Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang Jasa Panitia pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan keputusan, ketentuan, prosedur, dan tindakan lainnya, harus didasarkan pada Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa agar tercipta suasana yang kondusif bagi tercapainya efisiensi, partisipasi dan persaingan yang sehat dan terbuka antara penyedia jasa yang setara dan memenuhi syarat, menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran pelaksanaan tugas institusi pemerintah. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah antara lain:

1.EFISIEN

2.EFEKTIF

3. TERBUKA DAN BERSAING

4.TRANSPARAN

5. ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF

6.AKUNTABEL

Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang

terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat

dipertanggungjawabkan;

Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang

terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat

dipertanggungjawabkan;

Terbuka dan Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dantransparan;

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat

teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia

barang/jasa,sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat

luas pada umumnya;

Adil/Tidak Diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia

barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan

atau alasan apapun;

Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran

pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta

ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa

2. Cara PengadaanPelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

 

1. Menggunakan Penyedia Jasa

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa

2. Swakelola

Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh institusi pemerintah penanggungjawab anggaran atau institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggungjawab anggaran atau kelompok masyarakat penerima hibah.

Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.

Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku. Barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.

Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan kontruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan kontruksi, jasa pengawasan kontruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.

Jasa Lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.

3. Pembiayaan Pengadaan

Administrasi Pengadaan Barang Jasa Instansi yang mengadakan pengadaan barang/jasa wajib menyediakan biaya administrasi proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yaitu: Administrasi Pengadaan

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, panitia/pejabat pengadaan, bendaharawan, dan staf proyek.

 

Pengumuman pengadaan barang/jasa

 

Penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen prakualifikasi

 

Administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

4. Pemaketan Pekerjaan Kebijakan Umum Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang harus diakomodir oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan/atau Pengguna Anggaran (PA).

 

PPK/PA Tidak Boleh... (Ketentuan)

- Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

- Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yg tersebar di beberapa daerah/unit. Menyatukan/menggabung beberapa paket pekerjaan yg menurut sifat pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dikerjaan oleh usaha kecil, termasuk koperasi kecil.

- Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dan dengan pertimbangan yg tidak obyektif.

PPK/PA diharuskan... (Kebijakan)

- Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri, dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi.

- Menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil. - Mengumumkan secara luas paket-paket pekerjaan dan rencana pelaksanaan pekerjaan

5. Pihak Pihak

 Pengadan barang/jasa melibatkan dua pihak, yaitu pihak pembeli atau pengguna dan pihak penjual atau penyedia barang/jasa.Pembeli atau pengguna barang/jasa adalah pihak yang membutuhkan barang/jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu.

Pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa

 1. Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen

2. Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan

3. Penyedia Barang/Jasa

b. Pengumuman Pengadaan

Panitia harus mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan dan pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa kecuali yang bersifat rahasia, pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas dengan menggunakan media dengan ketentuan sbb;

Menggunakan surat kabar, papan pengumuman dan internet/website. Penggunaan jenis media pengumuman tergantung pada jenis pekerjaan, metoda pemilihan, dan

nilai paket. Utk pelelangan umum/terbatas dgn nilai paket tidak kecil menggunakan surat kabar nasional

dan provinsi, demikian pula utk seleksi umum/terbatas. Khusus utk pemilihan/seleksi langsung dan penunjukan langsung melalui papan pengumuman Website e-procurement

Calon peserta lelang dari propinsi/kabupaten/kota lain tidak boleh dihalangi/dilarang untuk mengikuti proses lelang di propinsi/kabupaten/ kota lokasi pelelangan.

Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman lelang, maka kepada :a) panitia/pejabat pengadaan dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) penyedia barang/jasa yang terlibat dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun, dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Persyaratan Umum

Penilaian Kualifikasi dilakukan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dengan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi yang disampaikan para calon penyedia barang/jasa.  Penyampaian dokumen kualifikasi dilakukan dengan cara Pra Kualifikasi atau Pasca Kualifikasi.

Secara umum persyaratan penyedia barang/jasa yang diatur dalam keppres 80/2003 adalah sebagai berikut:

Persyaratan Penyedia

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa, antara lain peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, kesehatan, perhubungan, perindustrian.

2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;

3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

4. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

5. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

6. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

7. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

8. Tidak masuk dalam daftar hitam;

9. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;

10. Khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali angka 4.

c.1. Persyaratan Kualifikasi

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa:

a) Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang masih berlaku, seperti SIUP untuk jasa perdagangan, IUJK untuk jasa konstruksi, dan sebagainya;

b) Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan;

c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.

d) Dalam hal penyedia jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;

e) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu;

f) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak baik di lingkungan pemerintah atau swasta , kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

g) Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di suatu instansi;

h) Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil;

i) Memiliki kemampuan pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil:(1) Untuk jasa pemborongan memenuhi KD = 2 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : nilai pengalaman tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;(2) Untuk pengadaan barang/jasa lainnya memenuhi KD = 5 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : nilai pengalaman tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;

j) Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead firm);

k) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu;

l) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa  sekurang-kurangnya 10% (sepuluh per seratus) dari nilai proyek untuk pekerjaan jasa pemborongan dan 5% (lima per seratus) untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya, kecuali untuk penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil;

m) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;

n) Termasuk dalam penyedia barang/jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan;

o) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan khusus untuk jasa pemborongan;

p) Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;

q) Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki sisa kemampuan keuangan (SKK) yang cukup dan sisa kemampuan paket (SKP).

c.2. Prakualifikasi

Proses PrakualifikasiPra Kualifikasi digunakan hampir di semua metoda pemilihan penyedia barang/jasa;

Semua metoda pemilihan penyedia jasa konsultan menggunakan pra kualifikasi,

Untuk pengadaan Pemborongan/Barang/Jasa Lainnya dengan metode pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung digunakan pra kualifikasi. Hanya metode Pelelangan Umum saja yang menggunakan Pasca Kualifikasi itupun kalau pekerjaannya tidak kompleks, kalau pekerjaannya kompleks maka pelelangan umum dapat menggunakan pra kualifikasi sebagai metode penilaian kualifikasi penyedia.

 

1. Pra KualifikasiPrakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa, sebelum memasukkan penawaran.

Proses prakualifikasi secara umum meliputi :

pengumuman prakualifikasi,

pengambilan dokumen prakualifikasi,

pemasukan dokumen prakualifikasi,

evaluasi dokumen prakualifikasi,

penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi,

pengumuman hasil prakualifikasi.

c.3. Pasca Kualifikasi

Proses Pasca KualifikasiPasca Kualifikasi hanya digunakan untuk pengadaan jasa pemborongan/barang/jasa lainnya yang menggunakan metode pemilihan dengan Pelelangan Umum.

2. Pasca KualifikasiPasca Kualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa, setelah memasukkan penawaran.

 

Proses pascakualifikasi secara umum meliputi :

pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran,

terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.

D. HPS

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Manfaat dari HPS adalah;

Mengecek kecukupan dana dalam hubungannya dengan perubahan harga satuan barang/jasa.

Menilai kewajaran harga penawaran yang disampaikan pihak penyedia (evaluasi harga) tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

Sebagai dasar bagi penetapan nilai nominal jaminan penawaran (1-3% dari HPS).

Sebagai dasar penetapan nilai tambahan jaminan pelaksanaan.

E. Aanwijzing

Aanwijizing berasal dari bahasa belanda aanwijzen yang dalam bahasa Inggris berarti; indication, direction; instruction; pointer, clue; evidence (http://wiktionary.org/) atau dalam bahasa Indonesia sering diartikan menjadi penjelasan dalam hal ini penjelasan terhadap hal-hal yang terkait dengan pemilihan penyedia barang/jasa yang sedang dilakukan.

Dalam acara aanwijzing, Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

 1. Menjelaskan isi dokumen pengadaan, menampung pertanyaan peserta, dan memberikan jawaban atas hal-hal yang kurang jelas yang terdapat dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

2. Membuat Berita Acara Penjelasan (aanwijzing).  Berita acara memuat segala keterangan dan perubahan yang dianggap perlu, serta risalah tanya jawab. Apabila terjadi perubahan atau tambahan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa harus dituangkan dalam adendum.

3. Bila dipandang perlu, panitia/pejabat pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

F. Penyampaian Dokumen

Dalam pemilihan penyedia barang / jasa pemborongan / jasa lainnya dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda penyampaian dokumen penawaran  berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan dan metoda penyampaian dokumen penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang yang meliputi metoda;

 

Metode Penyampaian Dokumen

a. Satu Sampul. Keseluruhan dokumen penawaran dimasukan ke dalam 1 sampul tertutup.

b. Dua Sampul. Dokumen Penawaran dimasukan ke dalam 2 buah sampul; Sampul I berisi dokumen administrasi dan dn Sampul II berisi penawaran harga.

c. Dua Tahap. Dokumen Penawaran dimasukan ke dalam 2 buah sampul dan disampaikan secara bertahap dalam waktu yang berbeda.

Sebelum pemasukan dokumen penawaran dilakukan, semua pihak yang terkait dalam pemilihan penyedia barang/jasa (PPK, panitia dan peserta pemilihan/penyedia barang/jasa) harus menandatangani Pakta Integritas.

F.a. Ilustrasi Penyampulan

Ilustrasi Penyampaian Dokumen Penawaran:

 

Metode Penyampaian Penawaran dengan cara Satu SampulSemua Dokumen dimasukan ke dalam satu sampul penawaran dan disampaikan pada saat pemasukan penawaran

Satu Sampul

1 SAMPUL LUAR

1. Surat Penawaran dan Data Administrasi 

2. Penawaran Teknis

3. Penawaran Harga (RAB)

F.b. Metode Penyampaian Penawaran dengan cara Dua SampulDokumen Penawaran di bagi menjadi 2 Sampul kemudian Sampul I dan Sampul II dimasukan ke dalam satu sampul penawaran dan disampaikan pada saat pemasukan penawaran

Dua Sampul Sampul I dan II dimasukan ke dalam 1 sampul luar. SAMPUL LUAR

SAMPUL I

1. Surat Penawaran dan Data Administrasi 

2. Penawaran Teknis

SAMPUL II

3. Penawaran Harga (RAB)

Metode Penyampaian Penawaran dengan cara Dua TahapDokumen Penawaran di bagi menjadi 2 Sampul kemudian Sampul I dan II disampaikan dalam 2 waktu/tahap yang berbeda

Dua Tahap Sampul I diserahkan pada Tahap I TAHAP I SAMPUL I

1. Surat Penawaran dan Data Administrasi 

2. Penawaran Teknis

Sampul II disampaikan pada waktu yang berbeda, yaitu pada Tahap II setelah Sampul I dinilai diumumkan hasilnya.

TAHAP II SAMPUL II

3. Penawaran Harga (RAB)

G. Pakta Integritas

Pakta Integritas dibuat/ditandatangani sebelum pemasukan penawaran (pelelangan dengan pasca kualifikasi), atau sebelum pemasukan dokumen pra kualifikasi (pra kualifikasi untuk konsultan, pemilihan langsung & penunjukan langsung).

Pakta IntegritasPakta Integritas adalah surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen (PPK), panitia/pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa sebagai pernyataan komitmen untuk menolak KKN, dan memberikan informasi dengan benar.

F.b.Satu SampulMetoda Satu SampulMetode Satu Sampul adalah metode penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada panitia/pejabat pengadaan.

Metode Satu Sampul; lebih tepat digunakan untuk:1. Pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya yg sederhana  dan speknya jelas.

2. Pekerjaan yg standar harganya sudah ditetapkan pemerintah (ATK, mobil, dll).

F.c. Dua SampulMetoda Dua SampulDua Sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada panitia/pejabat pengadaan.

Metode Dua Sampul, lebih tepat digunakan untuk:1. Pekerjaan yang memerlukan evaluasi teknis yg mendalam.

2. Pekerjaan pengadaan peralatan/mesin yang kompleks.

F.d. Dua TahapMetoda dua tahapMetode Dua Tahap adalah metode penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

Metode Dua Tahap paling tepat digunakan untuk: Pekerjaan pengadaan barang/jasa yg menggunakan teknologi tinggi, kompleks dan resiko tinggi, dan atau

Pekerjaan yg mengutamakan tercapainya kriteria kinerja dari keseluruhan sistem termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian, dan atau

Pekerjaan yg mempunyai alternative penggunaan sistem dan disain penerapan teknologi yg berbeda serta Pekerjaan yg memerlukan penyesuaian kriteria teknis utk menyetarakan spesifikasi teknis di antara penawar.

Contoh: Kontrak terima jadi, rancang bangun industri petrokimia, pembangkit tenaga listrik nuklir dll.

G. Pembukaan Penawaran

Panitia Pengadaan memeriksa, menunjukkan, dan membacakan kelengkapan penawaran. Pemeriksaan kelengkapan Penawaran cukup dengan memeriksa dokumen berikut ini disesuaikan dengan tata cara penyampulan dokumen;

(1) Metoda Satu Sampul

(a) Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran;(b) Jaminan penawaran asli;Ada daftar kuantitas dan harga (kontrak HS).

(2) Metoda Dua Sampul

(a) Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran;(b) Jaminan penawaran asli.

(3) Metoda Dua Tahap

(a) Surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran;(b) Jaminan penawaran asli;(c) penawaran teknis dan dok. pendukung lainnya.

H. Evaluasi Dokumen Penawaran

Secara umum dalam pemilihan penyedia dapat dipilih metoda evaluasi dokumen penawaran sesuai dengan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dipakai yaitu sebagai berikut;

Pemborongan/Barang/Jasa Lainnya

a. sistem Gugur;b. sistem Nilai;c. sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis.d. Penunjukan Langsung

Sedangkan Metode Evaluasi Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri dari:

Jasa Konsultansi

a. metoda evaluasi Kualitas;b. metoda evaluasi Kualitas dan Biaya;c. metoda evaluasi Pagu Anggaran;d. metoda evaluasi Biaya Terendah;e. metoda evaluasi Penunjukan Langsung.

I. Evaluasi Administrasi

Pada tahap awal, Panitia Pengadaan  dapat melakukan koreksi aritmatik.

Penawaran memenuhi syarat administrasi, apabila:

Penawaran memenuhi syarat bila sesuai dengan ketentuan, syarat, dan spesiflkasi yang ditetapkan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat

Persyaratan yang diminta dipenuhi dan isi setiap dokumen benar serta ditandatangani yang berwenang

Penawaran menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi kolusi di antara para peserta/dengan Panitia Pengadaan yang merugikan negara/peserta lainnya

Surat jaminan penawaran dibuat dengan benar

Surat penawaran dibuat dengan benar.

Daftar kuantitas dan harga dan HS untuk kontrak HS diisi lengkap, kecuali ditentukan lain dalam dok. pelelangan umum.

kontrak LS, daftar kuantitas dan harga hanya sebagai pelengkap dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran dan perhitungan prestasi kerja;

Analisa harga satuan pekerjaan utama harus disampaikan lengkap;

Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir dibuktikan foto copy SPT PPh dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasai. 29;

Untuk Hal yang kurang jelas/meragukan perlu diklarifikasi tanpa mengubah substansi jaminan. Hal yang kurang jelas dan meragukan, dapat diklarjfikasi dan yang memenuhi syarat adm. Dilanjutkan evaluasu teknis yang tidak lulus adm., teknis tidak dievaluasi. Evaluasi Teknis

J. Penilaian Dokumen Teknis Panitia Pengadaan melakukan evaluasi teknis untuk semua penawaran yang lulus pada tahapan administrasi, faktor yang dinilai sesuai dokumen pelelangan umum.Panitia Pengadaan tidak diperkenankan menambah/ mengurangi faktor yang dinilai dan tatacara penilaian.

Untuk pengadaan B/JL, memenuhi persyaratan teknis, bila:

memenuhi spesifikasi teknis berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;

Jadual waktu penyerahan B/JL tidak melampaui batas waktu;

Identitas B/JL yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;

Jumlah B/JL yang ditawarkan tidak kurang dari yang ditetapkan;

Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan.

Tidak dapat menggugurkan teknis berdasarkan AHS.

Hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, dilakukan klarifikasi.

Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis dilanjutkan evaluasi kewajaran harga.Terhadap penawaran yang tidak lulus teknis dinyatakan gugur.

K. Jenis Perikatan

Kontrak adalah Perikatan antara Pejabat Pembuatan Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan pada nilai pekerjaannya, Jenis Perikatan terdiri dari;

Jenis Perikatan

a.  KONTRAK: Untuk nilai pekerjaan di atas Rp. 50 Juta

b.  SPK (Surat Perintah Kerja) : Untuk nilai antara RP 10 Juta sd Rp. 50 Juta

c.  KWITANSI : Untuk nilai sampai dengan 10 Juta.

K.1. Jenis Kontrak

Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas:

1. Kotrak Berdasarkan Bentuk Imbalan

Bentuk Imbalan

1) Lump Sum (LS);2) Harga Satuan;3) Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;4) Terima Jadi (Turn Key);5) Persentase.

2. Kontrak Berdasarkan Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka Waktu Pelaksanaan

1) Tahun Tunggal.2) Tahun Jamak.

3. Kontrak Berdasarkan Jumlah Pejabat Pembuat Komitmen

Jumlah PPK

1) Kontrak Pengadaan Tunggal.2) Kontrak Pengadaan Bersama.

L. Masa PemeliharaanMasa Pemeliharaan

Untuk pekerjaan permanen minimal 6 (enam) bulan.

Untuk pekerjaan semi permanen minimal 3 (tiga) bulan.

Pekerjaan Semi Permanen adalah Pekerjaan dengan umur rencana kurang dari 1 tahunPekerjaan Permanen adalah Pekerjaan dengan umur rencana lebih dari 1 tahun

Apabila pekerjaan telah selesai 100%, maka PPK dapat melakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut:

Pembayaran 100% Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan,

atau Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank

Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

M. Jaminan Pelaksanaan

Ketentuan terkait dengan Jaminan Pelaksanaan:

a) Nilai jaminan pelaksanaan dengan jaminan bank 5% (lima persen) dari nilai kontrak;

b) Untuk nilai pengadaan kecil sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan semua pengadaan Jasa Konsultansi tanpa jaminan pelaksanaan;

c)Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak.;

Jaminan Pelaksanaan harus dikeluarkan dari Bank Umum

N. Pelaksanaan Swakelola

Swakelola dapat dilaksanakan oleh:

Pelaksana Swakelolaa. Pejabat Pembuat Komitmen;

b. Instansi pemerintah lain;

c. Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola:

Pekerjaan Swakelola

a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen;

b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat;

c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;

d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau

e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;

f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiahpemerintah;

h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan.

N.1. Swakelola oleh PPK

Swakelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Swakelola yang dikelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Pengadaan bahan, sesuai ketetapan dlm Keppres 80/2003,

Pembayaran upah harian berdasarkan daftar hadir atau upah borong Gaji TKA ,

berdasarkan kontrak konsultan perorangan,

Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat di laporan harian,

Pengiriman bahan bertahap, sesuai kebutuhan,

Panjar dipertangung jawabkan maksimal bulanan

Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi mingguan,

Pengawas pekerjaan fisik oleh pelaksana yg ditunjuk.

Untuk instansi lain sama dgn ppk..

N.2. Swakelola oleh Kelompok Masyarakat/LSM

Kelompok Masyarakat/LSM Swakelola yang dikelola oleh Kelompok masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penerima Hibah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Pengadaan barang, dilakukan oleh penerima hibah, Penyaluran dana khusus utk pekerjaan konstruksi:50 % penerima hibah telah siap,50 % apabila pekerjaan mencapai 30 %.

Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yg dikeluarkan dilaporkan secara berkala kepada Pejabat Pembuat Komitmen,

Pengawasan pekerjaan dilakukan oleh penerima hibah.

Pihak Pengadaan

Secara umum pengadaan barang/jasa melibatkan dua pihak, yaitu pihak pembeli atau pengguna dan pihak penjual atau penyedia barang/jasa.Pembeli atau pengguna barang/jasa adalah pihak yang membutuhkan barang/ jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengguna barang/jasa dapat merupakan suatu lembaga atau organisasi dan dapat pula orang perseorangan. Yang tergolong lembaga antara lain: Instansi pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah ropinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota), Badan usaha (BUMN, BUMD, swasta), dan organisasi masyarakat. Sedangkan yang tergolong orang perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan barang/jasa.

Untuk membantu pengguna dalam melaksanakan pengadaan dapat dibentuk panitia pengadaan. Lingkup tugas panitia dapat melaksanakan seluruh proses pengadaan mulai dari penyusunan dokumen pengadaan, penyeleksi dan memilih para calon penyedia barang/jasa, meminta penawaran dan mengevaluasi penawaran, mengusulkan calon penyedia barang/jasa dan membantu pengguna dalam menyiapkan dokumen kontrak, atau sebagian dari tugas tersebut. Pengguna yang kurang memahami seluk beluk pengadaan atau kurang mengetahui detail teknis barang/jasa yang akan diadakan dapat meminta bantuan pihak ketiga atau para ahli yang memahami segi teknis maupun seluk beluk pengadaan yang diinginkan.

Penyedia barang/jasa adalah pihak yang melaksanakan pemasokan atau mewujudkan barang atau melaksanakan pekerjaan atau melasakanakan layanan jasa berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak pekerjaan dari pihak pengguna. Penyedia barang/jasa dapat merupakan badan usaha, atau orang perseorangan. Penyedia yang bergerak dalam bidang pemasokan barang disebut pemasok atau leveransir, bidang jasa pemborongan disebut pemborong atau kontraktor, dan bidang jasa konsultansi disebut konsultan.

Berikut adalah para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa yang diatur dalam keppres 80/2003;

1. Pengguna Anggaran (PA)Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara.

(Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.)

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) / Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN) / Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

3. Penyedia barang/jasa Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

4. Panitia/Pejabat PengadaanPanitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD,9 untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang barang/jasa. 8a. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen / Lembaga / Sekretariat Lembaga Tinggi Negara / Pemerintah Daerah / Komisi / BI / BHMN / BUMN / BUMD.

Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa11 dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta)

Penyedia Barang Jasa

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa. Secara umum persyaratan penyedia barang/jasa yang diatur dalam keppres 80/2003 adalah sebagai berikut:

1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa, antara lain peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, kesehatan, perhubungan, perindustrian

2. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan

barang/jasa;

3. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

4. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

5. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

6. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

7. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

8. tidak masuk dalam daftar hitam;9. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;10. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.

Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan.

Merupakan kewajiban panitia/pejabat pengadaan untuk mencari informasi dalam rangka meyakini atau memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah manapun dengan cara antara lain menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen sebelumnya. Untuk mempercepat kerja panitia/pejabat pengadaan, cukup penyedia membuat pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak sedang masuk dalam daftar hitam. Kepada seluruh penyedia jasa juga tidak diwajibkan mempunyai surat keterangan tidak masuk dalam daftar hitam dari instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta.

Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak;b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi;c. mempunyai pengalaman di bidangnya.

Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara / BI / BHMN /

BUMN / BUMD.

Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa, yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan antara lain:1. Penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana tidak boleh menjadi penyedia barang/jasa pemborongan untuk pekerjaan fisik yang direncanakan (kecuali dengan kontrak turn key);2. Penyedia barang/jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas tidak boleh menjadi penyedia/barang jasa pemborongan untuk pekerjaan fisik yang diawasi;

Huruf 1 aYang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa antara lain peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, kesehatan, perhubungan, perindustrian.

Huruf hMerupakan kewajiban panitia/pejabat pengadaan untuk mencari informasi dalam rangka meyakini atau memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah manapun dengan cara antara lain menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen sebelumnya. Untuk mempercepat kerja panitia/pejabat pengadaan, cukup penyedia membuat pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak sedang masuk dalam daftar hitam. Kepada seluruh penyedia jasa juga tidak diwajibkan mempunyai surat keterangan tidak masuk dalam daftar hitam dari instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta.

Ayat (4)

Jasa Konsultansi

Dalam pelaksanaan kegiatan, seringkali kita memerlukan layanan keahlian/ profesional yang keluarannya pada umumnya bukan merupakan bentuk fisik, melainkan berbentuk rekomendasi, nasehat, hasil survey, disain ataupun dukungan manajerial seperti pengawasan, dll. Layanan ini dikenal dengan jasa konsultansi.

Alasan kebutuhanJasa konsultansi pada umumnya diperlukan untuk melaksanakan sebagian fungsi user (pengguna) dengan alasan-alasan seperti:1. Pengguna menilai akan lebih efektif dan efisien apabila lingkup pekerjaan kegiatan tersebut dilakukan oleh perusahaan jasa konsultansi karena telah tumbuh bidang-bidang usaha profesi, misalnya jasa konsultan perencana konstruksi.2. Pengguna memerlukan telaahan atau rekomendasi pihak ketiga untuk menjamin obyektivitas atapun karena kompetensi pihak ketiga ybs dalam mengambil keputusan trategis, misalnya jasa konsultan survey.3. Pengguna tidak memiliki sumber daya dengan keahlian/pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan bersangkutan, sedangkan di dunia usaha sangat berkembang kebutuhan untuk bidang keahlian ybs.

4. Pengguna tidak memiliki cukup waktu untuk melaksanakan sendiri kegiatan bersangkutan.

Alasan-alasan tersebut menggambarkan berbagai situasi yang menjadi titik penentuan perlu tidaknya kita akan jasa konsultansi. Dalam banyak hal, kebutuhan melaksanakan kegiatan tidak selalu terjawab dengan mengadakan kontrak jasa konsultansi. Ada kalanya, pengguna sudah mengetahui atau lebih mampu dalam melaksanakan kegiatan yang bersangkutan. Pada situasi ini, swakelola untuk melaksanakan pekerjaan lebih tepat dilakukan dibandingkan dengan menyerahkan sepenuhnya pekerjaan yang bersangkutan kepada penyedia jasa konsultansi.Dengan demikian, adalah kesalahan besar apabila pengguna yang tidak memahami kebutuhan akan jasa konsultansinya maupun ruang lingkup pekerjaan yang tepat dilaksanakan oleh konsultan menyerahkan persoalannya kepada konsultan. Hasilnya pasti tidak menjawab persoalan pengguna.Hal ini biasanya tercermin dalam perumusan Kerangka Acuan Kerja (KAK atau TOR), yangmemuat:1. Gambaran mengenai latar belakang kebutuhan/pekerjaan (termasuk gambaran masalahyang dihadapi), maksud dan tujuannya, termasuk gambaran dari organisasi pengguna.2. Apa yang menjadi tujuan dan ruang lingkup pekerjaan, yang harus mencerminkan hasil dan ukuran-ukurannya.3. Bagaimana perkiraan cara melaksanakan kegiatan dan cara mencapai hasil (metodologi).4. Perkiraan input yang diperlukan dan dukungan yang dapat disediakan oleh pengguna,termasuk rencana pelaksanaan pekerjaan dan jumlah serta kualifikasi tenaga ahli yang harus disediakan.

RAB Jasa KonsultansiSetelah kita dapat merumuskan TOR, maka langkah berikutnya adalah menyusun rencanaanggaran biaya (RAB). Tahap ini memang tidak mudah karena jasa konsultansi merupakanbidang usaha yang output dan produknya pada umumnya tidak dapat diukur.Untuk dapat memperkiraan biaya yang perlu disediakan untuk suatu jasa konsultansi,pengguna sangat dituntut memahami betul kebutuhannya serta alternatif metodologipelaksanaan kegiatan dan bagaimana konsultan dapat memenuhi kebutuhan tersebut.Secara garis besar, cara menghitunbiaya jasa konsultansi dapat dibedakan menjadi dua yaitu:(1) jasa konsultan yang memiliki standar output, sehingga perhitungan biaya dapat berdasarkan proporsi (persentase) tertentu dari suatu nilai, seperti perancangan bangunan gedung, pengawasan pembangunan gedung dsb, dan (2) jasa konsultansi yang belum atau tidak dapat distandarkan (non-standar), sehinga perhitungan biaya perlu didasarkan pada penggunaan tenaga ahli dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan termasuk biaya-biaya langsung lainnya yang timbul untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.Dengan demikain, kembali lagi, untuk dapat menyusun rencana biaya, syarat utama yang harus dipenuhi adalah sudah dirumuskannya KAK atau TOR yang jelas sehingga tergambar pemahaman pengguna atas kebutuhan jasa konsultansi tersebut, serta perkiraan jumlah tenaga ahli dari berbagai kualifikasi yang diperlukan.Untuk jasa konsultansi yang standar, TOR juga menjadi acuan untuk menilai apakah usulan teknis yang ditawarkan memenuhi kebutuhan minimal dan secara teknis dapatdipertanggungjawabkan. Untuk jasa konsultan yang non-standar, TOR juga sangat penting untuk menentukan biaya personel maupun biaya langsung lainnya.Di waktu yang lalu, dalam rangka memberi pedoman dalam penyusunan anggaran, Bappenas dan

Depkeu pernah menerbitkan pedoman kepada instansi dalam penyusunan RAB untukpekerjaan jasa konsultansi yang masuk kategori jasa konsultan non-standar.Pada pedoman yang dikeluarkan terakhir, tidak lagi digambarkan nilai-nilai rupiah untuk setiap kualifikasi konsultan. Sejak saat itu, pendekatan penentuan billing rate didasarkan pada harga pasar basic salary yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang industri konsultan. Bukan harga yang ditetapkan.Dengan pendekatan ini, untuk suatu kualikasi, pada sektor industri yang berbeda pada lokasi yang berbeda pada waktu yang berbeda, basic salary bisa berbeda-beda.dan Depkeu pernah menerbitkan pedoman kepada instansi dalam penyusunan RAB untukpekerjaan jasa konsultansi yang masuk kategori jasa konsultan non-standar.Pada pedoman yang dikeluarkan terakhir, tidak lagi digambarkan nilai-nilai rupiah untuk setiap kualifikasi konsultan. Sejak saat itu, pendekatan penentuan billing rate didasarkan pada harga pasar basic salary yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang industri konsultan. Bukan harga yang ditetapkan.Dengan pendekatan ini, untuk suatu kualikasi, pada sektor industri yang berbeda pada lokasi yang berbeda pada waktu yang berbeda, basic salary bisa berbeda-beda.

RAB Jasa Konsultansi

Jasa konsultansi didefinisikan adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan pengguna jasa. Output jasa konsultansi merupakan suatu piranti lunak, nasehat, rekomendasi, rencana, rancangan, ataupun layanan jasa profesional seperti manajemen proses, pengawasan, audit, dsb.Di sektor konstruksi yang dikategorikan jasa konsultansi adalah jasa perencanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi. Sampai saat ini, masih selalu muncul pertanyaan sekitar cara menyusun rencana anggaran biaya (RAB) pekerjaan jasa konsultansi. Keppres 80 tahun 2003 memang tidak mengatur cara menyusun RAB, karena penyusunan RAB adalah proses penganggaran yang sangat teknis dan satu kasus dengan kasus lainnya dapat sangat berbeda.

Oleh karena itu, perlu diingat kembali sebelum masuk tahap ini, pengguna dituntut untuk memahami terlebih dahulu karakteristik kebutuhan jasa konsultansinya, termasuk kebutuhan akan output yang ingin diperoleh. Pada banyak kasus, pengguna tidak cukup memahami kebutuhannya sehingga waktu merumuskan kerangka acuan kerja (TOR) tidak cukup tergambar metodologi pelaksanaan kegiatan, input yang diperlukan serta bagaimana jasa konsultansi memenuhi kebutuhan tersebut.Tahap ini menentukan kebutuhan jasa konsultansi sama kritisnya dengan tahap menyusunTOR jasa konsultansi. Pada banyak kasus, output yang diperlukan tidak dapat dipenuhi oleh bisnis jasa konsultansi, karena pekerjaan yang bersangkutan tidak berkembang secara komersial. Disini perlunya kita memilah-milah kegiatan menjadi sub-sub kegiatan sehingga menghasilkan lingkup-lingkup yang dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa konsultansi dan lingkup-lingkup yang perlu didekati secara internal (dalam Keppres 80 tahun 2003 disebut dengan Swakelola. – lihat Forum Pengadaan 5/11/2007 mengenai alasan penggunaan jasa konsultan).Yang salah kaprah, seolah-olah semua pekerjaan kita otomatis dapat dilaksanakan dengan bantuan perusahaan jasa konsultan, sehingga banyak sekali contoh pekerjaan penelitian tidak memberikan hasil yang sahih karena sebenarnya bukan kompetensi perusahaan jasa konsultansi.

Biaya Langsung PersonilUntuk jasa konsultansi yang lazimnya tidak memiliki standar fee (non standar), Bappenas dan Depkeu pernah menerbitkan pedoman kepada instansi dalam penyusunan RAB untuk pekerjaan jasa konsultansi jasa konsultan non-standar seperti ini. Sedangkan untuk jasa konsultan standar di sektor konstruksi, Dep. PU pernah menerbitkan pedoman sejenis.RAB untuk kegiatan jasa konsultansi non-standar pada dasarnya terdiri atas dua komponen biaya yaitu: Biaya Langsung Personil (Remuneration); dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost).Biaya Langsung Personil adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga ahli dantenaga pendukung. Tenaga ahli adalah personel dengan jenis keahlian dan persyaratan tertentu seperti: Tingkat pendidikan tertentu misalnya perlu lulusan perguruan tinggi; Jenis keahlian (spesialisasi) tertentu; Pengalaman kerja profesional tertentu; Penguasaan bahasa, adat-istiadat dsb. Tenaga pendukung adalah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam rangka mendukung tenaga ahli baik dengan kualifikasi tertentu seperti operator komputer, sekretaris, sopir, maupun tenaga kerja tanpa kualifikasi seperti kurir, penjaga kantor, dsb.Biaya Langsung Non Personil adalah semua perkiraan pengeluaran yang diperlukan gunamendukung pelaksanaan kegiatan oleh tenaga ahli maupun tenaga pendukung. Ketentuan terakhir dari pedoman Bappenas dan Depkeu tsb, penentuan perkiraan Biaya Langsung Personil pada dasarnya dihitung secara profesional mengacu pada harga pasar yang berlaku umum pada saat penyusunan RAB untuk kompensasi tenaga ahli berdasarkanmasing-masing kualifikasi tenaga ahli di bidang keahliannya serta harga pasar yang berlaku umum untuk kompensasi tenaga pendukung.Untuk mendapatkan data harga pasar yang berlaku dapat diperoleh dari berbagai sumberseperti hasil survey penggajian Badan Pusat Statistik, jurnal-jurnal asosiasi profesi, hasil survey harga pasar oleh instansi yang bersangkutan, hasil survey oleh instansi terkait lainnya, survey lembaga swasta, maupun kontrak-kontrak jasa konsultan sebelumnya.Dari data-data yang ada, terlihat bahwa harga pasar tergantung pada sektor, level jabatan, dan lingkup penugasan. Tidak terlihat harga yang berkorelasi dengan pengalaman, pendidikan, lama kerja Adapun komponen-komponen Biaya Langsung Personil tenaga ahli pada umumnya meliputi :- Gaji Dasar (GD) termasuk PPh,- Beban Biaya Sosial (BBS), 0,3 - 0,4 dari Gaji Dasar.- Beban Biaya Umum (BBU), 0,5 - 1,3 dari Gaji Dasar.- Tunjangan Penugasan, 0,1 - 0,3 dari Gaji Dasar.- Keuntungan yang besarnya, 0,1 (GD + BBS + BBU).Atau secara total, Biaya Langsung Personil adalah (2,08 - 3,2) Gaji Dasar.Dengan pedoman tersebut, dalam menyusun RAB perlu mengetahui besaran umum Gaji Dasaruntuk suatu kualifikasi personel yang diperlukan sesuai TOR. Besaran ini tidak menuntut angka yang sangat pasti karena sifatnya masih ancar-ancar. Oleh karena itu tidak perlu khawatir bahwa RAB kita akan sangat besar atau jauh diatas harga yang sesungguhnya. Dalam pengadaan, harga penawaran akan mengoreksi dengan sendirinya RAB yang kita susun, karena Keppres 80 membatasi perusahaan konsultan menawarkan Biaya Langsung Personel yang melebihi 3,2 kali gaji dasar yang layak diterimakan kepada tenaga ahli ybs (pada sistem evaluasi kualitas).

Billing Rate Konsultan

Pertanyaan yang sering muncul dalam setiap pertemuan adalah bagaimana mendapatkanharga yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai imbalan suatu pekerjaan jasa konsultansi.Di pada yang lalu, Bappenas dan Depkeu pernah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB)berkaitan dengan standar harga satuan untuk jasa konsultan yang terkenal dengan sebutan Billing Rate Bappenas. Dalam perjalanannya, praktek penerapan billing rate tersebut menimbulkan kerancuan banyak pihak.Angka-angka billing rate kemudian digunakan sebagai dasar negosiasi harga, dan panitia pengadaan cenderung tidak berani keluar dari angka yang ada. Akhirnya, pengguna seringkali menghadapi persoalan karena angka-angka tersebut tidak mencerminkan harga pasar sesungguhnya untuk suatu keahlian. Yang terjadi kemudian adalah akal-akalan (akrobat) dengan angka yang ada. Hal ini jelas tidak sehat. Pada waktu pemeriksaaan oleh auditor, persepsi serupa juga terjadi. Auditor memandang angka dalam SEB tersebut sebagai harga yang tidak boleh dilampaui.

Dari sisi penyedia, karena billing rate diperlakukan sebagai pagu yang tidak dapat dilampaui maka penyedia juga tidak dapat memberikan proposal yang baik. Penyedia jasa konsultansi kemudian menggunakan dan memberikan tenaga ahli yang mau dibayar di bawah harga pasar, atau mengajukan proposal yang dalam perjalanannya diganti dengan tenaga ahli yang lebih rendah kualifikasinya.Alhasil, dua belah pihak terbelenggu oleh implementasi dari angka billing rate dalam SEB dan menyebabkan hasil pekerjaan tidak optimal. Studi yang dilakukan oleh Bappenas tahun 1999 terhadap perkembangan jasa konsultansi nasional menyimpulkan bahwa billing rate dalam SEB yang diperlakukan sebagai pagu atau ”plafon” merupakan salah satu penyebab dunia jasa konsultansi nasional (proyek pemerintah) tidak berkembang dan tidak menarik.Dari hasil studi tersebut, konsep billing rate harus diluruskan, dan pada tahun 2000 Bappenas dan Depkeu menerbitkan SEB untuk pedoman penyusunan rencana anggaran biaya jasa konsultansi yang di dalamnya tidak mencerminkan angka-angka sebagai pagu.Lebih lanjut, dengan terbitnya Keppres 80 Tahun 2003, secara tegas diatur dalam pasal 53 bahwa semua ketentuan sebelumnya yang berkaitan dengan pengadaan dinyatakan tidak berlaku, termasuk pengaturan mengenai penetapan billing rate.Singkatnya, berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003, harga atau biaya pekerjaan jasa konsultansi yang dapat dipertanggung jawabkan pada prinsipnya merupakan harga yang diperoleh sebagai hasil proses seleksi umum yang kompetitif.Pada proses seleksi, perusahaan jasa konsultansi harus menawarkan proposal teknissebaik-baiknya dan proposal biaya, baik biaya langsung personil maupun biaya lainnya. Billing rate sebagai rincian dari komponen biaya personil yang ditawarkan adalah harga sesungguhnya dari suatu keahlian seseorang dan tingkat efisiensi perusahaan.Pada metode evaluasi kualitas dan metode evaluasi kualitas dan biaya, karena faktor keahlian ini sangat penting dalam jasa konsultansi maka billing rate tenaga ahli yang ditawarkan tidak boleh dinegosiasi sepanjang billing rate yang bersangkutan tidak lebih dari 3,2 kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli yang bersangkutan.Dua metode evaluasi ini pada umumnya digunakan untuk pekerjaan yang relatif kompleks, atau perlu inovasi, dan tidak dapat mengacu kepada standar yang umum berlaku. Penyusunan RAB

