pra masterplan
TRANSCRIPT
SUBSTANSI PAPARAN:
• ORIENTASI LOKASI • KEDUDUKAN IBUKOTA KABUPATEN
SERANG DALAM KONSTELASI REGIONAL• GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN• KEBUTUHAN LUAS LAHAN PUSPEMKAB
SERANG• ALTERNATIF KONSEP PERENCANAAN
TAPAK IBUKOTA KABUPATEN
ORIENTASI LOKASI Penyusunan Pra Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang
PENDAHULUAN
Secara definitive Kabupaten Serang resmi menjadi 2 daerah otonom Kabupaten Serang dan Kota Serang (UU No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang).
Kep. DPRD Kabupaten Serang No. 17/Kep.DPRD/2010 tentang Penetapan Kecamatan Ciruas sebagai Ibukota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang.
Perda Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Serang 2011-2031.
Kep. Bupati Serang No. 18/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi seluas ±155.000 m² untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang terletak di Desa Kaserangan, Kec. Ciruas, Kab. Serang.
Kep. Bupati Serang No. 19/SK.PL/DTRP/2011 tentang Penetapan Lokasi seluas ±445.000 m² untuk Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yang terletak di Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
• Tujuan dari kegiatan Penyusunan Pra Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang yaitu Memberikan rancangan kerangka acuan bagi pembangunan pusat pemerintahan yang cermat, terarah dan tepat serta menjadi panutan pembentuk struktur ruang kota atau wilayah yang modern berwawasan ke depan.
• Sasaran dari kegiatan ini yaitu : Menyusun rancangan dokumen perencanaan dan arahan perancangan
kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Menyusun rancangan program kebutuhan ruang kawasan pusat pemerintahan
Kabupaten Serang. Menyusun rancangan analisis tapak perencanaan dan arahan perancangan
kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang. Menyusun rencangan ilustrasi/gambaran dari gagasan awal perancangan
kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Serang.
TUJUAN & SASARAN
• Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan;• Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;• Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;• Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;• Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;• Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di
Provinsi Banten;• Peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
• Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
• Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah N0. 327/KPTS/M/2002 Tanggal 12 Agustus 2002, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (Propinsi, Kabupaten, Kawasan Perkotaan) dan Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Propinsi, Kabupaten, Kawasan Perkotaan).
• Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan, Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
DASAR HUKUM
RUANG LINGKUP WILAYAH
Lokasi dari Penyusunan Pra Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, berada di Desa Kaserangan (Kec. Ciruas) dan Desa Cisait (Kec. Kragilan).
RUANG LINGKUP PEKERJAAN• Kajian rencana wilayah dan standar kebutuhan ruang kawasan pusat pemerintahan
Kabupaten Serang;• Identifikasi kawasan dan struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Serang;• Rancangan analisa kawasan dan program fungsional bangunan;• Rancangan konsep perencanaan kawasan;• Rancangan rencana teknik ruang kawasan (pra-masterplan).
RUANG LINGKUP KEGIATAN
Metode Pengumpulan Data Survey Primer; Survey Sekunder.
Metode Pendekatan Kajian rencana wilayah dan standar kebutuhan ruang kawasan; Identifikasi kawasan dan struktur organisasi; Rancangan analisa kawasan dan program fungsional bangunan; rancangan konsep perencanaan kawasan; rancangan rencana teknik ruang kawasan (pra masterplan).
Metode Analisis Analisis Tapak; Analisis Stutur Organisasi Pemerintahan; Analisis Kebutuhan Lahan Per Instansi; Analisis Kebutuhan Ruang.
METODOLOGI
Kerangka Penyusunan Pra Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang
Latar Belakang :
· UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang
· Perda Kabupaten Serang Nomor tentang Penetapan Ibukota Kabupaten Serang
· Keputusan Bupati Serang No: 18/SK.PL/DTRBP/2011 tentang Penetapan Lokasi Untuk Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang
Penyusunan Pra Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang
Identifikasi kawasan dan struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Serang:
· Kondisi topografis, geologis dan klimatologis.
· Potensi dan daya dukung kawasan.
· Konstelasi lahan dan kondisi aksesibilitas kawasan.
· Strukur organisasi pemerintah daerah.
· Kuantitas dan kapasitas pegawai/aparatur pemerintah.
RANCANGAN ANALISA KAWASAN DAN PROGRAM FUNGSIONAL BANGUNAN
· Analisa tapak
· Analisa struktur organisasi pemerintahan
· Analisa kebutuhan lahan per instansi
· Analisa kebutuhan ruang
Rancangan konsep perencanaan kawasan : Program fungsional kawasan pusat pemerintahan. Perancangan (design) dan estetika, dan
Rancangan konsep teknologi pengendalian lingkungan dan utilitas.
Rancangan rencana teknik ruang kawasan (pra masterplan) : Pembagian zona dalam kawasan Pola struktur perpetakan lahan, serta Jaringan sistem sirkulasi
OUT PUT
ANALISIS
Stakeholder Meeting
KONSEP PERANCANGAN TAPAKPenyusunan Pra Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang
DASAR-DASAR PERENCANAAN TATA RUANG
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Tujuan; Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,
antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah; Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan; Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
tujuan: untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, dengan: Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; Terwujudnya ketepaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumber daya buatan
dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan