presentasi hukum dan ham

Presentasi Kewarganegaraan

Hukum dan HAM

Kelompok 4Fakultas Kedokteran Universitas Mataram

Nusa Tenggara Barat

Outline

• Pengertian Hukum dan HAM• Karakteristik, Prinsip, Macam HAM• Instrument HAM-internasional dan Indonesia• Penegakan HAM di Indonesia• Kaitan Hukum dan HAM dengan Dunia

Kedokteran/Kesehatan• Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia

Pengertian Hukum dan HAM

• Keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Sedangkan tujuan dari hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat (Wiryono Kusumo);

• Perintah yang berasal dari masyarakat, dan jika ada pelanggaran atas hukum, si pelanggar akan dikenai sanksi oleh tetua masyarakat bersama sama dengan seluruh anggota masyarakatnya (Thomas Aquinas).


• Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum.

• Hukum memiliki unsur:– Peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia– Peraturan diadakan oleh lembaga yang berwenang

membuatnya– Peraturan bersifat memaksa– Peraturan mempunyai sanksi yang tegas


• HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Istilah HAM dalam beberapa bahasa ; Perancis ( Droits de L’homme), Inggris ( Human Right), Belanda (Menselijeke Rechten) dan Spanyol (Derechos del Hombre) .

• UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:– HAMseperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Karakteristik HAM• Qodrat

HAM adalah anugerah dari TUhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat

• Hakiki

HAM melekat pada setiap manusia, tanpa memandang latar belakang kehidupannya.

• Universal

HAM itu berlaku umum• Tidak Dapat dicabut

Dalam keadaan bagaimanapun, HAM setiap orang tetap ada• Tidak Dapat dibagi

HAM itu tidak dapat diwakili, dialihkan ataupun dipisah-pisah.

Prinsip-prinsip HAM yg melekat:

• Hak adalah universal-- dimanapun

• Hak bersifat melekat-- tak bisa ambil/diberikan

• Hak selalu diikuti kewajiban (menghargai, melindungi dan memenuhi)

• Partisipasi adalah hak yg paling dasar

• Hak tak bisa berdiri sendiri dan saling terkait

Con’t

• Keterkaitan antara Hukum dan HAM– HAM dituangkan dalam bentuk

instrumen/dokumen hukum yg diakui baik secara Internasional maupun secara Nasional

– Kedudukan HAM dalam Hukum• Dorongan moral (deklarasi)• Mengikat (binding of force) menurut Internasional

(Konvensi HAM)• Mengikat secara Nasional/ merupakan bagian dari

Hukum Nasional

Macam-macam HAM

• Berdasarkan Deklarasi Universal HAM, dibagi menjadi 2:– Hak sipil dan politik

• Hak hidup • Hak untuk bebas dari penyiksaan • Hak kebebasan dan keamanan pribadi • Hak diperlakukan secara manusiawi • Hak kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal • Hak mempunyai kedudukan yang sama di hadapan

hukum

Macam-macam HAM

– Hak sipil dan politik (con’t)• Hak atas kebebasan berfikir • Hak untuk berpendapat, berkumpul secara

damai, berserikat • Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan • Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu • Hak untuk mendapat pelayanan atas dasar

persamaan

Macam-macam HAM

– Hak bidang ekonomi, sosial, budaya

• Hak untuk menentukan nasibnya sendiri • Hak persamaan bagi laki-laki dan

perempuan untuk menikmati hak-hak ekonomi, social dan budaya

• Hak atas pekerjaan • Hak jaminan social • Hak atas standar kehidupan yang layak • Hak bebas dari kelaparan

Macam-macam HAM

– Hak bidang ekonomi, sosial, budaya (con’t)

• Hak menikmati standar tertinggi keshatan fisik dan mental

• Hak atas pendidikan • Hak untuk ambil bagian dalam kebudayaan,

menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, memeperoleh manfat dari perlindungan atas kepentingan moral, dan material dari karya ilmu pengetahuan, sastra, atau seni yang diciptakan.

