pperbedaan uu hasil amandemen dan sebelum amandemen

7/25/2019 Pperbedaan UU hasil amandemen dan sebelum amandemen

1/27

perbedaan UU hasil amandemen dan sebelum amandemen

UUD 1945 Sebelum di Amandemen UUD 1945 Setelah di Amandemen

BAB I

Pasal 1

1. Negara Indonesia ialah negara

kesatuan yang berbentuk Republik.

2.Kedaulatan adalah di tangan rakyat,

dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis

BAB I

Pasal 1

1.Negara Indonesaia ialah Negara

kesatuan, yang berbentuk Republik.

2.Kedaulatan berada ditangan rakyat,

dan dilaksanakan menurut undang-

undang dasar.

3.Negara Indonesia adalah negara

hukum

BAB II

MPR

Pasal 2

1.Majelis ermusya!aratan Rakyat

terdiri atas anggota-anggota "e!an

er!akilan Rakyat, ditambah dengan

#tusan-utusan dari daerah-daerah dangolongan-golongan menurut aturan

yang ditetapkan dengan undang-

undang.

2.Majelis permusya!aratan rakyat

besidang sedikitnya sekali dalam lima

tahun diIbu Kota Negara.

3.segala keputusan majelis

permusya!aratan rakyat ditetapkan

dengan suara terbanyak.

Pasal 3

Majelis permusya!aratan Rakyat

menetapkan #ndang-undang "asar dan

$aris-$aris besar haluan Negara.

BAB II

MPR

Pasal 2

1.MR dan per!akilan daerah dipilh

melalui pemilihan umum dan di atur

lebih lanjut dengan undang-undang

Pasal 3

1. MR ber!enang mengbah dan

menetapkan #ndang-undang "asar.

2. MR melantik presiden dan %akil

residen.

3. MR hanya dapat memberhentikan

residen dan %akil residen dalam

masa jabatannya menurut #ndang-

udang "asar


2/27

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN

NEGARA

Pasal 41.residen Ripublik Indonesia

memegang kekuasaan pemerintahan

menurut #ndang-undang "asar.

2."alam melakukan ke!ajibannya

residen dibantu oleh satu orang %akil

residen.

Pasal 5

1.residen memegang kekuasaan

membentuk undang-undang dengan

persetujuan "e!an er!akilan Rakyat.

2.residen menetapkan peraturan

pemerintah untuk menjalankan

#ndang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

1.residen adalah orang Indonesia &sli.

2.residen dan %akil residen dipilih

oleh Majelis ermusya!aratan Rakyat

dengan suara terbanyak.

Pasal 7

residen dan %akil residen memegang

jabatannya selama masa lima tahun dan

sesudahnya dapat dipilih kembali.

Pasal 8

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN

NEGARA

Pasal 41. residen Republik Indonesia

memegang kekuasaan pemerintahan

menurut #ndang-undang "asar.

2. dalam melakukan ke!ajibannya

residen dibantu oleh satu orang %akil

residen.

Pasal 5

1. residen berhak mengajukan

ran'angan #ndang-undang kepada

"R.

2. residen menetapkan peraturan

pemerintah untuk menjalankan

#ndang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

1. (alon residen dan (alon %akil

residen harus seorang !arga Negara

Indonesia sejak kelahirannya dan tidak

pernah penerima ke!arganegaraan lainkarena kehendaknya sendiri, tidak

pernah menghianati negara, serta

mampu se'ara rohani dan jasamani

untuk melaksanakan tugas dan

ke!ajiban sebagai residen dan %aklil

residen.

2. )yarat-syarat menjadi residen dan

%akil residen diatur lebih lanjut

dengan undang-undang

Pasal 7

residen dan %akil residen memegang

jabatan selama masa lima tahun dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam

jabatan yang sama, hanya untuk satu

kali masa jabatan.

Pasal 8

1. *ika residen mangkat, berhenti,

diberhentikan atau tidak dapat

melakukan ke!ajiban dalam masajabatnaya, ia diganti oleh %akil


3/27

*ika residen mangkat, berhenti atau

tidak dapat melakukan ke!ajiban

dalam masa jabatnaya, ia diganti oleh

%akil residen sampai habis !aktunya.

