prakjak withholding tax arga

Withholding tax Withholding tax PPh Pemotongan PPh Pemotongan dan Pemungutan dan Pemungutan Psl Psl 4 (2), 4 (2), 22, dan 22, dan

2323

Arga Widyatmoko

Withholding Tax

Dalam sistem Withholding Tax, pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas Negara. Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara itu akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan.

Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya (misal: PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23). Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran (misal: PPh Pasal 22).

PPh Pasal 4 (2) atau PPh FINAL atau Schedular Taxation

Merupakan pajak yang bersifat Final (rampung), jenis penghasilan yang dikenakan PPh ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ringkasan Pengenaan PPh Final Pasal 4 (2)

No PP Objek PPh Final Psl 4 (2) Tarif dan DPP

1 PP

131/2000

Penghasilan berupa

bunga deposito dan

tabungan lainnya

20% x jml bunga

2 PP 16/2009 Penghasilan berupa

bunga obligasi

Diatas tahun 2014

Tahun 2011-2013

Tahun 2009-2010

15% x jml bunga

5% x jml bunga

0% x jml bunga



3 PP 15/2009 Bunga simpanan yang

dibayarkan oleh koperasi

kepada anggota koperasi

orang pribadi

10% x jml bunga

0% x jml bunga

4 PP

132/2000

Penghasilan berupa

hadiah undian

25% x

penghasilan

bruto

5 PP 41/1994

jo. PP

14/1997

Penghasilan dari transaksi

saham dan sekuritas

lainnya

0,1% x nilai jual

0,5% x harga

perdana


No PP Objek PPh Final Pasal 4

(2)

Tarif dan DPP

6 PP 17/2009 Transaksi derivatif yang

diperdagangkan di bursa

2,5% x margin

awal

7 PP 4/1995 Transaksi penjualan

saham atau pengalihan

penyertaan modal pada

perusahaan pasangannya

yang diterima oleh

perusahaan modal ventura

0,1% x nilai jual



8 PP 48/1994

stdtd. PP

71/2008

Penghasilan dari transaksi

pengalihan harta berupa

tanah dan/atau bangunan

5% x harga jual

atau NJOP PBB,

mana yang lebih

tinggi

9 PP 51/2008

jo. PP

40/2009

Penghasilan dari usaha

jasa konstruksi

2% x nilai kontrak

3% x nilai kontrak

4% x nilai kontrak

6% x nilai kontrak



10 PP 48/1994

stdtd. PP

71/2008

Penghasilan dari usaha real

estate

5% x harga jual

atau NJOP PBB,

mana yang lebih

tinggi

11 PP 29/1996

jo. PP 5/2002

Persewaan tanah dan/atau

bangunan

10% x nilai sewa

12 PP 19/2009 Deviden yang diterima oleh

Wajib Pajak orang pribadi

dalam negeri

10% x jumlah

deviden

13 PP 27/2008 Penghasilan dari Surat

Perbendaharaan Negara

20% x jumlah

bunga

Pajak Penghasilan Pasal 22 Merupakan PPh yang dipungut oleh Bendaharawan

Pemerintah terkait dengan pembelian barang dan badan-badan tertentu terkait dengan kegiatan di bidang impor dan kegiatan usaha di bidang lainnya dan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.

Pemungutan pajak berdasarkan pasal 22 UU PPh dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak dan untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Dalam kaitannya dengan impor barang, pengenaan PPh Pasal 22 impor didasarkan pada Nilai Impor (Cost Insurance Freight/CIF) + Bea Masuk.

Pajak Penghasilan Pasal 22

Contoh : PT Nasional Impor Indonesia (memiliki Angka Pengenal

Impor atau API yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan) mengimpor sebuah mesin dengan Harga Mesin USD500.000. Bea Masuk (BM) 20%, Insurance sebesar USD10.000 dan Feight sebesar USD40.000. Untuk menghitung pajak terutang dalam mata uang rupiah, nilai kurs yang digunakan untuk mengkonversi mata uang Dolar Amerika Serikat tersebut adalah kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap pekanya (selanjutnya disebut kurs KMK). Dalam kasus ini dimisalkan kurs KMK-nya sebesar Rp8.000,00 per USD.