maupun proposal biaya jasa konsultansi perlu diperinci sampai kepada menentukan biaya langsung personil.Istilah yang dulu pernah dikenal adalah jasa konsultansi yang lazimnya tidak memiliki standar fee (non standar). RAB maupun proposal biaya dapat diperinci ke dalam dua komponen biaya yaitu: Biaya Langsung Personil (Remuneration); dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost).Pengertian Biaya Langsung Personil adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga ahli dan tenaga pendukung. Tenaga ahli adalah personel dengan jenis keahlian dan persyaratan tertentu seperti: Tingkat pendidikan tertentu misalnya perlu lulusan perguruan tinggi; Jenis keahlian (spesialisasi) tertentu; Pengalaman kerja profesional tertentu;Penguasaan bahasa, adat-istiadat dsb. Tenaga pendukung adalah tenaga kerja yangdibutuhkan dalam rangka mendukung tenaga ahli baik dengan kualifikasi tertentu seperti operator komputer, sekretaris, sopir, maupun tenaga kerja tanpa kualifikasi seperti kurir, penjaga kantor, dsb.Biaya Langsung Non Personil adalah semua perkiraan pengeluaran yang diperlukan gunamendukung pelaksanaan kegiatan oleh tenaga ahli maupun tenaga pendukung. Untuk jasakonsultansi lazim biaya ini tidak lebih dari 40 persen total biaya.Di samping perkerjaan konsultansi yang non-standar, juga dikenal pekerjaan jasa konsultansi yang dapat diberlakukan suatu standar fee. Biaya atau fee atau RAB dapat ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari pekerjaan fisik terkaitnya, misalnya untuk disain gedung sebesar 4-7%, pengawasan 4%.Pada jenis imbalan dengan standar tertentu, maka dengan mengacu pada Keppres 80 dapatdipilih metode evaluasi pagu anggaran. Pada metode ini, harga yang ditawarkan sama sekali tidak boleh dinegosiasi.Pada metode ini, peserta seleksi perlu mengajukan proposal teknis sebaik-baiknya (dengan tenaga ahli terbaik) dan proposal biayanya tidak melampaui pagu. Pada metode ini tidak dipersoalkan billing rate. Jadi tidak perlu banting-bantingan.

Problem-problem

Pengadaan pemerintah baik itu barang maupun jasa, sering kali menemui banyak sekali permasalahan-permasalahan / problem, antara lain : inefisiensi, bagaimana belanja yang efisien lemahnya daya saing nasional, bagaimana memaksimalkan peran belanja pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya mendorong peningkatan daya saing; governance.

InefisiensiProses dan tata cara yang tidak sederhana, persaingan tidak sempurna dalam suatu lingkungan usaha, dan rendahnya daya saing barang / jasa domestik.

Kurang maksimalnya peran belanjaBelanja yang inefisien dan inefektif, kurang termanfaatkannya belanja sebagai pasar bagi usaha domestik pada bidang usaha yang efek pengadaannya besar, kurang mendorong keinginan peningkatan kemampuan usaha, dan pasar yang pasti untuk tumbuhnya industri dan usaha jasa baru.

GavernanceTransparansi bagi semua stakeholder, partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam rangka checks and balances, dan akuntabilitas.

e-Proc (bagian 1)

Sudah sering kita berkecimpung di dunia pelelangan, baik itu di Jawa ataupun di luar Jawa. Dan tak jarang pula sebagian kita yang memiliki keterbatasan, baik itu pendanaan, waktu, personil sehingga tidak banyak pelelangan yang kita ikuti. Begitu pula yang dirasakan oleh panitia ataupun PPK, sehingga beberapa tahun lalu mulailah dirintis penggunaan e-Proc (lelang secara elektronik), walaupun belum terintegrasi namun sudah dibentuk di sejumlah daerah di tanah air.Apa itu e-Proc, dan bagaimana dasar dan registrasinya? Mari saya sampaikan informasinya.

Tantangan Pengadaan1. Terbatasnya informasi harga dan barang2. Akses pasar yang terbatas3. Pasar yang tersekat-sekat4. Persaingan usaha tidak sehat5. Bad governance6. SDM pengadaan terbatas

Latar BelakangTujuan pemerintah untuk mendapatkan barang/jasa yang diperlukan dengan harga yang sama atau lebih rendah dari harga pasar, tuntutan masyarakat akan adanya keterbukaan / transparansi, kemajuan teknologi informasi yang pesar serta potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat, penggunaan media elektronik merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi international.

Dasar HukumKepres No. 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahInpres No. 5 Tahun 2003, tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan international Monetory FoundInpres No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan KorupsiPerpres No. 8 Tahun 2006, tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Pengertian e-Procproses pembelian barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan operasional organisasi secara elektronik, penggunaan teknologi internet dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah, praktik pembelian barang antar pelaku bisnis dengan memanfaatkan internet untuk mengidentifikasi penawaran yang protensial, pembelian barang dan jasa, pembayaran, dan berinteraksi dengan pemasok, pembelian dan penjualan dari sektor bisnis ke bisnis dengan menggunakan sarana internet.

Etika e-Procurement1. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses (user id dan password)2. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan untuk umum3. Tidak mengganggu, mengacaukan, merusak sistem4. Tidak mencuri informasi, memanipulasi data, berbuat curang dalam pengadaan barang / jasa secara elektronik5. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang / jasa secara elektronik.

Prinsip-prinsip dasar e-Proc1. Efisien2. Efektif3. Akuntabilitas4. Transparansi5. Adil & Non-diskriminatif6. Terbuka & Persaingan sehat7. Interoperabilitas8. Jaminan Keamanan Data

Keuntungan e-Proc1. Biaya transaksi lebih rendah2. Siklus pembelian dan penjualan lebih pendek3. Pilihan terhadap vendor lebih luas4. Proses terstandarisasi (lebih efisien)5. Tingkat investasi lebih rendah (paperless)6. Transparansi lebih tinggi7. Meningkatkan akuntabilitas8. Mengurangi kebutuhan personil

e-Proc (Bagian 2)

Setelah dibahas sebelumnya dalam e-Proc (Bagian 1) yaitu tentang tantangan pengadaan, latar belakang, dasar hukum, etika e-Procurement, prinsip-prinsip dasar e-Proc, keuntungan e-Proc, maka akan saya lanjutkan pembahasan tentang e-Proc. Selamat mengikuti.

Aspek-Aspek Sistem Pengamanan Komunikasi Elektronik1. Confidentiality, menyangkut kerahasiaan data dan/atau informasi, dan perlindungan informasi terhadap pihak yang berwenang;2. Integrity, perlindungan data terhadap usaha memodifikasi data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;3. Authorization, pengawasan terhadap akses kepada informasi tertentu;4. Availability, informasi yang disimpan sewaktu-waktu dapat diakses saat diperlukan;5. Authenticity, kemampuan organisasi atau perorangan untuk dapat membuktikan identitas pemilik informasi yang sesungguhnya;

6. Non-Repudiation, perlindungan terhadap salah satu pihak, bila dikemudian hari menyatakan bahwa transaksi tersebut tidak pernah terjadi;7. Auditability, semua kegiatan, di-back-up oleh catatan-catatan.

Peranan1. LKPP: regulasi & standarisasi, membangun sistem aggregator, mendorong inisiatif pengembangan LPSE (Aplikasi LPSE, SDM, dan pendampingan);2. LPSE Pusat: mengoperasikan sistem aggregator, development dan maintenance aplikasi LPSE;3. LPSE Regional / Kementrian / Lembaga: membangun infrastruktur LPSE, mengoperasikan LPSE, melayani pengguna & penyelenggara di masing-masing region;4. Stake Holders: Berkontribusi terhadap pengembangan (aplikasi, infrastruktur, SDM, dan kelembagaan), berkontribusi untuk pendampingan, berkontribusi terhadap pengawasan.

Aktor e-Proc1. Publik: badan usaha yang berminat untuk menjadi peserta lelang;2. PPE (Pusat Pelayanan Elektronik): administrator sistem yang level otoritasnya paling tinggi dalam sistem aplikasi;3. Verifikator: merupakan pejabat yang bertugas untuk menangani pendaftaran publik menjadu rekanan;4. Certificate Agent: bertugas untuk memberikan persetujuan bagi publik yang mendaftar sebagai rekanan;5. Agency: merupakan petugas dari daerah yang mempunyai wewenang untuk membentuk panitia;6. PPK: adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan barang / jasa;7. Panitia: adalah tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di setiap instansi yang akan melakukan pengadaan barang / jasa;8. Rekanan: peserta lelang

Entitas & Aktivitas1. Agencyt (Instansi): membuat satker, menentukan pegawai, menentukan PPK, menentukan panitia;2. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen): menentukan paket, persetujuan atas klasifikasi lelang yang akan dipublish, persetujuan atas hasil evaluasi dokumen penawaran, menjawab sanggahan dari rekanan (masa sanggah), persetujuan atas calon pemenang, membuat SPPBJ dan kontrak;3. Panitia: menyusun lelang dan upload dokumen lelang, meminta persetujuan PPK atas klasifikasi lelang, melakukan aanwijzing, membuat addendum (jika ada revisi dokumen lelang), mendownload dan membuka dokumen penawaran, melakukan evaluasi dokumen penawaran, mengusulkan calon pemenang;4. Penyedia Barang dan Jasa: registrasi, mengirimkan kualifikasi perusahaan, mendaftarkan lelang dan mendownload dokumen lelang, mengirimkan pertanyaan (jika perlu saat aanwijzing), upload dokumen penawaran, sanggahan.

Tahapan Lelang Konvensional vs Lelang ElektronikDalam tahapan lelang konvensional seluruhnya masih manual, akan tetapi akan berbeda dengan lelang elektronik yang hampir seluruhnya secara elektronik, sebagaimana dijelaskan di bawah

1. Pengumuman Prakualifikasi => Elektronik2. Pengambilan dokumen prakualifikasi => elektronik : download / upload3. Pemasukan dokumen prakualifikasi =>elektronik : download / upload4. Evaluasi prakualifikasi => manual5. Penetapan hasil prakualifikasi => elektronik6. Pengumuman hasil prakualifikasi => elektronik7. Masa sanggah prakualifikasi => elektronik8. Undangan kepada yang masuk daftar pendek => elektronik : download/upload9. Pengambilan dokumen pemilihan => elektronik : download/upload10. Penjelasan (Aanwijzing) => elektronik ("semi chatting")11. Penyusunan berita acara penjelasan => elektronik12. Pemasukan penawaran => elektronik : download / upload13. Pembukaan penawaran => elektronik14. Evaluasi kelengkapan data administrasi => manual15. Evaluasi dokumen penawaran teknis => manual16. Evaluasi penawaran harga => manual17. Penetapan pemenang => elektronik18. Pengumuman pemenang => elektronik19. Masa sanggah => elektronik20. Klarifikasi => manual21. Penunjukan Pemenang => manual22. Penandatanganan kontrak / SPK => manual

e-Proc (Bagian 3) : Verifikasi

Setelah dibahas sebelumnya dalam e-Proc (Bagian 1) yaitu tentang tantangan pengadaan, latar belakang, dasar hukum, etika e-Procurement, prinsip-prinsip dasar e-Proc, keuntungan e-Proc, maka akan saya lanjutkan pembahasan tentang e-Proc. Selamat mengikuti. Dan e-Proc (Bagian 2) yaitu Aspek-Aspek Sistem Pengamanan Komunikasi Elektronik, Peranan, Aktor e-Proc, Entitas & Aktivitas, Tahapan Lelang Konvensional vs Lelang Elektronik, Pendaftaran di LPSE. Selanjutnya akan dibahas mengenai tahap setelah pendaftaran online di website LPSE dan cara mengikuti lelang, selengkapnya

Setelah selesai mengisi data perusahaan secara online, selanjutnya diminta untuk verifikasi data yang disampaikan secara online dengan berkas asli perusahaan, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam verifikasi ini, sebagai berikut :1. Isilah formulir yang telah diunduh dalam e-Proc (Bagian 2), atau silakan download form di bawah ini:Formulir Pendaftaran (Form_Penyedia.xls).http://www.ziddu.com/download/8464869/Form_Penyedia.xls.htmlFormulir Keikutsertaan (Formulir_Keikutsertaan.doc).http://www.ziddu.com/download/8464870/Formulir_Keikutsertaan.doc.html

Dalam Formulir Pendaftaran (Form_Penyedia.xls) terdapat 6 sheet yang terdiri dari identitas

perusahaan, akta, ijin usaha, pemilik, pengurus, staf ahli.Dalam Formulir Keikutsertaan (Formulir_Keikutsertaan.doc) terdapat 5 lembar yang berisi formulir keikutsertaan, surat penunjukan admin, surat kuasa (apabila yang mengikuti verifikasi diwakilkan).

