TH.1999 SEGERA DILAKSANAKAN SECARA TH.1999 SEGERA DILAKSANAKAN SECARA MENYELURUH, NAMUN DAPAT DILAKUKAN BERTAHAP.MENYELURUH, NAMUN DAPAT DILAKUKAN BERTAHAP.

– BUPATI AGAM MENGHENDAKI AGAR PP 84 TH. 1999 BUPATI AGAM MENGHENDAKI AGAR PP 84 TH. 1999 DITANGGUHKAN PELAKSANAANNYA, BAHKAN DPRD DITANGGUHKAN PELAKSANAANNYA, BAHKAN DPRD KAB. AGAM KAB. AGAM MENCABUT KEPUTUSAN DPRD AGAM MENCABUT KEPUTUSAN DPRD AGAM TH.1995 YG MENJADI DASAR LAHIRNYATH.1995 YG MENJADI DASAR LAHIRNYA PP 84 TH. PP 84 TH. 1999.1999.

ARGUMENTASI YURIDISARGUMENTASI YURIDISPIHAK PEMKOT BUKITTINGGI BERANGGAPAN PIHAK PEMKOT BUKITTINGGI BERANGGAPAN PP 84/1999 YANG PP 84/1999 YANG DITERBITKAN PADA TGL. 7 OKTOBER 1999 MERUPAKAN HUKUM DITERBITKAN PADA TGL. 7 OKTOBER 1999 MERUPAKAN HUKUM POSITIF YANG DIKELUARKAN DENGAN MENGAKOMODASIKAN POSITIF YANG DIKELUARKAN DENGAN MENGAKOMODASIKAN ASPIRASI DAERAH DENGAN PROSES POLITIK YANG SUDAH ASPIRASI DAERAH DENGAN PROSES POLITIK YANG SUDAH TUNTAS DI DAERAH, YAKNI ADANYA KEPUTUSAN DPRD KAB. TUNTAS DI DAERAH, YAKNI ADANYA KEPUTUSAN DPRD KAB. DATI II AGAM NO. 03/SP-DPRD/AG/1995 TGL. 27 DES 1995 DATI II AGAM NO. 03/SP-DPRD/AG/1995 TGL. 27 DES 1995 TENTANG PERSETUJUAN SEBAGIAN WILAYAH KAB. DATI II AGAM TENTANG PERSETUJUAN SEBAGIAN WILAYAH KAB. DATI II AGAM YANG AKAN DIMASUKKAN UNTUK PERLUASAN WILAYAH KODYA YANG AKAN DIMASUKKAN UNTUK PERLUASAN WILAYAH KODYA DATI II BUKITTINGGI.DATI II BUKITTINGGI.

PIHAK PEMKAB AGAM BERANGGAPAN BAHWA PP 84/1999 DLM PIHAK PEMKAB AGAM BERANGGAPAN BAHWA PP 84/1999 DLM PERKEMBANGAN KEMUDIAN TDK MEMENUHI ASPIRASI PERKEMBANGAN KEMUDIAN TDK MEMENUHI ASPIRASI MASYARAKAT, DITANDAI DGN ADANYAMASYARAKAT, DITANDAI DGN ADANYA KEPUTUSAN DPRD KAB. KEPUTUSAN DPRD KAB. AGAM NO. 07/SK.DPRD/AG-99 TGL. 28 OKT 1999 YANG AGAM NO. 07/SK.DPRD/AG-99 TGL. 28 OKT 1999 YANG MENCABUT KEPUTUSAN DPRD KAB. AGAM TAHUN 1995.MENCABUT KEPUTUSAN DPRD KAB. AGAM TAHUN 1995.

UNTUK MELAKSANAKAN PP TSB UNTUK MELAKSANAKAN PP TSB TELAH DITERBITKAN TELAH DITERBITKAN INMENDAGRI NO. 33/1999INMENDAGRI NO. 33/1999 YG MEMERINTAHKAN GUB. SUMBAR, YG MEMERINTAHKAN GUB. SUMBAR, BUPATI AGAM DAN WALIKOTA BUKITTINGGI BUPATI AGAM DAN WALIKOTA BUKITTINGGI UNTUK UNTUK MEMELAKSANAKANLAKSANAKAN PP TERSEBUT PP TERSEBUT..

