prioritas nasional percepatan pertumbuhan … · no prioritas nasional program prioritas kegiatan...

43
MULTILATERAL MEETING-1 PENYUSUNAN RKP 2017 Rabu, 24 Februari 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PRIORITAS NASIONAL PERCEPATAN PERTUMBUHAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Upload: lediep

Post on 23-Jul-2019

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

MULTILATERAL MEETING-1PENYUSUNAN RKP 2017

Rabu, 24 Februari 2016

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PRIORITAS NASIONALPERCEPATAN PERTUMBUHAN KAWASAN

EKONOMI KHUSUS

TUJUAN MULTILATERAL MEETING I

1. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur

dalam pengembangan KEK.

2. Menginformasikan mengenai Prioritas Nasional KEK Tahun 2017, serta hasil Identifikasi

awal Sasaran Prioritas Nasional KEK, Arah Kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas

dan Kegiatan Prioritas Tahun 2017 kepada K/L terkait.

3. Menginformasikan mengenai Kerangka Regulasi dalam pelaksanaan program dan

kegiatan prioritas.

4. Memperoleh masukan dari K/L terkait sasaran prioritas, program prioritas, dan kegiatan

prioritas.

KELUARAN

1. Keluaran yang diharapkan yaitu kesepakatan terhadap sasaran prioritas nasional dan arah kebijakan prioritas nasional

2. Masukan untuk Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (level 2)

3. Sebagai bahan dasar dalam pembahasan Bilateral Meeting, yaitu pembahasan Form B - E.

PENDAHULUAN

Slide - 2

Slide - 3

Dirjen...

Direktur...

Kepala Bagian ...

Kepala Bagian ...

Direktur... Direktur...

Sesdirjen...

money follow function money follow program prioritas

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017

(HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat danberorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunannasional.

Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yangsama dilaksanakan oleh pada berbagai K/L dengan tingkat kompetensidan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumahdilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L.

Kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program prioritas.

HOLISTIKTEMATIK

Untuk mencapai sasaran prioritas nasional

Pengembangan KEK, perlu koordinasi lintas

Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, dan Pemerintah Daerah.

INTEGRATIF SPASIAL

Pencapaian Pengembangan KEK dilakukan secara terintegrasi melalui

peningkatan produksi bahan baku, konektivitas, infrastruktur dasar,

ketersediaan tenaga kerja, iklim investasi, daya dukung

lahan dan ruang

Pembangunan/pengembangan kawasan misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, terintergrasi dengan jalan,

pasar, serta terdapat dukungan jaringan air dan

listrik

“Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk MeningkatkanKesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan

Antarwilayah”

RKP

2017

Slide - 4

TAHAP PEMBAHASANMULTILATERAL DAN BILATERAL MEETING

PEMBAHASAN: Pengintegrasian berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur

OUTPUT : Form A Sasaran Prioritas Pembangunan; Arah Kebijakan; Program Prioritas (Level 1), dan Kegiatan Prioritas (Level 2)

MULTILATERAL MEETING I

23 – 29 Feb

PEMBAHASAN• Penajaman kegiatan prioritas, sasaran, target dan rincian pendanaan 2016 – 2017- dan

Forward Estimate• Verifikasi program/kegiatan diluar prioritas (umum)• Identifikasi kebutuhan mendesak lainnya (termasuk 100 prioritas Presiden)

OUTPUT :• Form B-E• Usulan Target dan Kebutuhan Pendanaan Prioritas (detail)• Catatan pembahasan termasuk kebutuhan lainnya (mendesak/prioritas Presiden)

BILATERAL MEETING

4 – 11 Mar

1. Pengintegrasian hasil Bilateral Meeting ke dalam Forum lengkap di masing-masingTopik setelah adanya Pagu Indikatif dan Rakorbangpus.

