praktek kredit usaha tani dalam pandangan hukum...
TRANSCRIPT
i
PRAKTEK KREDIT USAHA TANI DALAM PANDANGAN
HUKUM
(Studi Kasus di KUD Sumber Karya Kecamatan Pabelan
Kabupaten Semarang)
SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum
Oleh
Oleh:
Muhammad Imron
NIM : 21414023
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS SYARI’AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SALATIGA
2019
ii
iii
iv
v
MOTTO
Allah mencintai kita dengan cara yang tidak kita sangka. Tetap
khusnudzon kepada siapapun dan apapun yang terjadi.
Tunjukkan jalan bagi kita agar bertahan, teruskan hingga semua
bermakna murni dan abadi, bergeraklah dan lakukan sesuatu
(Bondan Prakoso)
vi
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan kepada:
(Alm) Ibu Sumiyatun terimakasih untuk semua kasih
sayang semasa hidupnya
Bapak (Kamsun) dan kakak-kakak (Sundari, Qori’ah dan Abdul Ghofur)
yang senantiasa mendukung kuliah, memberikan nasihat dan doa serta kerja
keras yang tak ternilai harganya. Terima kasih atas doanya yang tiada henti
Seseorang yang setia menemani dan selalu menyemangati, terima kasih atas
ketulusan dan kesabarannya
Teman-teman seperjuangan, terimakasih untuk semua dukungan dan saran
vii
KATA PENGANTAR
Puji syukur yang dalam penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena
dengan pertolongan dan rahmat-Nya penulisan skripsi ini dapat kami selesaikan
sesuai dengan yang diharapkan. Kami juga bersyukur atas rizki dan kesehatan
yang telah diberikan oleh-Nya sehingga dapat menyusun Penulisan Skripsi ini.
Sholawat dan salam selalu penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad
SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, syafa’at beliau sangat penulis
harapkan kelak di hari pembalasan.
Penulisan Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Syari’ah,
Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah yang berjudul “Praktek Kredit Usaha Tani
Dalam Pandangan Hukum (Studi Kasus di KUD Sumber Karya Kecamatan
Pabelan Kabupaten Semarang)”. Penulis mengakui bahwa dalam menyusun
Penulisan Skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai
pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-
tingginya, ungkapan terima kasih tidak bisa mewakili kata-kata, namun perlu
kiranya penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Dr. Rahmat Haryadi, M.Pd, Selaku Rektor IAIN Salatiga.
2. Ibu Dr. Siti Zumrotun, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN
Salatiga.
3. Ibu Heni Satar Nurhaida, S.H., M.Si, selaku Ketua Jurusan S1 Hukum
Ekonomi Syari’ah IAIN Salatiga.
viii
4. Bapak Moh. Khusen, M.Ag., M.A. selaku pembimbing akademik yang
telah membimbing, memberi saran dan arahan selama penulis kuliah di
IAIN Salatiga.
5. Bapak M. Yusuf Khummaini, S.Hi., M.H, selaku dosen pembimbing
yang selalu memberikan saran, pengarahan dan masukan berkaitan
dengan penulisan skripsi sehingga dapat selesai dengan maksimal
sesuai yang diharapkan.
6. Bapak dan Ibu petugas Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan
Pabelan Kabupaten Semarang yang telah memberikan izin penelitian
dan informasi terkait dengan penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar dan seluruh staf administrasi
Fakultas Syari’ah yang tidak bisa penulis sebut satu per satu yang telah
memberikan ilmunya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan
tanpa halangan apapun.
8. Teman-teman program studi S1 Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan
2014 di IAIN Salatiga yang telah memberikan banyak cerita,
pengalaman dan dukungan selama menempuh pendidikan di IAIN
Salatiga.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah
membantu baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini.
Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan
balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis, agar senantiasa di
lindungi dengan rahmat dan cinta-Nya. Amiin.
ix
x
ABSTRAK
Imron, Muhammad. 21414023. Praktek Kredit Usaha Tani Dalam Pandangan
Hukum (Studi Kasus di KUD Sumber Karya Kecamatan Pabelan
Kabupaten Semarang). Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah,
Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
Pembimbing: M. Yusuf Khummaini, S.Hi, M.H
Kata Kunci: Praktek Kredit Usaha Tani, Koperasi, Hukum Islam, Undang-Undang
Koperasi sebagai gerakan perekonomian rakyat maupun sebagai
badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju
adil dan makmur berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun
bagaimana jika pinjaman atau kredit usaha tani melalui koperasi
dilakukan tanpa harus menjadi anggota, hal ini terjadi di Koperasi Unit
Desa Kecamatan Pabelan. Dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan
Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan latar belakang diatas
diidentifikasikan masalah yang menjadi kajian penelitian yaitu: 1)
bagaimana praktek kredit usaha tani di Koperasi Unit Desa Sumber
Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang? 2) bagaimana
pandangan hukum Islam dan perundang-undangan terhadap praktek
kredit usaha tani di KUD tersebut?
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan
adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara
mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-
literatur yang berkaitan dengan masalah ini.
Berdasarkan penelitian yang diperoleh penulis menyimpulkan
bahwa: 1) Praktek kredit usaha tani dilakukan melalui beberapa
ketentuan dan persyaratan yang diberikan oleh pihak koperasi. Proses
pinjaman ini dikhususkan untuk anggota yang tergabung dalam
kelompok tani, namun pinjaman tersebut dapat dilakukan oleh
perorangan diluar keanggotaan koperasi. 2) Dalam hukum Islam
pelaksanaan kredit usaha tani ini tidak sesuai dengan ketentuan yang
ada yaitu dalam hal pengembalian modal terdapat tambahan tanpa
sepengetahuan peminjam. Sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 1992
tentang perkoperasian dan PP No.9 Tahun 1995, pelaksanaan suatu
kredit usaha seharusnya ditujukan khusus kepada anggota, namun
dalam kasus ini dapat dilakukan oleh pelaku usaha perorangan diluar
keanggotaan koperasi sehingga praktek kredit usaha tersebut
menyimpang dengan aturan yang ada.
xi
DAFTAR ISI
COVER ................................................................................................................ i
PERSETUJUAN PEMBIMBING...................................................................... ii
PENGESAHAN ................................................................................................... iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .......................................................... iv
MOTTO ............................................................................................................... v
PERSEMBAHAN ................................................................................................ vi
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii
ABSTRAK ........................................................................................................... x
DAFTAR ISI ........................................................................................................ xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................ 5
C. Tujuan Penelitian ............................................................................. 5
D. Manfaat Penelitian ........................................................................... 5
E. Penegasan Istilah .............................................................................. 6
F. Tinjauan Pustaka .............................................................................. 7
G. Metode Penelitian ............................................................................ 10
H. Sistematika Penulisan ...................................................................... 13
BAB II PINJAMAN KOPERASI DALAM HUKUM
A. Perjanjian (Akad) ............................................................................ 15
B. Pinjam-Meminjam ........................................................................... 20
C. Kredit .............................................................................................. 23
D. Riba .................................................................................................. 30
E. Bagi Hasil ........................................................................................ 33
F. Koperasi .......................................................................................... 37
xii
BAB III PRAKTEK KREDIT USAHA TANI DI KOPERASI UNIT DESA
SUMBER KARYA PABELAN
A. Gambaran Umum Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan
Pabelan Kabupaten Semarang ....................................................... 41
B. Prosedur Kredit Usaha Tani di Koperai Unit Desa Sumber Karya
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ................................... 49
C. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kredit Usaha Tani di
Koperai Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten
Semarang ..................................................................................... 51
D. Pelaksanaan Kredit Usaha Tani di Koperai Unit Desa Sumber
Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ......................... 52
BAB IV ANALISIS HUKUM PRAKTEK KREDIT USAHA TANI DI
KOPERASI UNIT DESA SUMBER KARYA PABELAN
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kredit Usaha Tani di
Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten
Semarang ....................................................................................... 55
B. Analisis Hukum Perundang-undangan Terhadap Praktek Kredit
Usaha Tani di Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan
Pabelan Kabupaten Semarang ...................................................... 61
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................... 64
B. Saran .............................................................................................. 65
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 66
LAMPPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengembangan sektor pertanian termasuk pengembangan industri yang
berbasis pertanian merupakan andalan potensial untuk membangkitkan
dinamika ekonomi masyarakat di tengah keterpurukan ekonomi yang tak
terhingga saat ini. Pengembangan sektor pertanian beserta program
lanjutannya, dalam hal ini agroindustri, memiliki nilai strategis untuk keluar
dari krisis ekonomi.
Kesulitan yang sering dihadapi oleh masyarakat golongan ekonomi
lemah semisal petani adalah dalam hal memperoleh modal untuk menjalankan
usahanya. Mengingat pentingnya peranan modal bagi perkembangan suatu
usaha, maka untuk membantu usaha golongan ekonomi lemah, pemerintah
mengeluarkan kebijaksanaan agar dapat membantu perkembangan usaha
golongan ekonomi lemah khususnya petani.
Pemerintah melalui Bank Indonesia, menyediakan KLBI untuk
mendukung pelestarian swasembada pangan dan pengembangan koperasi,
termasuk Kredit Usaha Tani (KUT) yang diluncurkan pada tahun 1995 yaitu
kredit modal kerja bagi petani yang disalurkan melalui KUD dalam rangka
intensifikasi padi, palawija dan hortikultura.1
1 Indrani Dharmayanti, Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Tani dalam Meningkatkan
Pendapatan Usaha Tani di Kabupaten DT.II Tasikmalaya (Bogor: Central Library Institut
Pertanian Bogor, 1999), hlm.11.
