presentasi keuangan rakerwil 2015 kepri
TRANSCRIPT
SAN YUAN SIRAIT, S.E.Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kantor Wilayah BPN Prov. Kepulauan Riau
PENGELOLAAN KEUANGANKANWIL BPN PROV. KEPRI
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
OUTLINE• EVALUASI TAHUN ANGGARAN 2014• LAKIP• LAPORAN KEUANGAN DAN BMN• RENCANA UMUM PENGADAAN• PERENCANAAN KAS DAN PENYERAPAN
ANGGARAN TAHUN 2015
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral 2
LAKIPLAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral 3
LAKIP (1)• Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi
• Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan ataukah kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik
• Tujuan/Sasaran merupakan kondisi atau keadaan yang ingin dicapai
(Inpres No. 7/1999)
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral 4
LAKIP (2)Penyusunan LAKIP merupakan perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaran pemerintahan yang baik (good governance) dan berkaitan dengan Akutanbilitas Kinerja Intansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima serta menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral 5
LAKIP (3)• Penyusunan LAKIP dilakukan setiap tahun setelah
tahun anggaran berkenaan berakhir• LAKIP pada Kementerian/Lembaga merupakan
kompilasi LAKIP pada tingkat Eselon II, sehingga setiap Unit Eselon II wajib menyusun LAKIP setiap tahun
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral 6
MIND MAP PENGELOLAAN KEUANGAN
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral 7
•Laporan Keuangan
•Sinkronisasi •Audit/Uji petik•Monev
2014
• Perencanaan Kegiatan harian, mingguan, dan bulanan
• Pelaksanaan Anggaran
2015
• Penyusunan TRPNBP
•Usulan Kegiatan•RKA-K/L
2016
BISNIS PROSES PENGELOLAAN KEUANGAN
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral 8
DIPA
DIP
A
KPPN
PNBPInject PIN
SP2D
SP
M
LPJ
Rekonsiliasi
GAJIP
ajak
GUP/TUP
BANK
LAPORAN KEUANGAN
Persediaan
Sin
kron Penc
airan
PN
BP
SS
BP
LAPORAN KEUANGAN DAN
BMN
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral 9
LAPORAN KEUANGAN DAN BMN (1)• Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran wajib
menyusun laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan.
• Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Negara (BMN) wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan.
• Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN dilakukan secara berjenjang dari tingkat UAKPA/B sampai dengan tingkat UAPA/B atau dari Kepala Kantor Pertanahan sampai Menteri
• Penyusunan Laporan Keuangan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-57/PB/2013 tanggal 30 Desember 2013.
• Penyusunan Laporan Barang Milik Negara berpedoman pada Surat Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan nomor S-2/KN/2014 tanggal 2 Januari 2014.
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral10
LAPORAN KEUANGAN DAN BMN (2)
• Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan rekonsiliasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA sampai penandatanganan BAR dilakukan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan bersangkutan berakhir. Apabila tanggal 10 (sepuluh) dimaksud jatuh pada hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral11
LAPORAN KEUANGAN DAN BMN (2)
b. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W sampai penandatanganan BAR dilakukan dengan Kanwil DJPb setiap triwulan paling lambat tanggal 17 (tujuh belas) setelah triwulan bersangkutan berakhir. Apabila tanggal 17 (tujuh belas) dimaksud jatuh pada hari libur, rekonsiliasi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral12
LAPORAN KEUANGAN DAN BMN (3)
REVIU LAPORAN KEUANGAN• Laporan Keuangan Satuan Kerja sewaktu-waktu bisa direviu
oleh APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) sebagai bahan uji petik pemeriksaan oleh BPK
• Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral13
LAPORAN KEUANGAN DAN BMN (4)
PELAPORAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN• Pelaporan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan pada
setiap tingkat unit akuntansi secara berjenjang dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA.
• Laporan Keuangan pada setiap tingkat unit akuntansi terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca; dan
c. Catatan atas Laporan Keuangan.
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral14
R U PRENCANA UMUM PENGADAAN
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral15
RENCANA UMUM PENGADAAN (1)
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN• Pengguna Anggaran mengumumkan rencana umum Pengadaan
Barang/Jasa di masing-masing K/L secara terbuka kepada masyarakat luas setelah DIPA disetujui oleh DPR sebelum pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP.
• K/L mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa pada tahun anggaran berjalan yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang paling kurang memuat:
a. Nama dan alamat Pengguna Anggaran
b. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan
c. Lokasi pekerjaan
d. Perkiraan nilai pekerjaan
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral16
RENCANA UMUM PENGADAAN (2)
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN• Pengumuman RUP dilakukan di website K/L masing-masing dan
papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, dan mengundang/ memberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan.
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral17
RENCANA UMUM PENGADAAN (3)
FORM RUP SATKER KANWIL BPN KEPRI• Pengumuman RUP dilakukan di website K/L
masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, dan mengundang/ memberitahukan kepada penyedia yang diyakini mampu mengerjakan.
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral18
PERENCANAAN KEGIATAN DAN PENYERAPAN
ANGGARAN TAHUN 2015
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral19
PERENCANAAN KEGIATAN (1)
• Perencanaan Kas merupakan proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara pada periode tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN
• K/L memiliki tupoksi yang harus dilaksanakan dan kinerja yang harus dicapai, untuk mencapai kinerja tersebut disediakan anggaran (DIPA). Kinerja K/L akan terlihat dari realisasi penyerapan anggaran di Satker.
• Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran:
1. Wajib membuat rencana/jadwal pelaksanaan kegiatan
2. Wajib membuat Perkiraan Penarikan dan/atau Perkiraan Penyetoran berdasar jadwal pelaksanaan kegiatan
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral20
PERENCANAAN KEGIATAN (2)
Perencanaan Kas bertujuan agar:
1. Kuasa BUN/KPPN dapat memastikan ketersediaan dana guna memenuhi kewajiban negara.
2. Kuasa BUN/KPPN dapat mengambil tindakan yang efektif dan efesien dalam rangka mengoptimalkan kelebihan kas atau menutupi kekurangan kas.
3. Satker memperoleh dana senilai perkiraan penarikan dana dan perkiraan penyetoran dana untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Satker memperoleh dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan.
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral21
PERENCANAAN KEGIATAN (3)
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral22
Perencanaan kas memberikan pedoman bagi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Aggaran untuk:
a. Memastikan bahwa seluruh kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) dilaksanakan.
b. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang secara nature tidak perlu dilakukan pada akhir tahun anggaran sehingga menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran.
c. Mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
d. Memperoleh informasi kebutuhan untuk melakukan revisi DIPA/POK lebih awal.
PERENCANAAN KEGIATAN (4)
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral23
e. Evaluasi pencapaian sasaran program/kegiatan secara periodik pada TA berjalan.
f. Memperoleh input yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan pencapaian sasaran program/kegiatan pada TA yang akan datang.
PERENCANAAN KEGIATAN (5)
Tertib Administrasi Anggaran Perlengkapan Perkantoran Kepegawaian Disiplin Kerja Moral24
FORM PERENCANAAN KAS SATKER KANWIL BPN KEPRI
TERIMA KASIH