Instrumen HAM Internasional

• Piagam PBB 1948• Deklarasi Umum HAM 1948• Kovenant

– Kovenan Hak Sipil & Politik (ICCPR)– Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya (ICSECR)

• Konvensi– Konvensi Hak Anak (CRC)– Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Terhadap Wanita (CEDAW)– Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT)– Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi

Rasial (CERD)• Deklarasi dan Program Aksi Wina1993

Instrumen HAM Indonesia

• UUD 1945, – Pembukaan– Pasal: 27, 28, 29, 31, 32, 34.

• UU No. 50/1993 tentang Komnas HAM

• TAP MPR XVII/1998 tentang HAM

• Konvensi PBB

• Konvensi PBB:– UU No.68/1959 tentang Ratifikasi Konvensi Hak

Wanita– Keppres No. 36/1990 Konvensi Tentang Hak Anak.– UU no. 7/1984 tentang Pengesahan konvensi

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

– UU 5/1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang penyiksaan dan perlakuan/penghukuman yg kejam lainnya yg tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Instrumen HAM Indonesia

Penegakan HAM di Indonesia

• Penegakan hak asasi manusia di Indonesia menyangkut beberapa institusi yaitu Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan dan Komisi Ombudsman Nasional

Mahkamah Konstitusi

• Terdapat empat peran yang biasa dilekatkan kepada MK yaitu:– pengawal konstitusi (the guardian of the constitution);– penafsir final konstitusi (the final interpreter of the

constitution);– pengawal demokrasi (the guardian of the democracy);– pelindung hak konstitusional warga negara (the

protector of the citizen’s constitutional rights) dan hak asasi manusia (the protector of human rights).

Mahkamah Konstitusi (con’t)

• Fungsi pelindung hak asasi manusia dan pelindung hak konstitusional warga negara Adanya jaminan hak asasi dalam konstitusi menjadikan negara memiliki kewajiban hukum konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak tersebut.

• Jika ketentuan suatu undang-undang telah melanggar hak konstitusional warga negara, maka dapat dipastikan tindakan penyelenggara negara atau pemerintahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut juga akan melanggar hak konstitusional warga negara. kewenangan pengujian tersebut sekaligus mencegah agar tidak ada tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan yang melanggar hak konstitusional warga negara.

• Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus perkara pembubaran partai politik yang dimaksudkan agar pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang membubarkan partai politik yang melanggar hak berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia

• Lembaga nasional hak asasi manusia merupakan sebuah badan yang menangani persoalan-persoalan hak asasi manusia, terutama dalam kerangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia.– Komisi Nasional Hak Asasi Manusia– Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)– Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

• Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia”.


• Pasal 75 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM memiliki mandat untuk:– mengembangkan kondisi yang kondusif bagi

pelaksanaan hak asasi manusia, baik yang ada dalam perangkat hukum nasional maupun Deklarasi Universal Hak Asasi dan Piagam PBB;

– meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan;


• Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan empat fungsi pokok, yaitu:– Pemantauan.– Penelitian/pengkajian.– Mediasi– Pendidikan

• Sejak itu pelaksanaan empat fungsi tersebut dibagi dalam 4 sub komisi yaitu Sub Komisi Pemantauan, Sub Komisi Penyuluhan, Sub Komisi Pengkajian/Penelitian dan Sub Komisi Mediasi.


• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

• Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah:– melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

– memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.


• Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah sebuah institusi hak asasi manusia yang dibentuk oleh negara untuk merespon isu hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan.

• keberadaan Komnas Perempuan bertujuan untuk:– Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan

segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi perempuan di Indonesia;

– Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Komisi Ombudsman Nasional • Lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, seta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

• Di Indonesia, Komisi Ombudsman Nasional dibentuk pada tanggal 10 Maret 2000 dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

Komisi Ombudsman Nasional (con’t)

• Komisi Ombudsman Nasional terkait ke dalam mekanisme penegakan hak asasi manusia nasional, karena secara substantif aktifitas yang dikerjakan oleh Komisi Ombudsman Nasional adalah dalam rangka memastikan tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh negara terutama pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya.

• Komisi Ombudsman Nasional dibentuk dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara serta untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat.