2
Kredit Usaha Tani (KUT) disediakan oleh Bank untuk petani dengan
maksud memberikan fasilitas permodalan bagi petani yang belum mampu dan
memerlukan pembiayaan dalam usaha taninya. Oleh karena itu peran
Koperasi Unit Desa sangat membantu dalam penyaluran Kredit Usaha Tani
yang beranggotakan petani. Selain itu Koperasi Unit Desa (KUD)
memberikan kredit maupun pembelian barang untuk meningkatkan
pendapatan atau penghasilan golongan ekonomi lemah. Dalam hal ini
khususnya petani yang tergabung dalam kelompok tani dimana dalam
pelaksanaannya berdasarkan kerakyatan dan kekeluargaan.
Selain itu Koperasi Unit Desa merupakan suatu badan usaha yang
mengutamakan pembangunan perekonomian rakyat. Melalui simpan pinjam
atau utang-piutang untuk usaha pertanian, masyarakat yang tergabung dalam
kelompok tani bisa mengambil manfaat dan digunakan dengan baik serta
dapat mengembangkan usaha yang dilakukan.
Dalam ketentuan pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
yang dimaksud pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak
yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-
barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak kedua akan
mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang sama.2
Pinjaman biasanya diberikan oleh koperasi kepada petani sebagai
fasilitas talangan pada saat petani mengalami kemerosotan dalam panennya.
2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Pustaka Mahardika), hlm. 399.
3
Sebagai pinjaman kepada petani, dimana koperasi menyediakan fasilitas ini
untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan petani dimana dalam
pengembalian dilakukan secara cicilan melalui hasil panen tiap masa
tanamnya dalam setahun.
Koperasi sebagai gerakan perekonomian rakyat maupun sebagai badan
usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil,dan
makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya
serta mengedepankan demokrasi ekonomi dalam pelaksanaannya.3
Koperasi yang bergerak dibidang jasa memang menginginkan laba atau
keuntungan. Dalam hal ini koperasi diperkenankan mengenakan biaya
administrasi seperti halnya Bank, yaitu sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah
Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh yang
memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebankan biaya
administrasi kepada peminjam. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi
sehubungan dengan pemberian pinjaman, tidak boleh berdasarkan
perhitungan presentasi dari jumlah dana pinjaman yang diberikan.4
Namun hal yang berbeda terjadi di Koperasi Unit Desa Sumber Karya
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang terdapat produk pinjaman yang
3 Undang-Undang Tentang Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992, ps. 1-3.
4 http://tafsirq.com, Fatwa dsn mui tentang Al Qardh (Online: diakses pada tanggal 6
Desember 2018)
4
dikhususkan bagi anggota yang tergabung dalam kelompok tani. Pinjaman
yang diberikan kemudian dikelola untuk usaha mensejahterakan para anggota
Koperasi tersebut.
Dalam kegiatan usaha, melalui Koperasi Unit Desa Sumber Karya
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang bisa dilakukan tanpa harus menjadi
anggota sesuai dengan aturan yang diberikan oleh koperasi. Sehingga
peraturan yang seharusnya hanya berlaku untuk kegiatan dan kesejahteraan
anggota yang tergabung dalam kelompok tani dapat dilakukan oleh pelaku
usaha perorangan di luar keanggotaan koperasi. Dalam hal ini proses
pinjaman untuk usaha pertanian. Yang seharusnya bentuk unit usaha hanya
dikhususkan untuk anggota namun dalam permasalahan ini proses pinjaman
dilakukan tanpa harus menjadi anggota terlebih dahulu.
Bahwa pada kenyataannya peraturan yang seharusnya berlaku belum
tentu dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang tertulis sehingga terjadi
perbedaan antara aturan yang tertulis dengan aturan yang dilaksanakan.
Dalam hal ini praktek Kredit Usaha Tani dimana aturan yang seharusnya
dikhususkan bagi anggota dan untuk kesejahteraan anggota Koperasi yang
tergabung dalam kelompok tani dapat dilakukan pelaku usaha perorangan.
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis ingin
mengangkat permasalahan dengan judul : “PRAKTEK KREDIT USAHA
TANI DALAM PANDANGAN HUKUM (Studi Kasus Di KUD Sumber
Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)”
5
B. Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diambil antara lain :
1. Bagaimana praktek kredit usaha tani di Koperasi Unit Desa Sumber Karya
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan perundang-undangan terhadap
praktek kredit usaha tani di Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan
Pabelan Kabupaten Semarang ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui praktek kredit usaha tani di Koperasi Unit Desa Sumber
Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan perundang-undangan
terhadap praktek kredit usaha tani di Koperasi Unit Desa Sumber Karya
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai praktek
kredit usaha tani dan pelaksanaannya
6
b. Menambah bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya
2. Manfaat Praktis
a. sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak Koperasi Unit Desa dan
masyarakat dalam pelaksanaan kredit usaha tani
b. Dapat memberi masukan dan pertimbangan dalam melaksanakan kredit
usaha khususnya dalam bidang pertanian
E. Penegasan Istilah
Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang
“Praktek Kredit Usaha Tani dalam Pandangan Hukum (Studi Kasus di
KUD Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)” maka
penulis perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya,
sebagai berikut:
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.5
Usaha Tani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat
ditempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian tumbuh, tanah dan air,
perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas tanah itu, sinar matahari,
5 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2009), hlm. 95.
7
bangunan-bangunan yang didirikan di atasnya dan sebagainya. Usaha tani
identik dengan pertanian rakyat.6
Pandangan hukum dalam hal ini adalah Hukum Islam dan Perundang-
undangan terkait dengan pelaksanaan kredit usaha Koperasi.
F. Tinjauan Pustaka
Beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan menjadi perbandingan
terkait dengan suatu perjanjian dalam pandangan hukum khususnya pinjaman,
antara lain:
Dalam Skripsi Rochmad Hardianto (2009) Program Studi Ilmu Hukum,
Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Peran
Koperasi Unit Desa dalam Memberikan Kredit di Kalangan Masyarakat
Klaten pada KUD JUJUR Karangnongko”. Hasil penelitian menjelaskan
tentang macam-macam kredit yang meliputi kredit simpan pinjam dan kredit
sapi perah serta tata cara atau prosedur pelaksanaan pemberian kredit dan
pengaruh kredit yang diberikan Koperasi Unit Desa (KUD) “JUJUR”
Karangnongko kepada masyarakat. Untuk mendapatkan kredit simpan pinjam
adalah dengan permohonan kredit, yaitu nasabah meminta surat keterangan
kepada kepala desa setempat, kemudian mengisi formulir dan didaftarkan
oleh kepala desa dan camat. Sedangkan untuk prosedur kredit sapi perah
adalah mengisi formulir, meminta rekomendasi dinas peternakan dan kantor
Koperasi daerah, kemudian diajukan ke Lembaga Jaminan Kredit Koperasi
6 Mubyarto, Pengantar Ekonomi Pertanian (Jakarta; LP3ES, 1989), hlm. 66.
8
dan berita acara penerimaan sapi. Metode dalam penelitian ini menggunakan
sistem pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan secara kenyataan dalam
praktek dan jenis penilitian deskriptif.
Skripsi ini mengarah pada proses kredit sapi perah dalam penelitiannya
sedangkan penulis mengarah pada sistem kredit usaha tani dengan merujuk
perundang-undangan yang berlaku. Penulis merujuk pada UU No. 25 Tahun
1992 tentang perkoperasian.
Dalam Skripsi Dennis Ferdiansyah (2017) Jurusan Ekonomi
Pembangunan, Program Sarjana Universitas Negeri Malang yang berjudul
“Peran Kredit Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Makmur Terhadap
Perkembangan Modal Peternak Susu Sapi di Desa Kandangtepus Kecamatan
Senduro Kabupaten Lumajang”. Hasil penelitian menunjukkan tentang faktor
pengambilan pinjaman yang tidak tergolong rumit, banyak kemudahan serta
adanya pembinaan dan pengawasan kepada peternak susu sapi. Selain
kemudahan tersebut juga terdapat dampak pemberian kredit terhadap
perkembangan modal peternak sapi yaitu hambatan dalam proses produksi
karena jumlah modal yang terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap-tahap
penelitian ini dimulai dari tahap sebelum penelitian, tahap dilapangan, tahap
analisis data dan penulisan skripsi.
Skripsi ini lebih mengarah pada pinjaman modal peternak susu sapi
sedangkan penulis mengarah pada sistem kredit usaha tani dengan merujuk
9
perundang-undangan yang berlaku. Penulis merujuk pada UU No. 25 Tahun
1992 tentang perkoperasian.
Dalam skripsi Lisa Amalia (2018) Program Studi Ekonomi Syariah,
Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang
berjudul “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro
Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di BRI Syariah KCP
Lamongan”. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi pembiayaan
KUR Mikro Syariah berjalan dengan baik dan tidak ditemukan adanya
pembiayaan macet. Prosedur pembiayaan dilakukan melalui beberapa tahap,
yaitu: tahap pengajuan pembiayaan, tahap BI Checking, tahap survey, tahap
analisis pembiayaan, tahap pencairan/ akad pembiayaan, tahap monitoring
disertai pertimbangan kaidah syariah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
Skripsi ini mengarah pada pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR)
mikro syariah sedangkan mengarah pada sistem kredit usaha tani dengan
merujuk perundang-undangan yang berlaku. Penulis merujuk pada UU No. 25
Tahun 1992 tentang perkoperasian.
Dengan demikian, penelitian dengan judul Praktek Kredit Usaha Tani
dalam Pandangan Hukum di Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan
Pabelan Kabupaten Semarang, bukan merupakan pengulangan atau duplikasi
dari kajian atau penelitian yang sudah ada.
10
G. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan
penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.7
Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu pencarian
fakta dengan interpretasi yang tepat untuk membuat deskripsi, gambaran
atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta,
sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki.8
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan.
Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Koperasi Unit Desa
Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Pengambilan
lokasi dikarenakan Koperasi Unit Desa tersebut melayani adanya fasilitas
kredit usaha pertanian bagi anggota kelompok tani yang dapat dilakukan
pelaku usaha perorangan diluar keanggotaan koperasi.