2. Setelah data di atas diisi dengan benar selanjutnya perlu dipersiapkan beberapa berkas antara lain :2.1. KTP Direksi / Direktur / Pemilik Perusahaan / Pejabat yang berwenang di perusahaan (asli dan FC);2.2. NPWP perusahaan (asli dan FC);2.3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP / Surat Ijin Jasa Konstruksi (SIUJK) / ijin usaha sesuai bidang masing-masing (asli dan FC);2.4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (asli dan FC);2.5. Akta pendirian perusahaan, serta akta perubahan terakhir (jika ada) (asli dan FC)2.6. Formulir keikutsertaan dalam Sistem e-procurement nasional untuk penyedia barang / jasa beserta lampirannya (asli).

3. Data sudah siap untuk itu segera datang ke kantor LPSE tempat Anda mendaftar secara online (dalam hal ini saya mencontohkan di LPSE UNDIP) di Komplek Gedung Rektorat Kampus UNDIP Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang - Semarang, ikuti arahan tim verifikator dari LPSE, sekiranya persyaratan sudah lengkap maka akan diberi tanda terima oleh tim verifikator,

4. Proses selanjutnya akan diberi "user id" dan "password" yang diemailkan ke alamat email Anda mendaftar.

Prinsip Dasar Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Ada beberapa prinsip dasar yang harus dimiliki setiap kali akan mengadakan pengadaan barang / jasa pemerintah, yaitu

1. Efisien2. Efektif3. Terbuka dan bersaing4. Transparan5. Adil / tidak diskriminatif6. Akuntabel

Efisien, menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa dalam jumlah, kualitas yang diharapkan, dan diperoleh dalam waktu yang optimal.

Efektif, yang dimaksud di sini adalah setiap pengadaan barang / jasa pemerintah memiliki asas maksimal (pemanfaatannya tepat guna)

Persaingan sehat, adanya persaingan antar calon penyedia barang dan jasa berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN.

Terbuka, memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan.

Transparansi, pemberian informasi yang lengkap tentang aturan main pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat dan masyarakat.

Tidak diskriminatif, pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa.

Akuntabel, pengadaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan pada pemerintah, masyarakat, dan pemeriksa

Siklus Pengadaan

Siklus yang ada dalam Pengadaan memiliki sembilan tahapan, antara lain :1. Merencanakan pengadaan2. Membentuk panitia3. Menetapkan sistem pengadaan4. Menyusun jadwal pengadaan5. Menyusun owner estimate6. Menyusun dokumen pengadaan7. Melaksanakan pengadaan8. Menyusun kontrak9. Melaksanakan kontrak

Perencanaan Pengadaan

Perencanaan pengadaan meliputi pemaketan pekerjaan, jadual pelaksanaan pekerjaan, biaya pengadaan, dan pelaksana pengadaan.

1. Pemaketan pekerjaanMemaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil, perluasan kesempatan bagi usaha kecil, mengumumkan secara luas rencana pengadaan, dilarang memacah paket agar tidak lelang, menyatukan atau menggabungkan paket pekerjaan yang menurut sifat dan besarnya seharusnya untuk usaha kecil, dan menyatukan atau memusatkan yang tersebar di beberapa daerah.

2. Jadual pelaksanaan pekerjaanPengguna wajib membuat jadwal, dan jadwal meliputi : pelaksanaan pemilihan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serah terima. Penyusunan jadwal memperhatikkan batas akhir tahun anggaran.

3. Biaya pengadaanDepartemen / Pemda, dll wajib menyediakan biaya untuk pelaksanaan pengadaan barang / jasa,

antara lain untuk : honorarium pengguna barang / jasa, panitia / pejabat pengadaan, bendahara, dan staf proyek, pengumuman pengadaan barang / jasa, pengadaan dokumen pengadaan dan atau dokumen prakualifikasi, administrasi lainnya.

Membentuk Panitia Pengadaan

Tahapan kedua dalam siklus pengadaan adalah membentuk panitia pengadaan, bagaimana ketentuannya mari kita simak bersama dalam uraian di bawah

Ketentuan tentang pembentukan panitia/penunjukan pejabat pengadaan1. Tiga orang anggota : s/d Rp 500.000.000,-- untuk barang / jasa pemborongan, s/d Rp 200.000.000,-- untuk jasa konsultansi2. Lima orang anggota : di atas Rp 500.000.000,-- untuk barang / jasa pemborongan, di atas Rp 200.000.000,-- untuk jasa konsultansi3. Optional : satu orang pejabat pengadaan untuk pengadaan di bawah Rp 50.000.000,--4. Unsur : personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan dan hukum-hukum perjanjian / kontrak

Sertifikat keahlian pengadaanadalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang / jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai pengguna barang / jasa atau panitia / pejabat pengadaan; sampai dengan 31 Desember 2005, berlaku tanda bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang / jasa pemerintah; memperpanjang masa transisi pemberlakuan sertifikat ahli pengadaan hingga 31 Desember 2007; pengelola pengadaan cukup memiliki sertifikat pelatihan pengadaan barang / jasa; personil pengadaan yang sudah bersertifikat keahlian diprioritaskan.

Panitia Pengadaan

Pembentukan Panitia atau Pejabat Pengadaan didasarkan pada nilai dari Pengadaan. Untuk semua pengadaan dengan nilai di atas 50 Juta Rupiah harus dibentuk Panitia Pengadaan. Untuk sampai dengan nilai 50 juta Rupiah (< Rp. 50juta) pengadaan dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan. Untuk semua nilai tersebut di atas dapat dilaksanakan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan)

Anggota panitia pengadaan / pejabat pengadaan / anggota unit layanan pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya,

Pengambilan panitia dari unit kerja / instansi / departemen / lembaga lain dapat dikarenakan di instansi yang sedang melakukan pengadaan barang/jasa tidak mempunyai pegawai yang memahami masalah teknis yang ada dalam ketentuan pengadaan barang/jasa, jenis pekerjaan, dan isi dokumen pengadaan dari pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya.

Panitia Pengadaan - Jumlah PanitiaJumlah Panitia Pengadaan ditentukan dari nilai pengadaan dan jenis pengadaan yang akan dilakukan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnyasd Rp. 500 juta ( < Rp. 500 juta)=> sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.di atas Rp. 500 juta ( > Rp. 500 juta) => sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

Pengadaan Jasa Konsultansisd Rp. 200 juta ( < Rp. 200 juta)=> sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.di atas Rp. 200 juta ( > Rp. 200 juta)=> sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

Panitia berjumlah gasal (ganjil) beranggotakan sekurangkurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.

Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lainyang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.

Persayaratan Panitia/Pejabat Pengadaan atau anggota ULP

Panitia / pejabat pengadaan / anggota unit layanan pengadaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:1. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;2. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;3. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan yang bersangkutan;4. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan pengadaan;5. tidak mempunyai hubungan keluarga (hubungan keluarga sedarah dan semenda) dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia / pejabat pengadaan / anggota unit layanan pengadaan;6. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

Yang dilarang menjadi panitia / pejabat pengadaan / anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit):1. Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara;2. Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / Inspektorat Jenderal Departemen / Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non-Departemen / Badan Pengawas Daerah Propinsi / Kabupaten/Kota, Pengawasan Internal BI / BHMN / BUMN / BUMD kecuali menjadi panitia / pejabat pengadaan / anggota unit layanan pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya;3. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar.

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pejabat / panitia pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) meliputi sebagai berikut:1. menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;2. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);3. menyiapkan dokumen pengadaan; 4. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;5. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;6. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;7. mengusulkan calon pemenang;8. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;9. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan surat Keputusan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN BUMD.

Pejabat Pembuat Komitmen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :1. memiliki integritas moral;2. memiliki disiplin tinggi;3. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;4. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;5. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah:1. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;2. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;3. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan;4. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan / unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;5. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;6. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.7. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;8. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;9. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima

TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;10. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Pejabat Pembuat Komitmen dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

Yang dimaksud dengan dilarang mengadakan ikatan perjanjian adalah menerbitkan surat penunjukan dan/atau menandatangani surat perintah kerja/kontrak.

Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan surat penunjukanpenyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penandatangan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan/proyek disahkan.

Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

Penjelasan persyaratan manajerialYang dimaksud persyaratan manajerial, antara lain:1. Berpendidikan sekurang-kurangnya Diploma 3 (D3) sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan;2. Memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah;3. Memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun memimpin / mengorganisasi kelompok kerja yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa;4. Memiliki ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya;5. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku antara lain tidak terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);6. Penilaian kondite dan prestasi kerja (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) untuk masa 3 (tiga) tahun terakhir dengan nilai rata-rata minimal “Baik”.

Dasar Hukum; Keppres 80/2003 Pasal 9 - Persyaratan dan Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen

Kontrak Lumpsum & Harga Satuan

Apabila nanti setelah lelang kita memperoleh harga yang terbaik (bisa termurah, bisa pula sepadan), maka ada persoalan lain yang perlu kita pikirkan yaitu cara mengikat harga yang ditawarkan dalam kontrak.Dalam Keppres 80/2003 dikenal jenis kontrak berdasarkan imbalan, yaitu: 1). Kontrak Lumpsum; 2). Kontrak Harga Satuan;

Di antara jenis kontrak di atas, Kontrak Lumpsum adalah jenis kontrak yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Namun, dari kedua belah pihak, baik konsumen maupun penjual atau penyedia, jenis kontrak ini seringkali tidak menguntungkan apabila ruang lingkup kontrak (volume pekerjaan atau barang) tidak dapat dipastikan.Ketidakpastian jumlah/volume penyerahan akan meningkatkan resiko diperolehnya barang secara tidak efisiensi dan tidak efektif bagi konsumen. Di pihak penyedia, ketidak pastian ini akan menambah biaya atau mengurangi keuntungan.Dengan demikian, dikatakan kontrak jenis ini lebih tepat diguna kan untuk pengadaan yang penyelesaian pekerjaannya dapat dipastikan waktunya, ruang lingkupnya atau jumlah dan harganya. Seringkali, semua resiko yang mungkin terjadi dalam penyelesaian pekerjaan sepe nuhnya ditanggung oleh penyedia. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga.Contoh penggunaan misalnya untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, jumlah yang pasti, kalaupun ada kebutuhan tambahan tidak besar, waktu delivery juga pasti. Kontrak jenis ini juga lebih tepat digunakan untuk jenis pekerjaan jasa pemborongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya, misalnya bangunan gedung.Banyak kasus pengadaan tidak menggunakan jenis kontrak secara tepat, misalnya pada pembelian barang dengan banyak item, volume atau jumlah yang dibutuhkan tidak pasti untuk waktu penyerahan yang pasti pula. Karena yang diikat adalah harga total dan volume total sesuai penawaran, maka satuan harga di masing-masing item hanyalah gambaran untuk mendapatkan total penawaran. Biasanya lalu muncul perdebatan dengan pihak pemeriksa, karena terdapat harga item-item pekerjaan yang melampaui harga item dalam HPS dan oleh pemeriksa dinyatakan merugikan negara.Walaupun pemilihan jenis kontrak tidak tepat, sepanjang proses pengadaannya dilakukan melalui pelelangan, maka harga-harga yang terjadi adalah harga pasar yang sesungguhnya, sehingga tidak dapat dikatakan merugikan negara dalam arti korupsi.Jenis kontrak yang berikutnya adalah kontrak Harga Satuan. Penggunaan kontrak ini dapat mengurangi resiko di kedua belah pihak (konsumen dan penyedia) yang disebabkan oleh ketidak pastian ruang lingkup pengadaan serta waktu penyerahan.Dalam kontrak harga satuan, yang diikat adalah harga satuan setiap item pekerjaan/barang untuk batas waktu penyelesaian yang ditentukan. Dengan demikian, volume yang diikat dalam kontrak hanya perkiraan (disampaikan pada saat pelelangan) yang pada kenyataannya dapat berkurang atau bertambah. Tentunya, harga yang dibayarkan didasarkan pada harga satuan dikalikan dengan volume yang nyata. Pada penggunaan kontrak jenis ini, tambah kurang volume pekerjaan dimungkinkan.Walaupun demikian, tetap saja dalam menentukan pemenang lelang, digunakan nilai total penawaran dari perkiraan ruang lingkup yang ditentukan. Dalam lelang, harga satuan masing-masing item pekerjaan tetap tidak layak dinegosiasikan, walaupun lebih tinggi dari harga satuan dalam HPS.

Kontrak Tahun Jamak (multi years contract)

Seringkali kita dihadapkan pada situasi bahwa secara teknis dipastikan suatu pekerjaan misalnya membangun bangunan kantor 20 lantai yang tidak dapat dipecah-pecah ke dalam beberapa paket pekerjaan struktur dan memerlukan waktu pelaksanaan lebih dari satu tahun sehingga ruang

lingkup kontrak yang bersangkutan akan meliputi lebih dari satu tahun anggaran.

