presentasi manajemen keuangan
DESCRIPTION
PresentasiTRANSCRIPT
Landasan Hukum Landasan Hukum Reformasi Pemerintahan Reformasi Pemerintahan
Pengelolaan APBN Pengelolaan APBN dalam Sistem dalam Sistem Manajemen Keuangan Manajemen Keuangan
NegaraNegara Oleh: Kadeni Oleh: Kadeni
Ninik SrijaniNinik Srijani
PAKET UNDANG-UNDANGPAKET UNDANG-UNDANG
1. 1. UU NO. 17 TAHUN 2003 Tentang UU NO. 17 TAHUN 2003 Tentang KEUANGAN NEGARAKEUANGAN NEGARA
2. UU NO. 1 TAHUN 2004 Tentang 2. UU NO. 1 TAHUN 2004 Tentang PERBENDAHARAAN NEGARAPERBENDAHARAAN NEGARA
3. UU NO. 15 TAHUN 2004 Tentang 3. UU NO. 15 TAHUN 2004 Tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGUNG JAWAB DAN TANGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARAKEUANGAN NEGARA
UU No. 17 / 2003UU No. 17 / 2003TENTANG KEUANGAN TENTANG KEUANGAN
NEGARANEGARA Pengertian Keuangan NegaraPengertian Keuangan Negara Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
NegaraNegara Penyusunan dan Penetapan APBN / APBDPenyusunan dan Penetapan APBN / APBD Pelaksanaan APBN dan APBDPelaksanaan APBN dan APBD Perttanggungjawaban atas Pelaksanaan Perttanggungjawaban atas Pelaksanaan
APBN/APBDAPBN/APBD Pidana, Saknsi Administratif dan ganti Pidana, Saknsi Administratif dan ganti
RugiRugi
Pengertian-PengertianPengertian-Pengertian Keuangan NegaraKeuangan Negara Adalah semua hak dan kewajiban negara yg Adalah semua hak dan kewajiban negara yg
dpt dinilai uang, serta segala sesuatu baik dpt dinilai uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yg dpt berupa uang maupun barang yg dpt dijadikan sbg milik negara berhubung dg dijadikan sbg milik negara berhubung dg pelaksanaan hak dan kewajiban tersebutpelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
APBNAPBN Adalah rencana keuangan tahunan Adalah rencana keuangan tahunan
pemeintahan negara yg disetujui oleh DPRpemeintahan negara yg disetujui oleh DPR APBDAPBD Adalah rencana keuangan tahunan Adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yg disetujui oleh DPRDpemerintahan daerah yg disetujui oleh DPRD Penerimaan NegaraPenerimaan Negara Adalah uang yg masuk ke rekening kas Adalah uang yg masuk ke rekening kas
negara negara
Pengertian-PengertianPengertian-Pengertian Pengeluaran NegaraPengeluaran Negara Adalah uang yg keluar dari kas Adalah uang yg keluar dari kas
negaranegara Pendapatan NegaraPendapatan Negara Adalah hak pemerintah pusat yg Adalah hak pemerintah pusat yg
diakui sbg penambah nilai kekayaan diakui sbg penambah nilai kekayaan bersihbersih
Belanja NegaraBelanja Negara Adalah kewajiban pemerintah pusat Adalah kewajiban pemerintah pusat
yg diakui sbg pengurang nilai yg diakui sbg pengurang nilai kekayaan bersih kekayaan bersih
Keuangan NegaraKeuangan Negara Hak NegaraHak Negara Kewajiban NegaraKewajiban Negara Penerimaan NegaraPenerimaan Negara Pengeluaran NegaraPengeluaran Negara Penerimaan DaerahPenerimaan Daerah Pengeluaran DaerahPengeluaran Daerah Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yg Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yg
dikelola sendiri atau oleh pihak laindikelola sendiri atau oleh pihak lain Kekayaan Pihak Lain yg dikuasai negaraKekayaan Pihak Lain yg dikuasai negara Kekayaan Pihak lain yg diperoleh dg Kekayaan Pihak lain yg diperoleh dg
menggunakan fasilitas negaramenggunakan fasilitas negara
PENGELOLAAN KEUANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARANEGARA
Presiden, selaku Kepala Pemerintahan Presiden, selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.kekuasaan pemerintahan.
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan NegaraKekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara a. Dikuasakan kepada :a. Dikuasakan kepada : 1. Menteri Keuangan1. Menteri Keuangan 2. Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga2. Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga b. Diserahkan kepada :b. Diserahkan kepada : Gubernur/Bupati/WalikotaGubernur/Bupati/Walikota ( UU No.17/2003 Psl 6 ayat 1 dan 2 ) ( UU No.17/2003 Psl 6 ayat 1 dan 2 )
Comptabel beheer administratief beheer
PEMBUATANPEMBUATAN KOMITMENKOMITMEN
PENGUJIAN & PENGUJIAN & PEMBEBANANPEMBEBANAN
PERINTAH PERINTAH PEMBAYARANPEMBAYARAN PENGUJIANPENGUJIAN PENCAIRAN PENCAIRAN
DANADANA
Pemisahan Pemisahan Kewenangan Kewenangan
Menteri Teknis Menteri Keuangan
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNISDAN MENTERI TEKNIS
Menteri Keuangan sebagai pembantu
Presiden dalam bidang keuangan pada
hakekatnya adalah Chief Financial Officer
(CFO) Pemerintah R.I.
Menteri Keuangan sebagai pembantu
Presiden dalam bidang keuangan pada
hakekatnya adalah Chief Financial Officer
(CFO) Pemerintah R.I.
Setiap menteri sebagai pembantu Presiden
pada hakekatnya adalah Chief Operational
Officer (COO) untuk bidang tugas
kementerian yang dipimpinnya.
Setiap menteri sebagai pembantu Presiden
pada hakekatnya adalah Chief Operational
Officer (COO) untuk bidang tugas
kementerian yang dipimpinnya.
UU No. 17 tahun 2003UU No. 17 tahun 2003
Presiden Presiden
Men.Keu Men.Teknis Gub/Bpt/ Men.Keu Men.Teknis Gub/Bpt/ Ka. Lbg W.kotaKa. Lbg W.kota KPPN KPA KPA SKPDKPPN KPA KPA SKPD
Men.keu Men/k.l. Gub/bpt/w.k.
Presiden
kppn
KPA
KPA
PPK
B.O.
PPSPM
KPA
Pihak.III
Pjbt/PanitiaPengadaan
B.Penerima
Bendahara
Kewenangan Menteri Kewenangan Menteri KeuanganKeuangan
Selaku Pengelola Fiskal dan Wk. Pemerintah Selaku Pengelola Fiskal dan Wk. Pemerintah dalam hal kepemilikan kekayaan Negara yg dalam hal kepemilikan kekayaan Negara yg dipisahkan, dg tugas :dipisahkan, dg tugas :
1. menyusun kebij. fiskal ekonomi makro1. menyusun kebij. fiskal ekonomi makro 2. menyusun ranc. APBN2. menyusun ranc. APBN 3. mengesahkan dok. Pelaks. Angg.3. mengesahkan dok. Pelaks. Angg. 4. perjanjian int. di bid. Moneter4. perjanjian int. di bid. Moneter 5. pemungutan pendptn negara sesuai UU.5. pemungutan pendptn negara sesuai UU. 6. melaks. Fungsi kebendaharaan umum.6. melaks. Fungsi kebendaharaan umum. 7. menyusun laporan Keuangan7. menyusun laporan Keuangan ( sbg. pertanggungjawaban pelaksanaan ( sbg. pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN).APBN). 8. tugas lainnya di bid pengelolaan fiskal 8. tugas lainnya di bid pengelolaan fiskal ( UUNo. 17/2003 Bab II Psl 8 )( UUNo. 17/2003 Bab II Psl 8 )
Pendelegasian Kewenangan Pendelegasian Kewenangan BUNBUN
Selaku Bendahara Umum NegaraSelaku Bendahara Umum Negara
( BUN ), pelaksanaan anggaran di ( BUN ), pelaksanaan anggaran di daerah dikuasakan kepada :daerah dikuasakan kepada :
KPPN selaku Kuasa Bendahara KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara ( Kuasa BUN ), Umum Negara ( Kuasa BUN ), sesuai dengan batas sesuai dengan batas kewenangannya.kewenangannya.