7 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali
Press, 2011), hlm. 13-14. 8 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rakusarasi, 1991),
hlm.19.
11
3. Sumber Data
a. Data primer
Data primer merupakan sumber data yang berupa keterangan-
keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan
permasalahan yang diteliti yaitu hasil wawancara dengan petugas
Koperasi Unit Desa, yaitu Kepala Koperasi Unit Desa Sumber Karya
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang , Ketua Unit Simpan
Pinjam dan Customer Service serta peminjam.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, skripsi dan peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.9
Dokumen yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu surat
perjanjian pinjaman dan buku profil Koperasi Unit Desa Sumber
Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang serta Undang-undang
No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
antara lain:
a. Wawancara merupakan cara memperoleh data atau keterangan untuk
tujuan penelitian dengan tanya jawab terhadap petugas Koperasi Unit
9 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.
12
Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dan
peminjam. Jenis wawancara yang akan dipergunakan penulis dalam
penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara
yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan
yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden
akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang
diajukan sehingga kebekuan atau kekauan proses wawancara dapat
terkontrol.10
b. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan
pengamatan langsung terhadap pelaksanaan praktek kredit usaha tani
di Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten
Semarang yang meliputi laporan masyarakat terkait dengan
pengembalian modal usaha yang terlalu memberatkan atau merugikan.
c. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mempelajari
data-data yang telah didokumentasikan seperti surat, arsip foto dan
laporan. Dalam penelitian ini yaitu surat perjanjian pinjaman dan buku
profil Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan
Kabupaten Semarang.
5. Teknik Analisis Data
Dalam analisis data yang digunakan penelitian ini, data mentah yang
diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, penulis
analisis secara kualitatif deskriptif berdasarkan realita yang ada. Teknik
10
Sutrisno Hadi, metodologi Research (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 207.
13
yang digunakan dalam analisis penelitian ini yaitu analisis interaktif yang
mengklasifikasikan data ke dalam tiga langkah, yaitu reduksi, penyajian,
dan penyimpulan.11
H. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan untuk mempermudah dalam memahami
materi dalam peneletian ini, maka perlu dikemukakan sistematika
pembahasan sebagai berikut:
BAB I: Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Penegasan
Istilah, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika
Penulisan.
BAB II: Konsep Pinjaman dalam Hukum yang membahas tentang konsep
akad, Pinjam-meminjam, kredit, riba dan bagi hasil serta koperasi
yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta
jenis-jenisnya.
BAB III: Praktek Kredit Usaha Tani di Koperasi yang berisi tentang profil
Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan
Kabupaten Semarang, pelaksanaan kredit usaha tani serta faktor
yang mempengaruhi pelaksanaan kredit usaha tani di Koperasi
Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten
Semarang.
11
H.B. Soetopo, Metodologi Penelitian Kualaitatif (Surakarta: UNS Press, 2002), hlm.
96.
14
BAB IV: Pelaksanaan Praktek Kredit Usaha Tani dalam Hukum yang berisi
Analisis Hukum Islam dan Analisis Hukum Perundang-undangan
Terhadap Praktek Usaha Tani di Koperasi Unit Desa Sumber
Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.
BAB V: Penutup yang merupakan bagian akhir dari isi pokok penelitian,
yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.
15
BAB II
PINJAMAN KOPERASI DALAM HUKUM
A. Perjanjian (Akad)
1. Pengertian Perjanjian (Akad)
Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang
dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada
objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan
yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk
menerimanya.Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk
menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang
dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.12
Menurut buku III kitab undang undang hukum perdata, perikatan
lahir karena suatu persetujuan atau karena undang undang dan perikatan
ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk
tidak berbuat sesuatu(buku III, KUHPerdata: 284), dan pada pasal 1313
buku III KUHPerdata pengertian persetujuan adalah suatu perbuatan
dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain
atau lebih.13
12
Akhmad Azhar Basyir, Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)
(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65. 13
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pustaka Mahardika), hlm. 297.
16
Dari pengertian di atas maka, pengertian perjanjian (akad) atau
perikatan adalah suatu perbuatan dimana dua pihak atau lebih yang
melakukan kesepakatan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan
sesuai dengan syariat. Perikatan tersebut juga berdasarkan kerelaan atau
sukarela masing-masing pihak.
Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian yaitu Kitab Undang-
undan Hukum Perdata Buku III tentang perikatan atau perjanjian, selain itu
diatur dalam Al-Qur’an,
Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yaitu:
لي جيا أي ها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ر م لى عليكم غي أحلت لكم بيمة الن عام إل ما ي ت يد وأن تم حرم )1املآائدة: (إن اللو يكم ما يريد. قلىالص
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendakinya.14
Ayat di atas menjelaskan tentang seseorang yang melakukan
perjanjian harus berpegang teguh dan komitmen terhadap semua perjanjian
yang dilakukan maka sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendakinya.
Firman Allah dalam Al-Quran Surat Ali Imron ayat 76 yaitu:
ب المتقني. ب لى من أ )67ال عمران: (وف بعهده وات قى فإن اللو ي
14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Amani,
2005), hlm. 141.
17
Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang
dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertakwa.15
Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang bertakwa dan taat
kepada Allah SWT harus menepati janji yang telah dilakukannya karena
seseungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa.
2. Rukun Perjanjian (akad)
Mengutip dari buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, rukun
perjanjian ada empat yaitu:
a. Pihak-pihak yang berakad (Aqid)
Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan
usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
Seperti penjual dan pembeli beras pihak satu sepakat memberikan
sesuatu kepada pihak yang lain.
b. Obyek akad (Ma’qud’alaih)
Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan oleh masing-
masing pihak. Seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli,
dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, hutang yang
dijamin seseorang dalam akad kafalah.
c. Tujuan Pokok akad (Maudhu’ al-aqd)
Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
d. Kesepakatan (Shigat al-aqd)
Kesepakatan (shighat al-aqd) adalah ijab dan qabul. Ijab yaitu
permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang berakad
sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad (yang
menawarkan) sedangkan qabul yaitu perkataan yang keluar dari
pihak berakad yang diuccapkan setelah ijab (permintaan).16
15
Departemen Agama RI, op.cit. hlm. 74. 16
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, 2017, hlm. 15-16.
18
Sighat akad dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan, atau isyarat
yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan
dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan
qabul.
1) Sighat Akad secara Lisan
Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah
dengan kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan
qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa
apa pun, asal dapat dipahami pihak-pihak bersangkutan, dapat
digunakan. Susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk
tertentu. Yang penting, jangan sampai mengaburkan yang menjadi
keinginan pihak- pihak bersangkutan agar tidak mudah menimbulkan
persengketaan kemudian hari.
2) Sighat Akad dengan Tulisan
Tulisan adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan
sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad
tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui surat yang
dibawa seseorang utusan atau melalui pos. Ijab dipandang terjadi
setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika
dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu,
qabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang
dikirim dengan perantaraan utusan atau lewat pos. Bila disertai
pemberian tenggang waktu, qabul supaya dilakukan sesuai dengan
lama tenggang waktu tersebut.
3) Sighat Akad dengan Isyarat
Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul
dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat.
Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan
seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan
daripada yang dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang
bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya
dipandang tidak sah.
4) Sighat Akad dengan Perbuatan
Cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan
atau isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli
menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan
19
barang yang dibelinya. Cara itu disebut jual beli dengan saling
menyerahkan harga dan barang (Jual beli dengan mu'athah).17
3. Syarat Perjanjian (akad)
Agar ijab dan qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, menurut
KH. Ahmad Azhar Basyir diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:
a. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya
telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi
perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar
menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus
dinyatakan dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan
hukum.
b. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek
akad.
c. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis
apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya
dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang
terakhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak ketiga dalam
ketidakhadiran pihak kedua. Maka, pada saat pihak ketiga
menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu, berarti
bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad juga dengan akibat bahwa
17
Akhmad Azhar Basyir, op.cit. hlm. 68-71.
20
bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (qabul), akad
dipandang telah terjadi.18
4. Berakhirnya Perjanjian (akad)
Akad berakhir dengan adanya fasakh, yaitu pihak-pihak akad sepakat
membatalkan akad. Sebagai contoh jual beli dimana kembalinya barang
milik penjual dan harga pembayaran kembali menjadi milik pembeli.
Pemutusan kontrak dapat terjadi atas dasar kerelaan para pihak dan dapat
terjadi secara paksa atas dasar putusan hakim.
Selain itu akad berakhirnya dengan adanya infisakh, yaitu
membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat, putus dengan
sendirinya (dinyatakan putus demi hukum). Sebagai contoh jual beli
dengan barang yang rusak di tangan penjual sebelum diserahkan ke
pembeli.19
B. Pinjam-Meminjam
1. Pengertian Pinjam-meminjam
Pinjam-meminjam yaitu memberikan sesuatu yang halal dari pihak
yang satu kepada pihak yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak
18
Ibid., hlm. 66-67. 19
Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, fiqh Muamalah; Dinamika Teori Akad dan
Implementasinya dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 190.
21
merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu sesuai dengan
keadaan semula.20
Pinjam-meminjam dalam pasal 1754 KUHPerdata adalah pinjaman
dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah
tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa
pihak kedua akan mengembalikan sejumlah barang yang sama dan
keadaan yang sama.
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 pasal 1
ayat 7 yang dimaksud pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, yang mewajibkan pihak peminjam
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran
imbalan.
Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam
yaitu ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam
ketentuan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai
berikut:
قوى ث والعدوان صلىوت عاونوا على الب والت إن اهلل شديد صلى وات قوا اهلل ج ول ت عاونوا على ال ) 2املائدة: (العقاب.
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa,dan
jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.21
20
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 301. 21
Departemen Agama RI, loc.cit.
22
Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang dalam melakukan
perbuatan baik harus saling tolong menolong dan meninggalkan
kemungkaran yang merupakan ketakwaan pada Allah. Dan melarang
saling mendukung kebatilan atau bekerja sama dalam perbuatan dosa
maupun permusuhan.
Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah SAW, antara lain dijumpai
dalam ketentuan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-
Tirmizi dan menshahihkannya, dari Umamah, bahwa Nabi Muhammad
SAW. bersabda:
)رواه أبوداود والرتمذي(العارية مؤداة والزعيم غارم. Artinya: Pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang
menanggung sesuatu harus membayar. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi.
Sahih oleh Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami’, no. 4116)22
2. Rukun dan Syarat Pinjam-Meminjam
Adapun yang menjadi rukun dan syarat perjanjian pinjam meminjam
adalah sebagai berikut:
a. Adanya pihak yang meminjamkan
Pihak yang meminjamkan disyaratkan agar memenuhi kriteria-
kriteria sebagai berikut:
1) Bahwa ia berhak atas barang yang dipinjamkannya itu
2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan, sebab pinjam-meminjam
hanya menyangkut kemanfaatan sesuatu benda (pemanfaatan
sesuatu benda hanya sebatas yang dibolehkan dalam syari'at
Islam).
b. Adanya pihak yang meminjam (peminjam)
22
http://muslim.or.id, Mengenal Al Ariyah, Al Minhah, Ad Dayn, Az Za’im (Online:
diakses pada tanggal 15 Januari 2019).
23
Sedangkan menyangkut pihak peminjam disyaratkan harus orang
yang cakap bertindak, (Sulaiman Rasyid mengistilahkannya dengan
berhak) sebab perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh
orang yang tidak cakap bertindak adalah tidak sah.
c. Adanya obyek benda yang dipinjamkan
Menyangkut barang yang dipinjamkan haruslah memenuhi
persyaratan-persyaratan berikut ini:
1) Barang tersebut adalah barang yang bermanfaat.
2) Barang tersebut tidak musnah karena pengambilan manfaat
barang tersebut (tidak musnah karena pemakaian).
d. Lafaz, hendaklah ada pernyataan tentang adanya pinjam-meminjam
tersebut.23
C. Kredit
1. Pengertian Kredit
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula
dalam bahasa latin kredit berarti "credere" artinya percaya. Maksud dari
percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit
bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai
perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan
23
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 302-303.
24
kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai
jangka waktu.24
2. Unsur-unsur Kredit
Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu
fasilitas kredit menurut Kasmir adalah sebagai berikut:
a. Kepercayaan
Keperyaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang
diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterirna
kembali di masa yang akan datang.
b. Kesepakatan
Unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan
antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini
dituangkan daIam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak
menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing
c. Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka
waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah
disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek,
jangka menengah atau jangka panjang.
d. Risiko
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan
suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin
panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula
sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang
disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak
sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha
nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
e. Balas jasa
Balas jasa yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa
tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam
bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan
24
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2009), hlm. 97.
25
keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip
syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.25
3. Tujuan dan Fungsi Kredit
Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut
a. Mencari Keuntungan
Mencari keuntungan yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari
pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk
bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya
administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
b. Membantu usaha nasabah
Membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi
maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak
debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.
c. Membantu pemerintah
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak
perbankan, maka dapat meningkatkan pembangunan di berbagai
sektor seperti pajak, membuka lapangan kerja, meningkatkan jumlah
barang dan jasa serta menghemat dsn meningkatkan devisa negara.26
Kemudian menurut Kasmir di samping tujuan di atas, suatu fasilitas
kredit memiliki fungsi sebagai berikut:
25
Ibid., hlm. 98-99. 26
Ibid., hlm. 101.
26
a. Untuk meningkatkan daya guna uang
b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalulintas uang
c. Untuk meningkatkan daya guna barang
d. Meningkatkan peredaran barang
e. Sebagai alat stabilitas ekonomi
f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
h. Untuk meningkatkan hubungan internasional.27
4. Jenis-jenis Kredit
Menurut Kasmir Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari
berbagai segi antara lain sebagai berikut:
a. Dilihat dari segi kegunaan
1) Kredit investasi
Kredit investasi yaitu untuk keperluan perluasan usaha atau
membangun proyek pabrik baru atau untuk keperluan
rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun
pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk
suatu periode yang relatif lebih lama.
2) Kredit modal kerja
Kredit modal kerja yaitu untuk keperluan meningkatkan
produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal
kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji
pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses
produksi perusahaan.
27
Ibid., hlm. 102.
27
b. Dilihat dari segi tujuan kredit
1) Kredit produktif
Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan
usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk
menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk
membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang,
kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit
pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri
lainnya.
2) Kredit konsumtif
Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi
secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang
dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau
dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit
untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah
tangga, dan kredit konsumtif lainnya.
3) Kredit perdagangan
Kredit perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk
perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang
pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang
dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier
atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam
jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan
impor.
c. Dilihat dari segi jangka waktu
1) Kredit jangka pendek
Kredit jangka pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu
kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya
digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk
peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk
pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
2) Kredit jangka menengah
Kredit jangka menengah yaitu jangka waktu kreditnya berkisar
antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.
Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau
peternakan kambing.
3) Kredit jangka panjang
28
Kredit jangka panjang yaitu kredit yang masa pengembaliannya
paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya
di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi
jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau
manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit
perumahan.
d. Dilihat dari segi jaminan
1) Kredit dengan jaminan
Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu
jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau
tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang
dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si
calon debitur.
2) Kredit tanpa jaminan
Kredit tnpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan
barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan
melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama
baik si calon debitur selama ini.
e. Dilihat dari segi sektor usaha
1) Kredit pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor
perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat
berupa jangka pendek atau jangka panjang.
2) Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya
peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
3) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil,
menengah atau besar.
4) Kredit pertambangan, yaitu kredit jenis usaha tambang yang
dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas,
minyak atau timah.
5) Kredit pendidikan, yaitu kredit yang diberikan untuk
membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula
berupa kredit untuk para mahasiswa.
6) Kredit profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada para
profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
29
7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan
atau pembelian perumahan.28
5. Jaminan Kredit
Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon
debitur adalah sebagai berikut:
a. Dengan jaminan
1) Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat
dijadikan jaminan seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor,
mesin-mesin/ peralatan, barang dagangan, tanaman/ kebun/
sawah dan lainnya
2) Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang
merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti: sertifikat
saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito,
rekening tabungan yang dibekukan, promes, wesel dan surat
tagihan lainnya
3) Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan
apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan
jaminan itulah yang menanggung risikonya.29
b. Tanpa jaminan
28
Ibid., hlm. 103-106. 29
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 113.
30
Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan bukan dengan
jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang
memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan
kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan
hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan
pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.30
D. Riba
1. Pengertian Riba
Riba menurut pengertian bahasa yaitu penambahan, pertumbuhan,
kenaikan, dalam hal ini sebagai tambahan atas modal yang diperoleh
dibebankan pada pihak peminjam dengan cara yang tidak sah (batil) dan
dusta.31
Sedangkan menurut istilah syara’ yaitu akad yang terjadi dengan
penukaran tertentu, tanpa diketahui besarnya dalam penambahannya,
menurut aturan syara’ atau terlambat menerimanya.32
Sementara para ulama fikih mendefinisikan riba dengan “kelebihan
harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/ gantinya”.
Maksud dari pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang
30
Kasmir, op.cit. hlm. 108. 31
Hassan Saleh (Ed), Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2008), hlm. 397. 32
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 290.
31
timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada
pemilik uang pada saat jatuh tempo.33
Dari pengertian diatas maka riba adalah akad pertukaran tertentu
antara pihak satu dengan pihak lain yang menyimpang aturan syara’ dan
terdapat penambahan dalam pengembalian modal pada saat jatuh tempo.
Adapun yang menjadi dasar hukum riba yaitu firman Allah dalam
Al-Quran surat Ali Imron ayat 130:
وات قوا اللو لعلكم ت فلحون. صلىيا أي ها الذين آمنوا ل تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة
)131ال عمران: ( Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu
beruntung.34
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang orang-orang yang
beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda serta
bertakwalah supaya mendapat keuntungan dari Allah SWT.
2. Macam-macam Riba
Ada dua macam riba yang dilarang dalam Syariat Islam yaitu
sebagai berikut:
a. Riba Nasi’ah yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang
yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran
33
Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), hlm. 40. 34
Departemen Agama RI, op.cit. hlm. 84.
32
penangguhan. Seperti halnya penambahan jatuh tempo
pengembalian.
b. Riba Fadhal yaitu jenis jual beli uang atau barang pangan dengan
barang pangan disertai penambahan tertentu. Seperti halnya 1 kg
beras dengan 2 kg beras.35
3. Berbagai pendapat tentang riba
a. Pendapat Ulama
Dalam kaitanya dengan bunga bank, Abu Zahrah menyatakan
bahwa bunga bank sama saja dengan riba nasi’ah, tetapi karena dalam
sistem perekonomian sekarang peranan bank begitu penting dengan
bunga bank sebagai modus operasinya, maka bunga bank tidak dapat
dielakkan lagi. Oleh sebab itu, umat Islam boleh melakukan transaksi
melalui bank karena darurat. Sejalan dengan pendapat Abu Zahrah di
atas, Musthofa Ahmad Al-Zarqa’ lebih menekankan pengertian riba
pada praktik riba yang benar-benar bersifat pemerasan yang dilakukan
oleh orang-orang kaya atas orang miskin dalam hubungan piutang
barang-barang konsumtif, bukan yang bersifat produktif.
b. Pendapat Muhammadiyah
Majelis Tarjih muhammadiyah menyatakan bahwa dari satu sisi
bunga bank termasuk dalam kategori syubhat masalah yang belum ada
kejelasan hukumnya, apakah haram atau halal yang harus dihindari,
karena mengandung kedua unsur tersebut. Disisi lain, keuntungan
yang diperoleh bank itu untuk kepentingan umum, yang demikian
bunga merupakan sesuatu yang wajar, boleh dipungut dan diberikan
oleh bank. Dalam hal ini, majlis menyaarankan kepada PP
Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem
perekonomian khususnya lembaga perbankan, yang sesuai dengan
kaidah Islam.
c. Pendapat NU
Lajnah bahtsul masail NU menyatakan bahwa bank dan
bunganya sama seperti hukum gadai, sehubungan dengan masalah ini
dijumpai tiga pendapat ulama:
35
Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia,
2017), hlm. 70.
