pph i (pph orang pribadi)
DESCRIPTION
PPh I (PPh Orang Pribadi). Silabus Pengajaran. 1. - Definisi Orang Pribadi ( Kegiatan Usaha/ Pekerjaan bebas / Pegawai ) - Prinsip Perpajakan-Menentukan Orang Pribadi - Prinsip UU PPh Menentukan OP sebagai subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/1.jpg)
PPh I (PPh Orang
Pribadi)
![Page 2: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/2.jpg)
Silabus Pengajaran1. - Definisi Orang Pribadi ( Kegiatan Usaha/Pekerjaan bebas/Pegawai)
- Prinsip Perpajakan-Menentukan Orang Pribadi
- Prinsip UU PPh Menentukan OP sebagai subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri
Definisi Domisili Fiskal atau Residen Fiskal Keluarga sebagai Subyek Pajak Orang Pribadi
2. - Definisi Penghasilan
- Pengelompokan Penghasilan (Final & Non Final)
- Contoh –Contoh Penghasilan
-Penghasilan yang Dikecualikan sebagai obyek Pajak
3. - Saat Timbulnya Utang PPh dan Saat Pemajakannya ( PPh 25 & PPh 29)
- Sistem Self Assesment ( Menghitung, Membayar dan Menyetor)
- Penghitungan Pajak Penghasilan ( Norma & Pembukuan)
![Page 3: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/3.jpg)
Silabus Pengajaran4. - Unsur-Unsur Pernghitungan PPh Terutang :
Penghasilan Netto Zakat Kompensasi Kerugian PTKP Tarif Pajak ( PPh Terutang ) Kredit Pajak
5. Perhitungan PPh Terutang bagi WP OP Usahawan dan aplikasi pada SPT Tahunan: Penghasilan Bruto Norma Penghitungan Penghasilan Netto Penghasilan Netto PTKP PPh Terutang Kredit Pajak
![Page 4: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/4.jpg)
Silabus Pengajaran6. Perhitungan PPh Terutang bagi WP OP Yang Melakukan Pekerjaan Bebas dan Aplikasi
pada SPT Tahunan : Penghasilan Bruto Norma Penghitungan Penghasilan Netto Penghasilan Netto PTKP PPh Terutang Kredit Pajak
7. Perhitungan PPh Terutang bagi WP OP Karyawan dan Aplikasi pada SPT Tahunan: Penghasilan Bruto Norma Penghitungan Penghasilan Netto Penghasilan Netto PTKP PPh Terutang Kredit Pajak
![Page 5: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/5.jpg)
DASAR HUKUMUU No. 28 Tahun 2007 (KUP)UU No. 36 Tahun 2008 ( Pajak
Penghasilan )Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto
![Page 6: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/6.jpg)
DEFINISI SUBJEK PAJAK
Yaitu pihak yg menjadi sasaran atau dimaksud oleh UU utk membayar pajak atau memikul beban pajak.
4 pihak yg mjd sasaran UU utk memikul beban PPh sesuai UU PPh pasal 2 ayat (1)1. a. Orang pribadi
b. Warisan yg belum terbagi sbg satu kesatuan menggantikan yg berhak2. Badan3. Bentuk usaha tetap
Dasar Subyek pajak PPh
Orang pribadi
Badan
Manusia yg masih hidup
PT, CV, BUMN, BUMD, firma, kongsi,dsb
Warisan yang belum terbagi
BUT
![Page 7: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/7.jpg)
Subyek Pajak Orang Pribadi
Kewajiban
Jenis
Subyek Pajak Dalam Negeri
Melakukan Kegiatan Usaha / Pekerjaan Bebas
Subyek Pajak Luar Negeri
Karyawan /Pegawai
![Page 8: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/8.jpg)
Prinsip UU PPh menentukan orang pribadi sbg subjek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri
• UU PPh menentukan jika orang pribadi yg berdomisili di Indonesia adalah subyek pajak orang pribadi dalam negeri (asas domisili bukan asas kewarganegaraan). Orang pribadi yg tidak berdomisili di Indonesia bukan subyek pajak karena tidak tunduk pd hukum pajak yg berlaku di Indonesia.
• Orang pribadi yg tidak berdomisili di Indonesia akan tunduk pada hukum pajak Indonesia jika:
1.Orang pribadi yg tidak berdomisili di Indonesia melakukan kegiatan/ menjalankan usaha di Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia( asas bentuk usaha tetap). Orang pribadi tsb mjd subjek pajak orang pribadi luar negeri bentuk usaha tetap/ subyek pajak BUT.