( UU No.1/2004 Psl.7 ayat 2 g – Psl 8 ayat 1 )( UU No.1/2004 Psl.7 ayat 2 g – Psl 8 ayat 1 )
Kewenangan Menteri Teknis / Kewenangan Menteri Teknis / Ketua LembagaKetua Lembaga
Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kementrian negara / lembaga yg dipimpinnya kementrian negara / lembaga yg dipimpinnya ( COO ),dg tugas :( COO ),dg tugas :
1. menyusun ranc. Angg.kementrian negara/lembaga.1. menyusun ranc. Angg.kementrian negara/lembaga. 2. menyusun dok. Pelaks. Angg.2. menyusun dok. Pelaks. Angg. 3. melaks.angg.kemetrian negara/lembaga.3. melaks.angg.kemetrian negara/lembaga. 4. melaks. Pemungutan PNBP dan menyetorkan ke Kas 4. melaks. Pemungutan PNBP dan menyetorkan ke Kas Negara.Negara. 5. mengelola utang dan piutang neg. di lingk. 5. mengelola utang dan piutang neg. di lingk.
Kementrian Kementrian negara/lembaga.negara/lembaga. 6. mengelola BMN.6. mengelola BMN. 7. menyusun dan menyampaikan lap.keu.7. menyusun dan menyampaikan lap.keu. 8. hal-hal lain yg menjadi tgg. jwbnya 8. hal-hal lain yg menjadi tgg. jwbnya ( UU No.17 / 2004 psl. 9 ) ( UU No.17 / 2004 psl. 9 )
Penyusunan dan Penetapan Penyusunan dan Penetapan APBNAPBN
APBN ditetapkan tiap tahun dg UUAPBN ditetapkan tiap tahun dg UU APBN meliputi anggaran pendapatan, anggaran APBN meliputi anggaran pendapatan, anggaran
belanja dan pembiayaanbelanja dan pembiayaan Pendapatan negara :Pendapatan negara : 1. penerimaan pajak1. penerimaan pajak 2. penerimaan bukan pajak (PNBP)2. penerimaan bukan pajak (PNBP) 3. Hibah 3. Hibah Belanja Negara :Belanja Negara : 1. belanja pem.pusat1. belanja pem.pusat 2. pelaksanaan perimbangan keu pem.pusat dan 2. pelaksanaan perimbangan keu pem.pusat dan
daerahdaerah 3. dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis 3. dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis
belanja.belanja.
Sistem Penganggaran sebelum UU Sistem Penganggaran sebelum UU No.17/2003No.17/2003
Line Item Budgeting SystemLine Item Budgeting System
Penerimaan PengeluaranPenerimaan Pengeluaran
Rutin Pembangunan Rutin Rutin Pembangunan Rutin PembangunanPembangunan
migas hutang LN jenis migas hutang LN jenis sektorsektor
Non migas belanjaNon migas belanja
Penyusunan APBN menurut Penyusunan APBN menurut UU 17/2003UU 17/2003
Diawali dengan RPJM 5 tahunDiawali dengan RPJM 5 tahun RPJM dijabarkan ke dalam RKP 1 tahunRPJM dijabarkan ke dalam RKP 1 tahun RPJM didistribusikan ke dalam Renstra- K/L 5 RPJM didistribusikan ke dalam Renstra- K/L 5
tahuntahun Renstra – K/L dijabarkan ke dalam Renja-K/L Renstra – K/L dijabarkan ke dalam Renja-K/L
tahuntahun RKP dan Renja-K/L dirumuskan ke dalam RKA-RKP dan Renja-K/L dirumuskan ke dalam RKA-
K/L K/L
1 tahun1 tahun
SAPSK SAPSK
Penyusunan Dokumen Anggaran
RKAKLRKAKLPem
erintah
Pem
erintah
DP
RD
PR
Kem
enterianT
eknis
Depk
eu
(DJA
PK
)
RKAP/RKAP/RAPBNRAPBN
RKPRKP
PanitiaPanitiaAnggaranAnggaran
Penyusunan RKAKL Pembahasan
RKAKL
Penyusunan RAPBN
Januari November
RKAKLRKAKL
RUURUUAPBNAPBN
UUUUAPBNAPBN
PERRESPERRESRINCIANRINCIAN
APBNAPBN
PembahasanRUU-APBN
KomisiSektora
l
Oktober
APBN
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN / LEMBAGA
(REN-STRA K/L)
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
(RPJMN)
RENCANA KERJA
KEMENTERIAN / LEMBAGA
(REN-JA K/L)
RENCANA KERJA
PEMERINTAH (RKP)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
LEMENTERIAN / LEMBAGA (RKA-K/L)
Medium Term fiscal Framework (MTFF)
KERANGKA FISKAL JANGKA MENENGAH (KFJM)
APBN
BELANJA K/L
Medium Term Expenditure Framework
(MTEF)
KERANGKA PENGELUARAN
JANGKA MENENGAH
(KPJM)
Menggunakan 3 Pendekatan Penyusunan
SINKRONISASI DALAM SISTEM PENGANGGARANSINKRONISASI DALAM SISTEM PENGANGGARAN
Penganggaran TerpaduPenganggaran Terpadu( Unified Budget ) ( Unified Budget )
Kepala Satuan Kerja / KPA, satu-Kepala Satuan Kerja / KPA, satu-satunya penanggungjawab kegiatan satunya penanggungjawab kegiatan atas anggaran yg dikuasainyaatas anggaran yg dikuasainya
Penyatuan anggaran rutin dan Penyatuan anggaran rutin dan pembangunan ke dalam satu jenis akun pembangunan ke dalam satu jenis akun belanja, meniadakan terjadinya belanja, meniadakan terjadinya duplikasi anggaran dan kegiatanduplikasi anggaran dan kegiatan
Adanya keterpaduan yang sinergis Adanya keterpaduan yang sinergis antara pelaksanaan fungsi, program antara pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan pada masing-masing dan kegiatan pada masing-masing satkersatker
Performance Budgeting Performance Budgeting SystemSystem
Merupakan sistem penganggaran yang Merupakan sistem penganggaran yang didasari atas rencana kinerja instansi didasari atas rencana kinerja instansi pemerintah yang telah mendapat pemerintah yang telah mendapat persetujuanpersetujuan
Mempresentasikan gambaran Mempresentasikan gambaran aspek keuangan dari seluruh aspek keuangan dari seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagaimana pemerintahan Negara sebagaimana diuraikan dalam Rencana Kinerja, diuraikan dalam Rencana Kinerja, dalam rangka pencapaian visi dan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasimisi organisasi
Siklus KPJMSiklus KPJM
Medium Term Expenditure FrameworkMedium Term Expenditure Framework
1. Setting Fiscal Target Allocation of Resources to Strategie 1. Setting Fiscal Target Allocation of Resources to Strategie 2.2.
