praktik kedokteran di indonesia
DESCRIPTION
Presentasi dr. Moh. Toyibi saat Monev Konsil Kedokteran Indonesia di Ruang Imperial, Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin, 8 April 2013.TRANSCRIPT
INDONESIA MEDICAL COUNCIL
Praktik Dokter Praktik Dokter di Indonesiadi Indonesia
Dr. Moh. Toyibi, Sp. JP, FIHADr. Moh. Toyibi, Sp. JP, FIHAKetua Divisi Pembinaan Ketua Divisi Pembinaan
Konsil KedokteranKonsil Kedokteran1
Asean community 2015Asean community 2015
• Kompetisi kualitas pelayananKompetisi kualitas pelayanan
# Komunikasi# Komunikasi
# Informasi lengkap# Informasi lengkap
• Economic Need Test ( quota )Economic Need Test ( quota )
Hubungan Dokter-PasienHubungan Dokter-Pasien
Romawi – Yunani (Greeco Roman)
Abasiyah ( Bagdad )
Fatimiyah ( Mesir )
Nuremberg- Doctor’s Trial ‘46-’47
WMA- London 1946
Paternalisme
Mitologi
Doctor-Patient relationshipDoctor-Patient relationshipFase2 AwalFase2 Awal
Dokter
Pasien
Nuremberg
( Paternalisme )
Desakan LSM-HAM
Human Rights
Doctor-Pasien relationshipDoctor-Pasien relationshipSekarangSekarang
Dokter
Kompetensi
Pasien
( Partnership )
Komunikasi
Rasional
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
6
Dasar Hukum Praktek Dokter
1. UU Praktek Kedokteran ( no. 29 th 2004 )
2.UU Kesehatan ( no. 36 th 2009 )3 UU Rumah Sakit ( no. 44 th 2009 )4.UU Pelayanan Publik ( no. 25 th 2009 )
Dokter Pelamar ClinicalAppointment
UraianClinical Preveledge
Sub komiteKredensial
Direktur RSSpt KKI-STR
Dokter Pelamar
1. Mengisi Clin.delineation (Laundry list)
2. Dinilai -Ilmu -Psikomotor -Prof. conduct
Subkomite Kredensial
Subkomite Etik dan Disiplin
Spt MKEK ( IDI ) – MKDKI ( Negara )
- 28 Butir Pelanggaran Disiplin- Etik Hubungan antar sejawat
Dokter Pasien
Hubungan yang baik Intinya : komunikasi (Good Relationship)
Kualitas Pelayanan yang baik ( Good Quality of Service )
Praktik Kedokteran yang baik ( Good Medical Practice )
Pelayanan Yang Baik( Good Medical Service )
Memiliki Kompetensi
Memiliki Sikap Etis
Patient centered
Competencies in Profession
Mastery of Theoretical Knowledge
Capacity to Solve Problems
Application of Theoretical
Knowledge to Practice
Ability to Create Knowledge as
Well as Possess It
Enthusiasm and Commitment to
Patients
Commitment to Continuous
Learning About the Profession
Praktek di RS : Teratur, terstruktur Lebih berdisiplin
Pengawasan : Komite Medis
Praktik Pribadi : Lebih bebas
Pengawasan: Dinkes IDI/PDGI Masyarakat
• Considered expert• Has a high degree of systematic knowledge with a theoritical base• Primary orientation is public interest• Has a high degree of self-control of behaviour governed by the code of ethics
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
15
Dokter PasienS I P( Surat Ijin Praktek )
S T R Pengakuan Negara atas kompetensi = kewenangan berpraktek
Hak2 Pelayanan
1. Mendapat informasi yang benar, ttg : - Diagnosis - Tata cara tindakan medis - Tujuan tindakan medis - Risiko & komplikasi yang timbul - Alternatif tindakan lain & risikonya - Prognosis
UU Nomor 29 Th.2004 tentang Praktik KedokteranUU Nomor 36 Th.2009 tentang KesehatanUU Nomor 44 Th 2009 tentang Rumah Sakit
Hak-Hak Pasien
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
4. Memberikan persetujuan tindakan medis, setelah mendapat penjelasan lengkap, termasuk biaya pengobatan
2. Meminta second opinion dari dokter lain
Hak-Hak Pasien
5. Menolak Tindakan Medis
7. Mendapatkan Isi Rekam Medis
8. Mengadu kepada MKDKI / Pidana / Perdata (ganti Rugi)
Hak-Hak Pasien
1.Memberi pelayanan sesuai dg standar profesi, standar prosedur operasional & kebutuhan pasien
2.Merujuk pasien kpd dokter yg mempunyai keahlian & kemampuan yg lebih baik
3.Merahasiakan segala sesuatu ttg pasien, bahkan stlh pasien meninggal
4. Melakukan Pertolongan Darurat atas dasar Kemanusiaan
5. Mengikuti perkembangan dan menambah Ilmu kedokteran
Kewajiban Dokter
1. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan
2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter
3. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima
5. Menghormati hak pribadi dokter
Kewajiban Pasien