33
1) Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut secara angsur
2) Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat
yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat
3) Syubhat (tidak tentu halal atau haram), sebab para ahli hukum
berselisih pendapat tentangnya.
Merujuk kepada sidang ke-2 OKI (Organisasi Konferensi Islam)
yang berlangsung di Karachi, Pakistan, desember 1970 bahwa praktik
bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam,
maka perlu segera didirikan bank alternatif yang menjalankan
operasinya sesuai dengan syariat Islam.36
E. Bagi Hasil
1. Pengertian Bagi Hasil
Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan profit
sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.
Secara definitif profit sharing diartikan: “distribusi beberapa bagian dari
laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan,
bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang
didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau
dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.37
Dalam dunia perbankan Muhammad menjelaskan bahwa profit
sharing (bagi hasil) adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian
36
Hassan Saleh (Ed), Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2008), hlm. 398-399. 37
Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari’ah
(Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 18.
34
hasil usaha antara penyedia dana (shahibul maal) dengan pengelola dana
(mudharib).38
Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari
kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar
kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-
benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil
merupakan salah satu praktik perbankan syariah.39
Dalam hal ini dengan menerapkan kerjasama yang baik antara
penyedia dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) maka
pembagian hasil usaha dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan dan tanpa
ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.
2. Dasar Hukum Bagi Hasil
Adapun yang menjadi dasar hukum bagi hasil yaitu firman Allah
dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 29:
نكم بالباطل إل أن تكون تارة عن ت راض منكم. يا أي ها الذين آمنوا ل تأكلوا أموالكم ب ي
( ( 22النساء: Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.40
38
Muhammad, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2000),
hlm. 52. 39
Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh & Keuangan (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004), hlm. 191. 40
Departemen Agama RI, op.cit. hlm. 107.
35
Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan perniagaan harus
didasarkan dengan kerelaan kedua belah pihak dan tidak diperbolehkan
mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sah.
3. Jenis Kontrak Bagi Hasil
Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan
syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad yaitu
Musyarakah, Mudharabah, Muzara’ah dan Musaqah. Namun, pada
penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada
umumnya bank syari’ah menggunakan kontrak kerjasama pada akad
Musyarakah dan Mudharabah.
a. Musyarakah (Joint Venture Profit and Loss Sharing) adalah akad
kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di
mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan
kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama
sesuai dengan kesepakatan.
b. Mudharabah (Trustee Profit Sharing) adalah suatu pernyataan yang
mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga
kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian
keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian,
sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
36
4. Syarat dan Rukun Bagi Hasil
Sebagai sebuah akad, musyarakah dan mudharabah mempunyai
syarat dan rukun yang mempengaruhi keabsahannya. Musyarakah akan
menjadi akad sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya.
a. Rukun Musyarakah
1) Macam harta modal.
2) Nisbah bagi hasil dari modal yang diserikatkan.
3) Kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat.
b. Syarat Musyarakah
1) Melafadzkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan
mengendalikan harta.
2) Anggota syarikat percaya mempercayai.
3) Mencampurkan harta yang akan disyarikatkan.
c. Rukun Mudharabah
1) Shahibul maal adalah yang mempunyai modal.
2) Mudharib adalah pengelola modal.
3) Amal adalah harta pokok atau modal.
4) Shighat atau perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha.
d. Syarat Mudharabah
1) Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah
menyerahkan harta benda atau emas perak yang masih dicampur
atau masih berbentuk perhiasan.
2) Melafadzkan ijab dari yang punya modal, dan qobul dari yang
menjalankannya.
3) Diterapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan
mudharib.
4) Dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan
dibagihasilkan dengan kesepakatan.41
41
Abdul Azis Dahlan (et al), Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove,
1997), hlm. 195.
37
F. Koperasi
1. Pengertian Koperasi
Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris co dan
operation. Co berarti bersama dan operation yang berarti bekerja. Jadi
secara bahasa koperasi dapat diartikan sebagai kerja sama. Dalam hal ini,
koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang
atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk
memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama.42
Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang
perkoperasian yang dimakud dengan koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Menurut Prof. R.S. Soeriaatmadja koperasi didefinisikan sebagai
suatu kumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat
manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara
sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat
kebendaan atas tanggungan bersama.43
42
Abdul Bashith, Islam dan Manajemen Koperasi (Malang: UIN-Malang Press, 2008),
hlm. 42. 43
Nurdin Bahri, Perkenalan dengan Beeberapa Konsep Ekonomi Koperasi (Jakarta: UII
Press, 1993), hlm. 8-9.
38
2. Landasan dan Azas Koperasi
Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Bab II
Pasal 2, mengemukakan bahwa landasan Koperasi adalah berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas
kekeluargaan.
Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 berbunyi:
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan”. Kemudian penjelasan mengenai pasal ini berbunyi:
“Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan
oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota
masyarakat”.
Pasal di atas menjelaskan bahwa kemakmuran ekonomi disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, gotong royong
serta demokrasi ekonmi sehingga anggota masyarakat merupakan yang
diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Dalam hal ini yaitu
koperasi. 44
3. Tujuan dan Fungsi Koperasi
Dalam Pasal 33 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 dijelaskan
bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan
44
http://nusaibahtaqiyya.wordpress.com, Landasan, Azas dan Tujuan Koperasi Indonesia
(Online: diakses pada tanggal 15 Januari 2019).
39
perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,
adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945.45
Fungsi dan peran Koperasi menurut pasal 4 Undang-undang No. 25
Tahun 1992 adalah sebagai berikut:
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai
sokogurunya.
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.46
4. Prinsip dan Bentuk Koperasi
Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Koperasi
melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
45
Undang-Undang Tentang Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992, ps. 33. 46
Ibid., ps.4
40
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan
besarnya jasa usaha masing-masing anggota
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
e. kemandirian
f. Pendidikan perkoperasian
g. Kerjasama antar koperasi47
Ketentuan pada pasal 15 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang
perkoperasian menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi
primer atau koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang
didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang dibentuk sekurang-
kurangnya 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang
didirikan oleh dan beranggotakan koperasi dibentuk sekurang-kurangnya
tiga koperasi.48
47
Ibid., ps. 5. 48
Ibid., ps. 15.
41
BAB III
PRAKTEK KREDIT USAHA TANI DI KOPERASI UNIT DESA SUMBER
KARYA KECAMATAN PABELAN KABUPATEN SEMARANG
A. Gambaran Umum Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan
Pabelan Kabupaten Semarang
1. Profil Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten
Semarang
Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten
Semarang pada awalnya berdiri pada tanggal 28 Mei 1973 dengan Badan
Hukum Nomor: 8389/BH/VI/1973. Kemudian mengalami perubahan
Badan Hukum dengan Nomor: 37/BH/PAD/KWK.11.1/1884/XII/2003,
tanggal 11 Desember 2003 untuk memenuhi tuntutan dan perkembangan
zaman serta peningkatan berbagai usaha. Jumlah anggota pertama adalah
1088 orang, terdiri dari petani, pedagang, buruh dan pamong desa dengan
modal Rp 389.700.000,00. Koperasi Unit Desa tersebut mulai beroperasi
tanggal 8 Oktober 1973 yang diprakasai oleh :
a. Bapak H. Ahmadi Noor sebagai Badan Pemeriksa
b. Bapak Drs. H. Mudlofir, MM. sebagai Ketua
c. Bapak Jumain, A.Ma. sebagai Wakil Ketua I
d. Bapak Nawoto sebagai Wakil Ketua II
42
e. Bapak A. Agus Wahid, A.Md., S.E. sebagai Sekretaris
f. Bapak H. Ahmad Bachri, A.Md. sebagai Bendahara
Adapun alasan didirikannya koperasi tersebut adalah sebagai berikut :
a. Sesuai dengan InPres Nomor 13 tahun 1973 disetiap daerah
b. Masyarakat desa di kecamatan Pabelan menyadari perlunya
wadah usaha bersama, sebagai perwujudan pelaksanaan UUD
1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut
"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama bersdasarkan
atas asas kekeluargaan".
Landasan hukum berdirinya Koperasi Unit Desa Sumber Karya
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang yaitu :
a. Landasan idiil Pancasila
b. Landasan struktural UUD 1945
c. Landasan gerak yaitu pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi
"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas
asas kekeluargaan".
d. Landasan mental adalah setia kawan dan kesadaran pribadi
Tujuan didirikan Koperasi Unit Desa adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat kecil di pedesaan, melalui berbagai unit usaha
yang di lakukan oleh koperasi tersebut.
43
Lokasi Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan
Kabupaten Semarang, Secara ekonomis letaknya sangat strategis karena
berada pada jalan raya yang sangat mendukung kelancaran kegiatan para
anggotanya. Faktor utama yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi
tersebut yaitu :
a. Berdekatan dengan kantor Camat Kecamatan Pabelan sehingga
memudahkan hubungan kerja sama dengan pemerintah tingkat
kecamatan.
b. Tenaga kerja yang diperlukan oleh koperasi diambil dari
masyarakat di Kecamatan Pabelan.
c. Kedekatan dengan pasar akan memudahkan koperasi dapat
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan dan
dapat mengurangi biaya distribusi atau biaya pemasaran.
d. Tersediannya fasilitas transportasi seperti jalan raya akan
memperlancar kegiatan koperasi, fasilitas ini akan
meminimumkan biaya operasional koperasi.49
2. Visi dan Misi Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan
Kabupaten Semarang
Adapun visi dari Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan
Pabelan Kabupaten Semarang yaitu terwujudnya kemandirian KUD
49
Buku Profil Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten
Semarang, hlm. 1-2
44
Sumber Karya Pabelan dilandasi dengan keimanan dalam berusaha, ikhlas
dan jujur dalam bertindak, didukung sepenuhnya oleh anggota dan mampu
bersaing serta berkembang sebagai soko guru perekonomian.