Economic and Fiscal Framework Budget Policy Corporate Plan Economic and Fiscal Framework Budget Policy Corporate Plan
Fiscal Update Statement StatementFiscal Update Statement Statement
Central Cabinet Minister Central Cabinet Minister
Medium Term Expenditure Medium Term Expenditure FrameworkFramework
(Kerangka Pengeluaran Jangka (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah)Menengah)
Pernyataan Bank Dunia (World Bank )Pernyataan Bank Dunia (World Bank ) 1. Proses pengambilan keputusan penganggaran harus 1. Proses pengambilan keputusan penganggaran harus menjadi lebih akuntabel, sesuai dengan hukum dan menjadi lebih akuntabel, sesuai dengan hukum dan kredibel.kredibel. 2. Akuntabilitas politik seharusnya meningkat baik 2. Akuntabilitas politik seharusnya meningkat baik
pada pada level politisi, maupun pada level manajerial melalui level politisi, maupun pada level manajerial melalui transparansi yang lebih besar.transparansi yang lebih besar. 3. Mendorong para politisi untuk mengedepankan 3. Mendorong para politisi untuk mengedepankan
prioritas-prioritas- prioritas sebagaimana dana yang prioritas sebagaimana dana yang
disediakan/diinginkan.disediakan/diinginkan. 4. Meningkatkan manajer tingkat sektoral untuk lebih 4. Meningkatkan manajer tingkat sektoral untuk lebih akuntabel dalam pencapaian skala prioritas.akuntabel dalam pencapaian skala prioritas. 5. Melakukan spesifikasi sumber daya yang lebih baik 5. Melakukan spesifikasi sumber daya yang lebih baik dalam konteks MTEFdalam konteks MTEF
Penerapan Penerapan Sistem Sistem PenganggaranPenganggaran
SATUAN KERJA SEBAGAI PENANGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN/OUTPUT KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
SATUAN KERJA MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBEBANAN ANGGARAN PADA JENIS BELANJA YANG SESUAI
PERHITUNGAN ANGGARAN DIDASARKAN PADA STANDAR BIAYA (BERISFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS
RANGKAIAN TINDAKAN YG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA UNTUK MENGHASILKAN KELUARANAN YANG DITENTUKAN
KOMPONEN POKOK
1. SATUAN KERJA PUSAT ESELON I
2. SATUAN KERJA PUSAT ESELON II
3. SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL ESELON II
4. SATUAN KERJA INSTANSI VERTIKAL ESELON III
5. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
6. SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU (SNVT)
7. SATUAN KERJA SEMENTARA (SKS)
8. SATUAN KERJA KHUSUS (DILUAR BAGIAN ANGGARAN K/L)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN(APBN))Ruang Lingkup APBNRuang Lingkup APBN1.Pendapatan Negara1.Pendapatan Negara a. Penerimaan pajaka. Penerimaan pajak b. Penerimaan bukan pajakb. Penerimaan bukan pajak c. Penerimaan hibah ( DN, LN )c. Penerimaan hibah ( DN, LN )2. Belanja Negara2. Belanja Negara a. Belanja Pemerintah Pusat ( APBN )a. Belanja Pemerintah Pusat ( APBN ) b. Belanja Pemerintah Daerah b. Belanja Pemerintah Daerah ( Perimbangan Keuangan) ( Perimbangan Keuangan) 3. Pembiayaan3. Pembiayaan Pembiayaan yg digunakan utk Pembiayaan yg digunakan utk
menutup defisit yg bersumber dari menutup defisit yg bersumber dari dana dalam/luar negeridana dalam/luar negeri
Pengurusan APBNPengurusan APBN 1. Pengurusan Umum ( Administratif Beheer )1. Pengurusan Umum ( Administratif Beheer ) dilaksanakan oleh Menteri teknis/Pimpinan dilaksanakan oleh Menteri teknis/Pimpinan
LembagaLembaga 2. Pengurusan Khusus ( Comptable Beheer )2. Pengurusan Khusus ( Comptable Beheer ) dilaksanakan oleh Menteri Keuangandilaksanakan oleh Menteri Keuangan
Cyclus APBNCyclus APBN 1. Perencanaan Anggaran ( RUU-APBN )1. Perencanaan Anggaran ( RUU-APBN ) 2. Penetapan Anggaran ( UU-APBN )2. Penetapan Anggaran ( UU-APBN ) 3. Pelaksanaan Anggaran ( kementrian 3. Pelaksanaan Anggaran ( kementrian
negara / lembaga )negara / lembaga ) 4. Pengawasan Anggaran ( pengawas 4. Pengawasan Anggaran ( pengawas
fungsional )fungsional ) 5. Perhitungan Anggaran Negara, LKPP 5. Perhitungan Anggaran Negara, LKPP
setelah diperiksa BPK setelah diperiksa BPK
Asas UmumAsas Umum UU-APBN, sebagai dasar bagi pemerintah UU-APBN, sebagai dasar bagi pemerintah
pusat untuk melakukan penerimaan dan pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negarapengeluaran negara
Perda-APBD, sebagai dasar bagi Perda-APBD, sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.penerimaan dan pengeluaran daerah.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dilarang melakukan tindakan Anggaran, dilarang melakukan tindakan yang dapat membebankan APBN/APBD yang dapat membebankan APBN/APBD apabila anggaran pengeluaran tersebut apabila anggaran pengeluaran tersebut tidak tersedia dan/atau tidak cukup tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersediatersedia
Asas UmumAsas Umum Semua pengeluaran negara/daerah, yg Semua pengeluaran negara/daerah, yg
sesuai dengan prog. pemerintah sesuai dengan prog. pemerintah pusat/daerah dibiayai dengan pusat/daerah dibiayai dengan APBN/APBDAPBN/APBD
Anggaran yang digunakan utk kegiatan Anggaran yang digunakan utk kegiatan mendesak / tidak terduga disediakan mendesak / tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri, yg dalam bagian anggaran tersendiri, yg selanjutnya dilaksanakan dengan PP.selanjutnya dilaksanakan dengan PP.
Kelambatan pembayaran atas tagihan yg Kelambatan pembayaran atas tagihan yg berkaitan dg pelaks. APBN/APBD dpt berkaitan dg pelaks. APBN/APBD dpt dikenakan denda/bunga.dikenakan denda/bunga.
Dilarang atas beban APBN :Dilarang atas beban APBN :1.Perayaan atau peringatan kementrian negara/1.Perayaan atau peringatan kementrian negara/ lembaga/pemerintah daerahlembaga/pemerintah daerah2.Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, 2.Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata,
karangan bunga utk berbagai peristiwakarangan bunga utk berbagai peristiwa3. Pesta utk berbagai peristiwa dan pekan olah 3. Pesta utk berbagai peristiwa dan pekan olah
raga kementrian negara/lembaga/pemerintah raga kementrian negara/lembaga/pemerintah daerahdaerah
4. Pengeluaran lain-lain utk kegiatan/keperluan yg 4. Pengeluaran lain-lain utk kegiatan/keperluan yg
sejenis spti tsb di atas.sejenis spti tsb di atas. Dibatasi atas beban APBN :Dibatasi atas beban APBN : Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, Penyelenggaraan rapat, rapat dinas,
seminar, pertemuan, loka karya, peresmian seminar, pertemuan, loka karya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya. Boleh dilakukan kantor/proyek dan sejenisnya. Boleh dilakukan secara sederhana dan hal-hal yg sangat secara sederhana dan hal-hal yg sangat penting.penting.
Pendapatan NegaraPendapatan Negara Adalah hak pemerintah pusat yg diakui sbg Adalah hak pemerintah pusat yg diakui sbg
penambah nilai kekayaan bersih.penambah nilai kekayaan bersih.
Pendapatan Negara terdiri atasPendapatan Negara terdiri atas : : 1. penerimaan pajak1. penerimaan pajak 2. penerimaan bukan pajak2. penerimaan bukan pajak 3. hibah3. hibah
Belanja NegaraBelanja Negara Adalah kewajiban pemerintah pusat yg diakui sbg Adalah kewajiban pemerintah pusat yg diakui sbg
pengurang nilai kekayaan bersih.pengurang nilai kekayaan bersih.
Belanja Negara dirinci menurut :Belanja Negara dirinci menurut : 1. organiasi1. organiasi 2. fungsi 2. fungsi 3. jenis belanja3. jenis belanja
PembiayaanPembiayaan
Adalah setiap penerimaan yg perlu dibayar Adalah setiap penerimaan yg perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yg akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yg akan diterima kembali, baik pd tahun anggaran bersangkutan kembali, baik pd tahun anggaran bersangkutan maupun pd tahun anggaran berikutnya.maupun pd tahun anggaran berikutnya.
