TEORI KONSTITUSI“HAKIKAT

KONSTITUSI”

Dosen Pembimbing :Prof. Dr. Drs. Astim Riyanto, SH, MH.

Pengantar

Konstitusi pada hakikatnya harus dianggap sebagai suatu bentuk kontrak sosial untuk melandasi tata pergaulan suatu umat. Konstitusi merupakan suatu kontrak antara pemerintah dengan siapapun yang diperintahnya. Dalam konstitusi ini bahwa tatanan kekuasaan haruslah bersumber dan bersendi atas persetujuan rakyatnya.

Selain itu Konstitusi adalah kesepakatan bersama sebagai bangsa yang harus menjadi dasar hidup bernegara. Setiap warga Negara selayaknya tunduk dan wajib menaati kesepakatan bersama itu dan ta menggunakan ukuran lain untuk megatur hidup bernegara.hakikat konstitusi itu ialah pengaturan jaminan asasi manusia dalam hidupnya sebagai homo socious dan pengaturan masalah-masalah kenegaraan (frame of government). Bagaimana dan sampai di mana pengaturan isi konstitusi yang bercorak ragam itu, tetapi basic material-nya sama.

Grundnorm Di Atas Konstitusi

Grundnorm

Putusan Badan Pengadilan

Undang-undang dan kebiasaan

Konstitusi

Menurut Prof.Dr. Hans Kelsen, “hukum itu bersifat hirarkis”, artinya “hukum itu tidak bersifat

bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya.” Di mana urutannya adalah sebagai

berikut : yang paling bawah itu adalah putusan badan pengadilan, atasnya adalah undang-undang dan

kebiasaan, atasnya lagi adalah konstitusi, dan yang paling atas adalah disebutnya Grundnorm.

Grundnorm hanya merupakan penafsiran yuridis saja dan menyangkut hal-hal yang bersifat metayuridis.

Grundnorm

Konstitusi

Undang-undang dan kebiasaan

Putusan Badan Pengadilan

Hirarki piramida hukum yang berpuncak pada Konstitusi

Di Puncak Stufenbau des Rechts Terhadap Grundnorm

Menurut Prof.Dr.Hans Kelsen, setiap tata norma hukum merupakan suatu susunan dari norma-norma.Di puncak stufenbau terdapatlah grundnorm dari suatu tata norma hukum nasional yang bukan merupakan suatu norma hukum positif yang dibentuk oleh suatu tindakan legislatif tetapi hanyalah merupakan hasil analisis pemikiran yuridis.Sebagai contoh, Grundnorm Negara Repulik Indonesia adalah Pancasila dan tata urutan peraturan perundang-undangannya menurut UUD RI Tahun 1945

Norma Fundamental Negara Di Atas aturan Dasar Negara

Prof.Dr.Hans Nawiasky menyebutkan Grundnorm dengan Staatsfundamentalnorm, yaitu Norma Dasar (Grundnorm), yang menurut Prof.Dr.Hans Nawiasky bagi sesuatu Negara sebaiknya disebut Norma Fundamental Negara Staatsfundamentalnorm, yang menciptakan semua norma-norma yang lebih rendah dalam system norma hukum tersebut, serta menentukan berlaku atau tidaknya norma-norma dimaksud.

Norma hukum dapat dikelompokan ke dalam empat kelompok norma hukum, yaitu :

Kelompok 1 Staatsfundamentalnorm

Kelompok II Staatgrundgesetz Kelompok III Formell Gezets Kelompok IV Verordnung und

Autonome Satzung

Formell Gezets

Staatgrundgesetz

Verordnung und Autonome Satzung

Staatsfundamentalnorm

Hirarki Piramida hukum yang berpuncak pada Staatsfundamentalnorm

Staatsfundamentalnorm

Staatgrundgesetz

Formell Gezets

Verordnung und Autonome Satzung

Hirarki piramida hukum yang berpuncak pada Staatgrundgesetz

Namun dalam penggambarannya dapat pula di gambarkan seperti pada gambar diatas.Namun pada dasarnya fungsinya hampir sama.

Hukum Alam Di Atas Konstitusi

Pendapat Prof.Dr.Hans Kelsen yang menempatkan norma dasar (grundnorm) di atas konstitusi berbda dengan pendapat Prof.Kenneth C.Wheare yang menempatkan hukum alam (natural law) di atas konstitusi.