Pasal 9

)ebelum memangku jabatannya,

residen dan %akil residen bersumpah

menurut agama, atau berjanji, dengan

sungguh-sungguh di hadapan Majelis

ermusya!aratan Rakyat atau "e!an

er!akilan Rakyat.

residen sampai habis !aktunya.

2. "alam hal terjadi kekosongan %akil

residen selambat-lambat nya dalam

!aktu enam puluh hari, Majelis

ermusya!aratan Rakyatmenyelenggarakan sidang untuh

memilih %akil residen dari dua 'alon

yang diusulkan residen.

3. *ika residen dan %akil residen

mangkat, berhenti , diberhentikan atau

tidak dapat melakukan ke!ajiban

dalam masa jabatnaya bersamaan,

pelaksana tugas kepresidenan adalah

menti +uar Negri, Menteri "alam

Negeri, Menteri ertahanan se'ara

bersama-sama. )elambat-lambatnya

tiga puluh hari setelah itu. Majelis

ermusya!aratan Rakyat

menyelenggarakan sidang untuk

memilih residen dan %akil residen

dari dua pasang 'alon residen dan

%akil residen yang di usulkan partai

politik atau gabungan partai politik

yang peket 'alon residen dan %akilresiden meraih suara terbanyak

pertama dan kedua dalam pemilihan

sebelumnya, sampai habis masa

jabatanya.

Pasal 9

1. )ebelum memangku jabatannya,

residen dan %akil residen bersumpah

menurut agama atau berjanji dengan

sungguh-sungguh dihadapan Majelis

Pasal 10

residen memegang kekuasaan yang

tertinggi atas angkatan "arat, &ngkatan

+aut dan &ngkatan #dara

Pasal 11

1. residen dengan persetujuan "e!an

er!akilan Rakyat menyatakan perang,

membuat perdamaian dan perjanjian

denga negara lain.2. residen dalam membuat perjanjian


4/27

Pasal 10

residen memegang kekuasaan yang

tertinggi atas angkatan "arat, &ngkatan

+aut dan &ngkatan #dara.

Pasal 11

residen dengan persetujuan "e!an

er!akilan Rakyat menyatakan perang,

membuat perdamaian dan perjanjian

denga negara lain.

Pasal 12

residen menyatakan keadaan bahaya

)yarat dan akibatnya keadaan bahaya

ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

1.residen mengangkat "uta dan

Konsul.

2.residen menerima duta negara lain.

Pasal 14residen memberi grasi, amnesti,abolisi

Internasional lainya yang menimbulkan

akibat yang luas dan mendasar bagi

kehidupan rakyat yang terkait dengan

beban keuangan negara dan

mengharuskan perubahan danpembentukan undang-undang harus

dengan persetujuan "e!an er!akilan

Rakyat.

3. Ketentuan lebih lanjut tentang

perjanjian internasional diatur dengan

undang undang

Pasal 12

residen menyatakan keadaan bahaya

)yarat dan akibatnya keadaan bahaya

ditetapkan dengan undang-undang

undang-undang

Pasal 13

1. residen mengangkat "uta dan

Konsul

2. "alam mengangkat "uta residen

memperhatikan pertimbangan "R

3. residen menerima penetapan duta

negara lain dengan memperhatikanpertimbangan "e!an er!akilan

Rakyat

Pasal 14

1. residen memberi grasi, dan

rehabilitasi dengan memperhatikan

pertimbangan Mahkamah &gung.

2. residen memberi &mnesti dan

abolisi dengan memperhatikan

pertimbangan "R

Pasal 15

residen memberi gelaran, tanda jasa

dan lain-lain tanda kehormatan yang

diatur dengan undang-undang.


5/27

dan rehabilitasi.

Pasal 15

residen memberi gelaran, tanda jasa

dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB 1

DE!AN PERTIMBANGAN

AGUNG

Pasal 16

1.)usunan "& di tetapkan dengan

undang-undang

2."e!an ini berke!ajiban member

ja!ab atas pertanyaan presiden danberhak memajukan usul kepada

pemerintah

BAB I

DE!AN PERTIMBANGAN

AGUNG

"DIHAPUS#

BAB

KEMENTRIAN NEGARA

Pasal 17

1.residen dibantu oleh menteri-

menteri negara

2.Menteri-menteri itu diangkat dan

diberhentikan oleh residen.

3.Menteri-menteri itu memimpin

departemen pemerintah.