Pada kasus seperti ini, yang memerlukan waktu pelaksanaan lebih dari 1 tahun, Keppres 80 tahun 2003 mengharuskan pekerjaan dilelangkan sebagai 1 paket lelang, walaupun anggarannya dialokasikan untuk misalnya 2 tahun anggaran.Disini, tidak ada alasan untuk melelangkan hanya untuk anggaran tahun pertama, sedangkan lingkup anggaran tahun berikutnya ditunjuk langsung kontraktor sebelumnya. Pada kasus ini, kontrak tahun jamak harus diterapkan. Bagaimana menjamin anggaran tahun berikutnya? Untuk itu perencanaan anggaran harus mempertimbangkan hal ini.Pada kasus yang lain, kita sering menghadapi kebutuhan suatu barang misalnya obat untuk rumah sakit memerlukan supply yang terus menerus, yang tidak akan berhenti, atau paling tidak dalam jangka waktu tertentu yang lebih dari satu tahun tetap dibutuhkan barang tersebut. Persoalannya adalah bagaimana kebutuhan tersebut dapat dijamin terpenuhi setiap saat sesuai kebutuhan.Untuk kasus seperti ini, salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan adalah skala kontrak dan kepastian supply. Pada umumnya skala kontrak menentukan harga terbaik yang dicapai, demikian juga kepastian supply dari kepentingan konsumen sekaligus merupakan keuntungan bagi produsen.Bila kontrak dengan skala tertentu akan memberi tingkat harga terbaik dan skala ini menyebabkan ruang lingkup kontrak perlu lebih dari satu tahun, maka kontrak tahun jamak perlu dipikirkan untuk diterapkan, tentunya dengan tetap memperhatikan kebijakan memberi kesempatan usaha yang luas.Pada kasus yang lain, misalnya secara teknis pelaksanaan pekerjaan harus dimulai awal musim hujan dan selesai sebelum musim kemarau, sehingga walaupun secara hari kalender pelaksanaannya tidak lebih dari 1 tahun tetapi akan melampaui akhir tahun anggaran dan meliputi dua tahun anggaran. Di sini juga harus menggunakan kontrak tahun jamak.Pada kasus yang lain lagi, biasanya pada bulan Desember kita diingatkan bahwa batas akhir pembayaran tidak boleh melampaui tanggal 20 Desember. Padahal, antara tanggal 20-31 Desember terdapat pekerjaan yang tetap harus dilakukan yang tanggal 20, pekerjaan belum selesai dilakukan, sehingga tidak dapat dibayar dari anggaran tahun yang berjalan.Biasanya kontrak dianggap selesai tanggal 20 Desember. Kebingungan yang sering muncul adalah bagaimana membayar kontrak yang sudah selesai dan melaksanakan pekerjaan tersebut?Pada kasus ini, kontrak tahun jamak adalah salah satu solusi untuk memecahkan persoalan administrasi keuangan, termasuk menjawab persoalan apabila pada bulan Januari anggaran belum dapat dicairkan pembayarannya.Kasus lain yang seringkali terjadi, suatu pekerjaan semula direncanakan selesai akhir tahun anggaran, namun karena berbagai alasan pekerjaan tidak dapat diselesaikan pada waktunya sehingga sisa pekerjaan akan melampaui tahun anggaran berjalan. Pertanyaan pertama, apakah sisa pekerjaan harus dilelangkan kembali? Kasus ini tidak dipecahkan melalui prosedur pengadaan, melainkan merupakan bagian dari pengelolaan kontrak.Langkah yang perlu diambil oleh pembuat komitmen adalah memperpanjang kontrak sesuai kebutuhan, dan pengguna anggaran menganggarkan sisa nilai kontrak pekerjaan di tahun berikutnya.

Frequently Asked Question

Kami mengalami perbedaan penafsiran tentang surat kuasa pemimpin/direktur perusahaan dlm akta notaris yg nama kuasanya tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya?.Berdasarkan Lampiran I Bab II huruf A angka 1.f.5).d).(1), surat penawaran dinyatakan memenuhi syarat apabila ditandangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh pusat yang dibuktikan dengan akte otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama. Pembatasan nama penerima kuasa harus tertuang dalam akta pendirian perusahaan dimaksudkan untuk menghindari pinjam nama/bendera yang artinya perusahaan pemberi kuasa hanya dipakai namanya saja,sedangkan yang mengerjakan seluruh pekerjaan sebenarnya orang lain yang tidak bertanggung jawab terhadap perusahaan.

Mohon penjelasan untuk penawaran terendah 89,43% dari HPS, tetapi terdapat kekurangan : Surat kuasa materai dan Jaminan Penawaran materai tidak bertanggal. Apakah dapat dijadikan pemenang? Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tidak mengatur mengenai surat kuasa dan jaminan harus bermaterai dan bertanggal. Merujuk pada Pasal 5 UU No.13 Tahun 1985 bahwa apabila suatu dokumen yang dibuat oleh satu pihak belum dibubuhi materai maka dianggap pemegang dokumen tersebut masih berutang Bea Materai. Pelunasan atas Bea Materai yg terutang menurut pasal 8 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 1985 dapat dilakukan dengan cara pemateraian-kemudian (materai dapat ditempelkan kemudian). Dengan demikian, terhadap penawaran dari penyedia barang/jasa yang kurang lengkap dlm hal surat kuasa dan jaminan penawaran yg tidak bermaterai dan bertanggal maka tidak dapat digugurkan, sehingga penyedia barang/jasa yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai pemenang.

Mohon penjelasan Keppres No 80 Tahun 2003 pasal 7 ayat 1 huruf c : 1.Penggunaan dasar hukum yg digunakan pd pasal di atas 2.Peraturan lain yg mengatur pasal tsb?Sesuai pasal 7 ayat 1 huruf c Keppres No 80 Tahun 2003 yg diubah dengan Perpres No.8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No.80 Tahun 2003, bahwa untuk pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMND yg pembiayaannya sebagian atau keseluruhannya dibebankan pada APBN/APBD harus tunduk pd Keppres No. 80 Tahun 2003. Apabila pengadaan barang/jasa BUMD yg pembiayaannya tidak dibebankan pd APBN/APBD dpt menggunakan ketentuan direksi masing-masing. Namun demikian karena BUMD mengelola dana publik, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, dan akuntabel sehingga dlm menyusun peraturan direksi wajib mengacu pd ketentuan peraturan perundang-undangan yg diacu oleh Keppres No.8 Tahun 2003 yaitu: a) UU No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi b) UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat c) PP.No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi d) Peraturan-peraturan lainnya yg mengatur tentang BUMD

Mulai tanggal 6 Juni 2006 sampai 5 Juni 2007 ditetapkan Harian Media Indonesia menjadi satu-satunya Surat Kabar Nasional sbg media pengumuman Barang/Jasa pemerintah. Bagaimana

dasar penetapannya ?Pengumuman kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan sekurang-kurangnya di satu surat kabar yg mempunyai oplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional dan/atau wilayah propinsi. Maka berdasarkan surat Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor: 3458/M.PPN/06/2006 tanggal 7 juli dan sesuai Pasal 20A huruf b Perpres No 8 Tahun 2006 ditetapkan Harian Umum Media Indonesia menjadi satu-satunya Surat Kabar Nasional sebagai media mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam pemasukan dan evaluasi Dokumen Penawaran ditemukan 2 perusahaan yg diduduki Komisaris Utama,alamat,no fax yg sama.Apakah penawaran tersebut dapat digugurkan?Berdasarkan pasal 17 ayat (6) UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi diatur sbb : " Badan-badan usaha yg dimiliki oleh satu atau kelompok orang yg sama atau berada pada kepengurusan yg sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan." Sesuai dengan pasal tersebut maka kedua perusahaan tersebut wajib digugurkan karena mereka satu kepengurusan.

1.Koefisien yg ditawarkan rekanan tdk sesuai dgn SNI 2.Perbedaan harga pd Analisa Biaya Pekerjaan dgn Daftar Harga satuan bahan Apakah 2 hal tsb dapat mengugurkan penawaran ?Perbedaan koefisien yg ditawarkan dg analisa biaya pekerjaan dan perbedaan analisa biaya sesuai ketentuan dalam Lampiran I Bab II huruf A angka 1.f.9. Keppres No 80 Tahun 2003 yg terakhir dirubah dengan Perpres No.8 Tahun 2006 tidak dapat mengugurkan teknis berdasarkan analisa harga satuan.

Dalam sampul luar penawaran dr rekanan terdapat nama dan alamat perusahaan,tetapi sampul penawaran tersebut sudah dibuka oleh panitia.Apakah dpt mengugurkan penawaran ?Dalam sampul luar penawaran terdapat nama perusahaan dan alamat perusahaan, tetapi sampul penawaran tersebut sudah terlanjut dibuka, tidak boleh dijadikan alasan untuk mengugurkan. Karena sesuai dengan ketentuan dlm lampiran I Bab II huruf A angka1.f.3). penawaran memenuhi syarat apabila penawaran tersebut sesuai dgn ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi yang ditetapkan dlm dokumen pemilihan barang/jasa, tanpa ada penyimpangan yg bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.

Jika PNS (dosen) menjadi konsultan di Bank NTB dan Pemkab, tetapi tetap menjalankan tugas pokok mengajar di Univ Mataram, apakah boleh menjadi konsultan tanpa mengambil cuti luar tanggungan negara?Berdasarkan Ketentuan pasal 1 angka 3, dan Pasal 11 ayat (3) diatur bahwa : a) Penyedia barang/jasa adalah badan atau orang perseorangan yg kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa. b) Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/BUMD. Sesuai ketentuan di atas, apabila dosen (PNS) menjadi penyedia barang/jasa (konsultan) harus cuti di luar tanggungan negara.

Sejak kapan web ini mulai resmi digunakan ?Sejak diresmikan Jum'at tanggal 5 Januari 2006.

Apakah panitia pengadaan barang dan jasa dapat menurunkan syarat kemampuan dasar ?1)Kemampuan Dasar (KD) dl Keppres 80 Tahun 2003 adalah ukuran yg dimaksudkan untuk menggambarkan rentang kemampuan suatu penyedia barang/jasa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan besaran nilai kontrak yang pernah dimiliki. 2)Berdasarkan Lampiran I Keppres No 80 Tahun 2003, penyedia dinilai akan mampu melaksanakan pekerjaan sejenis apabila memiliki KD=5NPt. 3)Penentuan besarnya KD ini sendiri pada prinsipnya tidak selalu harus dikaitkan dengan nilai paket pekerjaan, dan tergantung tergantung relevansi pengunaan ukuran ini. 4)Oleh karena itu, apabila nilai paket pekerjaan yg akan dilelang sebesar Rp 8.000.000.000,00 maka tidak otomatis pengalaman nilai paket pekerjaan minimal adalah 8/5 milyar Rupiah.

Apakah dalam pengadaan barang/jasa non konstruksi Panitia/Pejabat pengadaan boleh menambahkan syarat perusahaan yg mengikuti lelang harus memiliki SBU/SRP ?1)Berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Keppres No 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yg telah ditetapkan dalam ketentuan Keppres ini atau peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi. 2)Dalam persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa pasal 11 dan Lampiran I Bab II huruf A, angka b.1). Keppres No 80 Tahun 2003 sudah tidak ada lagi persyaratan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). 3)Berdasarka ketentuan di atas,maka Panitia/pejabat dilarang menambah persyaratan harus memiliki SBU

Apakah surat jaminan penawaran yang formatnya berbeda dengan yang sudah ditentukan dalam dokumen pengadaan dapat dijadaikan alasan untuk mengugurkan administrasi ?Tidak boleh dijadikan alasan untuk mengugurkan karena bukan substansial

apakah badan usaha yang terdaftar di salah satu kabupaten bisa mengikuti tender di seluruh Indonesia?Perusahaan yang sudah terdaftar pada salah satu kabupaten dapat mengikuti tender di seluruh Indonesia, karena dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 sudah tidak ada lagi pembatasan wilayah. PPK/Panitia tidak boleh melarang perusahaan dari kabupaten/kota lain untuk mengikuti tender di kabupeten/kota mereka. (Pasal 14 ayat 10 Keppres No. 80 Tahun 2003).

mohon kiranya dijelaskan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam hal ini adalah gedung kantor yang akan dihancurkan lalu dibangun gedung kantor yang baru di tempat yang sama ?Pertama kali PPK harus menetapkan paket pekerjaan yaitu : pembongkaran gedung dan pembangunan kembali gedung tersebut. Tata cara pengadaannya melalui pelelangan umum dengan pascakualifikasi.

Apakah Surat Pernyataan Pakta Integritas harus memakai meterai?Sesuai dengan kententuan dalam lampiran II Keppres No. 80 Tahun 2003 Pakta Integritas tidak perlu bermetari.

Apakah pemenang untuk pengadaan barang/jasa diakhir tanggal mereka tidak dapat menyediakan barang 1 item dari paket tersebut dan apakahdapat membuat addendum pembatalan terhadap 1 item tersebut? Sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 apabila ketidakmampuan perusahaan tersebut mensuplay 1 item barang akibat dari kesalahan perusahaan (bukan karena

force major) maka PPK harus mengenakan denda kepada perusahaan tersebut karena keterlambatan sebesar satu per seribu per hari dari nilai kontrak dan mencairkan jaminan pelaksanaan serta apabila denda tersebut sudah mencapai sebesar jaminan pelaksanaan atau kontrak sudah berakhir masa wakttunya maka PPK harus membatalkan kontrak tersebut.

Dalam KEPPRES 80/2003 Jaminan Pelaksanaan yang disyaratkan hanya yang dikeluarkan Bank tanpa menyebutkan Asuransi apa Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan Asuransi tidak diperkenankan?Untuk jaminan pelaksanaan harus dari bank umum tidak boleh dari asuransi sedangkan untuk jaminan penawaran, uang muka dan pemeliharaan bisa dari asuransi atau bank umum.

bagaimana prosedur untuk mendapatkan standard ISO untuk suatu badan usaha?Pertanyaan tidak terkait pengadaan.