Kaitan Hukum dan HAM dalam Dunia Kedokteran dan Kesehatan

• Sehat (WHO) Kesehatan mencakup fisik, mental (penghargaan dan martabat) dan sosial (jaminan hukum, adat istiadat dsb) secara lengkap, tidak hanya berarti tidak adanya penyakit/tubuh lemah.

Deklarasi Universal HAM (1948)

• Pasal 25 (1), Standar Hidup yang Layak dan Jaminan Perlindungan Kesehatan:Setiap orang berhak atas hidup yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan, sertapelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat pengangguran, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada diluar kekuasaannnya.

- Pasal 26 : hak pendidikan....

Kovenan Internasional (PBB, 1965)

• tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial

Semua manusia sederajat dalam martabat dan hak: perlindungan hukum dan diskriminasi apapun.

Pasal 1: Diskriminasi Rasial: Semua bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau suku bangsa, yang mempunyai maksud meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain.

• Pasal 5:Negara-negara melarang dan menghapuskan semua bentuk diskrimnasi rasial serta menjamin hak setiap orang….. Terutama menikmati hak dibawah ini:(a) Hak diperlakukan dengan sama di depan pengadilan dan badan-badan peradilan lain.(b) Hak untuk aman….(c) Hak politik…(d) Hak sipil…(e) Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, khususnya: (iv) hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, perawatan medis, jaminan sosial dan pelayananpelayanan sosial, (v) hak atas pendidikan dan pelatihan

Hak Asasi Manusia bidangKesehatan

1. The right to health care (hak atas pelayanan kesehatan)---Konvensi Hak Sipil dan Politik 1966

2. The right of self determination (hak untuk menentukan nasib sendiri)---Deklarasi PBB 1948.

3. The right to information---Helsinki 1964.

Maka: harus ada keseimbangan hubungan antara PENERIMA dan PEMBERI jasa layanan kesehatan. Kedua pihak terlindungi secara hukum.

(Purnomo, B, 2000)

Beberapa hal Hubungan HAM dan Kesehatan

• Pelanggaran thd HAM dapat memunculkan masalah kesehatan yg serius: (Misal: kasus KDRT, penganiayaan thd istri/anak, belum ada perlindungan hukum yg baik, tata cata tradisional yg digolongkan sbg pelanggaran HAM:perbudakan/pengucilan dsb)

• Kebijakan dan program kesehatan bisa memunculkan pelanggaran HAM: Misal: Program Askeskin yg kurang monitor scr baik shg akses maskin thd kesehatan sulit dan terdiskriminasi.

Contoh: Masalah Euthanasia Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia

Definisi

• Euthanasia dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.

• Maka dengan demikan euthanasia erat sekali kaitannya dengan norma-norma social lainnya, yaitu norma agama, hak asasi manusia, dan etika kedokteran.

Dalam Segi HAM

• Dari aspek Hak Asasi Manusia, merupakan hak- hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karena itu bersifat pribadi namun hak tersebut tidak mencakup hak untuk mati. Sebab bagi bangsa Indonesia, masalah kematian itu berada ditangan Tuhan bukan merupakan hak manusia.

Dalam Segi Hukum

• Dari aspek hukum pidana, pengaturan euthanasia berhubungan erat dengan kepentingan perseorangan menyangkut perlindungan terhadap nyawa seseorang.

• Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Buku II dan buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan pidana. Salah satu pasal yang dapat dipakai sebagai landasan hukum terhadap perbuatan euthanasia adalah Pasal 344 KUHP.

Contoh Kasus Pelanggaran HAM (umum)

• Penembakan misterius (Petrus)– 1982-1985– Korban 1678– Peristiwa: Korban sebagian besar tokoh kriminal,

residivis, atau mantan kriminal. Operasi ini bersifat ilegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas

• Kasus dukun santet di Banyuwangi– 1998– Korban: puluhan– Peristiwa: adanya pembantaian terhadap tokoh

masyarakat yang dianggap dan dituduh dukun santet

Terima Kasih

presentasi hukum dan ham

Documents