BAB

KEMENTRIAN NEGARA

Pasal 17

1. residen dibantu oleh menteri-

menteri Negara

2. Menteri-menteri itu diangkat dan

diberhentikan oleh residen

3. )etiap menteri membidangi urusan

tertentu dalam pemerintahan.

. embentukan, pengubahan dan

pembubaran kementerian negara diatur


BAB I

PEMERINTAH DAERAHPasal 18

BAB I

PEMERINTAH DAERAHPasal 18


6/27

embagian daerah Indonesia atas

daerah besar dan ke'il, dengan bentuk

susunan pemerintahnya ditetapkan

dengan undang-undang, dengan

memandang dan mengingati dasarpermusya!aratan dalam pemerintah

negara, dan hak-hak asal usul dalam

daerah-daerah yang bersiat istime!a.

1.Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas daerah pro/insi dan daerah

pro/insi itu dibagi atas kabupaten dan

kota, yang tiap pro/insi, kabupaten dan

kota itu mempunyai pemerintah daerah,yang diatur dengan undang-undang.

2.emerintah daerah pro/insi, daerah

kabupaten dan kota mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas etonomi dan tugas

pembantuan.

3.emerintah daerah pro/insi, daerah

kabupaten dan kota memiliki "e!an

er!akilan "aerah yang anggota-

anggotanya dipilih melalui pemilihan

umum.

.$ubenur, 0upati dan %ali kota

masing-masing sebagai kepala daerah

pro/insi, kabupaten dan kota, dipilih

se'ara demokratis

.emerintahan daerah menjalankanotonomi seluas-luasnya, ke'uali urusan

pemerintah yang oleh undang-undang

ditentukan sebagai urusan pemerintah

pusat.

.emerintah daerah berhak

menetapkan peraturan dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan.

.)usunan dan tata 'ara

penyelenggaraan pemerintah daerah

diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

1.4ubungan !e!enang antara

pemerintahan pusat dan pemerintah

daerah pro/insi, kabupaten dan kota

atau antara pro/insi dan kabupaten dan

kota diatur dengan undang-undang

dengan memperhatikan kekhususan dan


7/27

keragaman daerah.

2.4ubungan keuangan, pelayanan

umum, pemanaatan sumber daya alam

dan sumber daya lainya antara

pemerintah pusat dan daerah diatur dan

dilaksanakan se'ara adil dan selaras

berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

1.Negara mengakui dan menghormati

satuan-satuan pemerintah daerah yang

bersiat khusus atau istime!a yang


2.Negara mengakui dan menghormatikesatuan-kesatuan masyarakat hukum

adat beserta hak-hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang diatur dengan undang-

undang.

BAB II

DE!AN PER!AKI$AN RAK%ATPasal 19

1. )usunan "e!an er!akilan Rakyat


2. "e!an er!akilan Rakyat bersidang

sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

3.5iap-tiap undang-undang

menghendaki persetujuan "e!an

er!akilan Rakyat.

2. *ika sesuatu ran'angan undang-

undang tidak mendapat persetujuan

"e!an er!akilan Rakyat, maka

ran'angan tadi tidak boleh dimajukan

lagi dalam persidangan "e!aner!akilan Rakyat masa itu.

BAB II

DE!AN PER!AKI$AN RAK%ATPasal 19

1.&nggota "e!an per!akilan Rakyat

dipilih melalui pemilihan umum.

2.)usunan "e!an per!akilan Rakyat

diatur dengan undang- undang.

3."e!an er!akilan Rakyat bersidang


Pasal 201."e!an per!akilan Rakyat memegang

kekuasaan membentuk undang-undang.

2.)etiap ran'angan undang-undang

dibahas oleh "e!an per!akilan Rakyat

dan residen untuk mendapatkan

persetujuan bersama.

3.*ika ran'angan undang-undang itu

tidak mendapatkan persetujuan

bersama, ran'angan undang-undang itu


8/27

Pasal 21

1. &nggota-anggota "e!an er!akilanRakyat berhak memajukan ran'angan

tidak boleh diajukan lagi dalam

persidangan "e!an per!akilan Rakyat

masa itu.

.residen mengesahkan ran'angan

undang-undang yang telah disetujui

bersama untuk menjadi undang-undang.