Uraian Mata Uang Nilai

a. Cost USD 500.000

a. Insurance USD 10.000

a. Freight USD 40.000

a. CIF (a+b+b) USD 550.000

a. Bea Masuk 20% USD 110.000

a. Nilai Impor (d+e) USD 660.000

a. Kurs KMK Rp 8.000

a. Nilai Impor (f x g) Rp 5.280.000.000

a. PPh Pasal 22 (2,5% x h) Rp 132.000.000

Berdasarkan contoh di atas, misalnya PT Nasional Indah tidak memiliki API mengimpor mesin yang sama lagi, PPh Pasal yang terutang sebesar 7,5% x Rp 5.280.000.000 = Rp396.000.000

Cara Menghitung PPh Pasal 221. PPh Pasal 22 ini merupakan PPh yang wajib dipungut oleh :

– Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baik ditingkat pusat ataupun tingkat Daerah

– Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran dengan mekanisme uang persediaan (UP)

– KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi KPA untuk mekanisme pembayaran langsung (LS)

– Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut di atas, wajib dipungut PPh Pasal 22 dari Wajib Pajak penjual dengan tarif 1,5% x harga jual (belum termasuk PPN)

Catatan : Sejak 1 Januari 2004, Bulog dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian gula pasir dan tepung terigu

Cara Menghitung PPh Pasal 22

2. PPh Pasal 22 Impor (PMK-154/PMK.03/2010)

Besarnya PPh Pasal 22 atas Impor adalah :– Atas impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar

2,5% x Nilai Impor– Atas impor yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

sebesar 7,5% x Nilai Impor– Atas impor yang tidak dikuasai (dilelang oleh Ditjen Bea Cukai) sebesar

7,5% x Harga Jual Lelang

Nilai impor = Harga Patokan Impor (CIF) + Pungutan berdasarkan UU Pabean (Bea Masuk).

Untuk menghitung nilai impor, digunakan kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (kurs KMK, bukan kurs Bank Indonesia)


3. Produk Barang Bakar Minyak, Gas dan Pelumas– Produsen dan Importir BBM, Gas dan Pelumas wajib menyetor PPh

Pasal 22 Final melalui bank persepsi sebelum penebusan DO (Delivery Order) ke Pertamina atau Importir tersebut

– PPh Pasal 22 yang terutang :

– PPh Pasal 22 yang terutang tersebut bersifat final bagi penyalur/agen dan bersifat tidak final bagi selain penyalur atau agen

Jenis Produk SPBU Pertamina SPBU Non Pertamina atau

Non SPBU

Bahan Bakar

Minyak

0,25% x Harga Jual 0,30% x Harga Jual

Gas 0,30% x Harga Jual 0,30% x Harga Jual

Pelumas 0,30% x Harga Jual 0,30% x Harga Jual


4. Produk Semen, Baja, Otomotif, dan Kertas– Pabrikan produk berupa semen, baja, dan kertas wajib memungut PPh

Pasal 22 dari distributor/penyalurnya pada saat transaksi penjualan produk-produk tersebut

– PPh Pasal 22 yang terutang :

Pemungut PPh Dasar Hukum PPh Pasal 22 Terutang

Tidak Final

Pabrikan Kertas KEP-69/PJ/1995 0,10% x Harga Jual

Pabrikan Semen KEP-401/PJ/2001 0.25% x Harga Jual

Pabrikan Baja KEP-01/PJ/1996 0,30% x Harga Jual

Pabrikan Otomotif KEP-32/PJ/1995 0,45% x Harga Jual


5. PPh Pasal 22 atas Pedagang Pengumpul (PMK-154/PMK.03/2010 jo. PER-32/PJ/2010)– Mekanisme Pemungutan Pasal 22

• Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh pemungut sebesar 0,5% x harga pembelian. Sejak 12 Maret 2009, tarif tersebut turun menjadi 0,25% x Harga pembelian