1.Memperoleh perlindungan Hukum,jika tindakannya sesuai dg standar profesi dan standar prosedur operasional ( knowledge, skill, professional attitude )
2. Memperoleh Informasi yang lengkap & jujur dari pasien atau keluarganya
3. Menerima Imbalan Jasa
4. Mempunyai hak pribadi sebagai individu
Azas Praktik KedokteranAzas Praktik Kedokteran
• IlmiahIlmiah
• ManfaatManfaat
• KeadilanKeadilan
• KemanusiaanKemanusiaan
• KeseimbanganKeseimbangan
• Perlindungan dan KeselamatanPerlindungan dan Keselamatan
Acuan Kaidah MoralAcuan Kaidah Moral
• Menghormati martabat ManusiaMenghormati martabat Manusia
( respect for person )( respect for person )
• Berbuat baik ( beneficience )Berbuat baik ( beneficience )
• Tidak berbuat yang merugikanTidak berbuat yang merugikan
( non-maleficience )( non-maleficience )
• Keadilan ( justice )Keadilan ( justice )
1. Medical error ( kesalahan tindakan medis ) Rencana benar, ttp tidak terlaksana spt rencana itu2. Adverse clinical incidence Berpotensi cidera pada pasien, dan ternyata terjadi3. Adverse clinical event ( KTD ) Kejadian tidak diduga sebelumnya4. Near Miss Kejadian yang dg cepat dpt diatasi
Disiplin Hukum
Etk
IDIDinkes Komdis
MKDKI
Dinkes
IDI/PDGI
Etik DisiplinHukum
MKEK/MKEKG
MKDKI
Komdis RS
MKEK/MKEKG IDI / PDGI( Majelis Kehormatan Etik Kedokteran )
MKDKI( Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia )
Sanksi Etik ( tertulis )
Sanksi Disiplin ( tertulis )
IDI/PDGI
Dinkes
KKI
Sanksi Etik ( tertulis ) 1.Dinkes
2. KKI
Sanksi Disiplin
2 KKI
Sanksi Hukum
Eksekusi
IDI/PDGI
Dinkes
Peringatan
Suspend STR
Re-edukasi
KKI
Dinkes IDI/PDGI
Pemantauan berkala
Mendengar dari masyarakat
Mecatat
Jalur Informasi
KKI DinkesCabut sementara STR
IDI/PDGI
RS
SelesaiMenjalankan Sanksi
KKI
DinkesLapor
LaporSTRPulih
SIPPulih
4
IDI/PDGI
RS
1 2
3
1
5
KKI
MKDKI
Otonom dalam tugas
11 orang ( 3 orang SH )
Usulan: IDI /PDGI
Dipilih & dilantik Menkes
Hubungan KKI-MKDKI
MKDKI
-Bisa dibentuk di provinsi oleh KKI atas usul MKDKI
-Bertugas menegakkan disiplin Dokter/Drg dlm menjalankan praktek, dengan menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin
1. Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten
2.Tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi sesuai
3.Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tertentu
4. Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai, atau tidak melakukan pemberitahukan perihal penggantian tersebut.
5.Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan membahayakan pasien
6. Dalam penatalaksanaan pasien, tidak sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, sehingga dapat membahayakan pasien
7. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan
8. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai kepada pasien dan keluarganya
9. Melakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat atau wali atau pengampunya
10. Dengan sengaja tidak membuat atau menyimpan rekam medik
11. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk penghentian kehamilan
12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarga
13. Menjalankan Praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan atau keterampilan atau teknologi yang belum diterima.
14. Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian
15. Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan
16. Menolak atau menghentikan tindakan pengobatan thd pasien tanpa alasan yang layak dan sah sbgmn diatur dlm perundangan atau etika profesi
17. Membuka rahasia kedokteran sbgmn diatur dlm perundangan atau etika profesi
18. Membuat keterangan medik yg tdk didasarkan kpd hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut
19. Turut serta dalam perbuatan yg termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati
20. Meresepkan atau memberikan obat gol. narkotika yg tdk sesuai dg aturan perundangan atau etika profesi
21. Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan thd pasien di tempat praktek
22. Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yg bukan haknya
23. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan baik lisan atau tulisan yg tdk benar atau menyesatkan