2.Orang pribadi yg tidak berdomisili di Indonesia menerima/ memperoleh penghasilan yg bersumber dari Indonesia (asas sumber) tanpa melalui bentuk usaha tetap Indonesia. Orang pribadi tsb mjd subyek pajak orang pribadi luar negeri selain bentuk usaha tetap (subyek pajak orang pribadi luar negeri selain BUT)
![Page 9: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/9.jpg)
Definisi domisili fiskal atau residen fiskal
Domisili/ residen fiskal
Residen Indonesia ( berdomisili Indonesia)
Bukan residen Indonesia ( tidak berdomisili Indonesia)
Syarat orang pribadi sbg residen Indonesia :1. Bertempat tinggal/ menetap di Indonesia2. Berada di Indonesia >183 hari dlm jangka waktu 12 bulan3. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat utk bertempat
tinggal di Indonesia
Seseorang bukan sbg residen fiskal Indonesia, jika :1. Tidak bertempat tinggal/ tidak menetap di Indonesia2. Berada di Indonesia <183 hari dlm jangka waktu 12 bulan3. Berada di Indonesia, tetapi tidak mempunyai niat utk bertempat tinggal/ menetap di
Indonesia
![Page 10: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/10.jpg)
Syarat orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia akan dipenuhi jika memenuhi salah satu dari keempat kriteria berikut :
1. Alamat tempat tinggalnya yg tetap di Indonesia2. Tempat keluarganya tinggal di Indonesia 3. Tempat kegiatan utamanya dijalankan di Indonesia4. Dia lebih banyak berada di Indonesia
![Page 11: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/11.jpg)
Keluarga sebagai Subyek Pajak Orang Pribadi
Keluarga inti yang terdiri dari suami ,istri, anak yang belum dewasa (di bawah 18 thn) merupakan satu-kesatuan ekonomis yang diwakili oleh kepala keluarga
Perlakuan Perpajakan terhadap satu keluarga sama dengan perlakuan perpajakan terhadap satu Subjek Pajak
Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan syarat :
penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya
dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya
(Pasal 8 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008)
![Page 12: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/12.jpg)
Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah
suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri
![Page 13: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/13.jpg)
Penghasilan anak yang belum dewasa dari manapun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama.
Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah
Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya
Anak yang Belum Dewasa
![Page 14: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/14.jpg)
Subyek Pajak -Kewajiban
Melakukan Kegiatan Usaha
Pekerjaan Bebas
Pegawai /Karyawan
Perdagangan
Industri
Jasa
Dokter,Notaris,Akuntan,Aktuaris, Konsultan (Tenaga Ahli)
Pegawai TetapPegawai Tidak Tetap
![Page 15: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/15.jpg)
OP yang Dikecualikan sebagai Subyek Pajak
Pejabat Perwakilan Negara Asing
Pegawai /Karyawan Organisasi International
Bukan WNI
Di INA tidak menerima penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjannya
Berdasarkan azas Timbal Balik
Bukan WNI
Di INA tidak menerima penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjannya
![Page 16: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/16.jpg)
Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif OP DN
Dimulai sejak orang pribadi dilahirkan, berada, atau berniat tinggal di Indonesia.
Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, kewajiban pajak subyektifnya mulai timbul pada hari pertama berada di Indonesia.
Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
![Page 17: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/17.jpg)
Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif Warisan yang Belum Terbagi
Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi (saat meninggalnya pewaris).
Berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada ahli warisnya.
![Page 18: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/18.jpg)
Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak SubjektifWP Luar Negeri Dimulai pada saat orang pribadi atau badan
di Luar Negeri menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.
![Page 19: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/19.jpg)
Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif BUT
Dimulai pada saat BUT tersebut mulai berada di Indonesia
Berakhir pada saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia
![Page 20: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/20.jpg)
PenghasilanSetiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak
Baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia
Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak
Dengan nama dan dalam bentuk apapun
![Page 21: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/21.jpg)
Pengelompokan Penghasilan Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan
kerja dan pekerjaan bebas, seperti ; gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, pengacara, dsb.
Penghasilan dari usaha dan kegiatan. Penghasilan dari modal yang berupa harta
gerak ataupun harta tak gerak seperti ; bunga, dividen, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha, dsb.
Penghasilan lain-lain, seperti ; pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya.
![Page 22: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/22.jpg)
Jenis Penghasilan
a. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN BERKENAAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH TERMASUK GAJI, UPAH, TUNJANGAN, HONORORARIUM, KOMISI, BONUS, GRATIFIKASI, UANG PENSIUN, ATAU IMBALAN DALAM BENTUK LAINNYA, KECUALI DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG INI.
![Page 23: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/23.jpg)
Jenis Penghasilanb. HADIAH DARI UNDIAN ATAU PEKERJAAN ATAU KEGIATAN DAN PENGHARGAAN C. LABA USAHA d. KEUNTUNGAN KARENA PENJUALAN ATAUKARENA PENGALIHAN HARTA, TERMASUK :
1. KEUNTUNGAN KARENA PENGALIHAN HARTA KEPADA PERSEROAN, PERSEKUTUAN, BADAN LAINNYA SEBAGAI PENGGANTI SAHAM/ PENYERTAAN MODAL
2. KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH PERSEROAN, PERSEKUTUAN, DAN BADAN LAINNYA KARENA PENGALIHAN HARTA KEPADA PEMEGANG SAHAM, SEKUTU ATAU ANGGOTA 3. KEUNTUNGAN KARENA LIKUIDASI, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, PEMECAHAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA
4. KEUNTUNGAN KARENA PENGALIHAN HARTA BERUPA HIBAH, BANTUAN ATAU SUMBANGAN, KECUALI YANG DIBERIKAN KEPADA KELUARGA SEDARAH DALAM
GARIS KETURUNAN LURUS SATU DERAJAT, DAN BADAN KEAGAMAAN ATAU BADAN PENDIDIKAN ATAU BADAN SOSIAL ATAU PENGUSAHA KECIL TERMASUK KOPERASI YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN, SEPANJANG TIDAK
ADA HUBUNGAN DENGAN USAHA, PEKERJAAN, KEPEMILIKAN ATAU PENGUASAAN ANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN
e. PENERIMAAN KEMBALI PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA
![Page 24: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/24.jpg)
Jenis Penghasilanf. BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, DAN IMBALAN KARENA JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG g. DIVIDEN, DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN, TERMASUK DIVIDEN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA PEMEGANG POLIS, DAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA KOPERASI h. ROYALTYi. SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTAj. PENERIMAAN ATAU PEROLEHAN PEMBAYARAN BERKALAk. KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG, KECUALI SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAHl. KEUNTUNGAN KARENA SELISIH KURS MATA UANG ASINGm. SELISIH LEBIH KARENA PENILAIAN KEMBALI AKTIVAn. PREMI ASURANSIo. IURAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERKUMPULAN DARI ANGGOTANYA YANG TERDIRI DARI WAJIB PAJAK YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBASp. TAMBAHAN KEKAYAAN NETO YANG BERASAL DARI PENGHASILAN YANG BELUM DIKENAKAN PAJAK
![Page 25: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/25.jpg)
Dari segi cara pengenaan pajak atas penghasilan Penghasilan yang merupakan Objek
Pajak yang dipotong PPh Final (Pasal 4 ayat (2)).
Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3))
Penghasilan yang merupakan Objek Pajak PPh tidak bersifat Final (Pasal 4 ayat (1))
![Page 26: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/26.jpg)
PPh Final
Dalam rangka penghitungan SPT Tahunan, penghasilan yg dikenakan PPh Final tdk digabung dengan penghasilan lain (non final)
PPh final yang dibayar/dipotong tdk dapat dikreditkan
Biaya utk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang PPh-nya final tdk dapat dikurangkan
![Page 27: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/27.jpg)
Bukan Objek Pajak (1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat Harta hibahan yg diterima oleh
Keluarga sedarah dlm grs keturunan lurus 1 derajat Pengusaha kecil yg ditetapkan Menteri KeuanganSepanjang tdk ada hubungan usaha, pekerjaan,
kepemilikan / penguasaan Warisan Harta termasuk setoran tunai yg diterima oleh Badan sbg
pengganti saham / penyertaan modal Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah
Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa
![Page 28: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/28.jpg)
Bukan Objek Pajak (2) Dividen diperoleh Perseroan Terbatas dari
penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia,
Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan
Penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu,
Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham.
![Page 29: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/29.jpg)
Bukan Objek Pajak (3)
Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau sejak pemberian ijin usaha.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha
![Page 30: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/30.jpg)
Saat Terutang Pajak
WP OP tidak menjalankan
usaha/pekerjaan bebas
WP OP menjalankan usaha/pekerjaan
bebas
WP Badan
Bila penghasilan jumlahnya melebihi
PTKP
Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP paling lambat akhir bulan berikutnya
Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP paling lama 1 bulan setelah saat
usaha mulai dijalankan
![Page 31: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/31.jpg)
Stelsel Campuran
- Perpaduan stelsel riil dan anggapan- Upaya menghilangkan kelemahan-kelemahan- Awal tahun menggunakan stelsel fictie (bersifat
sementara) di akhir tahun dikoreksi berdasarkan penghasilan sebenarnya
- Diterapkan sistem pemungutan di depan dan di belakang
- Diterapkan dalam Pajak Penghasilan- Pajak awal tahun melalui potput pihak lain, tahun
berjalan dengan angsuran (PPh Psl 25), akhir tahun dikoreksi (PPh Psl 29)
![Page 32: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/32.jpg)
Kelebihan:1. Dana pajak segera masuk ke kas negara2. Fiskus dan WP tidak dirugian karena apabila
ada perubahan pada akhir tahun dapt dikoreksi
Kelemahan: Dengan adanya ketetapan dua kali dalam
satu tahun pajak menjadi tidak efisien dan tidak ada kepastian hukum. Menambah pekerjaan, biaya dan tenaga untuk menghitung dan menetapkan utang pajak yang bersifat tetap.
![Page 33: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/33.jpg)
PPh Pasal 25 Secara Umum
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan = sama dengan PPh yang terutang menurut SPT
Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah
dipotong/dipungut pihak lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23) dan PPh yang terutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24)
dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak
Penghasilan tidak teratur tidak diperhitungkan dalam menentukan PPh psl 25
![Page 34: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/34.jpg)
Contoh Umum Tn Amir (TK/0) melakukan usaha penjualan barang hasil impor Laporan Laba Rugi Th 2011 sbb :
Penjualan 500.000.000 HPP 300.000.000 Laba Kotor 200.000.000 Biaya usaha 130.000.000 Laba usaha 70.000.000 Pendapatan luar usaha
Komisi penjualan 15.000.000 Bunga pinjaman 10.000.000
Laba bersih 95.000.000 PPh yang dipotong/dipungut pihak lain
PPh 21 150.000 PPh 22 impor 2.500.000 PPh 23 1.500.000 Jumlah 4.150.000
SOAL : Hitung PPh 25 untuk tahun 2011
![Page 35: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/35.jpg)
Bagi Wajib Pajak yang Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur
Penghasilan tidak teratur tidak diperhitungkan dalam menentukan PPh psl 25
![Page 36: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/36.jpg)
Contoh Penghasilan Tidak Teratur
Tn Joko (TK/0) melakukan usaha penjualan barang hasil impor Laporan Laba Rugi Th 2004 sbb :
Penjualan 400.000.000 HPP 300.000.000 Laba Kotor 100.000.000 Biaya usaha 70.000.000 Laba usaha 30.000.000 Pendapatan luar usaha
Komisi penjualan 15.000.000 Bunga pinjaman 10.000.000 Keuntungan penjualan mobil 5.000.000
Laba bersih 60.000.000 PPh yang dipotong/dipungut pihak lain
PPh 21 150.000 PPh 22 impor 500.000 PPh 23 1.500.000 Jumlah 2.150.000 SOAL : Hitung PPh
25 untuk tahun 2005
![Page 37: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/37.jpg)
Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru PPh Pasal 25 dihitung dengan menerapkan tarif
umum Pasal 17 terhadap Penghasilan Kena Pajak sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas).