Dilarang atas beban APBN :Dilarang atas beban APBN : 1. Perayaan atau peringatan kementrian negara/1. Perayaan atau peringatan kementrian negara/ lembaga/pemerintah daerahlembaga/pemerintah daerah 2. Pemberian ucapan selamat, hadiah/ tanda mata, 2. Pemberian ucapan selamat, hadiah/ tanda mata, karangan bunga utk berbagai peristiwakarangan bunga utk berbagai peristiwa 3. Pesta utk berbagai peristiwa dan pekan olah raga 3. Pesta utk berbagai peristiwa dan pekan olah raga kementrian negara /lembaga/ pemerintah daerahkementrian negara /lembaga/ pemerintah daerah 4. Pengeluaran lain-lain utk kegiatan/keperluan yg 4. Pengeluaran lain-lain utk kegiatan/keperluan yg sejenis spti tsb di atas.sejenis spti tsb di atas. Dibatasi atas beban APBN :Dibatasi atas beban APBN : Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, loka karya, peresmian kantor/proyek dan pertemuan, loka karya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, boleh dilakukan secara sederhana dansejenisnya, boleh dilakukan secara sederhana dan hal-hal yg sangat penting.hal-hal yg sangat penting.
UU No. 1 Tahun 2004UU No. 1 Tahun 2004
1.1. UU Perbendaharaan Negara sebagai UU Perbendaharaan Negara sebagai wujud pelaksanaan pengelolaan keuangan wujud pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.negara.
2.2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara dilakukan secara terbuka dan Negara dilakukan secara terbuka dan bertangungjawab untuk sebesar-besarnya bertangungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatkemakmuran rakyat
3.3. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yg ditetapkan dalam APBN/APBDdipisahkan, yg ditetapkan dalam APBN/APBD
Pejabat PerbendaharaanPejabat Perbendaharaan Menteri / Pimp. Lbg selaku Pengguna Menteri / Pimp. Lbg selaku Pengguna
Anggaran / Pengguna BarangAnggaran / Pengguna Barang Menteri Keuangan selaku Bendahara Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum NegaraUmum Negara Gubernur / Bupati / Walikota selaku Kepala Gubernur / Bupati / Walikota selaku Kepala
Pemerintahan DaerahPemerintahan Daerah Kepala Satuan Pengelola Keuangan Kepala Satuan Pengelola Keuangan
Daerah adalah Bendahara Umum DaerahDaerah adalah Bendahara Umum Daerah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
adalah Pengguna Angaran / Penguna adalah Pengguna Angaran / Penguna Barang DaerahBarang Daerah
Pendelegasian Kewenangan PAPendelegasian Kewenangan PA
Menyusun dok. Pelaks. Anggaran.Menyusun dok. Pelaks. Anggaran. Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
BarangBarang Menetapkan pjbt. yg bertugas melakukan pemungutan pen. Menetapkan pjbt. yg bertugas melakukan pemungutan pen.
Negara.Negara. Menetapkan pjbt. Yg melakukan pengel. utang dan piutang.Menetapkan pjbt. Yg melakukan pengel. utang dan piutang. Melakukan tindakan yg mengakibatkan yg mengakibatkan Melakukan tindakan yg mengakibatkan yg mengakibatkan
pengel. Bel. Negara.pengel. Bel. Negara. Menetapkan pjbt yg bertugas melakukan pengujian dan Menetapkan pjbt yg bertugas melakukan pengujian dan
perintah pembayaran.perintah pembayaran. Menggunakan BMNMenggunakan BMN Menetapkan pjbt yg bertugas melakukan pengelolaan BMN.Menetapkan pjbt yg bertugas melakukan pengelolaan BMN. Mengawasi pelaks. Anggaran.Mengawasi pelaks. Anggaran. Menyusun dan menyampaikan lap. Keu.Menyusun dan menyampaikan lap. Keu. ( seluruhnya tersebut di atas di lingkungan kementrian ( seluruhnya tersebut di atas di lingkungan kementrian
negara/lembaga yg dipimpinnya ).negara/lembaga yg dipimpinnya ).
( UU No. 1/2004 psl. 4 ayat 1 dan 2 )( UU No. 1/2004 psl. 4 ayat 1 dan 2 )
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan AnggaranAnggaran
Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Dok.Pelaks. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Dok.Pelaks. Anggaran setelah APBN ditetapkanAnggaran setelah APBN ditetapkan
Dok.pelaks.anggaran disusun berdasarkan alokasi Dok.pelaks.anggaran disusun berdasarkan alokasi anggaran yg telah ditetapkan oleh Presiden ( Perpres anggaran yg telah ditetapkan oleh Presiden ( Perpres ttg Rincian APBN)ttg Rincian APBN)
RKA-BLU kementrian negara/lembaga merupakan RKA-BLU kementrian negara/lembaga merupakan bagian yg dilampirkan dalam dok.pelaks.anggaran bagian yg dilampirkan dalam dok.pelaks.anggaran kementrian negara/lembaga bersangkutankementrian negara/lembaga bersangkutan
Dok.pelaks.anggaran disahkan oleh Men.Keu.Dok.pelaks.anggaran disahkan oleh Men.Keu. Dok.pelaks.anggaran disampaikan kpd :Dok.pelaks.anggaran disampaikan kpd : 1. Menteri / Pimp. Lembaga1. Menteri / Pimp. Lembaga 2. Kuasa BUN (KPPN)2. Kuasa BUN (KPPN) 3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
DIPADIPAPem
erintah
Pem
erintah
DP
RD
PR
Kem
enterianT
eknis
Depk
eu
(DJP
BN
)
DIPADIPA
Penyusunan DIPA
Penelahaann DIPA
Pengesahan DIPA
November December
DIPADIPA
Penyusunan Penyusunan Dokumen Dokumen
Pelaksanaan Pelaksanaan AnggaranAnggaran
MENTERITEKNISMENTERITEKNIS SATKERSATKER
KPPNKPPN
BEPEKABEPEKA
TahunTahunPelaksanaanPelaksanaan
anggarananggaran
Prinsip Pelaksanaan AnggaranPrinsip Pelaksanaan Anggaran
Hemat, tidak mewah, efisien dan Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dg kebutuhan teknis yg sesuai dg kebutuhan teknis yg dipersyaratkandipersyaratkan
Efektif, terarah dan terkendali sesuai Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan, dengan rencana, program / kegiatan, serta fungsi kementrian serta fungsi kementrian negara/lembaganegara/lembaga
Mengutamakan produksi dalam negeriMengutamakan produksi dalam negeri Setiap tagihan atas beban anggaran Setiap tagihan atas beban anggaran
negara dilakukan berdasarkan atas negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yg sah, sesuai hak dan bukti-bukti yg sah, sesuai ketentuan yg berlakuketentuan yg berlaku
Pendelegasian Kewenangan PAPendelegasian Kewenangan PA
Menyusun dok. Pelaks. Anggaran.Menyusun dok. Pelaks. Anggaran. Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/ Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna BarangKuasa Pengguna Barang Menetapkan pjbt. yg bertugas Menetapkan pjbt. yg bertugas
melakukan pemungutan pen. Negara.melakukan pemungutan pen. Negara. Menetapkan pjbt. Yg melakukan Menetapkan pjbt. Yg melakukan
pengel. utang dan piutang.pengel. utang dan piutang. Melakukan tindakan yg Melakukan tindakan yg
mengakibatkan yg mengakibatkan mengakibatkan yg mengakibatkan pengel. Bel. Negara.pengel. Bel. Negara.
Pendelegasian Kewenangan PAPendelegasian Kewenangan PA
Menetapkan pjbt yg bertugas Menetapkan pjbt yg bertugas melakukan pengujian dan perintah melakukan pengujian dan perintah pembayaran.pembayaran.
Menggunakan BMNMenggunakan BMN Menetapkan pjbt yg bertugas Menetapkan pjbt yg bertugas
melakukan pengelolaan BMN.melakukan pengelolaan BMN. Mengawasi pelaks. Anggaran.Mengawasi pelaks. Anggaran. Menyusun dan menyampaikan lap. Menyusun dan menyampaikan lap.
Keu.Keu. ( seluruhnya tersebut di atas di ( seluruhnya tersebut di atas di
lingkungan kementrian lingkungan kementrian negara/lembaga yg dipimpinnya ).negara/lembaga yg dipimpinnya ).