• PPh Pasal 22 tersebut terutang dan dipungut pada saat pembelian dan disetor ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya


– Dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Pasal 22, badan usaha industri dan eksportir selaku Pemungut Pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Final dalam rangkap 3, yaitu :

• Lembar pertama, untuk penjual

• Lembar kedua, untuk disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada SPT Masa PPh Pasal 22)

• Lembar ketiga, sebagai arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan


Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100% dari pada tarif yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP (SE-02/PJ.03/2009)


Merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan penggunaan Harta/Modal (sewa, royalti, bunga dan deviden) serta jasa atau kegiatan (jasa teknik, manajemen, konsultasi dll) kepada Subjek Pajak dalam negeri dan BUT.

PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh WP dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 23 Pemotong PPh Pasal 23

– Badan Pemerintah– Subjek Pajak Badan Dalam Negeri– Penyelenggara Kegiatan– Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri– Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk

Ditjen Pajak, yaitu :• Akuntan, arsitek, dokter, notaris/PPAT (kecuali Camat), penilai,

aktuaris, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas

• Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa

Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

1. Dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto (tidak final) atas :

– Deviden– Bunga– Royalti– Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya

selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf.


2. Dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto (tidak final) atas :– Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah atau bangunan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final

– Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21


PPh atas Jasa Konstruksi 2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh

Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil 4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh

Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 3% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh

Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2

4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha

6% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha

Tabel Perbandingan Tarif Pajak

Jenis Jasa

Konstruksi

Kualifikasi

Kecil

Menengah

dan Besar

Tidak

berkualifikasi

Jasa

Pelaksanaan

2% 3% 4%

Jasa

Pengawasan

4% 4% 6%

Jasa

Perencanaan

4% 4% 6%

Jenis PPh PPh Final


Terhadap penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 dari jumlah bruto, besarnya pajak dihitung dengan mengalikan jumlah Penghasilan Bruto (tidak termasuk PPN) dengan tarif PPh Pasal 23 (15% atau 2%)

Contoh Penghitungan PPh Pasal 23 PT Adinda adalah pemilik saham di PT Kita sebanyak

10.000 lembar saham. Jika pada akhir tahun 2009 PT Kita membagikan deviden sebesar 1.000 per lembar saham, atas pembagian deviden kepada PT Adinda, PT Kita harus memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% x 10.000 x Rp1.000 = Rp1.500.000. Dengan demikian, nilai yang diterima PT Adinda atas pembayaran deviden tersebut adalah Rp10.000.000 – Rp1.500.000 = Rp8.500.000

Contoh Penghitungan PPh Pasal 23

PT Ingin Maju mempunyai pinjaman kepada PT X (bukan Bank) sebesar Rp1.000.000.000 dengan bunga 20%. Jika pada akhir tahun 2009 PT Ingin Maju membayar/mengakui/membiayakan bunga sebesar Rp200.000.000, PT Ingin Maju harus memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% x Rp200.000.000 = Rp30.000.000. Dengan demikian, uang yang diserahkan ke PT X atas pembayaran bunga tersebut adalah Rp170.000.000.

PT Utama dalam melaksanakan pembukuannya menggunakan jasa dari KAP Cermat & Rekan dengan nilai imbalan Rp100.000.000 pertahun. Atas pembayaran/pengakuan biaya jasa pembukuan tersebut PT Utama harus memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% x Rp100.000.000 = Rp2.000.000

Saat Pemotongan PPh Pasal 23 Berdasarkan UU PPh yang baru, Pasal 23 ayat (1)

pemotongan dilakukan pada saat : Dibayarkan Disediakan untuk dibayar, atau Telah jatuh tempo

Pemotongan terhadap WP yang Tidak Mempunyai NPWP Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh

penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23, tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan menjadi lebih tinggi 100% daripada tarif normal.


prakjak withholding tax arga

Documents