Penghasilan neto dihitung berdasarkan pembukuan (dalam hal WP wajib melaksanakan pembukuan) atau berdasarkan Norma Penghitungan (dalam hal wajib pajak tidak wajib melaksanakan pembukuan /melaksanakan pembukuan tetapi tidak diketahui penghasilan netonya.
Untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan netonya dikurangi PTKP terlebih dahulu.
![Page 38: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/38.jpg)
Tuan Abdullah telah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) anak yang menjadi tanggungannya. Pada tanggal 01 Januari 2011 membuka usaha industri mebel. Tuan Abdullah hanya menyelenggarakan catatan saja, karena usahanya masih baru. Persentase Norma Penghitungan sebesar 12%, Peredaran Bruto selama bulan Januari 2011 sejumlah Rp. 42.000.000,00.
Pertanyaan : Hitunglah Pajak Penghasilan pasal 25 untuk bulan Januari 2011
Contoh WP Baru Norma
![Page 39: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/39.jpg)
Contoh WP baru pembukuan
Tn Jamal (TK/0) mulai 1 Januari 2011 terdaftar sebagai wajib pajak dan diberikan NPWP.
Bulan Penjualan Biaya Laba
Januari ’05 30 jt 20 jt 10 jt
Februari ’05 40 jt 35 jt 5 jt
Maret ‘05 50 jt 25 jt 25 jt
SOAL : Hitung PPh 25 untuk tahun 2011
![Page 40: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/40.jpg)
PPh 25 sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan
Sama dengan jumlah angsuran PPh psl 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya (Masa Desember)
![Page 41: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/41.jpg)
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Per-32/PJ/2010)
WP OPPT adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer (barang dan jasa )yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha
WP yang memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan NPWP masing-masing tempat usahanya dan domisili di KPP yang bersangkutan.
WP yang memiliki beberapa tempat usaha di lebih dari 1 wilayah kerja KPP, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di KPP masing-masing tempat usaha Wajib Pajak berada.
![Page 42: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/42.jpg)
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTUPER-32/PJ/2010
MENDAFTARKAN NPWP DI : KPP DOMISILI (MELIPUTI TEMPAT TINGGAL WP) DAN, KPP LOKASI (MELIPUTI TEMPAT USAHA/GERAI; TIAP GERAI WAJIB MENDAFTARKAN NPWP)
WP OP USAHA PERDAGANGAN GROSIR DAN ATAU ECERAN DENGAN BEBERAPA TEMPAT USAHA (GERAI);
WAJIB
ANGSURANPPh PASAL 25
SEBESAR
0,75 % DARI JML PEREDARAN BRUTO TIAP BULAN;DIBAYAR ATAS NAMA DAN NPWP MASING MASING TEMPAT USAHA
dilunasi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dilaporkan ke KPP Lokasi paling
lambat tanggal 20
![Page 43: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/43.jpg)
Contoh Tn Purnama (K/1) berdomisili di Sukabumi mempunyai
usaha pedagangan eceran Handphone yang berlokasi di Mall Bekasi, Mall Depok dan di Pasar Anyar Bogor
Berikut ini peredaran usaha Tn Purnama selama tahun 2011 :
Bulan Bekasi Depok Bogor
Januari 30 juta 25 juta 10 juta
Februari
40 juta 15 juta 15 juta
Maret 20 juta 10 juta 25 juta
April 10 juta 5 juta 30 juta
Mei 5 juta 10 juta 15 juta
Juni 10 juta 15 juta 35 juta
Hitung :• PPh 25 sebagai WP OPPT yg harus dibayar sendiri tahun
2011
Bulan Bekasi Depok Bogor
Juli 20 juta 20 juta 5 juta
Agustus 10 juta 10 juta 25 juta
September
10 juta 5 juta 15 juta
Oktober 5 juta 15 juta 10 juta
November 10 juta 5 juta 5 juta
Desember 5 juta 10 juta 10 juta
![Page 44: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/44.jpg)
Skema Pemajakan WP OP
WP Orang Pribadi
Omset 1 th < 4,8 M Omset 1 th 4,8 M
Boleh melakukan pencatatan Wajib melakukan pembukuan
Pengh netto =
Pengh brutto x Norma pengh netto %
Pengh netto =
Pengh brutto – pengurang pengh brutto`
Pengh Kena Pajak =
(Pengh brutto x Norma pengh netto %)
-Zakat- PTKP
Pengh Kena Pajak =
(Pengh brutto – Biaya deductible – Zakat-Kompensasi Kerugian –
PTKP)
PPh terutang = Tarif psl 17 x Pengh Kena Pajak
![Page 45: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/45.jpg)
Pencatatan
Pencatatan harus dapat menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan obyek pajak atau penghasilan yang dikenakan PPh Final, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang , serta jumlah harta dan kewajiban pada
![Page 46: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/46.jpg)
pembukuan
Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
Untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
Yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.
