ppsdm.lkpp.go.id · created date: 6/26/2020 4:02:40 pm
TRANSCRIPT
" LI{'PLembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
SURAT EDARAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 3 TAHUN 2O2O
TENTANG
LAYANAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG / JASA PEM ERINTAH
DAH.M TATANAN NORMAL BARU
A. LATAR BELAKANG
Sehubungan dengan kondisi tatanan nonnal baru serta memperhatikan Surat
Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19
Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakarr
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Nomor 17
Tahun 2O2O Tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungem
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka diperlukan
penyesuaian layanan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dalam
tatanan normal baru.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Surat edaran ini dibuat dengan maksud untuk menyebarluaskan informasi
tentang penyesuaian Layanan Sertifikasi PB.JP dalam tatanan normal baru.
T\rjuan dari surat edaran ini sebagai acuan Layanan Sertifrkasi PBJP dalam
tatanan normal baru.
C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup surat edaran ini mencakup pelaksanaan Serttfikasi Dasar dan
Sertifrkasi Kompeten si.
D. DASAR
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2OO7 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2OI4 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 106 Tahun 2OO7 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 31a);
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6
Tahun 2Ol9 tentang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 955);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah Nomor 11
Tahun 2Ol9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor
tL72l;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 58 Tahun 2O2O tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara dalam Tatanan Normal Baru;
5. Surat Edaran Gugus T\rgas Percepatan Penanganan Covid-l9 Nomor 8 Tahun
2O2O tentang Pengaturan Jam Kerja Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
Menuju Masyarakat Produktif dan Aman CoronaVirus Di"sea"se 2019 (COVID-19)
di Wilayah Jabodetabek;
6. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Surat Edaran Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian Nomor 17 Tahun 2O2O Tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan
Normal Baru di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
E. KETENTUAN
1. Sehubungan dengan Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penutupan
Layanan Sertihkasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Masa Darurat
Corona Virus Disea,se 2019 di Indonesia, layanan Sertifikasi PBJP dilaksanakan
kembali secara bertatrap mulai tanggal 1 Juli 2O2O dengan memperhatikan
protokol kesehatan;
2. Layanan Sertifrkasi PBJP meliputi :
2.1 Ujian Sertifikasi Dasar
2.1.L Ujian Sertifikasi Dasar dilaksanakan di Laboratorium Komputer LKPP
atau di tempat ujian yang ditetapkan oleh LKPP;
2.1.2 Ujian Sertifrkasi Dasar dilaksanakan dengan metode daring (dalam
j aringan) menggunak xt Local Area N etutork (LAN) atau j arak j auh;
2-2 Ujian Sertifikasi Kompetensi
2.2.L Ujian Sertifikasi Kompetensi untuk Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan BaranglJasa (Jenjang Pertama, Muda, Madya) dan Non
Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan BararrglJasa (PPK, Pokja
Pemilihan, Pejabat Pengadaan) dilaksanakan di Tempat Uji
Kompetensi (TUK) PBJ Mandiri dengan ketentuan tambahan
dan/atau TUK Sewaktu yang ditetapkan oleh LKPP;
2.2 .2 Ujian Sertifikasi Kompetensi Penyesu aran / Inpassing dengan metode
tes tertulis dilaksanakan di l,aboratorium Komputer LKPP, TUK PBJ
Mandiri dengan ketentuan tambahan, atau TUK Sewaktu yang
ditetapkan oleh LKPP;
2.2.3 Ujian Sertifikasi Kompetensi dilaksanakan dengan metode daring
(dalam jaringan) menggunakan Local Area Netutork (LAN), jarak jauh
dan/atau tatap muka langsung.
3. Informasi lebih lanjut terkait layanan Sertifrkasi PzuP dalam tatanan normal
baru dapat diperoleh melalui sertifrkasipbj.lkpp.go.id atau menghubungi
narahubung Sdri. Syani (08592 L 197 439l, atau Sdri. Cira (O852 59494303).
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2020
Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya
Suryo$
w
Tembusan :
Kepala LKPP