."alam hal ran'angan undang-undang

yang telah disetujui bersama tersebut

tidak disahkan oleh residen dalam

!aktu tiga puluh hari semenjak

ran'angan undang-undang disetujui,

ran'angan undang-undang tersebut sah

menjadi undang-undang dan !ajib

diundangkan.

Pasal 20A

1."e!an per!akilan Rakyat memiliki

ungsi legislasi, ungsi anggaran dan

ungsi penga!asan.

2."alam melaksanakan ungsinya,

selain hak yang diatur dalam pasal-

pasal lain undang-undang dasar ini,

"e!an per!akilan Rakyat mempunyaihak interpelasi, hak angket dan hak

menyatakan pendapat.

3.)elain hak yang diatur dalam pasal-

pasal lain undang-undang dasar ini,

setiap anggota "e!an er!akilan

Rakyat mempunyai hak mengajukan

pertanyaan ,menyampaikan usul dan

pendapat serta hak imunitas.

.Ketentuan lebih lanjut tentang hak

"e!an er!akilan Rakyat dan hak

anggota "e!an er!akilan Rakyat

diatur dalam undang-undang.

Pasal 21

1.&nggota-anggota "e!an er!akilan

Rakyat berhak mengajukan ran'angan

undang-undang.

2.*ika ran'angan itu meskipun disetujuioleh "e!an er!akilan Rakyat tidak


9/27

undang-undang.

2. *ika ran'angan itu, meskipun

disetujui oleh "e!an er!akilan

Rakyat, tidak disyahkan oleh residen,maka ran'angan tadi tidak boleh

dimajukan lagi dalam persidangan

"e!an er!akilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

1."alam hal ih!al kegentingan yang

memaksa, residen berhak menetapkan

peraturan pemerintah pengganti

undang-undang.

2. eraturan pemerintah itu harus

mendapat persetujuan "e!an

er!akilan Rakyat dalam persidangan

yang berikut.

3. *ika tidak mendapat persetujuan,

maka peraturan pemerintah itu harus

di'abut.

disahkan oleh residen, maka

ran'angan tadi tidak boleh dimajukan

lagi dalam persidangan "e!an

er!akilan Rakyat masa itu.

Pasal 22

1."alam hal Ik!al kegentingan yang

memaksa, residen berhak menetapkan

peraturan pemerintah sebagai pengganti

undang-undang.

2.eraturan emerintah itu harus

mendapat persetujuan "e!an

er!akilan Rakyat dalam persidanganyang berikut.

3.*ika tidak mendapat persetujuan,

maka peraturan pemerintah tersebut

harus di'abut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata 'ara

pembentukan undang-undang diatur

dengan undang-undang.

Pasal 22B

&nggota "e!an er!akilan Rakyat

dapat dihentikan dari jabatanya, yang

syarat-syarat dan tata 'ara diatur dalam

undang-undang.

BAB IIA

DE!AN PER!AKI$AN DAERAH

Pasal 22C1. &nggota "e!an per!akilan daerah

dipilih dari setiap pro/insi melalui

pemilihan umum.

2. &nggota "e!an er!akilan "aerah

dari setiap pro/insi jumlahnya sama

dan jumlah seluruh anggota "e!an

er!akilan "aerah itu tidak lebih dari

sepertiga dari jumlah &nggota "e!an

er!akilan Rakyat.


10/27

3. "e!an er!akilan "aerah bersidang


. )usunan dan kedudukan "e!an

er!akilan "aerah diatur denganundang-undang.

Pasal 22D

1. "e!an er!akilan "aerah dapat

mengajukan kepada "e!an er!akilan

Rakyat ran'angan undang-undang yang

berkaitan dengan otonomi daerah,

sehubungan pusat dan daerah,

pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, pengolahan

sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainya, serta yang berkaitan

dengan pertimbangan keuangan pusat

dan daerah.

2. "e!an er!akilan "aerah ikut

membahas ran'angan undang-undang

yang berkaitan dengan otonomi daerah,

hubungan pusat dan daerah,pembentukan, pemekaran dan

penggabungan daerah pengolahan

sumber daya alam dan sumber daya

ekonomi lainya, serta yang berkaitan

dengan pertimbangan keuangan pusat

dan daerah serta memberikan

pertimbangan kepada "e!an

er!akilan Rakyat atas ran'angan

undang-undang anggaran pendapatan

dan belanja negara dan ran'angan

undang-undang yang berkaitan dengan

pajak, pendidikan dan &gama.