![Page 47: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/47.jpg)
pembukuan Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan
di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
Buku, catatan, dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
![Page 48: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/48.jpg)
Norma Penghasilan NettoKep 536/PJ./2000
Pengelompokan menurut jenis usaha & wilayah 10 ibu kota propinsi
Medan - Surabaya Palembang - Denpasar Jakarta - Manado Bandung - Makasar Semarang - Pontianak
Ibu kota propinsi lainnya Daerah lainnya
![Page 49: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/49.jpg)
Ex. Lampiran Kep 536/PJ./2000
Kode Jenis Usaha10 ibu kota
propinsi
kota propinsi lainnya
Daerah lainnya
32200 Industri pakaian jadi kecuali untuk kaki 13,5 13 12,5
32300 Industri kulit & barang dari kulit kecuali utk kaki 17,5 16,5 16
32400 Industri barang keperluan kaki 17 16 15
62200 Perdagangan eceran brg kelontong, supermarket 30 25 20
62420 Perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi, hasil pengolahan kulit termasuk brg keperluan kaki
30 25 20
62422 Perdagangan eceran brg elektronik 30 25 20
62100 Rumah makan dan minum 25 20 20
62920 Jasa akuntansi dan pembukuan 36 35 35
93213 Dokter 45 42,5 40
97110 Reparasi kendaraan bermotor 20 18,5 17,5
97400 Pangkas rambut dan salon kecantikan 30 28 27
![Page 50: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/50.jpg)
50
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)Per 1 Januari 2009
![Page 51: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/51.jpg)
HUBUNGAN KELUARGA
10
KE
SAM
PING
IPAR WP
10
KE
SAM
PING
10 KE ATAS 10 KE ATAS
AYAH+
IBU
MERTUAWP
SAUDARAKANDUNG
10 KE BAWAH 10 KE BAWAH
ANAKKANDUNG
ANAKTIRI WP
SEDARAH SEMENDA
WP + ISTRI
SEMENDASEDARAH
![Page 52: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/52.jpg)
Contoh
Tn Sahrul, status menikah mempunyai 2 orang anak, mempunyai usaha perdagangan eceran sepatu berlokasi di Pasar Anyar Bogor
Dari pencatatan diketahui jumlah peredaran usaha selama tahun 2005 Rp 100.000.000
![Page 53: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/53.jpg)
53
TARIF PASAL 17 UU PPh (UU PPh Baru)TARIF PASAL 17 UU PPh (UU PPh Baru)
UU PPh 36/2008Pasal 21 ayat (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang
diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP .
![Page 54: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/54.jpg)
Z A K A T(PER-6/PJ./2011)
DIBAYARKAN OLEH :1.OP PEMELUK ISLAM 2.BADAN YANG DIMI-
LIKI OP PEMELUKISLAM
DIBAYARKAN OLEH :1.OP PEMELUK NON
NON ISLAM 2.BADAN YANG DIMI-
LIKI OP PEMELUKNON ISLAM
SIFATNYA WAJIB
DIBAYARKAN KEPADA LEMBAGA AMIL ZAKAT ATAU BADAN AMIL ZAKAT YG DIAKUI PEMERINTAH
DIBAYARKAN KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK PEMERINTAH
![Page 55: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/55.jpg)
BUKTI PEMBAYARAN Z A K A TYG DIAKUI
PEMBAYARAN LANGSUNG, TRANSFER,VIA ATM
Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar
Jumlah Pembayaran
Tanggal Pembayaran
Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan
Tanda tangan petugas Lembaga Amil/Keagamaan -Langsung
Validasi Bank-jika pembayaran Bank
![Page 56: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/56.jpg)
KOMPENSASI KERUGIANPasal 6 ayat 2 UU PPh
KOMPENSASI KERUGIANPasal 6 ayat 2 UU PPh
PEMBUKUANPEMBUKUAN
Dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
![Page 57: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/57.jpg)
KOMPENSASI KERUGIANPasal 6 ayat 2 UU PPh
KOMPENSASI KERUGIANPasal 6 ayat 2 UU PPh
Tahun Pajak Laba /(Rugi) Fiskal Sisa Rugi Fiskal
2009 2011
2009 (1,200,000,000) (1,200,000,000)
2010 200,000,000 (1,000,000,000)
2011 (300,000,000) (1,000,000,000) (300,000,000)
2012 - (1,000,000,000)
2013 100,000,000 (900,000,000)
2014 800,000,000 (100,000,000)
2015 150,000,000 (150,000,000)
2016 250,000,000 100,000,000
![Page 58: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/58.jpg)
FORMULA PENGHITUNGAN PPH OP (NORMA)USAHAWAN
Peredaran Usaha Rp. ……………….
Norma Penmghasilan Netto %
Penghasilan Netto Rp. ………………. Zakat (Rp. ………………)
Penghasilan Netto Setelah Zakat Rp. ………………. PTKP (Rp……………….)
PKP Rp………………..
Tarip Ps 17 Rp…………......... Kredit Pajak :
PPh Pasal 21/22/23/24 (Rp………………) PPh Pasal 25
(Rp………………) PPh Kurang/(lebih) bayar RP………………..
![Page 59: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/59.jpg)
Penghasilan istri
Bekerja pada satu pemberi kerja
Bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja Melakukan usaha Melakukan pekerjaan bebas
Penghasilan istri tidak digabung Status K/... PPh 21 atas penghasilan istri bersifat
final (tidak dapat dikreditkan)
Penghasilan istri digabung Status K/I/... PPh 21/22/23 atas penghasilan istri dapat
dikreditkan
![Page 60: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/60.jpg)
PEKERJAAN BEBAS
60
( UU NO. 28 TAHUN 2007 PASAL 1 ANGKA 24)
Yang memiliki Keahlian Khusus
Tidak Terikat oleh hubungan kerja
Contoh : Dokter, Pengacara, Notaris, Konsultan, Akuntan
Pekerjaan yang dilakukan oleh Orang Pribadi
![Page 61: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/61.jpg)
FORMULA PENGHITUNGAN PPH OP (NORMA)PEKERJAAN BEBAS
Peredaran Usaha Rp. ……………….