Sedangkan misinya antara lain:
a. Menyelenggarakan kegiatan perekonomian dengan prinsip
koperasi guna meningkatkan kesejahteraan anggota.
b. Meningkatkan kemampuan untuk mencapai setiap unit usaha
yang otonom sehingga mampu dan mandiri dalam bersaing.
c. Meningkatkan peran aktif anggota dalam memberikan
kontribusi Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan
Pabelan Kabupaten Semarang.
d. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Koperasi Unit Desa
Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang,
sehingga mampu bersaing dalam perekonomian.50
3. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan
Pabelan Kabupaten Semarang
Struktur organisasi bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan kerja
yang baik, teratur dan terarah, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Disamping itu, dengan adanya struktur organisasi akan
50
Ibid., hlm. 3.
45
memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab dan wewenang dalam
koperasi.
Adapun gambar struktur organisasi kepengurusan Koperasi Unit
Desa Sumber Karya Pabelan adalah sebagai berikut:
46
4. Bidang Usaha Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan
Kabupaten Semarang
Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten
Semarang memiliki unit usaha yang beraneka ragam sesuai dengan
kebutuhan masyarakat yaitu :
a. Unit Persusuan dan Kesehatan Hewan
1) Meningkatkan dan menyeimbangkan produksi susu sapi secara
keseluruhan dengan perbandingan 60% untuk pagi dan 40% untuk
sore hari dari total produksi susu sapi secara keseluruhan
2) Pembinaan, pemeriksaan serta menjalin kerjasama dengan peternak
sapi perah dan kelompok penampung susu baik langsung maupun
tidak langsung guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas susu
sapi, dengan harapan distribusi susu sapi tidak terjadi penolakan.
3) Pembinaan dan penyebaran informasi kepada peternak sapi perah
akan pentingnya kesehatan hewan dan inseminasi buatan.
4) Mengupayakan penyaluran kredit sapi perah kepada peternak yang
telah berpengalaman untuk meningkatkan pendapatan peternak itu
sendiri dan Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan
Kabupaten Semarang.
b. Unit Simpan Pinjam dan Pelayanan Rekening Listrik
1) Menjaga kepercayaan nasabah yang memanfaatkan jasa usaha
simpan pinjam, sehingga nasabah tetap memanfaatkan jasa simpan
47
pinjam dan terus berusaha guna mendapatkan nasabah baru untuk
memanfaatkan jasa simpan pinjam yang dimiliki Koperasi Unit
Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.
2) Menjalin kerja sama dengan unit usaha yang lain di Koperasi Unit
Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang
dalam pelayanan kredit, sehingga mampu meningkatkan
keuntungan usaha yang dilaksanakan oleh Koperasi Unit Desa
Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.
3) Tetap terjalinnya kerja sama yang saling menguntungkan antara
Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten
Semarang dengan PT. PLN (Persero) termasuk instansi lain yang
berkaitan dengan pelayanan rekening listrik dengan sistem online
sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini
4) Menyelenggarakan pelayanan yang optimal dalam pembayaran
rekening listrik kepada anggota dan masyarakat dan menarik
kembali para pelanggan dalam pembayaran rekening listrik yang
selama ini pindah ke tempat pembayaran di luar KUD Sumber
Karya Pabelan.
c. Unit Rice Mile dan Pengadaan Pangan
1) Penambahan permodalan bagi Unit Rice Mile dan Pengadaan
Pangan serta penyediaan bahan pangan yang berkualitas guna
48
mendukung kebutuhan bahan pangan khususnya beras bagi
anggota dan masyarakat dengan harga yang terjangkau
2) Pelayanan secara maksimal kepada anggota dan masyarakat yang
memanfaatkan jasa penggilingan padi dengan harga terjangkau
yang didukung SDM yang memadai serta mampu memberikan
pelayanan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan
pendapatan Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan
Kabupaten Semarang
d. Unit Agrobisnis ( Kios Tani, Konsentrat dan Angkutan)
1) Mengefektifkan jasa angkutan yang ada untuk dapat memberikan
pelayanan secara efektif dan efisien antar unit usaha yang ada.
2) Pemeliharaan mesin-mesin secara berkala untuk kelancaran usaha
yang dilaksanakan oleh Koperasi Unit Desa Sumber Karya
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.
3) Pembayaran pajak seluruh kendaraan yang dimiliki oleh KUD
Sumber Karya Pabelan tepat waktu.
4) Memberikan pelayanan secara maksimal dalam menyediakan
pupuk kepada masyarakat sesuai dengan perencanaan dan
kebutuhan petani, dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi
(HET) bagi pupuk urea bersubsidi dan menyediakan pupuk
pendamping untuk meningkatkan usaha pertanian dan perkebunan.
5) Pembinaan dan evaluasi secara berkala kepada seluruh pengecer
atau penyalur pupuk dalam pemberian pelayanan pupuk urea
49
bersubsidi kepada masyarakat dan memberikan sanksi bagi
pengecer atau penyalur nakal sehingga pelayanan pupuk urea
bersubsidi kepada masyarakat dapat berjalan baik dan maksimal
serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.51
B. Prosedur Kredit Usaha Tani di Koperasi Unit Desa Sumber Karya
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Customer Service yang
dilakukan pada tanggal 21 januari 2019 pukul 10.00 WIB, menerangkan
bahwa prosedur dalam kredit usaha tani di Koperasi Unit Desa Sumber Karya
Pabelan ini dilakukan melalui anggota yang tergabung dalam kelompok tani
dengan berbagai syarat dan ketentuan, antara lain:
1. Syarat untuk menjadi anggota Koperasi Unit Desa Sumber Karya
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, yaitu:
a. Calon aggota bertempat tinggal di wilayah Koperasi Unit Desa Sumber
Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang
b. Mengajukan foto copy KTP dan menunjukkan aslinya
c. Mengajukan foto copy KK dan menunjukkan aslinya
d. Sanggup memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam
Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten
Semarang
e. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan
peraturan yang berlaku
51
Ibid., hlm.10-11.
50
2. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Kredit Usaha, yaitu:
a. Peminjam adalah anggota dari Koperasi Unit Desa Sumber Karya
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang yang sudah terdaftar di buku
anggota simpan pinjam
b. Peminjam melampirkan identitas seperti KTP, KK serta foto copy
jaminan
c. Jangka waktu peminjaman yaitu 1-3 tahun
d. Dana pinjaman yang diperoleh sebesar 60% dari hasil survei nilai jual
jaminan tersebut52
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha
Berdasarkan rapat anggota tahunan, keuntungan yang didapatkan
oleh Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten
Semarang adalah dengan perhitungan Sisa Hasil Usaha yaitu pendapatan
kotor per bulan dikurangi biaya operasional. Selain itu dikurangi biaya
untuk asuransi anggota sebagai cadangan resiko dan pembekuan modal
berdasarkan umur peminjam dan jangka waktu peminjaman. Hal tersebut
untuk tidak memberatkan keluarga atau pihak yang bersangkutan apabila
terjadi musibah atau kematian.
4. Sistem Simpan Pinjam
Dalam Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan
Kabupaten Semarang sistem yang digunakan adalah bagi hasil dan sistem
kekeluargaan, apabila mengalami keuntungan atau kerugian maka akan
52
Fatimah, wawancara dengan petugas Customer Service pada tanggal 21 januari 2019
pukul 10.00 WIB.
51
ditanggung bersama antara pihak anggota dengan pihak Koperasi Unit
Desa. Sedangkan sistem pinjam dilakukan dengan cara angsuran setiap
bulannya beserta bunga yang telah ditentukan dalam jangka waktu 1-3
tahun.53
C. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kredit Usaha Tani di Koperasi
Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang
Koperasi Unit Desa diharapkan menjadi lembaga yang dapat
mendorong berbagai aktivitas ekonomi di pedesaan dengan : 1) menyediakan
pelayanan kredit usaha tani, 2) menyediakan dan mendistribusikan input
produksi, 3) pengolahan dan pemasaran hasil, dan 4) pelayanan ekonomi
lainnya.54
Namun, kurang berkembangnya modal yang dimiliki oleh KUD
mengakibatkan penurunan pelayanan yang diberikan kepada anggota yang
ingin meminjam, disebabkan antara lain:
1. Sulitnya anggota yang konsisten dalam proses peminjaman maupun
pengembalian
2. Banyaknya pesaing lembaga keuangan dengan suku bunga yang lebih
rendah serta kecepatan dalam pencairan dana pinjaman
3. Ketidakstabilan dalam usaha yang dijalankan
4. Jenis usaha bidang pertanian yang penerimaannya bergantung pada iklim,
hama penyakit, harga jual hasil panen dan gangguan lainnya
53
Widodo, wawancara dengan Ketua Unit Simpan Pinjam pada tanggal 21 Januari 2019
Pukul 09.00 WIB. 54
Direktoral Jenderal Koperasi, Pedoman Pelaksanaan dan Pengembangan BUUD/KUD
(Departemen Perdagangan dan Koperasi, 1978), hlm. 105.
52
5. Pengaruh lingkungan.55
D. Pelaksanaan Kredit Usaha Tani di Koperasi Unit Desa Sumber Karya
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang
Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kecamatan Pabelan
kabupaten Semarang pada umumnya agraris dengan tingkat kemajuan yang
rendah serta kurangnya modal untuk menunjang usaha-usaha individu atau
kelompok. Melalui Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan
Kabupaten Semarang sebagai wadah usaha bersama, masyarakat desa di
kecamatan pabelan dapat mengembangkan usaha untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi mereka.