Pelaksanaan Anggaran PendapatanPelaksanaan Anggaran Pendapatan
Setiap kementrian negara /lembaga Setiap kementrian negara /lembaga wajib mengintensifkan perolehan wajib mengintensifkan perolehan PNBP yang menjadi PNBP yang menjadi tanggungjawabnya.tanggungjawabnya.
PNBP harus disetorkan seluruhnya ke PNBP harus disetorkan seluruhnya ke rek. Kas Negararek. Kas Negara
Setiap penerimaan kementrian negara Setiap penerimaan kementrian negara / lembaga tidak boleh digunakan / lembaga tidak boleh digunakan langsung utk membiayai pengeluaranlangsung utk membiayai pengeluaran
Penerimaan Negara Bukan Penerimaan Negara Bukan PajakPajak
( PNBP )( PNBP ) Adalah Penerimaan negara yg diperoleh Adalah Penerimaan negara yg diperoleh selainselain dari sektor pajak dari sektor pajak
atau cukaiatau cukai Menurut sifatnyaMenurut sifatnya terdiri atas : terdiri atas : 1. PNBP Umum1. PNBP Umum PNBP yg ada pada semua kementrian negara / lembagaPNBP yg ada pada semua kementrian negara / lembaga 2. PNBP Fungsional2. PNBP Fungsional PNBP yg hanya ada pada kementrian negara / lembaga dalam PNBP yg hanya ada pada kementrian negara / lembaga dalam
rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi kementrian negara / rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi kementrian negara / lembaga bersangkutanlembaga bersangkutan
Menurut JenisnyaMenurut Jenisnya meliputi : meliputi : 1. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA)1. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) 2. Bagian Laba BUMN / BHMN2. Bagian Laba BUMN / BHMN 3. PNBP Lainnya.3. PNBP Lainnya. 4. Pendapatan BLU4. Pendapatan BLU
Penerimaan NegaraPenerimaan Negara Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negaraPenerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara Meliputi :Meliputi : 1. Penerimaan Anggaran1. Penerimaan Anggaran a. Penerimaan Pajak ( 41 )a. Penerimaan Pajak ( 41 ) b. Penerimaan Bukan Pajak ( 42 )b. Penerimaan Bukan Pajak ( 42 ) c. Penerimaan Hibah ( 43 ) c. Penerimaan Hibah ( 43 ) d. Penerimaan Pembiayaan ( 71 )d. Penerimaan Pembiayaan ( 71 )
2. Penerimaan Non Anggaran ( 81 )2. Penerimaan Non Anggaran ( 81 )
Penerimaan Negara yang diperoleh dalam rangka Penerimaan Negara yang diperoleh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara harus disetorkan penyelenggaraan pemerintahan negara harus disetorkan seluruhnya ke rekening kas negara.seluruhnya ke rekening kas negara.
Penerimaan Negara disetorkan melalui Bank Persepsi / Penerimaan Negara disetorkan melalui Bank Persepsi / Devisa Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.Devisa Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
Penerimaan Negara yang diperoleh selain pajak (PNBP), yg Penerimaan Negara yang diperoleh selain pajak (PNBP), yg bersifat fungsional dapat dipergunakan kembali untuk bersifat fungsional dapat dipergunakan kembali untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara setelah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Penerimaan komisi, potongan, ataupun Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sbg akibat penjualan dan / atau bentuk lain sbg akibat penjualan dan / atau pengadaan barang / jasa oleh negara adalah pengadaan barang / jasa oleh negara adalah hak negarahak negara
Bunga dan / atau jasa giro yang Bunga dan / atau jasa giro yang diperoleh pemerintah merupakan diperoleh pemerintah merupakan pendapatan negarapendapatan negara
Untuk menatausahakan penerimaan Untuk menatausahakan penerimaan negara, Menteri / Pimpinan Lembaga negara, Menteri / Pimpinan Lembaga mengangkat Bendahara Penerimaan.mengangkat Bendahara Penerimaan.
Menteri / Pimp.Lembaga dpt membuka Menteri / Pimp.Lembaga dpt membuka rekening utk keperluan pelaksanaan rekening utk keperluan pelaksanaan penerimaan negara di lingkungan kementrian penerimaan negara di lingkungan kementrian negara/lembaga.negara/lembaga.
Pelaksanan Anggaran Pelaksanan Anggaran BelanjaBelanja
Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaranBerdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran DIPA adalah dok. pelaksanaan anggaran bagi DIPA adalah dok. pelaksanaan anggaran bagi
satker di lingkungan kementrian negara / satker di lingkungan kementrian negara / lembagalembaga
DIPA disusun berdasarkan Perpres Rincian APBN / DIPA disusun berdasarkan Perpres Rincian APBN / SRAASRAA
DIPA sbg dasar pembayaran berlaku selama satu DIPA sbg dasar pembayaran berlaku selama satu tahun anggarantahun anggaran
Pagu anggaran dalam DIPA merupakan batasan Pagu anggaran dalam DIPA merupakan batasan tertinggi pengeluaran anggaran yg tidak boleh tertinggi pengeluaran anggaran yg tidak boleh dilampauidilampaui
DIPADIPA 1.Ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan 1.Ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga / Pejabat yang ditunjuk ( PA / KPA ).Lembaga / Pejabat yang ditunjuk ( PA / KPA ).
2.Disahkan dengan Surat Pengesahan oleh 2.Disahkan dengan Surat Pengesahan oleh Dirjen PBN / Ka.Kanwil DJPBN / Pejabat yang Dirjen PBN / Ka.Kanwil DJPBN / Pejabat yang ditunjuk.ditunjuk.
3.Memuat nama PA / KPA, PPSPM dan Bendahara 3.Memuat nama PA / KPA, PPSPM dan Bendahara Pengeluaran sbg Pejabat Perbendaharaan / Pengeluaran sbg Pejabat Perbendaharaan / pelaksana anggaran.pelaksana anggaran.
4.Memuat sumber dana yg digunakan pada 4.Memuat sumber dana yg digunakan pada masing-masing DIPA. ( RM, PHLN, PNBP. ) masing-masing DIPA. ( RM, PHLN, PNBP. ) sebagai pagu anggaran.sebagai pagu anggaran.
5. Pagu DIPA merupakan batasan tertinggi yg tdk 5. Pagu DIPA merupakan batasan tertinggi yg tdk boleh dilampaui.boleh dilampaui.
6. Terdiri atas :6. Terdiri atas : a. DIPA Pusata. DIPA Pusat b. DIPA Daerahb. DIPA Daerah c. DIPA APPc. DIPA APP d. DIPA Dekonsentrasid. DIPA Dekonsentrasi e. DIPA Tugas Pembantuane. DIPA Tugas Pembantuan
7.Berlaku mulai tgl. 1 Januari s/d 31 Desember, 7.Berlaku mulai tgl. 1 Januari s/d 31 Desember, selama satu tahun anggaran. selama satu tahun anggaran.
Kewenangan KPA Kewenangan KPA ( penerima pendelegasian ( penerima pendelegasian
kewenangan PA )kewenangan PA ) Menunjuk pjbt. yang diberi kewenangan Menunjuk pjbt. yang diberi kewenangan
untuk melakukan tindakan yang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja / mengakibatkan pengeluaran belanja / penanggungjwb kegiatan / pembuat penanggungjwb kegiatan / pembuat komitmen.komitmen.
Menunjuk pjbt. yang diberi kewenangan Menunjuk pjbt. yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kpd negara dan untuk menguji tagihan kpd negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar menandatangani Surat Perintah Membayar ( SPM ).( SPM ).
Menunjuk Bendahara Pengeluaran utk Menunjuk Bendahara Pengeluaran utk melaksanakan tugas kebendaharaan dlm melaksanakan tugas kebendaharaan dlm rangka pelaks. Angg. Belanja. rangka pelaks. Angg. Belanja.