Norma Penmghasilan Netto %
Penghasilan Netto Rp. ………………. Zakat (Rp. ………………)
Penghasilan Netto Setelah Zakat Rp. ………………. PTKP (Rp……………….)
PKP Rp………………..
Tarip Ps 17 Rp…………......... Kredit Pajak :
PPh Pasal 21/22/23/24 (Rp………………) PPh Pasal 25
(Rp………………) PPh Kurang/(lebih) bayar RP………………..
![Page 62: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/62.jpg)
FORMULA PENGHITUNGAN PPH OP
USAHA PEK .BEBAS PEGAWAI
P. BRUTONORMAP. NETTO(ZAKAT)P.NETTO STL ZKT(PTKP)PKPPPH TERUTANG(KREDIT PAJAK) - Dipotong Pihak III - Dibayar sendiri (PPh 25)PPh Kurang/(Lebih) Bayar / PPh 29
P. BRUTONORMAP. NETTO(ZAKAT)P.NETTO STL ZKT(PTKP)PKPPPH TERUTANG(KREDIT PAJAK) - Dipotong Pihak III - Dibayar sendiri (PPh 25)PPh Kurang/(Lebih) Bayar / PPh 29
P. BRUTO(B.JAB)(IURAN PENSIUN)( IURAN JHT)P. NETTO(PTKP)PKPPPH TERUTANG(KREDIT PAJAK) - Dipotong Pihak IIIPPh Kurang/(Lebih) Bayar / PPh 29
![Page 63: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/63.jpg)
SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI
1770 1770 S 1770 SS
-Usahawan-Pekerjaan Bebas
-Karyawan >60 jt-Karyawan .> 2 pem- beri kerja-Mendapat Pengha- silan dari CV
- Karyawan < 60 jt
![Page 64: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/64.jpg)
MID SEMESTER 2
![Page 65: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/65.jpg)
PASAL 28 UU KUP
WP OP Wajib
Pembukuan
HurufSatuan Mata uang,
Tulisan,Angka
PerubahanMetode
Pembukuan
DikecualikanPembukuan
Itikad baik,Keadaan
Sebenarnya
Taat AzasStelses Akrual,
Stelsel Kas
Isi Pembukuan
DaluwarsaPenyimpanan
Dokumen
![Page 66: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/66.jpg)
WP OP WAJIB PEMBUKUAN
KEG. USAHA
- INDUSTRI-PERDAGANGAN-JASA
PEK . BEBAS
- PENGACARA- AKUNTAN- KONSULTAN-NOTARIS-PDL. ASURANSI
![Page 67: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/67.jpg)
WP OP DIKECUALIKAN DARI PEMBUKUAN
KEG. USAHA ATAUPEK. BEBAS
- KEP-536/PJ/2000 - PMK-01/PMK.03/2007- UU NO. 36 /2008
TDK MELAKUKAN KEG. USAHAATAU PEK. BEBAS
- PEGAWAI SWASTA- PEGAWAI NEGERI SIPIL- KARYAWAN
- OMZET > 4.800.000.000- BERLAKU MULAI 2009
![Page 68: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/68.jpg)
PEMBUKUAN
ITIKAD BAIK
KEADAAN / KEG .USAHASEBENARNYA
![Page 69: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/69.jpg)
PEMBUKUAN / PENCATATAN
HURUF LATIN
ANGKA ARAB
SATUAN RUPIAH
BAHASA INDONESIA BHS. ASING YG DIIJINKAN
O/ MENKEU
![Page 70: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/70.jpg)
PEMBUKUAN
TAAT AZAS
STELSEL KASATAU
STELSEL AKRUAL
1. Stelsel Pengakuan Penghasilan2. Tahun Buku3. Metode Penilaian Persediaan4. Metode Penyusutan dan amortisasi
MENCEGAH PERGESERANLABA /RUGI
![Page 71: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/71.jpg)
STELSEL
AKRUAL
PENGHASILAN DIPEROLEHBEBAN TERUTANG
KAS
PENGHASILAN KAS DITERIMABEBAN KAS DIEKLUARKAN
USAHA SKALA BESARPENJUALAN <> PEMBAYARAN > 1 BLN
USAHA SKALA KECILPENJUALAN <> PEMBAYARAN =SINGKAT
INDISTRI , JASA KONSTRUKSI RESTORAN, JASA, HIBURANTRANSPORTASI
PENJUALAN = TUNAI + NON TUNAIHPP = PEMBELIAN +PERSEDIAANAKTIVA = PENYUSUTAN
![Page 72: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/72.jpg)
Perubahan Metode Pembukuan
Permohonan Perubahan Tahun Buku o/ WP
Diajukan sebelum dimulainyaTahun buku yang baru
Dilakukan Pemeriksaan oleh DJP
Persetujuan DJP
![Page 73: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/73.jpg)
Pembukuan
Standar AkuntansiKeuangan
Harta
Kewajiban
Beban
Modal
Penghasilan
Penjualan
Pembelian
Neraca
Laba Rugi
![Page 74: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/74.jpg)
Pembukuan dengan Mata Uang Asing