2. Penajaman sasaran-target-lokus

MULTILATERAL MEETING II

4-8 April

Slide - 5

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des

• Sinkronisasi Data DokumenPerencanaan danPenganggaran

• Penetapan Arah Kebijakan danPrioritasPembangunan

• Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP & Pagu Indikatif

• SKB MPPN/Ka Bappenas tentang dan MenKeu tentang RancanganAwal RKP dan Pagu Indikatif

• Rakorbangpus Multi – Pihak Tiga Pihak

• Penyusunan Rencana Kerja K/L

• Musrenbangprov• Rangkaian

Musrenbangnas

• Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP

• Perpres RKP

• Penelaahan RKA-KL

• Penyusunan Draft Nota Keu dan RUU APBN

• Rancangan RKP

• Penyampaian Rancangan RKP dan Kerangka EkonomiMakro dan Pokok-Pokok KebijakanFiskal ke DPR

• Pembicaraan Pendahuluan

• Lanjutan Pertemuan Tiga Pihak

• SKB MPPN/Ka. Bappenas dan MenKeu tentangPagu Anggaran K/L

• Ratas KerangkaEkonomi Makro dan Resource Envelope

• Kepres Alokasi Anggaran

• FinalisasiDIPA

• Kepres APBN• Kepres RKP

• PembahasanNota Keuangandan RUU APBN

• Penetapan UU APBN

• Surat Menkeutentang KesepakatanPemerintah - DPR

• Penelaahan RKA K/L

• PenyampaiandanPembahasanNota Keuangandan RUU APBN

Slide - 6

• Revolusi Mental• Pembangunan Pendidikan• Pembangunan Kesehatan• Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN

MANUSIA

• Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan• Kemaritiman dan Kelautan• Pariwisata• Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMBANGUNAN

SEKTOR UNGGULAN

• Pemerataan Antarkelompok Pendapatan• Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal• Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan• Pengembangan Konektivitas Nasional

DIMENSI PEMERATAAN DAN

KEWILAYAHAN

• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan KeamananKONDISI PERLU

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

Slide - 7

Slide - 8

TUJUAN PEMBANGUNAN KEK

Mendorong investasi dan meningkatkan daya saing internasional, pertumbuhan, penciptaan lapangan

kerja dan penerimaan devisa. UU No.39 Tahun 2009

Jaringan Konektivitas (Jalan Lingkungan Kawasan, Jalan Penghubung menuju Kawasan, Rel Kereta Api, dsb

1Enclave Area (kawasan pengolah komoditas unggulan menjadi produk akhir bernilai tambah tinggi)

2 Hinterland Area sumber daya alam/komoditas unggulan

KEK

Kab. A

Kab. B

Kab. C

Kab. D

1

2

2

2

2

33

3

3

3 Hinterland Area infrastruktur pendukung (Air, Listrik, dsb)

Pelabuhan Internasional

KETERKAITAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Sasaran2014

(Baseline)2015 2016 2017 2019

Sasaran Pembangunan Kawasan Industri/KEK

a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di LuarJawa

7 77 lama

+3 baru

10 lama+

2 baru

12 lama+

2 baru

b. Kawasan Industri n.a n.a n.a 14 14

ARAH KEBIJAKAN:

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa:1.Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata.

2.Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur3.Pengembangan SDM dan IPTEK4.Pengembangan regulasi dan kebijakan5.Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif

fiskal dan non-fiskal

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan KEK untuk mendukung Revolusi Mental: Promosi mencintai dan memanfaatkan produk dalam negeri Peningkatan kemudahan dan percepatan pelayanan perijinan investasi Penegakan hukum dan disiplin

Slide - 10

PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN KEKSebaran Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

KEK & KI SEI MANGKEIKab. Simalungun, Sumut

KEK TANJUNG API-APIKab. Banyuasin, Sumatera Selatan

KEK TANJUNG LESUNGKab. Pandeglang, Banten

KEK MANDALIKAKab. Lombok Tengah, NTB

KEK & KI PALUKota Palu, Sulawesi Tengah

KEK & KI BITUNGKota Bitung, Sulawesi Utara

KEK MOROTAIKab. Pulau Morotai, Maluku Utara

KEK MBTKKabupaten Kutai Timur, Kaltim

KEK SORONG

KEK MERAUKE

KEK & KI LANDAKKab. Landak, Kalbar

KEK KALTARA

KEK MAKASSAR

Maluku

KEK NTT

Keterangan:

Lokasi KEK yang telah ditetapkan sampai 2014

Lokasi KEK 2014-2019

KI KUALA TANJUNG

KI TANGGAMUS

KI KETAPANG

KI JORONGKI BATULICIN

KI BANTAENG

KI KONAWE

KI MOROWALI

KI BULI

KI TELUK BINTUNI

Lokasi 14 Kawasan Industri

Slide - 11

Lokasi KEK KI KSPN

Sei Mangkei √ √

Tanjung Lesung √ √

Tanjung Api Api √

Mandalika √ √

Palu √ √

Bitung √ √

MBTK √

Morotai √ √

Pemetaan Lokasi KEK, KI, dan KSPN

Keterangan:• KEK : Kawasan Ekonomi Khusus• KI : Kawasan Industri• KSPN: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

PercepatanPertumbuhanIndustri dan

KawasanIndustri/KEK

PeningkatanPopulasi Produktivita

s dan Dayasaing

Industri

Pengembangan Kawasan Industri/KEK

MembangunIklim Usaha

danInvestasi

Pembiyaandengan

akses danbiaya yang kompetitifSDM

Industriyang

Kompetendan Disiplin

HubunganIndustrial

yang Bersahabat

PemberianInsentif

Fiskal yang Harmonis

PeningkatanAkses ke

PasarGlobal

(Ekspor)

KetersediaanInfrastrukturdan Energi

Ketersediaandan

KualitasBahan Baku

Slide - 13

PEMBANGUNAN INDUSTRI/KEKPerencanaan Terintegrasi

KemperinBKPMPEMDA

Bank IndonesiaOtoritas Jasa Keuangan

KemenakerPOLRI,Pemda

KemenKeu

KemenperindKemenDag

KemenPUPRKemenHub

KemenKominfoKemenESDM

KemenBUMN

KemenTanKemenKP

KemenLHKKemenESDM

LEVEL 1

KemperindKemenko Perekonomian

Kemperind

Kemperind

Kemdikbud,KemenRistekDiktiKemenperin, Kemenaker, Pemda

PRIORITAS NASIONAL

PROGRAM PRIORITAS

Pengembangan8 KEK

Penyediaan lahan dan penataan

ruang

Konektivitas/ Aksesibilitas

Insentif Fiskaldan Non Fiskal

Menciptakan Iklim Investasi

Penyediaan Tenaga

Terampil dan Kelembagaan

Pengelola yang

Profesional

Ketersediaan Energi dan

Infrastruktur Dasar

Ketersediaan Bahan Baku

KEK

PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Kemendikbud,Kemenaker,

Kemenpariwisata,Kemenperin

Kemenristekdikti

BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

Kemen PUPR,KemenhubKemen BUMN

Kemenperin,Kemen ATR,

BIG,

Kemen PUPR,Kemen ESDM,

Kemenkominfo,

LEVEL 2

Slide - 14

Kementan,Kemen KP,

Kemen LHK,Kemen KUKM

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPRIORITAS NASIONAL: PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI

DAN KAWASAN INDUSTRI/KEK

Slide - 15

NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

PERUBAHAN

1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

2.Kemen ATR

3.BIG

Sepakat/Tidak Sepakat

1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

2.Kemenhub

1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

2.Kemenkeu,

3.Kemendag,

4.BKPM.

1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

2.Kemenpariwisata,

3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

1.Kemendikbud,

2.Kemenaker,

3.Kemenpariwisata,

4.Kemenperin

5.Kemenristekdikti

1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

1.Kemen PUPR,

2.Kemen ESDM,

3.Kemenkominfo,

1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

2.Kemen KP,

3.Kemen LHK,

4.Kemen KUKM

Mengetahui,

Deputi Bidang Ekonomi

Mengetahui,

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga

Program Kegiatan Sasaran IndikatorTarget 2017

Alokasi (Juta Rp.)