( Per. Dirjen PBN No. PER.66/PB/2005 ) ( Per. Dirjen PBN No. PER.66/PB/2005 )
Pejabat tsb. Dilarang :Pejabat tsb. Dilarang : Saling merangkap jabatan satu sama Saling merangkap jabatan satu sama
lainlain ( antara PPK, PPSPM dan Bendahara ( antara PPK, PPSPM dan Bendahara
Pengeluaran )Pengeluaran ) Merangkap jabatan sbg. Bendahara Merangkap jabatan sbg. Bendahara
Pengeluaran.Pengeluaran.( KPA, PPK dan PPSPM )( KPA, PPK dan PPSPM )
Kecuali :Kecuali : 1. KPA merangkap sebagai PPK1. KPA merangkap sebagai PPK 2. KPA merangkap sebagai PSPM2. KPA merangkap sebagai PSPM ( KPA tdk boleh merangkap ( KPA tdk boleh merangkap
keduanya ) keduanya )
UU No. 1 tahun 2004UU No. 1 tahun 2004 UU APBN merupakan dasar bagi pem.pusat UU APBN merupakan dasar bagi pem.pusat
utk melaksanakan penerimaan dan utk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran anggaranpengeluaran anggaran
Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yg berakibat pengeluaran anggaran atas yg berakibat pengeluaran anggaran atas beban APBN, jika anggaran untuk pembiayaan beban APBN, jika anggaran untuk pembiayaan tsb tdk tersedia atau tdk cukup tersedia tsb tdk tersedia atau tdk cukup tersedia
Pengeluaran anggaran yg sifatnya Pengeluaran anggaran yg sifatnya mendesak dan/atau tdk terduga disediakan mendesak dan/atau tdk terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri, yg dalam bagian anggaran tersendiri, yg selanjutnya diatur dg PPselanjutnya diatur dg PP
Bendahara Umum NegaraBendahara Umum Negara Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum
Negara (BUN)Negara (BUN) BUN mengangkat Kuasa Bendahara Umum BUN mengangkat Kuasa Bendahara Umum
Negara (Kuasa BUN ) utk melaksanakan tugas Negara (Kuasa BUN ) utk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yg telah ditetapkananggaran dalam wilayah kerja yg telah ditetapkan
Tugas kebendaharaan meliputi kegiatan Tugas kebendaharaan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yg berada dalam pengelolaannyaberharga yg berada dalam pengelolaannya
Kuasa BUN melaksanakan penerimaan Kuasa BUN melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara dalam rangka dan pengeluaran Kas Negara dalam rangka pengendalian pelaksanaan anggaran negara pengendalian pelaksanaan anggaran negara dalam wilayah kerja yg ditetapkan.dalam wilayah kerja yg ditetapkan.
BENDAHARABENDAHARA Bendahara Penerimaan:Bendahara Penerimaan: Adalah orang yg ditunjuk utk menerima, Adalah orang yg ditunjuk utk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah.daerah.
Bendahara Pengeluaran :Bendahara Pengeluaran : Adalah orang yg ditunjuk utk menerima, Adalah orang yg ditunjuk utk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang utk dan mempertanggungjawabkan uang utk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah.daerah.
BENDAHARABENDAHARA
Bendahara Penerimaan/Bendahara Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat FungsionalPengeluaran adalah Pejabat Fungsional
Setiap Bendahara bertanggungjawab secara Setiap Bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yg pribadi atas kerugian keuangan negara yg berada dalam penguasannyaberada dalam penguasannya..
Pengangkatan BendaharaPengangkatan Bendahara Menteri / pimpinan lembaga / gubernur / bupati Menteri / pimpinan lembaga / gubernur / bupati
/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan utk /walikota mengangkat Bendahara Penerimaan utk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor / satuan kerja di lingkungan kementrian kantor / satuan kerja di lingkungan kementrian negara / lembaga / satuan kerja perangkat daerah.negara / lembaga / satuan kerja perangkat daerah.
Menteri / pimpinan lembaga / gubernur/ bupati / Menteri / pimpinan lembaga / gubernur/ bupati / walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran utk walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran utk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementrian negara kantor/satuan kerja di lingkungan kementrian negara / lembaga / satuan kerja perangkat daerah/ lembaga / satuan kerja perangkat daerah
Pengangkatan Bendahara dilakukan oleh Menteri Pengangkatan Bendahara dilakukan oleh Menteri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Lembaga
Pengelolaan Uang Pengelolaan Uang PersediaanPersediaan
Menteri/Pimp. Lbg dapat membuka Menteri/Pimp. Lbg dapat membuka rekening utk keperluan pelaksanaan rekening utk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan Kementrian pengeluaran di lingkungan Kementrian negara/lembaga ybs. setelah mendapat negara/lembaga ybs. setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku persetujuan dari Menteri Keuangan selaku BUNBUN
Menteri/Pimp. Lbg mengangkat Bendahara Menteri/Pimp. Lbg mengangkat Bendahara untuk mengelola uang yang harus untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementrian pelaksanaan pengeluaran kementrian negara / lembaga negara / lembaga
Mekanisme PencairanMekanisme Pencairan(PMK No.134/PMK.06/2005-Per.Dirjen (PMK No.134/PMK.06/2005-Per.Dirjen
PBN No.PER.66/PB/2005 )PBN No.PER.66/PB/2005 )
Melalui Bendahara Pengeluaran :Melalui Bendahara Pengeluaran : 1. secara tunai ( cash ), 1. secara tunai ( cash ), 2. dengan pemberian cek,2. dengan pemberian cek, 3. maksimal Rp. 10. juta ,3. maksimal Rp. 10. juta , 4. atas beban Uang Persediaan ( UP )4. atas beban Uang Persediaan ( UP ) Melalui Cara Langsung kpd Pihak Ketiga :Melalui Cara Langsung kpd Pihak Ketiga : 1. dengan cara SPP-LS,1. dengan cara SPP-LS, 2. ditujukan ke rekening Pihak Ketiga,2. ditujukan ke rekening Pihak Ketiga, 3. wajib utk pembayaran di atas Rp.10. juta. 3. wajib utk pembayaran di atas Rp.10. juta.
MEKANISME PELAKSANAAN MEKANISME PELAKSANAAN BELANJA/PENGELUARAN NEGARABELANJA/PENGELUARAN NEGARA
Menteri TeknisMenteri TeknisSelaku Pengguna AnggaranSelaku Pengguna Anggaran
Tahapan AdministratifTahapan Administratif
Menteri KeuanganMenteri KeuanganSelaku Bendahara Umum Selaku Bendahara Umum
NegaraNegaraTahapan KomptabelTahapan Komptabel
SPMSPM
SP2DSP2D
Pengujian:Pengujian:WetmatigheidWetmatigheidRechmatigheidRechmatigheidDoelmatigheidDoelmatigheid
PENGUJIAN•Substantif :
WetmatigheidRechmatigheid
Formal
PEMBUATANKOMITMEN
PEMBUATANKOMITMEN
PENGUJIANPs. 18 Ayat 2
UU No. 1 Th. 2004
PENGUJIANPs. 18 Ayat 2
UU No. 1 Th. 2004
PENGUJIANPs. 19 Ayat 2
UU No. 1 Th. 2004
PENGUJIANPs. 19 Ayat 2
UU No. 1 Th. 2004
MEKANISME PENCAIRAN (LS)MEKANISME PENCAIRAN (LS)
DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHKONTRAKTOR/ SUPPLIER
KONTRAKTOR/ SUPPLIER
KUASAPENGGUNAANGGARAN
KUASAPENGGUNAANGGARAN
DJPbDJPb
123
4
5
6SPM
KAS NEGARA REKENING
BERITAACARASERAHTERIMA
87
SP2D
KPPN
PENYELESAIANPEKERJAAN
KANWILDJPb
KANWILDJPb
MEKANISME PENCAIRAN (UP)MEKANISME PENCAIRAN (UP)
DAERAHDAERAHDAERAHDAERAHBENDAHARABENDAHARA
KUASAPENGGUNAANGGARAN
KUASAPENGGUNAANGGARAN
1
2
3
6
SPM/GU
KAS NEGARA
REKENING
SP2D
KPPN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH
SUPLIERSUPLIER
BUKTI2
45
Pengelolaan Piutang dan Pengelolaan Piutang dan UtangUtang
Pemerintah Pusat dpt memberikan Pemerintah Pusat dpt memberikan pinjamanatau hibah kpd Pemda/BUMN/BUMD pinjamanatau hibah kpd Pemda/BUMN/BUMD sesuai UU APBNsesuai UU APBN
Pelaksanaan pemberian pinjaman diatur dg Pelaksanaan pemberian pinjaman diatur dg PPPP
Setiap pejabat (perbendaharaan) wajib Setiap pejabat (perbendaharaan) wajib mengusahakan agar setiap piutang mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya tepat negara/daerah diselesaikan seluruhnya tepat waktu.waktu.