25. Ketergantungan pd narkotika, psikotropika alkohol serta zat adiktif lainnya.
26. Menggunakan STR atau SIP dan/atau sertifikat kompetensi yg tidak sah
27. Ketidakjujuran dlm menentukan jasa medik
28. Tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti yg diperlukan MKDKI untk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin
47
Legalitas Praktik & Monitoring
- Ijazah- Sertifikat Kompetensi
KKI ( Konsil Kedokteran Indonesia )
S T RS I P DinKes Kab/Kota
Rekomendasi IDI/PDGI Cab
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
48
Apa & Siapa KKI
Badan otonom, mandiri,non struktural dan Independen yg dibentuk oleh Negara
( UU RI no.29 th 2004, psl 4 sd 25 )
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
49
Apa & Siapa KKITujuan
1.Melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan oleh dokter & dokter gigi
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
50
Apa & Siapa KKI
• Ditetapkan oleh Presiden RI dan Bertanggung Jawab kepada Presiden RI
• Berkedudukan di Ibukota Negara RI
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
51
Apa & Siapa KKIKomposisi :
1. AIPKI dan AIPKGI2. ARSPI 3. Wakil dari Kemkes RI4. Wakil dari Kemdiknas RI5. Wakil dari Masyarakat6.Wakil dari IDI & PDGI7.Wakil dari Kolegium IDI & PDGI
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
PELANTIKAN ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA PERIODE TAHUN 2009-2014
ANGGOTA KKI
Terdiri dari :
-7 orang Dokter-7 orang Dokter Gigi-3 orang Tokoh Masyarakat
Kasus yang ditanganiMKDKI
sd akhir Maret 2013
Maret
DOKTER DIADUKAN BERDASARKAN SPESIALISASI
MASYARAKATINSTITUSI Dinkes RS Depkes AsuransiTEN-KES Dr/Drg
5757
Tahun 2007Jakarta
: 5Tangerang
: 1Cirebon
: 1Semarang
: 1Yogyakarta : 1Riau
: 1Sorong
: 1
Tahun 2006 Jakarta :
5 Lampung :
1 Surabaya :
1 Banjarmasin :
1 Solo :
1
Tahun 2008 Jakarta :
10 Tangerang :
2 Medan :
1 Bandung :
1 Batam :
1 Bengkulu :
1 Kalbar :
1 Bogor :
1 Depok :
1
Tahun 2009 Jakarta :15 Jatim :4 Kepri :2 Sumut :3 Sulsel : 1 Sulteng : 1 Kalbar : 2 Jabar : 3 Banten : 4 DIY : 1
Tahun 2010Tangerang : 4Sumut : 1Kepri : 1Jakarta : 33Jabar : 3Jatim : 4NTB : 1Kaltim : 1Sulsel : 1
April 2011 Jakarta :
6 Jatim : 2 DIY : 1 Lampung :
1 Sulteng :
1 Sumut :
1
KOMUNIKASI KOMUNIKASI INGKAR JANJI INGKAR JANJI
(DISHONESTY/FRAUD)(DISHONESTY/FRAUD) PENELANTARANPENELANTARAN PEMBIAYAANPEMBIAYAAN STANDAR PELAYANANSTANDAR PELAYANAN KASUS RUMAH TANGGAKASUS RUMAH TANGGA KOMPETENSIKOMPETENSI IKLANIKLAN
Penanganan pengaduan oleh MKDKI
2006-Juni 2011 :137 pengaduan
25 pengaduan dihentikan karena dicabut oleh pengadu.26 pengaduan ditolak/tidak diterima pada tahap pemeriksaan awal dengan alasan :
1) Pengaduan tidak memenuhi persyaratan misalnya pengadu dan/atau teradu tidak dapat diketahui keberadaannya.
2) Keterangan/informasi dalam pengaduan tidak lengkap.
3) Tindakan medis terjadi sebelum UU Praktik Kedokteran ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2004.
4) Tidak terdapat dugaan kuat pelanggaran disiplin profesi maupun dugaan pelanggaran etika profesi kedokteran.
5) Dokter/dokter gigi yang diadukan tidak terregistrasi di KKI.
42 Pengaduan yang melibatkan 74 dokter/dokter gigi, telah mendapatkan Keputusan :
• 40 Teradu tidak ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran
• 34 teradu ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran Jenis sanksi disiplin yang diberikan:
20 teradu diberi peringatan tertulis;
14 teradu direkomendasikan untuk dicabut sementara STR/SIP;
• 6 diantara 34 teradu wajib mengikuti program reedukasi.
44 pengaduan masih dalam penanganan sampai dengan bulan Juni 2011.
Terima Kasih
( Perkonsil 89 / 2009 )
Ditjen Dikti
Pemohon KKI MKKI
Kolegium
Institusi Pendidikan
STR
Pemohon KKI Kolegium Kualifikasi kompetensiSert komSTR Smtr
Pemohon KKI Kolegium Kualifikasi kompetensiSert komSTR Smtr
Institusi Pendidikan ADAPTASI
Dokter WNA yg akan memberikan pendidikan & pelatihanDlm rangka alih iptek ( Perkonsil 37/ 2007 )
Pemohon-Institusi Pendidikan- RS Pendidikan -PB IDI
KKI Kolegium
- Kemkes RI - Dinkes Prop/Kab
Di - RS Pendidikan - non Pendidikan ks dg RS Pendidikan