Koperasi Unit Desa termasuk koperasi serba usaha yang memberikan
pinjaman kepada masyarakat dengan tujuan ikut membantu program
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan khususnya golongan ekonomi
lemah. Salah satu produk yang diberikan oleh Koperasi Unit Desa yaitu
pemberian Kredit Usaha Tani, yang merupakan pemberian pinjaman kepada
anggota kelompok tani untuk mengembangkan usaha pertanian dengan
pengembalian secara angsuran setiap masa panen.
Kredit Usaha Tani diberikan dengan jangka waktu pinjaman mulai
dari 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan dengan bunga sebesar 2,5% per panen
atau 10% per tahun. Dalam melakukan pinjaman modal usaha, anggota
mengajukan permohonan kredit usaha tani secara tertulis kepada pihak
55
Widodo, Op.cit.
53
Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang,
kemudian mengisi formulir perjanjian pinjaman yang sudah disediakan pihak
Koperasi serta ditandatangani oleh peminjam dan ketua unit simpan
pinjam.56
Peminjam diharuskan memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman
yang sudah ditetapkan oleh Koperasi dalam hal pengajuan kredit usaha tani.
Syarat-syaratnya yaitu melampirkan identitas berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), serta memberikan jaminan
yang selanjutnya dilakukan survei nilai jual jaminan untuk menentukan
besarnya modal yang dapat dipinjam. Pencairan modal diberikan sebesar 60%
atas nilai jual jaminan setelah 3-5 hari pendaftaran permohonan kredit usaha
tani.
Pelaku kredit usaha tani di Koperasi Unit Desa Sumber Karya Pabelan
Kabupaten Semarang mengaku bahwa pemberian kredit usaha tani ini
dilakukan dengan memberikan persyaratan yang telah ditentukan serta
jaminan untuk dilakukan survei nilai jual untuk mendapatkan besarnya kredit
yang didapatkan. Kredit usaha tersebut diberikan kepada anggota yang
tergabung dalam kelompok tani dimana dalam pengembalian dilakukan
secara cicilan setiap masa panen dengan bunga yang telah ditentukan. Namun
peminjam merasa dirugikan terhadap besarnya bunga yang diberikan karena
tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Besarnya bunga tersebut ditentukan
oleh pihak koperasi tanpa sepengetahuan peminjam dengan alasan mengganti
56
Ibid.
54
biaya operasional. Peminjam ini mengajukan permohonan kredit usaha tani
ini pada awal september 2018.57
Pinjaman modal usaha ini dikhususkan kepada anggota Koperasi Unit
Desa yang tergabung dalam kelompok tani dimana dalam usahanya sebatas
pertanian yaitu permodalan bibit, pupuk serta obat-obatan atau pestisida.
Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman pihak Koperasi Unit Desa
menerapkan sistem kekeluargaan yang saling menanggung apabila
mengalami keuntungan maupun kerugian.58
57
Kabul, wawancara dengan pelaku kredit usaha tani pada tanggal 6 Januari 2019 pukul
12.00 WIB. 58
Widodo, Op.cit.
55
BAB IV
ANALISIS HUKUM PRAKTEK KREDIT USAHA TANI DI KOPERASI
UNIT DESA
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kredit Usaha Tani di Koperasi
Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang
Koperasi Unit Desa Sumber Karya Pabelan merupakan lembaga
keuangan non bank yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana
bagi kepentingan anggota masyarakat pedesaan yang berkaitan dengan
kegiatan pertanian. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Widodo selaku
ketua unit simpan pinjam di Koperasi Unit Desa Sumber Karya Pabelan pada
hari kamis 17 januari 2019 pukul 18.30 WIB, menyatakan bahwa dalam
proses peminjaman modal yang digunakan untuk usaha pertanian dapat
dilakukan oleh anggota melalui kelompok tani dengan berbagai syarat dan
ketentuan yang ada di Koperasi Unit Desa tersebut.59
Pinjaman melalui kelompok tani dilakukan dengan tujuan supaya para
anggota yang tergabung dengan Koperasi Unit Desa Sumber Karya Pabelan
dapat mengembangkan usahanya dibidang pertanian karena kebanyakan dari
anggota merupakan golongan ekonomi menengah kebawah khususnya dalam
hal ini petani. Praktek pinjaman ini dilakukan antara kelompok tani dengan
koperasi dimana ketua kelompok tani melakukan perikatan atau perjanjian
dengan menjalankan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan pada bab
59
Ibid.
56
sebelumnya. Dalam hukum Islam (Fiqh), perjanjian dinyatakan sah apabila
memenuhi rukun dan syarat perjanjian. Rukun perjanjian yaitu:
1. Pihak-pihak yang berakad (Aqid)
Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan
usaha yang memiliki kecapakan dalam melakukan perbuatan
hukum.
2. Obyek Akad (Ma’qud’alaih)
Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan oleh masing-
masing pihak. Seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual
beli, akad hibah (pemberian), akad gadai, hutang yang dijamin
seseorang dalam akad kafalah.
3. Tujuan Pokok Akad (Maudhu’ al-aqd)
Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan
akad.
4. Kesepakatan (Sighat al-aqd)
Kesepakatan adalah ijab dan qabul, ijab yaitu permulaan
penjelasan yang keluar dari salah seorang berakad sebagai
gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad (yang
menawarkan) sedangkan qabul yaitu perkataan yang keluar dari
pihak berakad yang diucapkan setelah ijab (permintaan).60
Pihak-pihak dalam praktek kredit usaha tani ini yaitu ketua kelompok
tani dengan pihak Koperasi Unit Desa dalam hal ini ketua unit simpan
pinjam. Ketua unit simpan pinjam menjelaskan mengenai ketentuan dan
mekanisme pengajuan kredit usaha tani yang meliputi besarnya pinjaman
yang dapat diberikan untuk mempermudah masyarakat dalam hal ini petani
mendapatkan modal dan mengembangkan usaha pertanian serta
mensejahterakan anggota dengan kesepakatan bersama tanpa ada unsur
keterpaksaan.
60
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, loc.cit.
57
Syarat perjanjian yaitu:
1. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-
kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan
mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu
benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, ijab
dan qabul harus dinyatakan dari orang yang cakap melakukan
tindakan-tindakan hukum.
2. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan
objek akad.
3. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis
apabila dua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya
dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir. Hal
yang terakhir ini terjadi misalnya ijab dinyatakan kepada pihak
ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua. Maka, pada saat pihak
ketiga menyampaikan kepada pihak kedua tentang adanya ijab itu,
berarti bahwa ijab itu disebut dalam majelis akad juga dengan
akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima
(qabul), akad dipandang telah terjadi.61
Suatu kredit usaha dapat berjalan dengan baik apabila memenuhi
unsur-unsur kredit antara lain:
1. Kepercayaan
61
Akhmad Azhar Basyir, loc.cit.
58
Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit dalam hal ini
koperasi bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau
jasa) akan diterima kembali di masa yang akan datang.
2. Kesepakatan
Unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan
antara si pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini
dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak
menandatangani hak dan kewajibannya yaitu antara pihak
peminjam dengan pihak koperasi.
3. Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu pengembalian
yang telah disepakati. Dalam kredit usaha tani ini jangka waktu
yang diberikan oleh koperasi yaitu antara 1 tahun sampai dengan 3
tahun.
4. Resiko
Adanya suatu tenggat waktu pengembalian akan menyebabkan
tidak tertagihnya atau pemberian kredit macet. Semakin panjang
suatu kredit semakin besar resiko dan sebaliknya.
5. Balas jasa
Balasa jasa dalam hal ini yaitu keuntungan atas pemberian suatu
kredit atau disebut juga dengan bunga. Bunga yang diberikan sudah
ditentukan oleh pihak koperasi dengan berbagai syarat dan
ketentuan.62
Dalam pelaksanaan praktek kredit usaha tani ini, unsur-unsur
perjanjian sudah memenuhi rukun dan syarat yaitu adanya kesepakatan kedua
belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh pihak koperasi.
Selain itu di dalam rukun ada kesepakatan yang mengandung kerelaan antara
kedua belah pihak.
Pelaksanaan mengenai kredit usaha tani ini, kedua belah pihak sudah
melakukan praktek kredit sesuai dengan ketentuan atau ajaran Islam atas
dasar tolong menolong dan praktek kredit usaha ini termasuk praktek
muamalah yang hukumnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang
62
Kasmir, loc.cit.
59
melarangnya. Sebagaimana dalam ketentuan Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat
2 yang berbunyi sebagai berikut:
قوى ث والعدوان صلىوت عاونوا على الب والت إن اهلل شديد صلى وات قوا اهلل ج ول ت عاونوا على ال )2املائدة: (العقاب.
Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa,dan
jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.63
Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang dalam melakukan
perbuatan baik harus saling tolong menolong dan meninggalkan
kemungkaran yang merupakan ketakwaan pada Allah. Dan melarang saling
mendukung kebatilan atau bekerja sama dalam perbuatan dosa maupun
permusuhan.
Sedangkan kaidah hukum Islam (Fiqh) diperbolehkannya kegiatan muamalah
yaitu:
ليل على التحريها الصل ف الشياء الباحة حت يدل الدArtinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada
dalil yang mengharamkannya.
Namun dalam hal pengembalian modal terdapat tambahan atau bunga
yang diberikan oleh pihak koperasi penulis merasa tidak sesuai dengan aturan
yang berlaku. Adanya penambahan waktu dan penambahan harga pada kredit
usaha tani dari pihak koperasi tanpa sepengetahuan peminjam sehingga
praktek kredit tersebut dinamakan riba nasi’ah.
63
Departemen Agama RI, loc.cit.