1.Dalam proses evaluasi pengadaan barang / jasa apakah orang lain selain panitia lelang dapat hadir sebagai saksi dan kalau dapat apa yang sebaiknya dibuat oleh saksi tersebut? Proses evaluasi pengadaan adalah rahasia tidak boleh ada pihak lain selain panitia/PPK

Untuk pengadaan di atas Rp. 10.000.000, apakah bisa dibayar oleh kas bendahara atau harus dibayar lewat LS ke rekening rekanan?Berdasarkan pasal 31 ayat (3), (40 dan (5) untuk pengadaan : a. dengan nilai dibawah Rp. 5 juta bentuk kontraknya cukup kuitansi. b. dengan nilai Rp. 5 juta s/d Rp. 10 juta bentuk kontraknya Surat Perintah Kerja (SPK). c. dengan nilai di atas Rp. 50 juta bentuk kontraknya kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan. Mengenai pembayaran tergantung dalam kontraknya, untuk Lump Sum digunakan untuk pengadaan barang/jasa atas seluruh penyelesaian pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepeenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa

Mohon penjelasan pengadaan barang & jasa secara terintegrasi utk pembangunan & pengadaan ALKES RSD dana APBD Kab. Rp 40 M & 60 M apakah boleh ? penjelasanya yg detail Tidak dilarang yang penting prosesnya tetap pelelangan umum. Persyaratan penyedianya harus mampu mengerjakan pekerjaan tersebut.

Lanjutan pertanyaan no. 17,19 Ket. : Dana Utk alkes Rp30 M & Gedung Rp 30 M& satu lagi U/ Alkes Rp20 M & edung 20 M (APBD) apa boleh disatukan lelangannya ALKES dgn Gedung RSD jelaskan kami bingung !Sebaiknya paket-paket tersebut dipecah saja menjadi dua yaitu : paket pengadaan alkes dan paket pengadaan pembangunan gedung dan prosesnya melalui pelelangan umum. Supaya dapat harga yang termurah.

bagaimana mengumumkan pengadaan barang/jasa lewat situs bapenas? 1. Mendaftar dahulu untuk mendapatkan user id. Persyaratan pendaftaran adalah : a. Surat permohonan kepada Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik dilampiri dengan copy SK pengangkatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan dengan melampirkan alamat email masing-masing atau surat permohonan diemailkan admin dengan alamat emai : helpdesk.pengadaan@depkominfo.go.id atau pusatpengadaan@bappenas.go.id b. Setelah mendapatkan user id, untuk mengumumakan silahkan baca manual yang ada di web site "pengadaannasional-bappenas.go.id"

Untuk proses pengadaan konsultan dari luar negeri dgn jumlah pagu 108.000.000 apa yang harus dilakukan berdasarkan Keppres 80 thn 2003Sesuai dengan pasal 42 ayat (1) perusahaan asing untuk jasa konsultansi hanya boleh mengikuti seleksi di Indonesia kalau pengadaannya bernilai di atas Rp. 5 milyar. Untuk pengadaan dibawah Rp. 5 milyar harus konsultan nasional.

Sesuai penjelasan persyaratan manajerial utk menjadi PPK apakah pendidikan minimal D3 dan pernah selama 2 tahun mengorganisasi pekerjaan yang berhubungan pengadaan barang/jasa?Sesuai dengan ketentuan dalama penjelasan pasal 9 huruf c salah satu syarat PPK adalah pendidikan minimal D3 dan pernah selama 2 tahun mengorganisasi pekerjaan yang berhubungan pengadaan barang/jasa dan ini harus dipenuhi.

Hi apakah dengan mendaftar ada biaya biaya yang harus di bayar? Terima kasihSemua layanan di website LPSE nasional ini tidak dipungut biaya, dan jika membutuhkan pelatihan kami menyediakan juga training tanpa dipungut biaya.

Apakah diperkenankan panitia mengubah vol atau rate saat koreksi aritmetik dng alasan tidak sesuai HPS (vol dan rate tidak dijelaskan dalam dokumen pelelangan) ?Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I bab I huruf A angka 1.f.12).f) dalam koreksi aritamatika yang boleh diubah adalah volume pekerjaan disesuaikan dengan dokumen pengadaan dan mengkoreksi perkalian dan penjumlahan. Khusus untuk pengadaan barang apabila volume kurang maka langsung dinyatakan gugur. Dalam koreksi aritmatik dilarang mengubah harga satuan pekerjaan yang ditawarkan

Apakah perusahaan dengan SIUP Menengah boleh mengikuti pelelangan usaha kecil karena omset tahunan dibawah 1 Milyard?Sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 1 angka 18 kriteria usaha kecil adalah : a. memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta di luar tanah dan bangunan untuk usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 milyar rupiah, dan b. Milik WNI, dan c. Berdiri sendiri. atau d. Koperasi kecil. Apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi kriteria diatas maka tidak termasuk usaha kecil sehingga dilarang untuk mengikuti pengadaan yang paketnya dicadangkan untuk usaha kecil. Dari kriteria diatas yang disebut usaha kecil tidak hanya dilihat dari omset saja, tetapi harus memenuhi beberapa kriteria di atas.

bolehkah seorang bendahara penerima menjadi panitia lelangSesuai pasal 10 angka 8, dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan/anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) : a. Pejabat Pembuatan Komitmen dan Bendahara; b. Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/ Inspektorat Jenderal Departemen/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawas Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Pengawasan Internal BI/BHMN/BUMN/BUMD kecuali menjadi

panitia/pejabat pengadaan/anggota unit layanan pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya; c. Pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar

Surat Kabar provinsi untuk Provinsi Sulawesi Tengah apa sudah ditentukan & apa asnksi jika tidak diumumkan melalui Surat Kabar Nasiona dan/atau Surat Kabar Provinsi?Belum, apabila tidak diumumkan sesuai ketentuan dalam Perpres No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun 2003, maka pengadaan tersebut dinyatakan melanggar prosedur dan bisa dibatalkan.

Bagaimana kedudukan PPK dikaitkan dengan pelaksanaan Permendagri 13 tahun 2006Sesuai dengan ketentuan Perpres No. 8 tahun 2006 : - Diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). - PPK bertanggung jawab atas keuangan, fisik dan administrasi pengadaan yang dilaksanakan. Dikaitkan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, PPK boleh dijabt oleh KPA atau PA mengangkat orang lain selain KPA untuk menjadi PPK.

Apakah peraturan LPJK no.11 tahun 2006 akan diberlakukan pada pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun anggaran 2007?Ketentuan yang dipakai dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

Dengan Hormat, Bolehkah anak perusahaan dan koperasi karyawan perusahaan mengikuti proses pelelangan di lingkungan perusahaan. Demikian kami sampaikan, mohon informasinya. Terima kasih Koperasi karyawan dan anak perusahaan tidak dilarang mengikuti pelelangan yang penting diperlakukan sama dengan yang lain. Berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 5 huruf e Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila pengurus koperasi karyawan menjadi panitia pengadaan barang/jasa dimana peserta lelangnya salah satu adalah koperasi karyawan tersebut, maka panitia pengadaan tersebut harus diganti.

kami diwajibkankan memposting rencana pengadaan 2007, bagimana cara mempostingnya ? apa ini sbg sarana pemasangan iklan di media massa ? apa saja isi iklan tsb ?Sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 setiap instansi wajib mengumumkan rencana pengadaan pada awal tahun anggaran setelah dokumen anggaran disahkan. Pengumuman rencana pengadaan isinya : adalah rencana-rencana pengadaan satu tahun penuh setiap instansi yang terdiri : nama paket, nilai paket dan rencana pengadaannya kapan dan apa metodanya. Untuk mengumumkan rencana pengadaan setiap satuan kerja harus mendaftarkan dulu ke Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik untuk mendapatkan "user id". Teknisnya dapat dilihat dalam manual didownload di www.pengadaannasional-bappenas.go.id.

mengapa Dept. PU masih mengeluarkan kebijakan bahwa SBU masih berlaku ?SBU masih tetap wajib diberlakukan karena perintah dari PP. No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

merujuk pertanyaan no 11 disamping, bagaimana caranya menilai kualifikasi rekanan tanpa adanya SBU dengan paket yang dilelang?Sesuai dengan pasal 14 Keppres No. 80 Tahun 2003, bahwa penilaian kualifikasi (parakualifikasi/pascakualifikasi) wajib dilakukan pada setiap pengadaan tidak didasarkan hanya dari SBU. Setiap peserta wajib mengisi formulir kualifikasi penyedia barang/jasa dan apabila dinyatakan masuk sebagai calon pemenang maka data yang ada di formulir tadi akan diverivikasi secara nyata oleh panitia pengadaan

. Mohon penjelasan apakah dukungan keuangan harus berbentuk penyertaan modal (CASH) yg ditempatkan di bank ataukah dapat berbentuk SURAT DUKUNGAN SAJA?Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I Bab II huruf A angka 1. b.1).l) syarat kualifikasi penyedia adalah memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 10% dari proyek untuk pekerjaan pemborongan dan 5% dari nilai proyek untuk pekerjaan pemasokan barang/jasa lainnya, kecuali untuk penyedia barang/jasa usaha kecil termasuk koperasi kecil. Jadi hanya surat keterangan tidak perlu penyertaan modal.

Mohon penjelasan mengenai Pengadaan barang yang spesifik, apakah hrs disertai dgn SNI? (Jika barang tersebut impor, bagaimana?) Mohon penjelasannya. Terima Kasih.Untuk pengadaan barang harus memenuhi standar SNI atau standar internasional lainnya. Pengadaan barang import dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak diproduksi di Indonesia dan atau spesifikasi teknis barang yang diproduksi di Indonesia belum memenuhi persyaratan

Apakah Paket Pekerjaan Rehabilitasi Gedung memerlukan Masa Pemeliharaan? Bila perlu berapa lama?Sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (5) masa pemeliharaan kalau untuk pekerjaan permanen sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk pekerjaan semi permanen sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan

Bagaimana sebaiknya tindakan kami sebagai peserta lelang, apabila diketahui ada indikasi persekongkolan diantara Panitia dengan sekelompok peserta lainnya? Bapak lakukan sanggahan ke PPK dengan melampirkan bukti-bukti persekongkolan tersebut dan paralel bapak laporkan kepada aparat pengawas (inspektorat Jenderal atau Bawasprop/da).

Bagaimana cara masuk (login) ke dalam situs ini, biar kami dapat mengisinyaUntuk dapat login ke website pengadaan nasional, instansi (pengguna)/ publik (rekanan) harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Cara memperoleh password dapat dilihat/didownload di petunjuk rekanan, bagi instansi harus mengirim surat permohonan user dan password untuk dapat melaksanakan pelelangan online (e-procurement) di website LPSE nasional. Surat

permohonan ditujukan kepada Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik Bappenas.

Kami juga ingin menanyakan, panitia mensyaratkan untuk pengadaan golongan Non Kecil dengan Biaya Administrasi Rp. 750.000, apakah legal?Tidak boleh melanggar prinsip dasar pengadaan.

apakah mulai sekarang pelelangan harus melalui internet, bagimana kalau ada yang belum menggunakan pasilitas internet untuk pelelanganPemerintah belum mewajibkan pelelangan online (e-procurement). Tetapi pemerintah mewajibkan pengumuman rencana pengadaan/belanja negara di tiap-tiap instansi seseuai dengan Keppres 80 tahun 2003 salah satunya lewat media internet di website LPSE nasional atau di website lokal tiap instansi pemerintah yang terkoneksi langsung dengan website LPSE nasional ini.

Bagaimana prosedur yang harus dilakukan panitia lelang untuk mengikuti e-Announcement?Prosedur untuk dapat menampilkan rencana kegiatan dan anggaran belanja selama 1 tahun (e-announcement), pengumuman lelang, dan lelang online (e-procurement), silahkan kirim : 1.Surat permohonan user dan password untuk entry data di e-announcement atau di e-procurement. 2.Untuk e-announcement dilampirkan copy surat pengangkatan KPA dan PPK, serta struktur organisasi. Surat ditujukan kepada Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat Gedung B Lantai VI Telp: 021-31934247 ; Fax : 021-3101924

Saya sudah mendaftar untuk login di LPSE, tapi kenapa selalu setiap login nggak bisa dan selalu ada jawaban anda salah 'user name atau password'? Mohon penjelasan ! Trims.Untuk dapat log-in di layanan LPSE nasional pastikan anda telah mengikuti alur yang ditentukan. Pastikan anda telah mendapat password dari kami. Untuk petunjuk rekanan dapat didownload di website ini.

mohon penjelasan mengenai pengadaan barang / jasa lewat e-procurement?Prinsip dari pengadaan online (e-procurement) adalah agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, transparan, akuntable, dan perlakuan adil bagi semua pihak dan mengurangi/membatasi peluang untuk kkn. Pada prinsipnya e-procurement adalah pelelangan umum biasa yang dialihkan menggunakan teknologi informasi sehingga setiap tahap pelelangan/pengadaan barang dan jasa dapat terus terpantau oleh publik, dan membuka kesempatan untuk perusahaan-perusahaan di luar daerah untuk mengikuti seluruh lelang yang ada di wilayah Indonesia tanpa harus datang ke lokasi lelang. Selain itu publik dapat terus memantau kinerja panitia pengadaan. Untuk tatacara pelelangan online (e-procurement) dapat didownload di website ini.

bagaimana caranya untuk mengetahui apakah rekanan termasuk dalam daftar hitam atau tidak?