Telah dilakukan serangkaian fasilitasi sejak tahun 2000 yang melibatkan kedua daerah yang difasilitasi oleh Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat (pada tanggal 6 Juni 2006, dipimpin oleh Mendagri yang dihadiri Gubernur Sumbar, Walikota Bukittinggi, Bupati Agam, Ketua DPRD masing-masing daerah dan pejabat terkait). Bahkan telah diterbitkan surat Mendagri No. 188.31/905/PUM, 7 Juli 2006, perihal Langkah-langkah dalam rangka Pelaksanaan PP No. 84 Tahun 1999.

Pada tanggal 4 Oktober 2006 telah dilakukan pertemuan kembali yang dipimpin oleh Mendagri yang dihadiri Gubernur Sumbar, Walikota Bukittinggi, Bupati Agam, Ketua DPRD masing-masing daerah dan pejabat terkait, dengan agenda penyamaan persepsi terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan. Pada kesempatan ini Bupati Agam masih meminta waktu untuk membahas Berita Acara serah terima yang telah ditandatangani Walikota Bukittinggi dan Gubernur Sumatera Barat.

Sejak 21 Mei 2007 telah dilakukan serangkaian pembahasan dengan Tim Kecil Komisi II DPR RI dengan alternatif penyelesaian melaksanakan PP No. 84/1999, dengan catatan memproses kemungkinan perluasan Kota Bukittinggi mencakup juga “Agam Tuo” atau dengan revisi Inmendagri No. 33 tahun 1999.

Langkah-langkah penyelesaian

PP No. 84 Tahun 1999 tetap dilaksanakan secara utuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Telah diterbitkan Inmendagri No. 1 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan PP No. 84 tahun 1999 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kab. Agam.

Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 188.31/2153/PUM tanggal 23 Desember 2008 telah meminta agar Gubernur Sumbar melaporkan secara tertulis progres pelaksanaan Inmendagri No. 1 Tahun 2008 tersebut di lapangan.

Surat Mendagri Nomor 188.31/326/SJ tanggal 1 Februari 2010 perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 1999 yang isinya berdasarkan Inmendagri No. 1 Tahun 2008 diharapkan Gubernur Sumatera Barat selaku Wakil Pemerintah menyelesaikan permasalahan perubahan batas wilayah Kota Bukittinggi dan melaporkan perkembangan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri (belum ada tanggapan).

Surat Mendagri Nomor 188.52/3587/SJ tanggal 1 September 2010 perihal Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2008 yang isinya meminta Gubernur Sumatera Barat untuk segera memfasilitasi penyelesaian masalah dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri (belum ada tanggapan).

Tindak Lanjut

ARAH KEBIJAKANARAH KEBIJAKANPP NO. 84 TAHUN 1999 TETAP DILAKSANAKAN PP NO. 84 TAHUN 1999 TETAP DILAKSANAKAN SEBAGAI HUKUM POSITIFSEBAGAI HUKUM POSITIF..

ADANYA ASPIRASI PEADANYA ASPIRASI PENGGABUNGAN SEBAGIAN NGGABUNGAN SEBAGIAN WILAYAH WILAYAH KAB. AGAM (KAB. AGAM (“AGAM TUO”“AGAM TUO”)) DILUAR YG DILUAR YG TERCANTUM DIDLM PP 84/1999TERCANTUM DIDLM PP 84/1999 AKAN DILAKUKAN AKAN DILAKUKAN KAJIAN LEBIH LANJUT OLEH TIM PUSAT.KAJIAN LEBIH LANJUT OLEH TIM PUSAT.

ASPIRASI PERUBAHAN BATASASPIRASI PERUBAHAN BATAS AKAN AKAN DIPROSES DIPROSES SESUAI SESUAI PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, YAKNI MELALUI NOMOR 32 TAHUN 2004, YAKNI MELALUI PERATURAN PEMERINTAH.PERATURAN PEMERINTAH.