Penyelesaian piutang diselesaikan menurut Penyelesaian piutang diselesaikan menurut peraturan perundang-undngan yg berlaku. peraturan perundang-undngan yg berlaku.
Benar
UJI DAN PERIKS
A
PEMBEBANANPEMBEBANAN
Proses SAI
Proses SAI
SPM GU
BUKTI
SP2D
LAPORANKEUANGAN
Draft SPM - GU
PENERBIT SPMBENDAHARA
PENGELUARANUNIT AKUNTASI
SATKERPENGUJI TAGIHANPEMBUAT KOMITMEN
SK SPK
KONTRAK
Daftar Lembur DAFTAR GAJI BA PK BA PB BA SERAH TERIMA
BUKTI DAN TAGIHAN
Salah
BayarBayar
Draft SPM - LS
SPM
KPPN
Transfer UP/GU
Transfer UP/GU
BAGAN ALIR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA
SPM LS
Transfer pihak IIITransfer pihak III
BUKTI
Penyelesaian PiutangPenyelesaian PiutangPiutang Negara :Piutang Negara :Oleh Menteri KeuanganOleh Menteri Keuangan Jika bag.piutang negara yg tidak disepakati tidak lebih dari Jika bag.piutang negara yg tidak disepakati tidak lebih dari
Rp.10.000.000.000,- (10 M)Rp.10.000.000.000,- (10 M)Oleh PresidenOleh Presiden Jika bag.piutang yg tidak disepakati lebih dari Jika bag.piutang yg tidak disepakati lebih dari
Rp.10.000.000.000,- (10 M) s.d Rp.100.000.000.000,- (100 Rp.10.000.000.000,- (10 M) s.d Rp.100.000.000.000,- (100 M)M)
Oleh Presiden setelah mendpt pertimbangan DPROleh Presiden setelah mendpt pertimbangan DPR Jika bag.piutang negara yg tidak disepakati lebih dari Jika bag.piutang negara yg tidak disepakati lebih dari
Rp.100.000.000.000,- (100 M)Rp.100.000.000.000,- (100 M)Piutang Daerah :Piutang Daerah :Oleh Gub./Bupati/W.Kota Oleh Gub./Bupati/W.Kota Jika bag.piutang daerah yg tidak disepakati tidak lebih dari Jika bag.piutang daerah yg tidak disepakati tidak lebih dari
Rp.5.000.000.000,- (5 M)Rp.5.000.000.000,- (5 M)Oleh Gub./Bupati/W.Kota setelah mendpt pertimbangan DPRDOleh Gub./Bupati/W.Kota setelah mendpt pertimbangan DPRD Jika bag.piutang daerah yg tidak disepakati lebih dari Jika bag.piutang daerah yg tidak disepakati lebih dari
Rp.5.000.000.000,- (5 M)Rp.5.000.000.000,- (5 M)
Penghapusan PiutangPenghapusan Piutang Piutang Negara :Piutang Negara : Oleh Menteri KeuanganOleh Menteri Keuangan Utk jumlah s.d. Rp.10.000.000.000,- (10 M)Utk jumlah s.d. Rp.10.000.000.000,- (10 M) Oleh Presiden Oleh Presiden Utk jumlah piutang negara lebih dari Utk jumlah piutang negara lebih dari
Rp.10.000.000.000,- (10 M) s.d. Rp.10.000.000.000,- (10 M) s.d. Rp.100.000.000.000,- (100 M)Rp.100.000.000.000,- (100 M) Oleh Presiden dg persetujuan DPROleh Presiden dg persetujuan DPR Utk jumlah piutang negara lebih dari Utk jumlah piutang negara lebih dari
Rp.100.000.000.000,- (100 M) Rp.100.000.000.000,- (100 M) Piutang Daerah:Piutang Daerah: Oleh Gub./Bupati/W.KotaOleh Gub./Bupati/W.Kota Utk jumlah piutang daerah s.d. Rp.5.000.000.000,- (5 Utk jumlah piutang daerah s.d. Rp.5.000.000.000,- (5
M)M) Oleh Gub.Bupati/W.Kota dg persetujuan DPRDOleh Gub.Bupati/W.Kota dg persetujuan DPRD Utk jumlah piutang daerah lebih dari Utk jumlah piutang daerah lebih dari
Rp.5.000.000.000,- (5 M) Rp.5.000.000.000,- (5 M)
Pengelolaan UtangPengelolaan Utang
Menteri Keuangan dapat menunjuk Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yg diberi kuasa a.n. Menteri pejabat yg diberi kuasa a.n. Menteri Keuangan utk mengadakan utang negara Keuangan utk mengadakan utang negara atau menerima hibah yg berasal dari atau menerima hibah yg berasal dari dalam ataupun luar negeri sesuuai dg UUdalam ataupun luar negeri sesuuai dg UU
Utang / hibah dapat diteruskpinjamkan Utang / hibah dapat diteruskpinjamkan kpd Pemda/BUMN/BUMDkpd Pemda/BUMN/BUMD
Tata cara pengelolaan utnag ditetapkan Tata cara pengelolaan utnag ditetapkan dengan PPdengan PP
Pengelolaan BMN/BMDPengelolaan BMN/BMD Menteri Keuangan adalah Pengelola B M NMenteri Keuangan adalah Pengelola B M N Menteri/Pimp. Lmbg adalah Pengguna B M Menteri/Pimp. Lmbg adalah Pengguna B M
NN Kepala kantor dalam lingk.kementrian Kepala kantor dalam lingk.kementrian
negara/lmbg adalah Kuasa Pengguna negara/lmbg adalah Kuasa Pengguna Barang (BMN)Barang (BMN)
Gub./Bupati/W.Kota menetapkan kebijakan Gub./Bupati/W.Kota menetapkan kebijakan pengelolaan BMDpengelolaan BMD
Ka. SKPKD melakukan pengawasan atas Ka. SKPKD melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan BMDpenyelenggaraan pengelolaan BMD
Ka SKPD adalah Pengguna Barang (BMD)Ka SKPD adalah Pengguna Barang (BMD)
Pengelolaan BMN / BMDPengelolaan BMN / BMD Pengelolaan BMN / BMD diatur menurut PP Pengelolaan BMN / BMD diatur menurut PP
No. 6 tahun 2006No. 6 tahun 2006 Juknis PP NO.6 tahun 2006 meliputi, a.l.Juknis PP NO.6 tahun 2006 meliputi, a.l.1.PMK No.96/PMK.06/2007 ttg Penggunaan, 1.PMK No.96/PMK.06/2007 ttg Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMNPenghapusan BMN
2.PMK No. 97/PMK.06/2007 ttg Klasifikasi 2.PMK No. 97/PMK.06/2007 ttg Klasifikasi dan Kodefikasi BMNdan Kodefikasi BMN
3.PMK. No.120/PMK.06/2007 ttg 3.PMK. No.120/PMK.06/2007 ttg Penatausahaan BMN Penatausahaan BMN
UU NO. 15 TAHUN 2004UU NO. 15 TAHUN 2004
TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN
DAN DAN
TANGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARATANGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PemeriksaanPemeriksaan Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
yang dilakukan secara indepeden, obyektif, dan yang dilakukan secara indepeden, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, profesional berdasarkan standar pemeriksaan, utk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, utk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan kehandalan informasi mengenai pengelolaan dan kehandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan tanggung jawab keuangan negara
Badan Pemeriksa KeuanganBadan Pemeriksa Keuangan Adalah badan yang dibentuk untuk melakukan Adalah badan yang dibentuk untuk melakukan
pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh pemerintahjawab keuangan negara oleh pemerintah
PemeriksaPemeriksa Adalah orang yang melaksanakan tugas Adalah orang yang melaksanakan tugas
pemeriksaan tanggung jawab pengelolaan pemeriksaan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara untuk dan atas nama BPKkeuangan negara untuk dan atas nama BPK
Pejabat yg diperiksaPejabat yg diperiksa Adalah mereka yg bertangungjawab, yg Adalah mereka yg bertangungjawab, yg
selanjutnya disebut pejabat yg diserahi tugas utk selanjutnya disebut pejabat yg diserahi tugas utk mengelola keuangan negaramengelola keuangan negara
Pengelolaan keuangan negaraPengelolaan keuangan negara Merupakan keseluruhan kegiatan pejabat Merupakan keseluruhan kegiatan pejabat
pengelola keuangan negara sesuai dg kedudukan pengelola keuangan negara sesuai dg kedudukan dan tangung kewenangannya , mulai dan tangung kewenangannya , mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabanpertanggungjawaban
Tanggung jawab keuangan negaraTanggung jawab keuangan negara Merupakan kewajiban pemerintah utk Merupakan kewajiban pemerintah utk
melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, secara tertib, taat pada keuangan negara, secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dg ekonomis, efektif, dan transparan, dg memperhatikan rasa keadilan danmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. kepatutan.