Pengembangan KEK

Konektivitas/Aksesibilitas

KementerianPerhubungan

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat

Terbangunnya Dermaga Penyeberangan Jumlah Dermaga Penyeberangan

19 Paket 348872

Ketersediaan Energi dan

Infrastruktur Dasar

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Program Pengembangan Perumahan

Penyediaan Rumah Susun

Terbangunnya rumah susun bagi pekerja di kawasan KEK dan KI

Jumlah rumah susun yang dibangun di kawasan KEK dan KI

10 unit

KementerianKomunikasi Dan Informatika

Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peningkatan pelayanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi

Jumlah perizinan bidang telekomunikasi yang terselesaikan di 8 KEK

8 KEK

Penyediaan Tenaga

Terampil dan Kelembagaan

Pengelola yang

Profesional

KementerianKetenagakerjaan

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Meningkatnya sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja

Jumlah BLK yang dibangun/ditingkatkan

9

Slide - 16

CONTOH: MATRIKS SASARAN PEMBANGUNAN, KEGIATAN PRIORITAS,PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B)

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

“Rumah dari kebijakan”(Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)

“Penyederhanaan Nomenklatur”Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk

itu perlu sasaran yang konkret

KEBUTUHAN 8 KEK

KEK SEI MANGKEI

Penyediaan lahan dan penataan

ruang

Konektivitas/ Aksesibilitas

Insentif Fiskaldan Non Fiskal

Menciptakan Iklim Investasi

Penyediaan Tenaga

Terampil dan Kelembagaan

Pengelola yang

Profesional

Ketersediaan Energi dan

Infrastruktur Dasar

Ketersediaan Bahan Baku

KEK

PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Kemendikbud,Kemenaker,

Kemenpariwisata,Kemenperin

Kemenristekdikti

BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

Kemen PUPR,KemenhubKemen BUMN

Kemen ATR, (cord)Sekdenas KEK,

BIG,Pemda Simalungun

Kemen PUPR,Kemen ESDM,

Kemenkominfo,Kemen BUMN dan PLN

Slide - 18

Kementan,Kemen KP,

Kemen LHK,Kemen KUKM

URAIAN TARGET TAHUN PENGERJAAN SUMBER PENDANAAN PROGRESS

Pembangunan Rel KA Bandar Tinggi – Kuala Tanjung

21,5 km 2013-2017 Kementerian Perhubungan Rel sepanjang 14,25 km telah dibangun. Sisanya sepanjang 7,25 km dalam proses pengadaan lahan yang ditargetkan beroperasi pada awal 2017.

PEMBANGUNAN REL KERETA API

URAIAN TARGET TAHUN PENGERJAAN SUMBER PENDANAAN PROGRESS

Pembangunan PLTG 250 MVA 2016 – 2018 PTPN III, PT Pertamina, dan Posco Menunggu pelaksanaan tender IPP PLN

Pengembangan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk 80 MVA 2017 N/A

PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK DAN JARINGAN TRANSMISI

URAIAN TARGET TAHUNPENGERJAAN

SUMBERPENDANAAN

PROGRESS

Pembangunan PelabuhanPetikemas Kuala Tanjung

1 paket 2016-2020 KemenPerhubungan / Pelindo I

Dalam proses

PEMBANGUNAN PELABUHAN

URAIAN TAHUN

Pembangunan/ Pengembangan BLK Simalungun/Pematang Siantar 2017

REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA

Slide - 19

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) SEI MANGKEI

PROVINSI SUMATERA UTARA

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK SEI MANGKEI

Slide - 20

NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

PERUBAHAN

1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

2.Kemen ATR

3.BIG

Sepakat/Tidak Sepakat

1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

2.Kemenhub

3.KemenBUMN

1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

2.Kemenkeu,

3.Kemendag,

4.BKPM.

1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

2.Kemenpariwisata,

3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

1.Kemendikbud,

2.Kemenaker,

3.Kemenpariwisata,

4.Kemenperin

5.Kemenristekdikti

1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

1.Kemen PUPR,

2.Kemen ESDM,

3.Kemenkominfo,

1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

2.Kemen KP,

3.Kemen LHK,

4.Kemen KUKM

Mengetahui,

Deputi Bidang Ekonomi

Mengetahui,

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

KEK PALU

Penyediaan lahan dan penataan

ruang

Konektivitas/ Aksesibilitas

Insentif Fiskaldan Non Fiskal

Menciptakan Iklim Investasi

Penyediaan Tenaga

Terampil dan Kelembagaan

Pengelola yang

Profesional

Ketersediaan Energi dan

Infrastruktur Dasar

Ketersediaan Bahan Baku

KEK

PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Kemendikbud,Kemenaker,

Kemenpariwisata,Kemenperin

Kemenristekdikti

BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

Kemen PUPR,KemenhubKemen BUMN

Kemenperin,Kemen ATR,

BIG,

Kemen PUPR,Kemen ESDM,

Kemenkominfo,

Slide - 21

Kementan,Kemen KP,

Kemen LHK,Kemen KUKM

URAIAN TARGET

TAHUNPENGERJAA

N

SUMBERPENDANAAN

PROGRESS

PerpanjangandermagaPelabuhanPantoloan

130meter

SelesaiJanuari2019

Kementerian Perhubungan, PemprovSulawesi Tengah,Pemkot Palu

-

Pembangunan Terminal Peti KemasInternasionalPantoloan

Selesai Mei 2018

KementerianPerhubungan

Telah dikeluarkan izin untukpembangunan terminal petikemas oleh Kemenhub padatahun 2014

PENGEMBANGAN PELABUHAN PANTOLOAN

URAIAN TARGET TAHUN PENGERJAAN SUMBER PENDANAAN PROGRESS

Pembangunan Jalan Layang 855 m Selesai Mei 2017 Kementerian PU PR Telah selesai dilaksanakan Kajian Perencanaan Teknis Flyover Oktober 2015

Pembangunan Jalan Palu – Parigi N/A Kementerian PU PR

PEMBANGUNAN JALAN LAYANG/SIMPANG SUSUN DI JALAN NASIONAL

URAIAN TARGET TAHUN PENGERJAAN SUMBER PENDANAAN PROGRESS

Penyediaan Air Bersih/Minum Jaringan Transmisi Air Baku, IPA, dan jaringan transmisimenuju lokasi KEK

Selesai 2017 Pemerintah Kota Palu Telah diselesaikan kajian FS

PENYEDIAAN AIR BERSIH/MINUM

URAIAN TAHUN

Pembangunan/ Pengembangan BLK Palu 2017

REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA

22

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PALU

PROPINSI SULAWESI TENGAH

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK PALU

Slide - 23

NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

PERUBAHAN

1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

2.Kemen ATR

3.BIG

Sepakat/Tidak Sepakat

1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

2.Kemenhub

3.Kemen BUMN

1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

2.Kemenkeu,

3.Kemendag,

4.BKPM.

1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

2.Kemenpariwisata,

3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

1.Kemendikbud,

2.Kemenaker,

3.Kemenpariwisata,

4.Kemenperin

5.Kemenristekdikti

1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

1.Kemen PUPR,

2.Kemen ESDM,

3.Kemenkominfo,

1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

2.Kemen KP,

3.Kemen LHK,

4.Kemen KUKM

Mengetahui,

Deputi Bidang Ekonomi

Mengetahui,

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

KEK BITUNG

Penyediaan lahan dan penataan

ruang

Konektivitas/ Aksesibilitas

Insentif Fiskaldan Non Fiskal

Menciptakan Iklim Investasi

Penyediaan Tenaga

Terampil dan Kelembagaan

Pengelola yang

Profesional

Ketersediaan Energi dan

Infrastruktur Dasar

Ketersediaan Bahan Baku

KEK

PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Kemendikbud,Kemenaker,

Kemenpariwisata,Kemenperin

Kemenristekdikti

BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

Kemen PUPR,Kemenhub

Kemenperin,Kemen ATR,

BIG,

Kemen PUPR,Kemen ESDM,

Kemenkominfo,

Slide - 24

Kementan,Kemen KP,

Kemen LHK,Kemen KUKM

URAIAN TARGET TAHUNPENGERJAAN

SUMBERPENDANAAN

PROGRESS

Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung

7,3 km; 2015-2018 RM dan Pinjaman Manado Bitung Lahan 97%;

1 paket 2014-2018 KPS Groundbreaking untuk Seksi I (porsi pemerintah) telah dilaksanakan sejak bulan Oktober 2014