60
Adapun yang menjadi dasar tidak diperbolehkannya riba yaitu firman
Allah surat Ali Imron ayat 130:
وات قوا اللو لعلكم ت فلحون. صلىيا أي ها الذين آمنوا ل تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة
)131ال عمران: (Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu
beruntung.64
Pada ayat ini, terdapat larangan mengambil atau memakan harta
dengan cara melipatgandakan utang atau pinjaman dalam hal pengembalian
utang tersebut. Seseorang yang meminta penangguhan waktu dan
menjanjikan akan membayar dengan tambahan yang telah ditentukan tetapi
belum juga dapat membayarnya maka akan dikenakan tambahan bunga lagi.
Hal ini yang dinamakan riba berlipat ganda, dan Allah melarang kaum
muslimin melakukan perbuatan tersebut.
Dalam praktek kredit usaha tani ini penulis melihat adanya
penambahan bunga dalam pengembalian, bunga tersebut sudah ditetapkan
dalam surat perjanjian tetapi tambahan bunga tersebut tidak sesuai dengan
pelaksanaanya. Pihak peminjam dalam hal ini petani merasa dirugikan dan
menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap koperasi unit desa tersebut.
Pihak koperasi sebagai penyedia pinjaman juga akan mengalami kerugian
diakibatkan waktu pengembalian modal tidak sesuai dengan perjanjian yang
telah disepakati bersama.
64
Departemen Agama RI, loc.cit.
61
B. Analisis Hukum Perundang-undangan Terhadap Praktek Kredit Usaha
Tani di Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan
Kabupaten Semarang
Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten
Semarang yang merupakan koperasi serba usaha melaksanakan kegiatan
pinjaman kredit untuk usaha pertanian dengan berdasarkan pasal 3 Undang-
Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi “koperasi
bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat
pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.65
Peraturan terkait penyelengaraan kegiatan Koperasi Unit Desa
mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Mengenai kegiatan usaha koperasi,
undang-undang No.25 Tahun 1992 mengaturnya pada pasal 44 yang
berbunyi:
1. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan
usaha simpan pinjam dari dan untuk:
a. Anggota koperasi yang bersangkutan
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya
65
Undang-Undang Tentang Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992, ps. 3.
62
2. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu
atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
3. Pelaksanaan kegiatan koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Mengenai keanggotaan Koperasi, Undang-undang No. 25 Tahun 1992
tentang perkoperasian mengaturnya dalam pasal 17 sampai dengan pasal 20.
Sesuai pasal 17 ayat (1) anggota koperasi adalah sebagai pemilik sekaligus
pengguna jasa koperasi. Keberadaan anggota sebagai pemilik berkewajiban
memberi kontribusi, loyalitas dan rasa memiliki pada koperasinya. Disamping
itu, anggota sebagai pengguna jasa mempunyai hak untuk memperoleh nilai
tambah atau manfaat ekonomis dari koperasi berdasarkan besarnya kontribusi
dan peran serta anggota dalam kegiatan usaha koperasi.66
Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi, kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam
adalah:
a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi
dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi
lain dan atau anggotanya.67
66
Muslimin Nasution, Evaluasi Kinerja Koperasi: Metode Sistem Diagnosa (Jakarta:
Bank Bukopin dan Tim Pengkajian Pengembangan Koperasi dan UKM, 2002), hlm. 16. 67
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam Oleh Koperasi, hlm. 9.
63
Kemudian di dalam pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b, pelaksanaan kegiatan usaha
yang diberikan koperasi mengutamakan pelayanan kepada anggota. Apabila
anggota sudah mendapatkan pinjaman sepenuhnya maka calon anggota,
koperasi lain dan anggotanya dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama
antar koperasi yang bersangkutan.68
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut penulis menyimpulkan
bahwa pelaksanaan suatu kredit usaha ini telah menyimpang ketentuan yang
ada yaitu praktek kredit usaha ini yang seharusnya ditujukan khusus kepada
anggota yang tergabung dalam kelompok tani namun dapat dilakukan oleh
pelaku usaha perorangan diluar keanggotaan.
68
Ibid.,hlm. 10.
64
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kredit usaha tani di Koperasi Unit Desa Sumber Karya
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dilakukan melalui beberapa
persyaratan yang disediakan dari pihak koperasi. Peminjam mengajukan
permohonan kredit usaha secara tertulis dan mengisi formulir perjanjian
pinjaman beserta syarat-syarat lain yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK) serta memberikan jaminan kepada
pihak Koperasi Unit Desa. Setelah syarat-syarat dilengkapi, Koperasi Unit
Desa akan melakukan survei nilai jual jaminan untuk menentukan
besarnya modal yang dapat dipinjam. Koperasi akan memberikan putusan
selama 3-5 hari setelah pengajuan permohonan kredit usaha yang diajukan
oleh peminjam. Setelah itu dalam pencairan modal akan diberikan sebesar
60% atas nilai jual jaminan yang diberikan oleh peminjam dengan
penandatanganan surat perjanjian pinjaman oleh peminjam dan ketua unit
simpan pinjam. Kredit Usaha Tani ini dikhususkan untuk kelompok tani
yang tergabung sebagai anggota di Koperasi Unit Desa Sumber Karya
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang. Namun hal ini tidak sesuai
dengan kenyataanya, kredit tersebut dapat dilakukan oleh perorangan
diluar keanggotaan koperasi.
65
2. Dalam hukum Islam (Fiqh) pelaksanaan kredit usaha tani tidak sesuai
dengan ketentuan yang ada, yaitu dalam hal pengembalian modal terdapat
tambahan tanpa sepengetahuan peminjam. Sehingga hal ini dapat
menyebabkan kerugian dan hilangnya kepercayaan dari peminjam.
Sedangkan dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP
No. 9 Tahun 1995, pelaksanaan suatu kredit usaha seharusnya ditujukan
khusus kepada anggota, namun dalam kasus ini dapat dilakukan oleh
pelaku usaha perorangan diluar keanggotaan koperasi sehingga hal ini
menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada.
B. Saran
1. Pelaksanaan kredit usaha tani di Koperasi Unit Desa Sumber Karya
Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang sebaiknya perlu memperhatikan
terkait keanggotaan koperasi dalam proses pinjam meminjam. Dalam
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan
usaha simpan pinjam oleh koperasi, disebutkan bahwa pelaksanaan
kegiatan usaha mengutamakan pelayanan kepada anggota.
2. Seharusnya terkait dengan pelaksanaan praktek kredit usaha tani di
Koperasi Unit Desa Sumber Karya Kecamatan Pabelan Kabupaten
Semarang, Peraturan Pemerintah tidak hanya sebatas sebagai peraturan
saja namun harus diterapkan.
66
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Bahri, Nurdin. 1993. Perkenalan dengan Beberapa Konsep Ekonomi Koperasi.
Jakarta. UII Press.
Bashith, Abdul. 2008. Islam dan Manajemen Koperasi. Malang: UIN-Malang
Press.
Basyir, Akhmad Azhar. 1982. Asas-asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: UII
Press.
Basyir, Akhmad Azhar. 2000. Azas-asas Hukum Muamalat (hukum perdata
Islam). Yogyakarta: UII Press.
Dahlan, Abdul Aziz,et al. 1997. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hove.
Departemen Agama RI. 2005. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Pustaka
Amani.
Dharmayanti, Indrani. 1999. Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Tani dalam
Meningkatkan Pendapatan Usaha Tani di Kabupaten DT.II
Tasikmalaya. Bogor: Central Library Institut Pertanian Bogor.
Direktorat Jenderal Koperasi. 1978. Pedoman Pelaksanaan dan Pengembangan
BUUD/ KUD. Direktorat Jenderal Koperasi, Departemen Perdagangan
dan Koperasi.
Fatimah. Wawancara dengan Petugas Customer Service Koperasi Unit Desa.
(pada tanggal 21 Januari 2019).
Hadi, Sutrisno. 2001. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi.
Kabul. Wawancara dengan Pelaku Kredit Usaha Tani (pada tanggal 6 Januari
2019).
Karim, Adiwarman. 2004. Bank Islam Analisis Fiqh & Keuangan. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada.
Kasmir. 2008. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kasmir. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada.
67
Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. Jakarta: LP3ES.
Muhadjir, Noeng. 1991. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta:
Rakusarasi.
Muhammad. 2000. Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta: UII
Press.
Muhammad. 2001. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada
Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syari’ah. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
Nasution, Muslimin. 2002. Evaluasi Kinerja Koperasi: Metode Sistem Diagnosa.
Jakarta: Bank Bukopin dan Tim Pengkajian Pengembangan Koperasi
dan UKM.
Nawawi, Ismail. 2017. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia
Indonesia.
Rasjid, Sulaiman. 2004. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo cetakan ke
37
Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. 2016. Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad
dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada.
Saleh, Hassan (Ed). 2008. Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer. Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2011. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:
Rajawali Pers.
Soetopo, H.B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
Widodo. Wawancara dengan Ketua Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa.
(pada tanggal 17 Januari 2019).
Widodo. Wawancara dengan Ketua Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa.
(pada tanggal 21 Januari 2019).
http://muslim.or.id. Mengenal Al Ariyah, Al Minhah, Ad Dayn, Az Za’im
(Online: diakses pada tanggal 15 Januari 2019).
http://nusaibahtaqiyya.wordpress.com. Landasan, Azas dan Tujuan Koperasi
Indonesia (Online: diakses pada tanggal 15 Januari 2019).
68
http://tafsirq.com. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001
Tentang Al-Qardh (Online: diakses pada tanggal 6 Desember 2018).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pustaka Mahardika.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ekslusive.www.badilag.net
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam oleh Koperasi.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
LAMPIRAN
Lampiran 1. Wawancara dengan Karyawan Koperasi Unit Desa
Wawancara dengan Ketua Unit Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa
Lampiran 2. Wawancara dengan Peminjam atau Pelaku Kredit Usaha
2
3
4
5
6
7
8
319
9
10