pph pasal 24 - aliaariesanti.files.wordpress.com · apabila penghasilan dari luar negeri berasal...

Pajak Penghasilan Pasal 24

Kredit Pajak Luar Negeri

Penggabungan Penghasilan yangBerasal dari Luar Negeri

Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahunpajak diperolehnya penghasilan

Penghasilan berupa dividen, dilakukan dalamtahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut

Penghasilan lainnya, dilakukan dalam tahun pajakditerimanya penghasilan tersebut

Kerugian yang diderita di luar negeri tidak bolehdigabungkan dalam menghitung PenghasilanKena Pajak di Indonesia.

Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di Luar Negeridapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang diIndonesia.Pengkreditan PPh yang dibayar di Luar Negeri (PPh Pasal 24)dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dariluar negeri tersebut dengan penghasilan di Indonesia.Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimumsebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayaratau terutang di Luar Negeri dan jumlah yang dihitungmenurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri danseluruh Penghasilan Kena Pajak, atau maksimum sebesar PPhyang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak dalam haldi dalam negeri mengalami kerugian (Penghasilan dari LNlebih besar dari jumlah Penghasilan Kena Pajak).

Mekanisme Pengkreditan PPh yangDibayar di Luar Negeri

Apabila penghasilan dari luar negeri berasal daribeberapa negara, maka penghitungan PPh Pasal 24dilakukan untuk masing-masing negara.Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakanPPh Final (Pasal 4 ayat (2) Undang-UndangNomor 36 Tahun 2008) dan/atau penghasilan yangdikenakan pajak tersendiri (Pasal 8 ayat (1 dan 4)Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) tidakdapat digabungkan dengan penghasilan lainnya,baik yang diperoleh dari Dalam Negeri maupundari Luar Negeri.



Dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negerimelebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebuttidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak bolehdibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi.Untuk melaksanakan pengkreditan PPh Luar Negeri, wajib pajakwajib menyampaikan permohonan ke KPP bersamaan denganpenyampaian SPT Tahunan PPh, dilampiri dengan:

- Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri- Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar

negeri- Dokumen pembayaran PPh di luar negeri.Atas permohonan wajib pajak, Kepala KPP dapat memperpanjang

jangka waktu penyampaian lampiran-lampiran di atas, karenaalasan-alasan di luar kekuasaan wajib pajak.


Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yangberasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukanpembetulan SPT Tahunan yang bersangkutan denganmelampirkan dokumen-dokumen yang berkenaandengan perubahan tersebut.Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkan

PPh kurang dibayar, maka atas kekurangan bayar tersebuttidak dikenakan sanksi bunga.

Apabila karena pembetulan SPT tersebut menyebabkanlebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapatdikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkandengan utang pajak lainnya

Rumus Umum

Kredit Pajak Maksimum

Contoh 1PT A berkedudukan di Indonesia pada tahun 2014memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:

Negara Laba (rugi) Pajak terutang dinegara sumber

Dalam Negeri Rp80.000.000

Malaysia 20.000.000 Rp6.000.000

Total penghasilan Rp100.000.000

Contoh 1PPh menurut peraturan di Indonesia

25% x Rp100.000.000 = Rp25.000.000

Kredit Pajak Maksimum di Malaysia:

= (20.000.000/100.000.000) x Rp25.000.000

= Rp5.000.000

Contoh 1

Negara Kredit PajakMaksimum

Pajak terutang dinegara sumber

Malaysia Rp5.000.000 Rp6.000.000

Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia

= Rp25.000.000 – Rp5.000.000

= Rp20.000.000

Contoh 2

PT B berkedudukan di Indonesia pada tahun 2014memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:



Brunei 30.000.000 Rp9.000.000

Singapura 50.000.000 Rp10.000.000


Contoh 2

PPh menurut peraturan di Indonesia

25% x Rp150.000.000 = Rp37.500.000

Contoh 2Kredit Pajak Maksimum:

Brunei

= (Rp30.000.000/150.000.000)x Rp37.500.000

= Rp7.500.000

Singapura

= (Rp50.000.000/150.000.000)x Rp37.500.000

= Rp12.500.000

Contoh 2



Brunei Rp7.500.000 Rp9.000.000

Singapura Rp12.500.000 Rp10.000.000

Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia= Rp37.500.000 – Rp7.500.000 – Rp10.000.000= Rp20.000.000

Contoh 3

PT C berkedudukan di Indonesia pada tahun 2014memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:



Brunei (30.000.000)

Singapura 50.000.000 Rp5.000.000


Contoh 3


25% x Rp120.000.000 = Rp30.000.000


Singapura

= (Rp50.000.000/Rp120.000.000) x Rp30.000.000

= Rp12.500.000

Contoh 3



Singapura Rp12.500.000 Rp5.000.000

Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia= Rp30.000.000 - Rp5.000.000= Rp25.000.000

Contoh 4

PT D berkedudukan di Indonesia pada tahun 2014memperoleh penghasilan neto sebagai berikut:


Dalam Negeri (Rp10.000.000)

Brunei 30.000.000 Rp9.000.000

Singapura 50.000.000 Rp15.000.000


Contoh 4


25% x Rp70.000.000 = Rp17.500.000


Brunei

= (30.000.000/70.000.000) x Rp17.500.000

= Rp7.500.000

Singapura

= (50.000.000/70.000.000) x Rp17.500.000

= Rp12.500.000

Contoh 4



Brunei Rp7.500.000 Rp9.000.000

Singapura Rp12.500.000 Rp15.000.000

Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia= Rp17.500.000–Rp7.500.000–Rp12.500.000= -Rp2.500.000

N I H I L

Contoh 5Bp Edi (K/2) berkedudukan di Indonesia pada tahun2014 memperoleh penghasilan sebagai berikut:



Malaysia 20.000.000 Rp6.000.000


Contoh 5

Penghasilan neto Rp100.000.000

(-) PTKP 45.000.000

PKP 55.000.000


5% xRp50.000.000 Rp2.500.000

15%xRp 5.000.000 750.000

Rp3.250.000

Contoh 5

Kredit Pajak Maksimum di Malaysia

= (20.000.000/100.000.000) x Rp3.250.000

= Rp650.000

Contoh 5



Malaysia Rp650.000 Rp6.000.000

Pajak yang masih harus dibayar di Indonesia

= Rp3.250.000 – Rp650.000

= Rp2.600.000

pph pasal 24 - aliaariesanti.files.wordpress.com · apabila penghasilan dari luar negeri berasal...

Documents