3. "e!an er!akilan "aerah dapat

melakukan penga!asan atas

pelaksanaan undang-undang mengenai

otonomi daerah, pembentukan,

pemekaran dan penggabungan daerah,

hubungan pusat dan daerah,pengelolahan sumber daya alam dan


11/27

sumber daya ekonomi lainya,

pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja negara, pajak, pendidikan dan

agama serta menyampaikan hasil

penga!asan itu kepada pembentukan,pemekaran dan penggabungan daerah

pengolahan sumber daya alam dan

sumber daya ekonomi lainya, serta

yang berkaitan dengan pertimbangan

keuangan pusat dan daerah serta

memberikan pertimbangan kepada

"e!an er!akilan Rakyat sebagai

bahan pertimbangan untuk ditindak

lanjuti.

. "e!an er!akilan "aerah dapat

diberhentikan dari jabatanya, yang

syarat-syarat dan tata 'aranya diatur

dalam undang-undang.

BAB IIB

PEMI$IHAN UMUM

Pasal 22E

1. emilihan umum dilaksanakan se'aralangsung, umum, bebas, rahasia, jujur

dan adil setiap lima tahun sekali.

2. emilihan umum diselenggarakan

untuk memilih anggota "e!an

er!akilan Rakyat, "e!an er!akilan

"aerah, residen dan %akil residen

dan "e!an er!akilan Rakyat "aerah.

3. eserta pemilihan umum untuk

memilih anggota de!an per!akilan

rakyat dan anggota "e!an er!akilan

"aerah adalah partai politik.

. eserta pemilihan umum untuk

memilih &nggota "e!an er!akilan

"aerah adalah perseorangan.

. emilihan umum diselenggarakanoleh suatu komisi pemilihan umum


12/27

yang bersiat nasional, tetap dan

mandiri.

. Ketentuan lebih lanjut tentang

pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

BAB III

HA$ KEUANGAN

Pasal 23

1.&nggaran pendapatan dan belanja

ditetapkan tiap-tiap tahun dengan

undang-undang. &pabila "e!an

er!akilan rakyat tidak menyetujui

anggaran yang diusulkan emerintah,

maka emerintah menjalankan

anggaran tahun yang lalu.

2.)egala pajak untuk keperluan Negara

berdasarkan undang-undang.

3.Ma'am dan harga mata uang


.4al keuangan negara selanjutnyadiatur dengan undang-undang.

.#ntuk memeriksa tanggung ja!ab

tentang keuangan Negara diadakan

suatu 0adan emeriksa Keuangan, yang

peraturannya ditetapkan dengan

#ndang-#ndang. 4asil pemeriksaan itu

diberitahukan kepada "e!an

er!akilan rakyat.

BAB III

HA$ KEUANGAN

Pasal 23

1. &nggaran dan belanja negara sebagai

!ujud dari pengelolaan keuangan

negara ditetapkan setiap tahun dengan

undang-undang dan dilaksanakan

se'ara terbuka dan bertanggung ja!ab

untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

2. Ran'angan undang-undang anggaran

pendapatan belanja negara diajukan

oleh presiden untuk dibahas bersama

"e!an e!akilan Rakyat dengan

memperhatikan pertimbangan de!an

er!akilan "aerah.

3. &pabila "e!an e!akilan Rakyat

tidak menyetui ran'angan anggaran

pendapatan dan belanja negara yang

diusulkan oleh presiden, permerintah

menjalankan anggaran pendapatan dan

belanja negara tahun lalu.

Pasal 23A

ajak dan pungutan lain yang bersiat

memaksa untuk keperluan negara diatur


Pasal 23B

Ma'am dan harga mata uang ditetapkan


Pasal 23C

4al-hal lain mengenai keuangan negara



13/27

Pasal 23D

Negara memiliki bank sentral yang

susunan, kedudukan, ke!enangan,

tanggung ja!ab dan independensinya


BAB IIIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

1. #ntuk memeriksa pengelolaan dan

tanggung ja!ab tentang keuangan

negara diadakan satu badan pemeriksa

keuangan.

2. 4asil pemeriksa keuangan negara

diserahkan kepada "e!an er!akilan

Rakyat, de!an er!akilan "aerah dan

"e!an er!akilan Rakyat "aerah

sesuai dengan ke!enanganya.

