pph pot-put.ppt
DESCRIPTION
pajakTRANSCRIPT
1
PPh PASAL 22PPh PASAL 22
2
DEFINISI DAN OBJEK PPh ps. DEFINISI DAN OBJEK PPh ps. 2222
Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang
lainnya.Impor Barang
Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPb, bendahara-wan pemerintah pusat/daerah.
Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah.
Atas penjualan hasil produksi , yaitu: kertas, semen, baja, rokok dan otomotif
Penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
Atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
3
BUKAN OBJEK PPh PASAL 22BUKAN OBJEK PPh PASAL 22
Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22.
Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk.
Impor sementara jika akan di ekspor kembali.
Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000 dan tdk meru-pakan pembayaran yang terpecah-pecah.
Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda pos.
Atas impor emas batangan yg akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB.
Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh KPN.
Re-impor barang-barang yg telah diekspor utk tujuan perbaikan, penger-jaan dan pengujian.
4
PEMUNGUT PPh PASAL 22PEMUNGUT PPh PASAL 22
Pemungut PPh pasal 22:
Bank Devisa + Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) atas impor.
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan bendaharawan pemerintah pusat/daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian dari APBN.
BUMN/D yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara/daerah.
BI, BPPN, Bulog, Telkom, PLN, PT. GIA, PT. Indosat, PT. KS, Pertamina dan bank2 BUMN yang melakukan pemelian yang dananya APBN.
Pertamina serta badan usaha lain yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis pertamax, pertamax super, gas atas penjualan hasil produksinya.
5
TARIF PPh PASAL 22TARIF PPh PASAL 22
Importir yang memiliki API (angka pengenal importir); tarif 2.5% PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor
Importir yang tidak memiliki API, tarif 7.5% PPh pasal 22 = 7.5% x Nilai Impor
Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5% dari harga jual lelang PPh pasal 22 = 7.5% x Harga Jual Lelang
Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D; tarif 1.5% PPh pasal 22 = 1.5% x Pembelian (tidak termasuk PPN)
Atas Penjualan hasil Produksi ditetapkan berdasarkan keputusan DJP: Kertas = 0.1% x DPP PPN Semen = 0.25% x DPP PPN Baja = 0.3% x DPP PPN Otomotif = 0.45% x DPP PPN
6
PPh PASAL 23PPh PASAL 23
7
OBJEK PPh PASAL 23OBJEK PPh PASAL 23
Dividen,
Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan pengembalian utang,
Royalti,
Hadiah dan penghargaan selain yang diatur ps. 21,
Imbalan sehubungan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, selain yang diatur ps. 21,
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta (kecuali sewa tanah/bangunan)
Imbalan jasa lainnya
Pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP dalam negeri dan BUT dari modal, penyerahan jasa atau
penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong sesuai ps. 21 yang terdiri dari:
8
PEMOTONG PPh PASAL 23PEMOTONG PPh PASAL 23
Badan Pemerintah.
Subjek Pajak Dalam Negeri.
Penyelenggara Kegiatan.
Badan Usaha Tetap (BUT)
Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya.
Orang Pribadi sebagai WP yang ditunjuk oleh DJP
9
TARIF PPh PASAL 23TARIF PPh PASAL 23
Atas penghasilan berupa dividen, bunga dan royalti = 15% x Bruto
Atas hadiah atau penghargaan yg diberikan melalui suatu perlombaan/ adu ketangkasan yang diterima oleh WP badan/BUT = 15% x Bruto.
Sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali sewa tanah dan atau bangunan) = 2% X Bruto.
Atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen dan jasa konsultan =
2% X Bruto
Atas imbalan jasa lainnya = 2% x Bruto (jasa lainnya lihat di buku)
Jumlah Bruto = tidak termasuk PPN
Untuk yang tidak ber NPWP, dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23
10
PPh PASAL 24PPh PASAL 24
11
PPh PASAL 24 PPh PASAL 24 (KREDIT PAJAK LN)(KREDIT PAJAK LN)
Batas Maksimum Kredit Pajak Luar Negeri (cari yang terkecil):
Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, atau
Proporsi penghasilan LN thd total penghasilan dikali total pajak terutang.
Jumlah pajak terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak (dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan di luar negeri).
Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang
terutang atas seluruh Penghasilan WP dalam negeri
Kerugian di luar negeri tidak boleh diperhitungkan
PENGHASILAN DALAM NEGERI
PENGHASILAN LUAR NEGERI
PENGHASILAN DALAM NEGERI YANG TERUTANG PAJAK
Apabila penghasilan Luar Negeri telah dikenakan pajak di Luar Negeri
KREDIT PAJAK
Dicatat dalam rekening “UANG MUKA PAJAK”
Indonesia Menganut Tax Credit yang Ordinary Credit Method dengan menerapkan Per Country Limitation
BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
JUMLAH TERENDAH DARI PERHITUNGAN
JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG/DIBAYAR
DI LUAR NEGERI
PENG. LN TOT. PENG
JUM. PPh TERUTANG TARIF ps. 17
BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK UNTUK SETIAP NEGARA (PER COUNTRY LIMITATION) Apabila penghasilan LN tersebut berasal dari
beberapa negara maka harus dihitung batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara.
RUGI USAHA DI LUAR NEGERI
Apabila terjadi kerugian di LN maka kerugian tersebut tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan tidak dapat dikompensasikan.
PPh Pasal 25
Mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan pembayaran pajak sebagai Kredit Pajak yang dibayar sendiri
PPh Ps. 25 SPT OP
Masa Januari - Februari = Masa Desember Tahun sebelumnya
Masa Maret – Desember berdasarkan SPT Tahun sebelumnya
= 1/12 X (PPh Terutang – PPh Potput)
Format PPh Ps. 25 SPT Badan
Masa Januari - Maret = Masa Desember Tahun sebelumnya
Masa April – DesemberBerdasarkan SPT Tahun sebelumnya
= 1/12 X (PPh Terutang – PPh Potput)
18
PPh PASAL 26 PPh PASAL 26 …(1)…(1)
OBJEK PAJAK PPH PASAL 26 (20% x Penghasilan Bruto):
Dividen.
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
Royalti, sewa & penghasilan lain sehubungn dgn penggunaan harta
Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
Hadiah dan penghargaan.
Pemotongan yang bersifat Final atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yg diterima/diperoleh Wajib Pajak
Luar Negeri selain BUT
19
LAIN-LAIN DIKENAKAN PPh ps LAIN-LAIN DIKENAKAN PPh ps 2626
Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia (20% x neto)
Neto = 25% x harga jual
Premi asuransi, termasuk premi re-asuransi (20% x Neto). Neto = 50% x Bruto, untuk premi yg dibayar nasabah kepada
perusahaan asuransi di luar negeri.
Neto = 10% x Bruto, untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi Indonesia ke luar negeri.
Neto = 5% x Bruto, untuk premi yang dibayar perusahaan re-asuransi Indonesia ke luar negeri.
Penghasilan berupa penjualan atau pengalihan saham (20% x Neto)
Neto = 25% x harga jual
Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh suatu BUT, kecuali pengha-silan tsb ditanamkan kembali di Indonesia: 20% x (PKP-PPh terutang)
20
PPh PASAL 4 ayat 2PPh PASAL 4 ayat 2(PPh Final)(PPh Final)
21