presentasi uud 1945
DESCRIPTION
Slide presentasi tentang UUD 1945TRANSCRIPT
Undang Undang Dasar 1945
Chafida Rofiatul Chasnaq 115100301111016
Ledysmah Rismaladewi 115100301111044 Tomy Prayuda 115101000111001
Mumun Rezekiana 115101000111002
Bon Jovi Sonny F
115101000111009
Latar Belakang
• Sebagian besar masyarakat tidak
memahami tentang pengertian Undang-
Undang Dasar 1945 meskipun sejak
Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah
umum selalu dibacakan setiap hari
senin, namun tidak mengena pada
maksud dan pengertian dari Undang
Undang Dasar 1945.
UUD 1945 sebagai HUKUM DASAR
HUKUM DASAR = KONSTITUSI = UUD 1945 merupakan
1.ATURAN YANG MEMUAT ATURAN ATURAN DASAR/POKOK
NEGARA.
2.BELUM MENGANDUNG SANGSI PEMAKSA/PIDANA BAGI
PELANGGARNYA
3. MASIH MEMERLUKAN ATURAN LEBIH RENDAH (UU.PP.) DAN
ADA SANGSINYA.
4.UUD DIATASNYA TERDAPAT NORMA AWAL YG TERTULIS PADA
PEMBUKAAN/ MUKADIMAH.
5.NORMA DIBAWAHNYA TIDAK BOLEH BERTENTANGAN
DENGAN PEMBUKAAN
PENGERTIAN UUD 1945
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, atau
disingkat UUD 1945 atau UUD '45,
adalah hukum dasar tertulis (basic
law), konstitusi pemerintahan negara
Republik Indonesia saat ini.
KEDUDUKAN UUD 1945• 1. Sebagai (norma) hukum :• a. UUD bersifat mengikat terhadap: Pemerintah,
setiap Lembaga Negara/Masyarakat, setiap WNRI dan penduduk di RI.
• b. Berisi norma-norma: sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati.
• 2. Sebagai hukum dasar:• a. UUD merupakan sumber hukum tertulis
(tertinggi) Setiap produk hukum (seperti UU, PP, Perpres, Perda) dan setiap kebijaksanaan Pemerintah berlandaskan UUD 1945.
• b. Sebagai Alat Kontrol Yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.
FUNGSI UUD 1945
• 1.SEBAGAI ALAT PENGONTROL APAKAH HUKUM
DIBAWAHNYA SESUAI DG UUD.
• 2.AGAR KONVENSI YAITU HUKUM DASAR TIDAK
TERTULIS YANG BERFUNGSI SEBAGAI PELENGKAP
PENGISI KEKOSONGAN PRAKTEK PENYELENGGARAAN
NEGARA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945.
SIFAT UUD 1945
UUD 1945 BERSIFAT SINGKAT & SUPEL :
• SINGKAT KARENA :
1.HANYA MEMUAT 37 PASAL, 4 PASAL & 2 AYAT .
2.HANYA MEMUAT ATURAN-ATURAN POKOK
PENYELENGGARAAN NEGARA.
• SIFAT UUD 45 YANG SUPEL :
1.BISA DIJABARKAN DALAM ATURAN DIBAWAHNYA (UU.PP
DST).
2.DINAMIS, MASIH TERUS MENGALAMI PERUBAHAN
PERUBAHAN MERUPAKAN ATURAN YG KENYAL,LUWES,
MENGIKUTI PERKEMBANGAN ZAMAN.
3.SEMANGAT PENYELENGGARA NEGARA YG BAIK,MEMAHAMI
SUASANA KEBATINAN DARI UUD 1945.
MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945• PEMBUKAAN YANG DIRUMUSKAN SECARA PADAT DALAM 4
ALINIA SETIAP ALINIA MEMPUNYAI NILAI NILAI UNIVERSAL
DAN LESTARI.
UNIVERSAL KARENA MENGANDUNG NILAI YANG DIJUNJUNG
TINGGI OLEH BANGSA BANGSA BERADAB DIMUKA BUMI
MAKNA PEMBUKAAN LESTARI
MAMPU MENAMPUNG DINAMIKA MASYARAKAT.
MENJADI LANDASAN PERJUANGAN BANGSA & NEGARA
SELAMA SETIA PADA NEGARA PROKLAMASI KEMERDEKAAN.
SUMBER MOTIVASI & ASPIRASI: TEKAD BANGASA
MENCAPAI TUJUAN NAS.
SUMBER HUKUM & MORAL: YANG DITEGAKAN DALAM
LINGKUP NASIONAL & INTERNASIONAL.
MAKNA ALINIA PEMBUKAAN UUD 1945• MAKNA ALINIA PERTAMA.
1.MENUNJUKAN KUATNYA PENDIRIAN MENGHADAPI PENJAJAH.
KARENA PENJAJAH SECARA OBYEKTIF TIDAK SESUAI DG
PRIKEMANUSIAN & PRIKEADILAN.
3.SECARA SUBYEKTIF ASPIRASI BANGSA SENANTIASA
MELAWAN PENJAJAH.
LANJUTAN...
• MAKNA ALINIA KEDUA
1. Pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampai
pada saat yang menentukan
2.Momentum itu dimanfaatkan untuk menyatukan
kemerdekaan.