3. 4asil pemeriksaan tersebut ditindak

lanjuti oleh lembaga per!akilan atau

badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

1. &nggota 0adan emeriksa Keuangan

dipilih oleh anggota "e!a n er!akilan

Rakyat dengan memperhatikan

pertimbangan de!an per!akilan daerah

dan diresmikan oleh presiden.

2. impinan 0adan emeriksa

Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 23G

1. 0adan emeriksa Keuangan

berkedudukan di ibu kota negara dan

memiliki per!akilan disetiap pro/insi.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai

badan pemeriksa keuangan diatur


BAB I&

KEKUASAAN KEHAKIMANPasal 24

BAB I&

KEKUASAAN KEHAKIMANPasal 24


14/27

1.Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

sebuah Mahkamah &gung dan lain-lain

badan kehakiman menurut undang-

undang.

2.)usunan dan kekuasaan badan-badan

kehakiman itu diatur dengan undang-

undang.

1. Kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan.

2. Kekuasaan kehakiman dilakukan

oleh sebuah Mahkamah &gung dan

badan peradilan yang berada di

ba!ahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara,

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

3. badan badan lain yang ungsingnya

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

diatur dalam undang undang

Pasal 24A

1. Mahkamah &gung ber!enang

mengadili pada tingkat kasasi, menguji

peraturan perundang-undangan di

ba!ah undang-undang terhadap

undang-undang, dan mempunyai!e!enang lainnya yang diberikan oleh

undang-undang.

2. 4akim agung harus memiliki

integritas dan kepribadian yang tidak

ter'ela, adil,

proesional, dan berpengalaman di

bidang hukum.

3. (alon hakim agung diusulkan

Komisi 6udisial kepada "e!an

er!akilan Rakyat untuk mendapatkan

persetujuan dan selanjutnya ditetapkan

sebagai hakim agung oleh residen.

. Ketua dan !akil ketua Mahkamah

&gung dipilih dari dan oleh hakim

agung.

. )usunan, kedudukan, keanggotaan,


15/27

dan hukum a'ara Mahkamah &gung

serta

badan peradilan di ba!ahnya diatur


Pasal 24B

1. Komisi 6udisial bersiat mandiri

yang ber!enang mengusulkan

pengangkatan hakim agung dan

mempunyai !e!enang lain dalam

rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku hakim.

2.&nggota Komisi 6udisial harus

mempunyai pengetahuan dan

pengalaman di bidang hukum serta

memiliki integritas dan kepribadian

yang tidak ter'ela.

3.&nggota Komisi 6udisial diangkat

dan diberhentikan oleh residen dengan

persetujuan "e!an er!akilan Rakyat.

. )usunan, kedudukan, dan

keanggotaan Komisi 6udisial diatur

dengan undang- undang.

Pasal 24C

1. Mahkamah Konstitusi ber!enang

mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersiat inal

untuk menguji undang-undang terhadap

#ndang- #ndang "asar, memutus

sengketa ke!enangan lembaga negara

yang ke!enangannya diberikan oleh

#ndang-#ndang "asar, memutus

pembubaran partai politik, dan

memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum.

2. Mahkamah Konstitusi !ajib

memberikan putusan atas pendapat"e!an er!akilan Rakyat mengenai


16/27

dugaan pelanggaran oleh residen

dan7atau %akil residen menurut

#ndang-#ndang "asar.

3. Mahkamah Konstitusi mempunyaisembilan orang anggota hakim

konstitusi yang ditetapkan oleh

residen, yang diajukan masing-masing

tiga orang oleh Mahkamah &gung, tiga

orang oleh "e!an er!akilan Rakyat,

dan tiga orang oleh residen.

.Ketua dan %akil Ketua Mahkamah

Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim

konstitusi.

.4akim konstitusi harus memiliki

integritas dan kepribadian yang tidak

ter'ela, adil, negara!an yang

menguasai konstitusi dan

ketatanegaraan, serta tidak merangkap

sebagai pejabat negara.