Ia berpendapat bahwa “suatu konstitusi mengikat sejauh ia sesuai dengan hukum alam. Tidak pula suatu pemerintah atau warga negara dapat mengabaikan otoritas suatu konstitusi kecuali sejauh tindakan itu dapat dibenarkan oleh hukum alam. Inilah sebenarnya yang leih tinggi dari konstitusi.

Pembentukan UUD RI 1945, melalui Penjelasan UUD RI 1945 yang berdasarkan Perubahan Keempat UUD RI 1945 Tahun 2002 tidak berlaku lagi, berpendirian pada empat pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD RI 1945.Dengan perkataan ini, inti dari Pembukaan UUD RI 1945 adalah Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, karena pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan tersebut berisi sila-sila Pancasila.

Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD RI 1945 tersebut meliputi susunan kebathinan (geistlichen Hintergrund) dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan Cita Hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum dasar yang tidak tertulis (Konvensi). Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Sudah tentu di bawah Hukum Dasar terdapat Hukum Biasa.

Teori Hukum Murni

Hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak yang ajeg, menurut Prof.Dr.Hans Kelsen, bukanlah merupakan obyek dari ilmu hukum, tetapi merupakan obyek dari sosiologi hukum, yang baginya bukan merupakan ilmu hukum.

Pada ilmu hukum tradisional sebagaimana berkembang selama abad ke-19 dan abad ke-20 menunjukan secara jelas betapa jauhnya ilmu hukum tersebut bergeser dari postulat kemurnian; secara tidak kritis ilmu hukum telah dicampur dengan unsur-unsur psikologi, sosiologi, etika, dan teori politik.

Pencampuran ini dapat dipahami karena pokok bahasan ilmu-ilmu ini berkesinambungan dengan hukum. Teori Hukum Murni berusaha untuk membatasi kognisi (penalaran) hukum terhadap disiplin-disiplin ini.

Alasan ia ingin memisahkan ilmu hukum dengan yang lainnya agar terhindar dari pencampuran tidak kritis disiplin-disiplin yang berbeda yang dapat mengaburkan inti ilmu hukum.

Hukum dan Keadilan Dua Konsep yang Berbeda

Kalsen menempatkan ideologi, cita hukum, cita moral dan lain lainnya, termasuk keadilan, di luar hukum. Menurutnya hukum dan keadilan adalah pemahaman-pemahaman

dan konsep-konsep yanng berbeda (Law and Justice are two different

concepts).

Hukum Merupakan Perikelakuan Ajeg

Prof.Mr.Dr.L.J.van Apeldoom yang menyatakan bagi kalangan hukum yang secara tidak langsung terlihat dalam proses hukum (toeschouwer), hukum merupakan perikelakuan atau sikap tindak ajeg, maka Hans Kelsen hanya mau melihat hukum sebagai kaidah yang dijadikan obyek ilmu hukum.

Undang-Undang Dasar Menjadi Hukum Dasar Negara

Sajoedin Ali mengatakan di dalam susunan tata negara, undang-undang dasar menjadi hukum dasar negara. Undang-undang dasar, yang merupakan sumber dari kekuasaan pemerintah, haruslah dapat mengikat seluruh rakyat.

Undang-undang dasar adalah hukum dasar dari tingkah laku manusia yang tertulis. Apeldoom mendudukan undang-undang dasar sebagai sumber hukum negara Belanda yang pertama atau tertinggi, selain itu undang-undang biasa dan kebiasaan.

Supremasi Undang-Undang Dasar

Dalam uraian mengenai supremasi undang-undang dasar, Prof.Dr.Miriam Budiardjo,Ma menegaskan : “... adanya gagasan bahwa undang-undang dasar adalah hukum tertinggi (supreme law) yang harus ditaati, baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara, ...”.

Kalsen mengajukan hirarki hukum dengan menyatakan : struktur hirarki tatanan hukum Negara secara umum sebagai berikut : Terlebih dulu norma dasar (Basic Norm), konstitusi adalah tingkat tertinggi didalam hukum nasional. Konstitusi disini dipahami tidak dalam arti formal, tetapi dalam arti material.

PENUTUP

Dari uraian diatas jelas hakikat konstitusi yang pokok adalah konstitusi sebagai bentuk kontrak sosial. Sementara itu, hakikat konstitusi yang utama adalah konstitusi untuk membatasi kekuasaan dalam negara sebagai perwujudan dari paham konstitusi atau konstitusionalisme.

Hakikat konstitusi yang lain merupakan pengaturan jaminan asasi manusia, hukum dasar negara, serta sumber hukum negara pertama dan tertinggi dalam tata hukum nasional.

TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA

^^