3. Kemerdekaan bukan tujuan akhir, tetapi diwujudkan
negara RI yang bersatu, berdaulat, Adil dan Makmur
LANJUTAN...
• MAKNA ALINIA KETIGA
1.MEMUAT MOTIVASI SPIRITUAL =BERKAT RIDO-NYALAH
BERHASIL MERDEKA.
2.MOTIVASI SPIRITUAL TERSEBUT AKAN
DIKEMBANGKAN AGAR MENJADI KEKUATAN MORAL
ETIK.
3.DALAM MELANJUTKAN DAN MENGISI KEMERDEKAAN.
LANJUTAN...
• MAKNA ALINIA KEEMPAT
1.MENGANDUNG FUNGSI & TUJUAN NEGARA.
2.MEMUAT BENTUK NEGARA REPUBLIK.
3.MEMUAT DASAR NEGARA PANCASILA.
4.MEMUAT KONSTITUSI SEBGAI HUKUM DASAR
TERTULIS.
POKOK POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945.
• POKOK PIKIRAN PERTAMA : MELINDUNGI
SEGENAP BANGSA & SELURUH TUMPAH DARAH
IND. BERDASAR PERSATUAN DALAM
MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL SELURUH
RAKYAT INDONESIA.
• POKOK PIKIRAN KEDUA :
1.NEGARA MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL
BAGI SELURUH RAKYAT.
2.RAKYAT MEMILIKI HAK DAN KEWJIBAN YANG
SAMA UNTUK MENIKMATI DAN MENCIPTAKAN
KEADILAN SOSIAL.
LANJUTAN...
• POKOK PIKIRAN KETIGA
• NEGARA BERKEDAULATAN RAKYAT
BERDASARKAN ATAS KERAKYATAN DAN
PERMUSYAWARTAN/ PERWAKILAN
• POKOK PIKIRAN KEEMPAT
1.NEGARA BERDASARKAN ATAS KETUHANAN
YANG MAHA ESA MENURUT DASAR.
2.KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.
3.KEWIJIBAN PEMERINTAH MEMELIHARA BUDI
PEKERTI & CITA CITA MORAL RAKYAT YANG
LUHUR.
Sejarah Singkat
UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara
oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27
Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan
sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS
1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan
UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR
pada tanggal 22 Juli1959. Pada kurun waktu tahun 1999-
2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan
(amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga
dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Alasan Dilakukan Amandemen • Karena UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis
yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan
Negara maka harus sesuai dengan aspirasi tuntutan
kehidupan masyarakat Indonesia.
• Karena menghilangkan pandangan adanya keyakinan
bahwa UUD 1945 merupakan hal yang sacral, tidak
bisa diubah, diganti, dikaji mendalam tentang
kebenaran seperti doktrin yang diterapkan pada masa
orde baru.
• Karena perubahan UUD 1945 memberikan peluang
kepada bangsa Indonesia untuk membangun dirinya
atau melaksanakan pembangunan yang sesuai
dengan kondisi dan aspirasi masyarakat.
• Karena perubahan UUD 1945 mendidik jiwa
demoktrasi yang sudah dipelopori oleh MPR pada
waktu mengadakan perubahan UUD itu sendiri,
sehingga lembaga Negara, badan badan lainnya serta
dalam kehidupan masyarakat berkembang jiwa
demokrasi.
Lanjutan...
• Karena perubahan UUD 1945 menghilangkan kesan
jiwa UUD 1945 yang sentralistik dan otoriter sebab
dengan adanya amandemen UUD 1945 masa jabatan
presiden dibatasi, kekuasaan presiden dibatasi,
system pemerintahan dsentralisasi dan otonomi
• Karena perubahan UUD 1945 menghidupkan
perkembangan politik kea rah keterbukaan.
• Karena perubahan UUD 1945 mendorong para
cendekiawan dan berbagai tokoh masyarakat untuk
lebih proaktif dan kreatif mengkritisi pemerintah
(demi kebaikan) sehingga mendorong kehidupan
bangsa yang dinamis (berkembang) dalam segala
bidang, baik politik, ekonomi, social budaya sehingga
dapat mewujudkan kehidupan yang maju dan
sejahtera sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang
telah maju.
Dasar Hukum Amandemen
• Dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah UUD
1945 , yaitu pasal 37 yang berbunyi :
• 1. Untuk mengubah undang-undang dasar
sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah
anggota majelis permusyawaratan rakyat
harus hadir.
• 2. Putusan diambil dengan persetujuan
sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah
anggota yang hadir.
Amandemen UUD 1945
• 1. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945
• 2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945
• 3. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945
• 4. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945
Kesimpulan
• Pokok pikiran pertama: Negara melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan
mewujudkan keadilan sosial bagi di seluruh rakyat
Indonesia.
• Pokok pikiran kedua: Negara hendak mewujudkan
keadilan social bagi seluruh rakyat.
• Pokok pikiran ketiga: Negara yang berkedaulatan
rakyat berdasar atas kerakyatan dan
permusyawaratan atau perwakilan
• Pokok pikiran keempat: Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.
• Dan apabila diperhatikan keempat pokok pikiran itu
tampaklah, bahwa pokok-pokok pikiran itu tidak lain
adalah pancaran dari palsafah Negara.
TERIMA KASIH