pph pasal 24-eprints

Upload: ghianz-puthara-satrio

Post on 02-Jun-2018

250 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

  • 8/11/2019 PPh Pasal 24-Eprints

    1/12

    1

    PPh Pasal 24

    Andi Wijayanto,S.Sos.,

    M.Si

    Pengertian Pajak penghasilan pasal 24mengatur tentang perhitungan

    besarnya Pajak atas penghasilan yangterutang atau dibayarkandi luar negeri yangdapat dikreditkan terhadap pajak

    penghasilan yangterhutang atas seluruh wajib pajak dalam

    negeri.

    Pajak atas penghasilan yangterutangdi luar negeri adalahpajak yangberkenaan atas usaha atau pekerjaan di luar negeri.

    Pajak atas penghasilan yangdibayarkan di luar negeri adalahpajak atas penghasilan dari modaldan penghasilan lainnya diluar negeri misalnya bunga,deviden,royalty.

  • 8/11/2019 PPh Pasal 24-Eprints

    2/12

    2

    Tujuan dan Metode Tujuan:meringankan beban pajak ganda yangdapat

    terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yangditerima atau diperoleh dari luar negeri.

    Metode:Penggabungan penghasilan dari luar negeridengan penghasilan di Indonesia.

    Penggabungan Penghasilan Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam

    tahun pajak diperolehnya penghasilan (accrualbasis)

    Penggabungan penghasilan berupa dividen dilakukandalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebutditetapkan sesuai dengan keputusan Menkeu.

    Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalamtahun pajak diterimanya penghasilan tersebut (cashbasis).

    Kerugian yangdiderita di luar negeri tidak bolehdigabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajakdi Indonesia.

  • 8/11/2019 PPh Pasal 24-Eprints

    3/12

    3

    Contoh:PTMandiri menerima dan memperoleh penghasilan neto dari

    sumber LNdalam tahun 2008sebagai berikut:

    1. Hasil usaha di Jerman sebesar Rp.700jt.

    2. Memperoleh dividen di Belanda atas kepemilikan sahamnyadi ABCCorp sebesar Rp.1M,yaitu keuntungan th 2005yangbaru dibayarkan th 2008.

    3. Memperoleh dividen di Inggris atas kepemilikan sahamnya diDEFCorp sebesar Rp.2M.Saham tsb tdk diperdagangkan

    di BursaEfek.Dividen tsb berasal dari keuntungan th 2007yang

    berdasarkan Kepmenkeu ditetapkan diperoleh th 2008.

    4. Penghasilan bunga semesterIIth 2008Rp.500jt dariBangkok Bankdi Thailandyangbaru akan diterima April2009.

    Contoh: Penghasilan PTMandiri dari LNyangdigabung

    dengan penghasilan dari DNdalam tahun pajak 2008adalah penghasilan pada angka 1,2,dan 3.

    Penghasilan PTMandiri dari LNyangdigabungdengan penghasilan dari DNdalam tahun pajak 2009adalah penghasilan pada angka 4.

  • 8/11/2019 PPh Pasal 24-Eprints

    4/12

    4

    Batas

    Maksimum Kredit PajakBatasmaksimum kredit pajak diambil yangterendah

    dari 3unsur/pertimbangan sebagai berikut:

    Jumlah pajak yangterutang atau dibayarkan di luarnegeri.

    (Penghasilan LN:Seluruh PKP)xPPh atas seluruhyangdikenakan tarif pasal 17.

    Jumlah pajak yang

    terutang untuk seluruh PKP

    (dalam hal PKP

  • 8/11/2019 PPh Pasal 24-Eprints

    5/12

    5

    Contoh:Batasmaksimum kredit diambil yangterendah dari 3

    pertimbangan berikut ini:

    PPh terutang atau dibayar di LNadalah:

    40%xRp.5M=Rp 2M

    (Rp 5M:Rp 8M)xRp.2.382.500.000=Rp 1.489.062.500

    PPh terutang (menurut Ps17)=Rp.2.382.500.000

    10%xRp 50jt =Rp 5.000.000,

    15%xRp 50jt =Rp 7.500.000,

    30%xRp 7,9M =Rp 2.370.000.000, +Total

    PPh terutang Rp 2.382.500.000,

    Kesimpulan:tarif pajaknya adalahRp 1.489.062.500

    Keterangan:Pajak Terutang

    TarifJumlah PenghasilanNo.

    5%s.d.Rp.25.000.000,001

    10%>Rp.25.000.000,00s.d Rp.50.000.000,002

    15%>Rp.50.000.000,00

    s.d.

    Rp.

    100.000.000,00

    3

    25%>Rp.100.000.000,00s.d.Rp.200.000.000,004

    35%>Rp.200.000.000,005

    Tarif Progresif PPh WP

    Badan dan BUT

    10%s.d.Rp.50.000.000,001

    15%>Rp.50.000.000,00s.d.Rp.100.000.000,002

    30%>Rp.100.000.000,003

    Tarif Progresif PPh WPPribadi

  • 8/11/2019 PPh Pasal 24-Eprints

    6/12

    6

    BatasMaksimum Kredit Pajak Tiap

    Negara

    (Per

    Country

    Limitation) Bila penghasilan LNberasal dari beberapa negara,

    maka penghitungan batas maksimum kredit pajakdilakukan untuk masingmasing negara.