Persetujuan Menkeu
PMA
KONTRAK KARYA
KONTRAK BAGI HASIL
INDUKNYA DI LUAR NEGERI
LISTING DI BURSA ASING
![Page 75: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/75.jpg)
PENCATATAN
PEREDARAN USAHA /OMSET
PENGHASILAN LAINNYA
BUKAN OBYEK PAJAK
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL
![Page 76: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/76.jpg)
Pembukuan, Pencatatan
Manual atau Online
Wajib Disimpan selama 10 tahun
Daluarsa Penyidikan
![Page 77: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/77.jpg)
BEBAN -FISKAL
DPT DIKURANGKANPasal 6 UU PPh
3 M ( Mendapatkan, Menagih, Memelihara)Penghasilan
PENYUSUTAN
IURAN KEPADA DANA PENSIUN DISAHKAN O/ MENKEU
KERUGIAN KARENA PENJUALANATAU PENGALIHAN HARTA
KERUGIAN SELISIH KURS MATA UANGASING
BEBAN PENELITIAN & PENGEMBANGANPERUSAHAAN YG DILAKUKAN
DI DALAM NEGERI
BEA SISWA, PELATIHAN. MAGANG
PIUTANG YG NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH
SUMBANGAN YG DIATURPERATURAN PEMERINTAH
TDK DPT DIKURANGKANPasal 9 UU PPh
PEMBAGIAN LABA DLM BENTUK APAPUNPEMBAGIAN SHU KOPERASI
U / KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAMSEKUTU, ANGGOTA ATAU PRIBADI
PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKANDANA CADANGAN
PREMI ARUSANSI JIWA, KESEHATAN,BEASISWA, KECELAKAAN
YG DIBAYAR WP OP
PENGGANTIAN DLM BENTUK NATURAKEC, MAKAN MINUM U SEMUA PEGAWAIDAN KENIKMATAN UNTUK DAERAH TTT
YH DIATUR OLEH MENKEU
JUMLAH YG MELEBIHI KEWAJARAN YGDIBAYARKA KEPADA PEMEGANG SAHAM
ATAU YG MEMILIKI HUB ISTIMEWA
HARTA YG DIHIBAHKAN, SUMBANGANBANTUAN
PPh DAN SANKSI ADM PERPAJAKAN
GAJI YG DIBAYARKAN KPD ANGGOTA CV, FaYGMODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM
![Page 78: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/78.jpg)
Berikut ini laporan laba rugi komersial usaha Tn Abadi selama tahun 2011Penghasilan dari usahaPenjualan 130,000,000Rp Harga pokok penjualan 60,000,000Rp Laba Kotor 70,000,000Rp Biaya operasiGaji pegawai 9,000,000Rp Alat tulis kantor 8,000,000Rp Biaya pemeliharaan bangunan yang disewakan 7,000,000Rp PPh Pasal 25 6,000,000Rp Sanksi keterlambatan penyampaian SPT 5,000,000Rp PBB 4,000,000Rp Biaya listrik, air, telpon kantor 3,000,000Rp Biaya listrik, air, telpon rumah 2,000,000Rp Sumbangan HUT RI 1,000,000Rp Jumlah biaya usaha 45,000,000Rp Penghasilan luar usahaPenghasilan dari persewaan bangunan 50,000,000Rp Bunga pinjaman 10,000,000Rp Bagian Laba Firma Abadi & Rekan 2,000,000Rp Jumlah penghasilan luar usaha 62,000,000Rp Laba Bersih 87,000,000Rp
![Page 79: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/79.jpg)
PENYUSUTAN
HARTA BERWUJUD KECUALITANAH YG BERSTATUS HAK MILIK, HGB, HGU, DAN HAK
PAKAI
DILAKUKAN DALAM BAGIAN-BAGIAN YG SAMA BESAR SELAMA MASA YG
TELAH DITENTUKAN
BANGUNANDILAKUKAN DALAM BAGIAN-BAGIAN YG MENURUN
SELAMA MASA MANFAAT YG DIHITUNG DENGAN TARIF ATAS NILAI SISA BUKU DAN PADA AKHIR MASA MANFAAT NILAI SISA BUKU DISUSUTKAN SEKALIGUS SELAIN BANGUNAN
USAHA TERTENTU DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN.
MULAI PENYUSUTAN PADA BULAN DILAKUKANNYA PENGELUARAN, KECUALI HARTA YG MASIH DALAM PROSES PENGERJAAN, PADA TAHUN SELESAINYA PENGERJAAN HARTA TERSEBUT.
DENGAN PERSETUJUAN DIRJEND PAJAK: -PADA BULAN HARTA TSB DIGUNAKAN, ATAU - PADA BULAN HARTA TSB MULAI MENGHASILKAN.
DASAR PENYUSUTAN BAGIWP YG MELAKUKAN PENI LAIAN KEMBALI AKTIVA
SESUAI DENGAN PSL 19
NILAI SETELAH DILAKUKAN PENILAIAN KEMBALI TIVA
Pasal 11
![Page 80: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/80.jpg)
MASA MANFAAT DAN TARIF PENYUSUTAN
KELOMPOK
HARTA
BERWUJUD.