.engangkatan dan pemberhentianhakim konstitusi, hukum a'ara serta

ketentuan

lainnya tentang Mahkamah Konstitusi


Pasal 25

)jarat-sjarat untuk mendyadi dan untuk

diperhentikan sebagai hakim ditetapkan


BAB &

!ARGA NEGARA

Pasal 26

1.yang mendyadi !arga Negara ialah

orang-orang bangsa Indonesia asli dan

orang-orang bangsa lain yang

disyahkan dengan undang-undang

sebagai !arga negara.

2.)yarat-syarat yang mengenaike!argaan negara ditetapkan dengan

BAB &

!ARGA NEGARA DAN

PENDUDUK

Pasal 26

1.6ang menjadi !arga negara ialah

orang-orang bangsa ndonesia asli dan

orang-orang bangsa lain yang disahkan

dengan undang-undang sebagai !arga

negara.

2.enduduk ialah !araga negaraIndonesia dan orang asing yang


17/27

undang-undang.

Pasal 27

1.)egala !arga negara bersamaankedudukannya didalam hukum dan

pemerintahan dan !adjib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada ke'ualinya.

2.5iap-tiap !arga Negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan

Pasal 28( sama )

Kemerdekaan berserikat dan

berkumpul, mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya


bertempat tinggal di Indonesia.

3.4al-hal mengenai !arga negara dan

penduduk diatur dengan undang-

undang.

Pasal 271.)egala !arga negara bersamaan

kedudukannya didalam hukum dan

pemerintahan dan !adjib

mendjundjung hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada

ketjualinya.

2.5iap-tiap !arga Negara berhak atas

pekerdyaan dan penghidupan yang

lajak bagi kemanusiaan

3.)etiap !arga negara berhak dan !ajib

ikut serta dalam upaya pembelaan

negara.

Pasal 28 ( sama )

Kemerdekaan berserikat dan

berkumpul, mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya


BAB &AHAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

)etiap orang berhak untuk hidup serta

berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya.

Pasal 28B

1. )etiap orang berhak membentuk

keluarga dan melanjutkan keturunanmelalui perka!inan yang sah.

2. )etiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang serta

berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

1. )etiap orang berhak mengembangkan

diri melalui pemenuhan kebutuhan


18/27

dasarnya, berhak mendapat pendidikan

dan memperoleh manaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya, demi meningkatkan kualitas

hidupnya dan demi kesejahteraan umatmanusia.

2. )etiap orang berhak untuk

memajukan dirinya dalam

memperjuangkan haknya

se'ara kolekti untuk membangun

masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

1. )etiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum

yang adil serta perlakuan yang sama

dihadapan hukum.

2. )etiap orang berhak untuk bekerja

serta mendapat imbalan dan perlakuan

yang

adil dan layak dalam hubungan kerja.

3. )etiap !arga negara berhak

memperoleh kesempatan yang sama

dalam pemerintahan.

. )etiap orang berhak atas status

ke!arganegaraan.

Pasal 28E

1.)etiap orang bebas memeluk agama

dan beribadat menurut agamanya,

memilih pendidikan dan pengajaran,

memilih pekerjaan, memilih

ke!arganegaraan, memilih tempat

tinggal di!ilayah negara dan

meninggalkannya, serta berhak

kembali.

2. )etiap orang atas kebebasanmeyakini keper'ayaan, menyatakan


19/27

pikiran dan

sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

3. )etiap orang berhak atas

kebebasan berserikat, berkumpul, danmengeluarkan

pendapat.

Pasal 28F

)etiap orang berhak untuk

berkomunikasi dan memperoleh

inormasi untuk mengembangkan

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta

berhak untuk men'ari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan inormasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia.

Pasal 28G

1. )etiap orang berhak atas

perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda

yang diba!ah kekuasaannya, sertaberhak atas rasa aman dan perlindungan

dari an'aman ketakutan untuk berbuat

atau tidak berbuat sesuatu yang

merupakan hak asasi.

2. )etiap orang berhak untuk bebas dari

penyiksaan dan perlakuan yang

merendahkan derajat martabat manusia

dan berhak memperoleh suaka politik

dari negara lain.

Pasal 28H

1. )etiap orang berhak hidup sejahtera

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

medapatkan lingkungan hidup baik dan

sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan.

2. )etiap orang mendapat kemudahandan perlakuan khusus untuk


20/27

memperoleh

kesempatan dan manaat yang sama

guna men'apai persamaan dan

keadilan.