    Contoh:PTDiaswati memperoleh penghasilan neto dalamtahun 2002sebagai berikut:

    Di negara A

    memperoleh penghasilan (laba)

    Rp 2M

    dgtarif pajak 35%(Rp 700jt).

    Di negara Bmemperoleh penghasilan (laba)Rp 1Mdgtarif pajak 20%(Rp 200jt).

    Penghasilan usaha di IndonesiaRp 5M.

  • 8/11/2019 PPh Pasal 24-Eprints

    7/12

    7

    Contoh: Penghitungan kredit pajak LNsebagai berikut:

    Penghasilan LN: Laba di NegaraA=Rp 2M

    Laba di NegaraB=Rp 1M+Jumlah Penghasilan LN =Rp 3M

    Penghasilan DNRp 5M

    Penghasilan neto (PKP)=Rp 3M+Rp 5M=Rp 8M

    PPh terutang =?

    Contoh: Batasmaxkredit pajak untuk masingmasing negara:

    NegaraA:

    NegaraB:

    Jumlah kredit pajak LNyangdiperkenankan adalah

    =595.625.000+200.000.000=Rp.795.625.000,

  • 8/11/2019 PPh Pasal 24-Eprints

    8/12

    8

    Rugi Usaha di Luar Negeri Penghitungan PKPtidak diperhitungkan kerugian

    yangdiderita di Luar Negeri.

    Contoh: PTFiskal memperoleh penghasilan sebagai berikut:

    NegaraA:memperoleh penghasilan (laba)Rp 1M

    dengan tarif pajak 35%

    (350jt). NegaraB:memperoleh penghasilan (laba)Rp 3M

    dengan tarif pajak 20%(600jt).

    NegaraC:rugi Rp 3M.

    Penghasilan usaha di IndonesiaRp 4M

  • 8/11/2019 PPh Pasal 24-Eprints

    9/12

    9

    Contoh: Penghitungan kredit pajak LN Penghasilan LN

    Laba di negara A =Rp 1.000.000.000Laba di negara B =Rp 3.000.000.000Rugi di negara C =Rp +

    Jumlah penghasilan LN=Rp 4.000.000.000, Penghasilan DN=Rp 4M Penghasilan Neto/PKP=4M+4M=Rp 8M PPh terutang:

    Contoh: Batasmaxkredit pajak untuk masingmasing negara:

    NegaraA:(hitunglah)

    =

    NegaraB:(hitunglah)

    =

    NegaraC:Tidak dimasukkan dalam PKPdan tidak

    dikompensasi.

    Jumlah kredit LNyangdiperkenankan adalah:

    Rp 297.812.500+600.000.000=Rp 897.812.500,

  • 8/11/2019 PPh Pasal 24-Eprints

    10/12

    10

    CaraMelaksanakan Kredit Pajak

    Luar NegeriUntuk melaksanakan pengkreditan pajak yangterutang

    atau dibayar di LN,WPwajib menyampaikanpermohonan kepada Dirjen Pajak dengan dilampiri:

    Laporan keuangan dari penghasilan yangberasal dariLN.

    FCSurat Pemberitahuan Pajak yangdisampaikan diLN.

    Dokumen pembayaran pajak di LN.

    Soal PT.Snellco berkedudukan di Semarang mempunyai

    penghasilan sebagai berikut:a.Di Amerika memperoleh Laba Rp 2.000.000.000dengan tarif pajak sebesar 40%(Rp800jt)b.Di Hongkong memperoleh Laba Rp3.000.000.000dengan tarif pajak sebesar 25%(Rp 1M)c.Di Chinarugi Rp 1.000.000.000d.Penghasilan Usaha dalam negeri Rp 4.000.000.000

    Hitung PPh 24(batas maxkredit pajak masing2negara)

  • 8/11/2019 PPh Pasal 24-Eprints

    11/12

    11

    SoalPTPermata di Semarang memperoleh penghasilanneto dalam tahun 2008sebagai berikut:

    Penghasilan Dalam Negeri Rp 400.000.000

    Penghasilan dari LN(tarif pajak 20%)Rp 200.000.000

    Hitung Kredit pajak Luar negeri (PPh pasal 24)!

    Soal PTABCpada tahun 2006memperoleh penghasilan

    neto sebagai berikut:Penghasilan beruba laba usahadi dalam negeri Rp300.000.000.Penghasilan berupalaba usaha dari negara ARp200.000.000.Penghasilanberupa laba usaha dari negara BRp400.000.000danrugi usaha dari negara CRp250.000.000.Jika tarifpajak yangberlaku di negara A,Bdan Cmasingmasing 20%,30%dan 40%.Hitung PPh pasal 24yangdapat dikreditkan di Indonesia!

  • 8/11/2019 PPh Pasal 24-Eprints

    12/12

    Referensi Mardiasmo.2004.Perpajakan.Yogyakarta:Penerbit Andi Undangundang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2008

    Tentang Perubahan Keempat Atas Undangundang Nomor 7Tahun 1983Tentang Pajak Penghasilan.

    Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor210/Pmk.03/2008Tentang Perubahan Kelima Atas KeputusanMenteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001TentangPenunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22,Sifat danBesarnya Pungutan Serta Tata CaraPenyetoran danPelaporannya.

    Peraturan Menteri Keuangan No.253/PMK.03/2008,

    Tgl.31

    Desember 2008Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagaiPemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas PenjualanBarang yangTergolong Sangat Mewah

    Terima Kasih

    Slideini dapat anda downloaddi:

    http://Andiwijayanto.blog.undip.ac.id