MASA
MANFAAT
TARIP PENYUSUTANGARIS SALDO
LURUS MENURUN
l. BUKAN BANGUNAN
KELOMPOK 1
KELOMPOK 2
KELOMPOK 3
KELOMPOK 4
4 TAHUN
8 TAHUN
16 TAHUN
2O TAHUN
25% 50%
12,5% 25%
6.25% 12,5%
5% 10%
ll.BANGUNAN
- PERMANEN
- TIDAK PERMANEN
20 TAHUN
10 TAHUN
5%
10%
KELOMPOK HARTA BERWUJUDDITETAPKAN DG KEPMENKEU
![Page 81: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/81.jpg)
AMORTISASI
ATAS PENGELUARAN UNTUK HARTA TAK BERWUJUD DAN PENGELUARAN LAINNYA, TER MASUK BIAYA PERPANJANG
AN HGB, HGU, DAN HAK PAKAIYANG MEMPUNYAI MASA MAN FAAT LEBIH DARI SATU TAHUN
DILAKUKAN DALAM BAGIAN YANG SAMABESAR
ATAU
DALAM BAGIAN-BAGIAN YG MENURUN SELAMA MASA MANFAAT YG DIHI TUNG DG CARA MENERAP KAN TARIF AMORTISASI
ATAS PENGELUARAN ATAU ATAS NILAI SISA BUKU, DAN
PADA AKHIR MASA MAN FAAT DIAMORTISASI SEKA LIGUS DG SYARAT DILAKU KAN SECARA TAAT AZAS. Pasal 11A
![Page 82: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/82.jpg)
MASA MANFAAT DAN TARIF AMORTISASI
KELOMPOK HARTA
TAK BERWUJUD
KELOMPOK 1
KELOMPOK 2
KELOMPOK 3
KELOMPOK 4
MASA
MANFAAT
TARIF AMORTISAS
GARIS SALDO LURUS MENURUN
4 TAHUN 8 TAHUN
16 TAHUN 20 TAHUN
25%12,5%6,25%
5%
50%25%
12,5%10%
I
II
1. BIAYA PENDIRIAN 2. BIAYA PERLUASAN MODAL DI
BEBANKAN PADA TAHUN TERJADINYA PENGELUARAN
SAMA DENGANAd I DIATAS
![Page 83: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/83.jpg)
III
HAK DAN PENGELUARAN BIDANGPENAMBANGAN MIGAS BUMI
MENGGUNAKAN METODESATUAN PRODUKSI
IV
1. HAK PENAMBANGAN 2. HAK PENGUSAHAAN HUTAN 3. HAK PENGUSAHAAN SUMBER
ALAM SERTA HASIL ALAM LAINNYA YANG MEMPUNYAI MASA MANFAAT
LEBIH 1(SATU) TAHUN.
MENGGUNAKAN METODESATUAN PRODUKSI SETINGGI-TINGGINYA 20% SETAHUN.
V
PENGELUARAN SEBELUM OPERASI KOMER SIAL YG MEMPUNYAI MASA MANFAAT LE BIH SATU TAHUN DIKAPITALISASI
DIAMORTISASI SAMA DGANGKA 1(SATU) DIATAS.
![Page 84: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/84.jpg)
Kredit Pajak
PPh yg dipotong / dipungut pihak lain di DN, meliputi PPh 21/22/23
PPh dibayar di LN (kredit PPh psl 24)
![Page 85: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/85.jpg)
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
PPh dibayar di LN boleh dikreditkan dg PPh di Indonesia
Pengkreditan PPh psl 24 dilakukan di tahun pajak digabungkannya penghasilan tersebut
Kerugian di LN tidak boleh digabung
![Page 86: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/86.jpg)
Rumus Kredit Pajak Luar Negeri
PPh psl 24 yg dikreditkan jumlah yg lebih kecil antara : Pajak yg sebenarnya dibayar di LN
Rumus : PPh terutang atas X Penghasilan Netto LN
seluruh Penghasilan Penghasilan Kena Pajak
(dihitung per-country basis)
Jumlah PPh terutang atas seluruh penghasilan
![Page 87: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/87.jpg)
Contoh Tn Osama (K/1) berkedudukan di Jakarta
memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2011 adalah sbb : Penghasilan neto dari dalam negeri sebesar Rp
8.000.000.000. Di Singapura memperoleh penghasilan (laba neto)
Rp 2.000.000.000, dimana PPh yang dibayar di Singapura sebesar Rp 800.000.000
Di Vietnam memperoleh penghasilan (laba neto) sebesar Rp 6.000.000.000, dimana PPh yang dibayar sebesar Rp 1.500.000.000
Di Malaysia menderita kerugian (rugi neto) sebesar Rp 5.000.000.000
Hitung kredit pajak PPh pasal 24
![Page 88: PPh I (PPh Orang Pribadi)](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022061509/5681465b550346895db37c7f/html5/thumbnails/88.jpg)
Penghasilan Netto DPP PPh- Dalam Negeri 8,000,000,000Rp - Singapura 2,000,000,000Rp 800,000,000 - Vietnam 6,000,000,000Rp 1,500,000,000
16,000,000,000Rp 2,300,000,000 18,480,000.00
15,981,520,000.00 50,000,000Rp 5% 2,500,000Rp
200,000,000Rp 15% 30,000,000Rp 250,000,000Rp 25% 62,500,000Rp
15,481,520,000Rp 30% 4,644,456,000Rp 4,739,456,000Rp
1 Singapura 592,432,000Rp 2 Vietnam 1,777,296,000Rp
2,369,728,000Rp
Penghitungan PPh TerutangPenghasilan Netto 16,000,000,000Rp
PTKP 18,480,000Rp PKP 15,981,520,000Rp PPh Terutang 4,739,456,000Rp Kredit Pajak ( asumsi hanya PPh 24) 2,092,432,000Rp PPh YMH Dibayar 2,647,024,000Rp