Perusahaan yang di black list karena telah melakukan penyimpangan akan ditampilkan di halaman depan di kolom black list. Bagi perusahaan yang di balck list tidak akan dapat mengikuti lelang pemerintah di seluruh wilayah Indonesia dan data-datanya dapat diakses publik.

Bagian mana di dalam Keppres 80/2003 ataupun perubahannya yang mengatur bahwa untuk jaminan pelaksanaan harus dari bank umum tidak boleh dari asuransi? Terima kasih.Berdasarkan Ketentuan dalam Lampiran I Bab II huruf A angka 1.n.1).a) jaminan pelaksanaan hanya disebut bank.

Untuk tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, berdasarkan KEPPRES 80/2003 apakah PPK dan Panitia harus diangkat oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau cukup Kepala SPKD ybs, mohon penjelasan.Sesuai dengan pasal 1 angka 1.a. dan angka 8 PPK dan panitia pengadaan diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD. Jadi PPK dan panitia dapat diangkat oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran atau diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

apakah metode pemilihan langsung hanya cukup melalui papan pengumuman saja? atau harus juga melalui e-procurement?Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003 Bab II huruf A angka 3. pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya di tempel di papan pengumuman resmi yang dapat dibaca untuk umum dan bila memungkinkan melalui internet. Kami sarankan juga diumumkan melalui internet kalau sudah ada internetnya.

Keppres 80 Tahun 2003 Psl 31 ayat 3, bahwa kontrak s/d 5 juta, kontrak cukup kuitansi dgn materai, dgn uang persediaan. Apakah pengadaan s/d 5 juta tidak perlu lewat panitia/pejabat? Mekanismenya?Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I Bab I huruf A.1.d.3) untuk pengadaan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan. Jadi untuk pengadaan dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetap diperlukan panitia pengadaan atau pejabat pengadaan.

Pakta Integritas ditandatangani pada saat rekanan mendaftar atau menjadi salah satu lampiran dalam isian kualifikasi ?Pakta integritas ditandatangani pada saat daftar apabila yang mendaftar adalah direksinya sendiri atau yang orang yang diberi kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau dimasukan sebagai salah satu dokumen kualifikasi apabila yang daftar bukan direksinya sendiri atau yang orang yang diberi kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian.

P2K dilarang duduk sbg panitia/pejabat pengadaan. Apakah P2K tersebut tidak dapat duduk sebagai pejabat/panitia pengadaan pada kegiatan diluar kegiatan yang mjd tanggung jawab dia?Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 8 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan adalah : a. PPK dan bendaharawan. b. Pegawai

BPKP/Inspektorat Jenderal/Inspektur Utama LPND/Bawasprop/Bawas kabupaten/kota/pengawasa internal.

1.Apakah wajib mengumumkan pengadaan barang/jasa lewat situs bappenas, sedangkan kami sudah mengumumkannya di situs e-procurement Departemen Pekerjaan Umum ?Sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 4 huruf h. semua instansi wajib mengumumkan rencana pengadaan di website nasional : www.pengadaannasional-bappenas.go.id dan/atau di website instansinya masing-masing. Kalau sudah diumukan di web isntansinya masing-masing maka tinggal di hubungkan (link) ke website nasional saja. Sehubungan dengan peraturan LPJK No. 12 tahun 2006 yang akan terbit sebelum tgl 31 maret 2007, Bagaimana ? Ketentuan pengadaan pemerintah adalah Keppres No. 80 tahun 2003 dan perubahannya.

Apakah bentuk dan format pengadaan jasa konsultansi harus memeakai format standar nasional yang diterbitkan oleh bappenas ?Tidak harus, standar yang dibuat Bappenas hanya sebagai salah satu acuan saja. dalam membuat dokumen harus mengacu pada Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya. mohon penjelasan pemberlakuan peraturan LPJK No. 12 tahun 2006 (tentang perubahan Bidang, sub-bidang dan layanan jasa konsultansi) sedang penandatanganan kontrak diperkirakan bulan april 2007 ?Tidak perlu dibingungkan dengan ketentuan LPJK kembalikan pada ketentuan dalam Keppres No. 80 tahun 2003. Banyak Panitia memasukkan persyaratan diluar yg ditetapkan Keppres 80/2003, terutama untuk pengadaan barang khusus? Apakah hal ini diperbolehkan? Bagaimana bila hal ini terjadi?Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14 ayat (6) panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan di luar yang sudah ditentukan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Panitia/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan yang bersifat dikriminatif. apakah boleh pengadaan kendaraan roda empat dengan penunjukan langusung pada dealer/pabriknya? mengingat kenderaan tersebut sudah ditentukan merknya (kebutuhan pemilik).Sesuai dengan ketentuan dalam lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab I huruf F angka 1. f. 7) dalam membuat spesifikasi teknis barang tidak boleh mengarah atau menyebut merk/produk tertentu. Jadi untuk pengadaan mobil tidak boleh menyebut merk dan tidak boleh ditunjuk langsung dan harus dilelang umum.

apakah pengadaan mobil puskesmas keliling dgn nilai pengadaan 2,5 M dapat dilakukan dgn penunjukan langsung ke Dealer resmi.Tidak boleh harus di lelang umum

memphtkn Pert. LPJK No. 11 thn 2006 & Srt Menteri PU. RI No. IK.01.06-Kn/467 tgl 22 Des 2006 msh mempersyaratkn SBU dlm pelaks Pengad. brg/Jasa, berbeda dgn kebijakan public yg dikeluarkan BappenasSesuai dengan ketentuan pasal 11 Keppres No. 80 Tahun 2003 bahwa salah satu syarat penyedia barang/jasa harus memenuhi ketentuan perijinan menjalankan usaha dan kententuan dalam UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi syarat menjadi berusaha di bidang konstruksi harus memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi dan harus memiliki Sertifikat Badan Usaha. Jadi khusus untuk penyedia jasa konstruksi disamping memeiliki IUJK juga harus memiliki SBU.

Mohon penjelasannya, apakah untuk pengadaan dengan golongan Non Kecil bisa menggunakan SIUP Klasifikasi Menengah? (Mis: Paket Pengadaan Diatas 3.5 Milyard)

Sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 bahwa untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya hanya dibagi kecil dan bebas. Sudah tidak dibagi lagi menengah atau besar. Paket pekerjaan yang nilainya dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) untuk usaha kecil kecuali si kecil secara teknis tidak mampu mengerjakan. apakah boleh pengadaan kendaraan roda empat dengan penunjukan langusung pada dealer/pabriknya? mengingat kenderaan tersebut sudah ditentukan merknya (kebutuhan pemilik).Sesuai ketentuan dalam Lampiran I Bab I Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa dalam menentukan spesifikasi teknis dilarang mengarah atau menyebut satu merk. Sehingga apabila spesifikasi teknisnya diperbaiki sesuaikan kebutuhan jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah kemudian dilakukan pelelangan umum antar dealer mobil. Mohon penjelasan, apakah pengalaman pekerjaan sangat menentukan dalam penilaian dokumen tender? Dan Jika ya, apakah harus sesuai dengan 5NPt?Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I Bab II Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa khusus untuk pengadaan yang dipruntukan untuk usaha non kecil harus dituntut mempunyai pengalaman pada sub bidang yang sama. Terkait mengenai cara menghitung kemampuan dasar (KD) diatur : a. Untuk jasa pemborongan KD = 2.Npt (Nilai pengalaman tertinggi pada tujuh tahun terakhir pada bidang yang sama untuk usaha kecil dan pada sub bidang yang sama untuk usaha non kecil). b. Untuk jasa penggadaan barang KD = 5.Npt (Nilai pengalaman tertinggi pada tujuh tahun terakhir pada bidang yang sama untuk usaha kecil dan pada sub bidang yang sama untuk usaha non kecil).. c. Untuk jasa konsultansi KD = 3. Npt (Nilai pengalaman tertinggi pada tujuh tahun terakhir pada bidang yang sama untuk usaha kecil dan pada sub bidang yang sama untuk usaha non kecil). Kami ada silang pendapat masalah evaluasi penawaran, apakah dalam kontrak lumpsum perlu dilakukan koreksi aritmatik? mengingat dalam Dokumen lelang volume pekerjaan telah dimunculkan. Sesuai dengan ketentuan dalam keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur bahwa kontrak lump sum yang dikat adalah total penawarannya ditailnya tidak mengikat sehingga dalam kontrak lump sum tidak ada koreksi aritmatik. mohon penjelasan metoda yg sesuai untuk pengadaan barang/jasa yg penggunaan anggarannya >60% untuk jasa instalai, jasa implementasi, jasa training dan <40& untuk pengadaan barang/hardwareMetoda pelelangan umum dengan pascakualifikasi. Saya usul kepada Bappenas mengenai sertifikasi Panitya Pengadaan Barang/Jasa kalau dikelompokkan jenis pengadaan? Cth A-untuk pengadaan jasa konsultasi, B-untuk pengadaan barang/jasa pemborongan, dll.Usulan anda akan disampaikan Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik Assalamu Alaikum, Mohon tanggapan Apakah BUMN seperti Pertamina wajib menggunakan Keppres 80/2003 dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa?.Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) BUMN/BUMD yang penggadaannya dibiayai seluruh/sebagian dari dana APBN/APD harus tunduk pada ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003. Apabila pengadaan BUMN/BUMD murni didanai dari dana BUMN/BUMD sendiri pengadaannya menggunakan ketentuan SK Direksi masing-masing. Dalam membuat SK Direksi sebaiknya mengacu Keppres No. 80 tahun 2003.

16. Apakah surat jaminan penawaran yang formatnya berbeda dengan yang sudah ditentukan dapat dijadikan alasan mengugurkan? Jika tidak boleh, apakah ini mengurangi penilaian?

Tidak boleh, yang penting jaminan tersebut asli dan dapat diacairkan. Panitia dalam mengevaluasi hanya boleh mengugurkan penyimpangan-penyimpangan yang bersifat substansial (penyimpangan akan memperngaruhi mutu, hasil, lingkup pekerjaan). Penyimpangan yang tidak subtansial dilarang digugurkan. Apakah lelang dibawah Rp. 1 M juga wajib diumumkan di situs ini ?Sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun 2003 pengumuman pengadaan di web site tidak diwajibkan hanya diupayakan. Selain Perpres 80/2003 beserta perubahannya, landasan hukum apa saja yang menjadi dasar pelaksanaan bagi panitia dalam melaksanakan pengadaan jasa konstruksi?UUNo. 18 Tahun 199 Tentang Jasa Kontruksi dan PP No. 28 Tahun 2000, PP No. 29 Tah un 2000, dan PP No. 30 Tahun 2000. Bantuan dana Block grant bukan dana yang bersumber dari APBN, apakah pengadaan barang & jasa dari dana tersebut tetap harus dilelangkan ?Dana block grant sumbernya pasti dari APBN?APBD sehingga tetap harus dilelang umumkan Apakah BA evaluasi (pascakualifikasi) harus ditandatangani wakil perusahaan?Tidak perlu 1. Waktu penjelasan (anwijzing) : a. HPS harus diberitahu atau cukup perkiraan biaya ? b. Amplop penawaran harga harus dibuka & diberitahu (pascakualifikasi) ?Yang diumumkan adalah total HPS, rincian HPS bersifat rahasia. APAKAH ADA KETENTUAN BERAPA BIAYA LELANG YANG HARUS DIANGGARKAN UNTUK PENGADAAN DIATAS 1 MILYAR DAN DIBAWAH 1 MILYARBesaran biaya lelang hanya untuk penganti penggadaan dokumen saja. Dan diusahakan tidak perlu memungut biaya kepada peserta akan memberatkan peserta. Apakah dalam pengadaan jasa konstruksi lanjutan dari tahun anggaran sebelumnya dapat dilakukan dengan penunjukan langsung, mohon sekalian dengan dasar hukumnyaSesuai dengan ketentuan dalam PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi diatur bahwa untuk pekerjaan satu kesatuan konstruksi/satu kesatuan kegagalan bangunan dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Namun demikian dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Ketentuan Pemaketan, apabila pekerjaan itu satu kesatuan bangunan/kekagalan bangunan tidak boleh dipecah-pecah paketnya. Sehingga kasus di atas melanggar ketentuan pemaketan. Seharusnya dilelang umum satu paket dengan kontrak yang tahun jamak (kontrak yang dibiayai lebih dari satu tahun anggaran). Bagaimana caranya penyusunan spek dan syarat, agar kita dapat barang yang kita inginkan? Misalnya kami ingin beli sepeda motor merk jepang tapi jangan sampai dapatnya motor cina. Permasalahannya spek barang antara motor jepang dan motor cina sama tapi kualitas jelas beda, padahal harga motor cina lebih murah tapi tidak awet.Berdasarkan pasal 3 dan lampiran Bab I, angka 7) Keppres 80/2003, dalam menentukan spesifikasi teknis suatu barang harus memperhatikan : 1. kesesuaian dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Jadi bukan didasarkan pada keinginan user (kantor). 2. spesifikasi teknis tidak boleh mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen tertentu. dalam hal pengadaan seperti motor, untuk menghindari medapatkan barang yang tidak berkualitas maka panitia harus menetapkan kriteria teknis yang sesuai dengan keperluan,

misalnya: a. harus ada bengkel resmi di daerah tersebut b. memenuhi uji teknis dari departemen perindustrian dan BPPT c. adanya jaminan purna jual (spare parts)