3. )etiap orang berhak atas jaminan

sosial yang memungkinkan

pengembangan

dirinya se'ara utuh sebagai manusia

yang bermartabat.

. )etiap orang berhak mempunyai hak

milik pribadi dan hak milik tersebut

tidak

boleh diambil alih se'ara se!enang-

!enang oleh siapa pun.

Pasal 28I

1. 4ak untuk hidup, hak untuk tidak

disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan

hati nurani, hak beragama, hak untuk

tidak diperbudak, hak untuk diakui

sebagai pribadi dihadapan hukum, dan

hak untuk tidak dituntut atas dasarhukum yang berlaku surut adalah hak

asasi manusia yang tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apa pun.

2. )etiap orang berhak bebas atas

perlakuan yang bersiat diskriminati

atas dasar apa pun dan berhak

mendapatkan perlindungan terhadap

perlakuan yang bersiat diskriminati

itu.

3. Identitas budaya dan hak masyarakat

tradisional dihormati selaras dengan

perkembangan 8aman dan peradaban

. erlindungan, pemajuan, penegakan,

dan pemenuhan hak asasi manusia

adalah

tanggung ja!ab negara, terutamapemerintah.


21/27

. #ntuk menegakan dan melindungi

hak assi manusia sesuai dengan prinsip

negara hukum yang demokratis, maka

pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,diatur, dan dituangkan dalam peraturan

perundangan-undangan.

Pasal 28J

1. )etiap orang !ajib menghormati hak

asasi manusia orang lain dalam tertib

kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.

2. "alam menjalankan hak dan

kebebasannya, setiap orang !ajib

tunduk kepada pembatasan yang


dengan maksud semata-mata untuk

menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak kebebasan

orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai- nilai agama,keamanan, dan ketertiban umum dalam

suatu masyarakat demokratis.

0&0 9I

&$&M&

Pasal 29

1.Negara berdasar atas Ketuhanan yang

Maha :sa

2.Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk

beribadah menurut agamanya dan

keper'ayaannya itu.

0&0 9I

&$&M&

Pasal 29

1.Negara berdasar atas Ketuhanan yang

Maha :sa.

2.Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk

beribadat menurut agamanya dan

kepertjajaannya itu.

BAB &II

PERTAHANAN NEGARA

Pasal 30

1.5iap-tiap !arga Negara berhak dan!ajib ikut serta dalam usaha pembelaan

BAB &II

PERTAHANAN NEGARA DAN

KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

1.5iap-tiap !arga negara berhak dan!ajib ikut serta dalam usaha pertahanan


22/27

Negara.

2.)yarat-syarat tentng pembelaan diatur


dan keamanan negara.

2.#saha pertahanan dan keamanan

negara dilaksanakan melalui sistem

pertahanan dan keamanan rakyat

semesta oleh 5entara NasionalIndonesia dan Kepolisian Negara

Repbulik Indonesia, sebagai kekuatan

utama dan rakyat, segabai kekuatan

pendukung.

3.5entara Nasional Indonesia terdiri

atas &ngkatan "arat, &ngkatan +aut,

dan &ngkatan #dara sebagai alat negara

bertugas mempertahankan, melindungi,

dan memelihara keutuhan dan

kedaulatan negara.

.Kepolisian Negara Republik

Indonesia sebagai alat negara yang

menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat bertugas melindungi,

mengayomi, melayani masyarakat, serta

menegakkan hukum.

. susunan dan kedudukan 5NI ,

kepolisian Negara r!publik Indonesia,

hubungan dan ke!enangan 5NI dankepolisian NKRI di dalam menjalankan

tugasnya syarat syarat keikut sertaan

!arga Negara dalam usaha pertahanan

dan keamanan diatur dalam ##

BAB &III

PENDIDIKAN

Pasal 31

1.5iap-tiap !arga Negara berhak

mendapat pengajaran.

2.emerintah mengusahakan dan

menjelenggarakan satu sistim

pengajaran nasional, yang diatur


BAB &III

PENDIDIKAN DAN

KEBUDA%AAN

Pasal 31

1. )etiap !arga negara berhak

mendapat pendidikan.

2. )etiap !arga negara !ajib mengikuti

pendidikan dasar dan pemerintah !ajib

membiayainya.;;;;

pperbedaan uu hasil amandemen dan sebelum amandemen

Documents