PRESENTASI PRESENTASI KETUA KELOMPOK KERJA KETUA KELOMPOK KERJA SEKRETARIAT JENDERALSEKRETARIAT JENDERAL

TRANSFER FUNGSISEKRETARIAT

JENDERAL (BARU)

BIRO PERENCANAANDAN KEUANGAN

BIRO KEPEGAWAIAN

BIROPERLENGKAPAN

BIROORGANISASI DAN

TATALAKSANA

BIROHUKUM

BIROHUBUNGAN

MASYARAKAT

PUSATSISTEM INFORMASI &

TEKNOLOGI KEUANGAN

BIROUMUM

BIROHUKUM DAN

HUMAS

BADANINFORMASI DAN

TEKNOLOGI KEUANGAN

SEKRETARIAT

PUSAT PENGEMBANGANSISTEM INFORMASIKEUANGAN UMUM

PUSAT PENGEMBANGANSISTEM INFORMASI

KEUANGAN DAERAH

PUSAT PENGEMBANGANSISTEM INFORMASI

FISKAL

PUSAT PENGEMBANGANTEKNOLOGI DAN

INFORMASIKEUANGAN

BAGIANHUKUM FISKAL

BAGIANHUKUM PERUSAHAANLEMBAGA KEUANGAN

DAN PERJAN

BAGIANBANTUAN HUKUM

BAGIANDOKUMENTASI, INFORMASI& KEPUSTAKAAN HUKUM

BAGIANHUBUNGAN

MASYARAKAT

SEKRETARIATJENDERAL (LAMA)

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN II - 1KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR : 302/KMK.01/2004 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN

BIRO BIROBIRO PERENCANAAN BIRO BIRO ORGANISASI DAN HUBUNGAN SISTEM INFORMASI

DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN KETATALAKSANAAN MASYARAKAT DAN TEKNOLOGIKEUANGAN

BAGIAN PENYUSUNAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIANRENCANA PROGRAM PERENCANAAN BAGIAN HUKUM PAJAK DAN HUBUNGAN TATA USAHA BAGIAN

RUTIN DAN KEBUTUHAN KELEMBAGAAN KEPABEANAN KELEMBAGAAN DEPARTEMEN UMUMPEMBANGUNAN PERLENGKAPAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BIDANGPENYUSUNAN PENGANGKATAN DAN BAGIAN BAGIAN HUKUM PERUSAHAAN PUBLIKASI DAN TATA USAHA PENGEMBANGAN

ANGGARAN KEPANGKATAN PENGADAAN KETATALAKSANAAN LEMBAGA KEUANGAN LAYANAN INFORMASI PIMPINAN SISTEM APLIKASIDAN PERJANJIAN

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BIDANGVERIFIKASI DAN PENGEMBANGAN PENYIMPANAN DAN ANALISA DAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN PENGELOLAAN BASIS

AKUNTANSI PEGAWAI DISTRIBUSI EVALUASI JABATAN BANTUAN HUKUM I HUBUNGAN MEDIA RUMAH TANGGA DATA & PENYAJIAN INFORMASI

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BIDANGBAGIAN PEMBERHENTIAN DAN INVENTARISASI PENGEMBANGAN BAGIAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DAN LAYANAN &

PERBENDAHARAAN PEMENSIUNAN DAN PENGHAPUSAN KINERJA BANTUAN HUKUM II OPINI PUBLIK PENGGANDAAN DUKUNGANTEK. INFORMASI

BAGIAN BAGIAN HUKUM BAGIAN BIDANGTATA USAHA PERBENDAHARAAN, KEAMANAN DALAM, OPERASIONAL

KEPEGAWAIAN PNBP, PERIMBANGAN PERALATAN DAN TEK. INFORMASIKEU.& INFORM. HUKUM TELEKOMUNIKASI

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN

PUSAT

FUNGSIONAL

BIRO UMUM

KELOMPOK JABATANKELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

SEKRETARIAT JENDERAL

BAGIAN UMUM

BIRO HUKUM

KELOMPOK JABATAN

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

VISI DAN MISI BIRO HUKUMVISI DAN MISI BIRO HUKUM

VISI:

Menjadi pusat pembaharuan hukum, penyelesaianmasalah hukum dan pelayanan informasi hukum di bidangkeuangan dan kekayaan negara.

MISI:

Meningkatkan kemampuan dan profesionalismepenyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, dan penyelesaian masalah hukum serta pelayananinformasi hukum

STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM

LAMPIRAN II - 6KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR : 302/KMK.01/2004 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN

BAGIANHUKUM PAJAK DAN

KEPABEANANDAN INFORMASI HUKUM

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIANHUKUM PAJAK I HUKUM PERUSAHAAN BANTUAN HUKUM I.1 BANTUAN HUKUM II.1 HUKUM PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN SUBBAGIANSUBBAGIAN HUKUM LEMBAGA SUBBAGIAN SUBBAGIAN PNBP DAN

HUKUM PAJAK II KEUANGAN I BANTUAN HUKUM I.2 BANTUAN HUKUM II.2 PERIMBANGAN KEUANGAN

SUBBAGIANSUBBAGIAN HUKUM LEMBAGA SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN

HUKUM KEPABEANAN I KEUANGAN II BANTUAN HUKUM I.3 BANTUAN HUKUM II.3 DOKUMENTASI HUKUM

SUBBAGIANSUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN INFORMASI DAN

HUKUM KEPABEANAN II HUKUM PERJANJIAN BANTUAN HUKUM I.4 TATA USAHA BIRO DISEMINASI HUKUM

DAN PERJANJIAN

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

BAGAN ORGANISASI BIRO HUKUM

BAGIANBANTUAN HUKUM II

BAGIANHUKUM PERUSAHAAN,LEMBAGA KEUANGAN

BIRO HUKUM

BAGIANBANTUAN HUKUM I

BAGIAN HUKUMPERBENDAHARAAN, PNBP,

PERIMBANGAN KEUANGAN,

FUNGSI BIRO HUKUMFUNGSI BIRO HUKUM

• Penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalamrangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.

• Penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalamrangka penyelesaian masalah hukum di bidang perusahaan, lembaga keuangan, dan perjanjian.

• Penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukumkepada semua unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan.

• Penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan hukum dan perjanjian.

• Penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan hukum dan perjanjian.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

LAMPIRAN II - 7KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR : 302 /KMK.01/2004 TENTANG ORGANISASI DANTATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN

BIROHUBUNGAN MASYARAKAT

BAGIAN BAGIAN BAGIANHUBUNGAN KELEMBAGAAN HUBUNGAN MEDIA PENGELOLAAN OPINI PUBLIK

SUBBAGIANHUBUNGAN LEMBAGA

NEGARA

SUBBAGIAN HUBUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH, ORGANI

SASI KEMASYARAKATAN, DAN ORGANISASI PROFESI

SUBBAGIANTATA USAHA BIRO

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

DATA DAN LAYANANSUBBAGIAN

HUBUNGAN MEDIA ASING

SUBBAGIANPENERBITAN

SUBBAGIANPUBLIKASI ELEKTRONIK

BIRO HUBUNGAN MASYARAKATBAGAN ORGANISASI

PUBLIKASI DAN LAYANANINFORMASI

BAGIAN

PARTISIPASI PUBLIKINFORMASI

SUBBAGIANHUBUNGAN MEDIA CETAK

SUBBAGIANHUBUNGAN MEDIA

ELEKTRONIK

SUBBAGIAN

SUBBAGIANMONITORING DAN ANALISIS

SUBBAGIANAUDIT KOMUNIKASI

SUBBAGIAN

VISI DAN MISI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

VISI:

Menjadi pusat pelayanan komunikasi publik dibidang keuangan dan kekayaan negara sertamenjadi pembangun citra positif tentangDepartemen Keuangan.

MISI:Meningkatkan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, dan kegiatan dibidang keuangan dan kekayaan negara sera mengembangkan hubungan yang dinasmis danharmonis dengan lembaga-lembaga negara, lembaga pemerintah, dan masyarakatMengembangkan masyarakat finansial yang berbudaya modern

FUNGSI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

• Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program komunikasi publik secaraterpadu dan berkelanjutan

• Penyebarluasan langkah dan kebijakan fiskal serta hasil pelaksanaannyakepada publik;

• Edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan bidang keuangan;• Pemantauan, analisis, dan rekomendasi perkembangan opini publik; • Evaluasi program komunikasi publik, pengukuran akseptasi publik terhadap

kebijakan fiskal, dan peningkatan partisipasi publik;• Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara

serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada lembaga negara, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi;

• Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negaraserta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada media cetak, media elektronik, dan media asing;

• Kordinasi penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

• Penyelenggaraan penerbitan, publikasi elektronik, desk informasi dan call center

VISI DAN MISI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

VISI:

Menjadi pusat pengembangan sistem informasi dan teknologi keuanganyang dapat memberikan dukungan prima bagi proses pengambilankeputusan di tingkat pimpinan Departemen Keuangan dan dapatmendorong pelaksanaan operasional yang efisien dan efektif denganmemanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan organisasiDepartemen Keuangan yang terintegrasi .

MISI:

1. Mewujudkan sistem informasi keuangan guna membantu kegiatanperencanaan, pelaksanaan, & pemantauan pengelolaan keuangannegara;

2. Mengembangkan teknologi pengelolaan keuangan negara yang efisiendan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi;

3. Menjadi service & content provider (layanan penyediaan informasi) dansolution provider (layanan pemecahan masalah sistem informasi) dibidang sistem informasi keuangan negara sebagai perwujudan daripenerapan e-Government.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 302/KMK.01/2004 TENTANG ORGANISASI DANTATAKERJA DEPARTEMEN KEUANGAN

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

• Pembinaan, pelaksanaan, koordinasi, danpelayanan, serta pengembangan sistem informasikeuangan dan teknologi keuangan;

• Pengembangan dan pengelolaan infrastrukturteknologi informasi yang terpadu di lingkunganDepartemen;

• Pertukaran, integrasi, dan pengolahan data sertapengelolaan bank data Departemen;

• Pengadminstrasian, pembinaan, dan penilaianjabatan fungsional pranata komputer dilingkungan Departemen;

• Pelaksanaan administrasi Pusat.

FUNGSI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN

LANGKAH TRANSISIONAL

1. Transisi menuju tugas baru dengan“business process” yang baru;

2. Transisi perpindahan pejabat dan staf;

3. Transisi perubahan gedung kantor danperalatan

TERIMA KASIH