prasjaltarkim.sumbarprov.go.idprasjaltarkim.sumbarprov.go.id/images/2016-05-30-1464583556-sk...

5

Upload: lamtruc

Post on 15-Aug-2019

230 views

Category:

Documents

0 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: prasjaltarkim.sumbarprov.go.idprasjaltarkim.sumbarprov.go.id/images/2016-05-30-1464583556-SK PPID.pdf · Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah

Page 2: prasjaltarkim.sumbarprov.go.idprasjaltarkim.sumbarprov.go.id/images/2016-05-30-1464583556-SK PPID.pdf · Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah

Page 3: prasjaltarkim.sumbarprov.go.idprasjaltarkim.sumbarprov.go.id/images/2016-05-30-1464583556-SK PPID.pdf · Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah

Page 4: prasjaltarkim.sumbarprov.go.idprasjaltarkim.sumbarprov.go.id/images/2016-05-30-1464583556-SK PPID.pdf · Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah

Page 5: prasjaltarkim.sumbarprov.go.idprasjaltarkim.sumbarprov.go.id/images/2016-05-30-1464583556-SK PPID.pdf · Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah

· Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik ... tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

DASAR HUKUM PELAYANAN PUBLIK · DASAR HUKUM PELAYANAN PUBLIK •Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik •Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA AKUNTAN PUBLIK … 5 Tahun 2011.pdfkhusus mengatur profesi akuntan publik yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang No 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik

BUPATI PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH5. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran

Tanya Jawab Standar Layanan Informasi Publik · oleh Undang-Undang Kearsipan. UU KIP mengatur bagaimana informasi ... BUMN/BUMD termasuk sebagai Badan Publik yang dibebani kewajiban

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK fileTimur. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik di mana setiap

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ......2020/08/02 · Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 2. Badan

Rancangan Undang-undang tentang Akuntan Publik · PDF fileRancangan Undang-undang tentang Akuntan Publik Halaman 4 dari 57 (2) Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan

undang-undang tentang keterbuakan informasi publik

SIKAP MAHASISWA TERHADAP UNDANG-UNDANG … · Guna melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi akuntan publik, diperlukan suatu undang-undang yang mengatur

Laporan Penilaian Pelaksanaan Akses Informasi Publik di 5 ... fileUU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kehadiran undang-undang ini Kehadiran undang-undang ini

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Kebijakan Publikdigilib.unila.ac.id/14121/17/BAB II.pdf · kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA AKUNTAN PUBLIK …hukum.unsrat.ac.id/uu/uu2011_5.pdf · Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang

kpu-jombangkab.go.idkpu-jombangkab.go.id/wp-content/uploads/2016/04/sk-PPID.pdf · Peraturan Komisi Infonnasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

INOVASI (SEKTOR) PUBLIK - BPSDMD · kebijakan strategis inovasi di sektor publik • undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik • undang-undang nomor 18 tahun 2002

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM ...kantor arsip daerah belum siap menyelenggarakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK · LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN 2019 2 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam Undang-Undang Dasar …

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT … PPID.pdf · Keuangan, tidak termasuk Informasi Publik yang Dikecualikan. 12. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut

Pengaruh Undang-Undang Akuntan Publik terhadap Minat

KOMISI INORMASI PROVINSI DKI JAKARTA - ppid.unila.ac.id filekomisi informasi provinsi lampung optimalisasi pengelolaan badan publik berbasis undang-undang keterbukaan informasi publik

Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK - ppid.pertanian.go.idppid.pertanian.go.id/doc/1/Undang-undang/Undang-Undang_No_14_Thn_2008_KIP.pdf · salah satu ciri penting Negara demokratis yang

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI MENUJU CILEGON …dindik.cilegon.go.id/download/447967284BUKU_TIK.pdf · Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang

ppid.pasamankab.go.idppid.pasamankab.go.id/files/sop-ppid.pdf · SOP layanan informasi publik ini, ... keputusan PPID tentang penolakan pemberian informasi dengan mencantumkart alasan

bappeda.ntbprov.go.idbappeda.ntbprov.go.id/wp-content/uploads/2018/10/PPID.pdf · Produk Hukum Daerah . Menetapkan KESATU KEDUA 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi

PENGGUNAAN WEBSITE takalarkab.go.id SEBAGAI MEDIA ... · regulasi mengenai Infomasi Publik melalui Undang – undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Peraturan 14... · 2019. 10. 2. · Undang-Undang ini. 11. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK fileSTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG ... Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA - …portal.luwuutarakab.go.id/content/uploads/images/dokumen/sop-ppid/SK-SOP-PPID.pdf · Standar Layanan Informasi Publik; 5. Surat Keputusan Bupati