Standar pemeriksaanStandar pemeriksaan Adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan Adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan
pengelolaan dan tangung jawab keuangan pengelolaan dan tangung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yg wajib dipedomani oleh BPK atau pemeriksa.yg wajib dipedomani oleh BPK atau pemeriksa.
Laporan KeuanganLaporan Keuangan Adalah bentuk pertangungjawaban sbgmana Adalah bentuk pertangungjawaban sbgmana
ditetapkan dalam UU No. 17/2003 yang meliputi ditetapkan dalam UU No. 17/2003 yang meliputi LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yg dilampiri laporan atas Laporan Keuangan yg dilampiri laporan perush. Negara dan badan lainnyaperush. Negara dan badan lainnya
( Bentuk laporan disusun dan disajikan sesuai ( Bentuk laporan disusun dan disajikan sesuai dengan SAP )dengan SAP )
Laporan KeuanganLaporan KeuanganMeliputi :Meliputi :1.1. Laporan Realisasi Angaran Belanja NegaraLaporan Realisasi Angaran Belanja Negara2.2. NeracaNeraca3.3. Laporan Arus KasLaporan Arus Kas4.4. Catatan atas Laporan KeuanganCatatan atas Laporan Keuangan ( UU No.17/2003 )( UU No.17/2003 )Menteri/Pim. Lbg menyampaikan Laporan Keuangan kpd Menteri/Pim. Lbg menyampaikan Laporan Keuangan kpd
Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya th. Anggaransetelah berakhirnya th. Anggaran
Menteri Keuangan menyampaikan Laporan Keuangan Menteri Keuangan menyampaikan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat kpd PresidenPemerintah Pusat kpd Presiden
Presiden menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Presiden menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kpd BPK paling lambat tiga bulan setelah Pusat kpd BPK paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya th. anggaran berakhirnya th. anggaran
( UU No. 1 / 2004 ) ( UU No. 1 / 2004 )
Pidana, Sanksi Administratif dan Pidana, Sanksi Administratif dan Ganti RugiGanti Rugi
Presiden memberi sanksi administratif kpd Presiden memberi sanksi administratif kpd pegawai negeri dan semua pihak yg tidak pegawai negeri dan semua pihak yg tidak memenuhi kewajibannya yg telah ditentukan memenuhi kewajibannya yg telah ditentukan dalam UU No. 15/2004dalam UU No. 15/2004
Menteri/Pimp.Lembaga/Gub/Bpt/W.Kota yg Menteri/Pimp.Lembaga/Gub/Bpt/W.Kota yg terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yg terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yg ditetapkan UU ttg APBN/Perda ttg APBD diancam ditetapkan UU ttg APBN/Perda ttg APBD diancam pidana penjara dan denda sesuai ketentuan UUpidana penjara dan denda sesuai ketentuan UU
Pimp. Org. kementrian negara/Lembaga/SKPD yg Pimp. Org. kementrian negara/Lembaga/SKPD yg terbukti melakukan penyimpangan kegiatan terbukti melakukan penyimpangan kegiatan angaran yg telah ditetapkan dalam UU ttg angaran yg telah ditetapkan dalam UU ttg APBN/Perda ttg APBD diancam dg pidana penjara APBN/Perda ttg APBD diancam dg pidana penjara dan denda sesuai dg UUdan denda sesuai dg UU
Tuntutan Ganti RugiTuntutan Ganti Rugi
Pejabat Negara, pegawai negeri bukan Pejabat Negara, pegawai negeri bukan bendahara yg melanggar hukum atau bendahara yg melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung melalaikan kewajibannya baik langsung atau tdk langsung yg merugikan keuangan atau tdk langsung yg merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian negara diwajibkan mengganti kerugian negaranegara
Setiap Bendahara wajib menyampaikan Setiap Bendahara wajib menyampaikan laporan pertangungjawaban kpd BPKlaporan pertangungjawaban kpd BPK
Setiap Bendahara bertangungjawab Setiap Bendahara bertangungjawab secara pribadi atas kerugian keuangan secara pribadi atas kerugian keuangan negara yg berada dalam pengurusannyanegara yg berada dalam pengurusannya
Kerugian NegaraKerugian Negara Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh
atasan langsung atau Ka. Kantor kpd Menteri / atasan langsung atau Ka. Kantor kpd Menteri / Pim. Lbg dan diberitahukan kpd BPK selambat-Pim. Lbg dan diberitahukan kpd BPK selambat-lambatnya tujuh hari setelah kerugian negara lambatnya tujuh hari setelah kerugian negara diketahuidiketahui
Bendahara, peg. Negeri bukan bendahara, pjbt Bendahara, peg. Negeri bukan bendahara, pjbt lain yg nyata-nyata melangar hukum atau lain yg nyata-nyata melangar hukum atau melalaikan kewajiban, segera setelah kerugian melalaikan kewajiban, segera setelah kerugian negara diketahui segera dimintakan kesanggupan negara diketahui segera dimintakan kesanggupan atau pengakuan bhw kerugian tsb menjadi atau pengakuan bhw kerugian tsb menjadi tangung jawabnya dan bersedia mengganti tangung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian tsb.kerugian tsb.
Pengenaan ganti kerugian negara/daerah thdp Pengenaan ganti kerugian negara/daerah thdp Bendahara ditetapkan oleh BPKBendahara ditetapkan oleh BPK
Kerugian NegaraKerugian Negara
Pengenaan ganti kerugian negara/daerah thdp Pengenaan ganti kerugian negara/daerah thdp peg.negeri bukan Bendahara ditetapkan oleh peg.negeri bukan Bendahara ditetapkan oleh Menteri/Pimp. Lbg/ Gub/ Bpt / W.kotaMenteri/Pimp. Lbg/ Gub/ Bpt / W.kota
Mreka yg ditetapkan utk mengganti kerugian Mreka yg ditetapkan utk mengganti kerugian negara/daerah dpt dikenakan sanksi administratif negara/daerah dpt dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidanadan/atau sanksi pidana
Putusan Pidana tdk membebaskan dari TGR Putusan Pidana tdk membebaskan dari TGR ( UU No. 1/2004 )( UU No. 1/2004 )
Tindak Lanjut Pelaksanaan UUTindak Lanjut Pelaksanaan UU
Penyelesaian selanjutnya atasPenyelesaian selanjutnya atas
pelaksanaan UU No. 17/2003,pelaksanaan UU No. 17/2003,
UU No. 1 / 2004 danUU No. 1 / 2004 dan
UU No. 15/ 2003 UU No. 15/ 2003 ditetapkan lebih lanjut dengan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan atau Petunjuk Menteri Keuangan atau Petunjuk Teknis lainnya sesuai paket yang Teknis lainnya sesuai paket yang ditetapkan.ditetapkan.