KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN

KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN

Kelompok 2

Henky Becheta Anggraeni(13304241078)Andri Nugroho(13304244001)Yustina Bangun W(13304244002)Hidayah Ina Qodriyani(13304244004)Nurhayatun Nikmah(13304244007)Syahida Chairunnisa(13304244008)Lanna Murpi Pertiwi(13304244010)Antika Nur Adi Wijaya(13304244015)Indah Wardaniyati(13304244018)Bowo Prakoso(13304244019)

Latar Belakang

Daerah perbatasan menjadi isu penting bagi NKRI setelah mengalami sengketa perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat perbatasan, di antaranya adalah masalah kemiskinan dan keterbelakanganmasyarakat perbatasan lebih memilih untuk mencari berbagai kebutuhan pokok termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan ke negeri tetangga dibandingkan negerinya sendiri.

Rumusan Masalah

Bagaimana keadaan wilayah di daerah perbatasan?Apa saja permasalahan pada masyarakat di daerah perbatasan?Bagaimana upaya upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan masyarakat di daerah perbatasan?

Tujuan

Mengetahui keadaan wilayah di daerah perbatasanMengetahui permasalahan pada masyarakat di daerah perbatasanMengetahui upaya upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan masyarakat di daerah perbatasan

A. Keadaan Wilayah di Daerah Perbatasan

Negara Republik Indonesia mempunyai wilayah darat dan laut yang berbatasan dengan 10 negara. Di wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Papua Nugini dan Republik Demokratik Timor Leste, dengan wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Di wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Pilipina, Australia, Republik Demokratik Timor Leste dan Papua Nugini

Keadaan wilayah daerah perbatasan dilihat dari aspek :Geografi

Demografi

Sumber Daya Alam

B. Permasalahan pada Masyarakat di Daerah Perbatasan

a. Kebijakan PembangunanKebijakan di masa lalu yang belum berpihak kepada kawasan-kawasan tertinggal dan terisolirBelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengembangan kawasan perbatasan

b. Ekonomi dan Sosial Budaya

Adanya paradigma kawasan perbatasan sebagai halaman belakangTerjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetanggaSarana dan prasarana masih minimTingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga pra-sejahteraTerisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasanRendahnya kualitas SDMAdanya aktivitas pelintas batas tradisionalAdanya tanah adat/ulayat masyarakat

c. Pertahanan dan Keamanan

1. Belum disepakatinya garis-garis batas dengan negara tetangga secara menyeluruh

Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

b) Batas Laut Teritorial (BLT)

c) Batas Landas Kontinen (BLK)

2. Terbatasnya jumlah aparat serta sarana dan prasarana

3. Terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal dan pelanggaran hukum

4. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana perbatasan (PLB, PPLB, dan fasilitas CIQS)

d. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam belum optimalTerjadinya eksploitasi pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terkendali dan berkelanjutan

14

e. Kelembagaan dan Kewenangan Pengelolaan

Komite-komite kerjasama penanganan masalah perbatasan yang ada saat ini antara lain General Border Comitee (GBC) RI Malaysia, Joint Border Committee (JBC) RI Papua New Guinea; dan Joint Border Committee RI-UNMISET (Timor Leste).

C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Permasalahan Masyarakat di Daerah Perbatasan

Menurut UU No. 3 Tahun 2002, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional.

Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan daerah perbatasan seperti TNI, Polri, Kantor Imigrasi dan Departemen Pemerintahan.Meningkatkan kualitas pengawasan di pos-pos lintas batas terhadap lalu lintas barang dan orang.Meningkatkan pengawasan terhadap pencurian SDA seperti pencurian kayu, pencurian ikan dan kekayaan laut, eksplorasi energi dan mineral secara ilegal.Meningkatkan dan membangun jaringan intelijen secara terpadu di daerah perbatasan untuk mengantisipasi kemungkinan penyelundupan barang.

Menambah frekuensi patroli perbatasan di darat maupun laut.Menambah dan meningkatkan kuantitas dan kualitas alat peralatan pengamanan di daerah perbatasan.Membangun sarana jalan dan prasarana transportasi, telekomunikasi sepanjang perbatasan untuk membuka keterisolasian perkampungan di daerah perbatasan.Memperbaiki dan memperbaharui peraturan dan perundangan yang terkait dengan pengamanan daerah perbatasan, baik yang menyangkut pencurian, penyelundupan dan penyusupan.

Supra Struktur, yang terdiri dari MPR, DPR dan PemerintahInfra Struktur, meliputi para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh partai politik dan LSMSub Struktur, terdiri dari segenap lapisan masyarakat yang terlibat langsung dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dalam upaya pengamanan daerah perbatasan.

Subyek yang melakukan pengamanan

Obyek yang harus dipertahankan

Daerah perbatasan, Masyarakat setempatSDA,Sarana dan Prasarana,

Metode metode dalam rangka pengamanan daerah perbatasan

Sosialisasi, yaitu memberikan informasi tentang pentingnya pengamanan daerah perbatasan guna penegakan kedaulatan negara.Partisipasi, yaitu pengamanan daerah perbatasan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk peran swasta. Penegakan Hukum, melaksanakan undang-undang maupun peraturan daerah secara konsisten dan konsekuen melalui pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran di daerah perbatasan

Kesimpulan

Wilayah perbatasan Indonesia merupakan daerah pegunungan, berbukit dan bergelombang yang ditutupi hutan tropis yang lebat, serta memiliki sumber daya alam yang potensial. Namun, di sisi lain kehidupan masyarakatnya jauh tertinggal akibat aksesnya yang masih tertutup.

Masyarakat perbatasan memiliki berbagai permasalahan yang menyebabkan terkikisnya rasa nasionalisme sedikit demi sedikit akibat kurangnya kebijakan pembangunan, permasalahan ekonomi dan sosial budaya, terjadinya perebutan wilayah teritorial dengan negara tetangga akibat kurangnya pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan, belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam di daerah perbatasan, serta belum adanya kelembagaan dan kewenangan pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.

Untuk mengatasi permasalahan masyarakat di daerah perbatasan upaya upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengamanan dan penegakan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat uantuk mempertahankan wilayah NKRI tetap utuh agar kedaulatan rakyat tetap terjaga.