PEMBANGUNAN JALAN TOL

URAIAN TARGET TAHUNPENGERJAAN

SUMBERPENDANAAN

PROGRESS

Peningkatan KapasitasGardu Induk TanjungMerah

60 MW 2019 N/A N/A

Pembangunan PLTUKema

2x50 MW

N/A Kerjasama antaraBUMD denganpihak swasta

N/A

PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK DAN JARINGAN TRANSMISI

URAIAN TARGET TAHUNPENGERJAAN

SUMBERPENDANAAN

PROGRESS

PengembanganPelabuhan Bitung(TPB)

1 paket 2015-2017 BUMN (PELINDO)

Dalam proses

PEMBANGUNAN/REHABILITASI PELABUHAN

URAIAN TARGET TAHUNPENGERJAAN

SUMBERPENDANAAN

PROGRESS

PengembanganBandara Sam Ratulangi Manado

N/A N/A N/A N/A

PENGEMBANGAN BANDARA

URAIAN TAHUN

Pembangunan/ Pengembangan BLK Bitung 2017

REVITALISASI BALAI LATIHAN KERJA

URAIAN TAHUN

Pengembangan Teaching Factory/Technopark di SMK (1 unit di Sulawesi Utara)

2017

TEACHING FACTORY/TECHNOPARK DI SMK

PROVINSISULAWESI UTARA

25

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) BITUNG

URAIAN TARGET TAHUNPENGERJAAN

SUMBERPENDANAAN

PROGRESS

Pembangunan Bendungan Kuwil

N/A 2016 N/A Dalam proses

PEMBANGUNAN BENDUNGAN DAN JARINGAN TRANSMISI

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK BITUNG

Slide - 26

NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

PERUBAHAN

1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

2.Kemen ATR

3.BIG

Sepakat/Tidak Sepakat

1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

2.Kemenhub

3.Kemen BUMN

1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

2.Kemenkeu,

3.Kemendag,

4.BKPM.

1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

2.Kemenpariwisata,

3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

1.Kemendikbud,

2.Kemenaker,

3.Kemenpariwisata,

4.Kemenperin

5.Kemenristekdikti

1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

1.Kemen PUPR,

2.Kemen ESDM,

3.Kemenkominfo,

1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

2.Kemen KP,

3.Kemen LHK,

4.Kemen KUKM

Mengetahui,

Deputi Bidang Ekonomi

Mengetahui,

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

KEK TANJUNG LESUNG

Penyediaan lahan dan penataan

ruang

Konektivitas/ Aksesibilitas

Insentif Fiskaldan Non Fiskal

Menciptakan Iklim Investasi

Penyediaan Tenaga

Terampil dan Kelembagaan

Pengelola yang

Profesional

Ketersediaan Energi dan

Infrastruktur Dasar

Ketersediaan Bahan Baku

KEK

PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Kemendikbud,Kemenaker,

Kemenpariwisata,Kemenperin

Kemenristekdikti

BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

Kemen PUPR,KemenhubKemen BUMN

Kemenperin,Kemen ATR,

BIG,

Kemen PUPR,Kemen ESDM,

Kemenkominfo,

Slide - 27

Kementan,Kemen KP,

Kemen LHK,Kemen KUKM

Kebutuhan Pembangunan Tahun 2017Satuan /

UnitPenyediaan lahan dan penataan ruang

• RDTR di sekitar Kawasan KEK 1 regulasiKonektivitas/ Aksesibilitas

• Peningkatan kapasitas jalan nasional ruas Citeureup – Tanjung Lesung

6 km

• Pembangunan jalan bypass Pasar Panimbang 7 km

• Pembangunan jalan nasional Cisekeut -Tanjung Lesung

12 km

• Pembangunan fisik Jalan Tol Serang –Panimbang

83,6 km

• Reaktivasi Jalur Kereta Api Rangkasbitung - Labuan 56 km

• Pembangunan Bandara Banten Selatan

Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar• Pembangunan rumah susun untuk karyawan• Pembangunan IPA dan jaringannya 100 L /

detik• Pembangunan IPAL beserta jaringannya• Pembangunan Gardu Induk Tanjung Lesung 100 MW

Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional• Pembangunan BLK• Pembangunan/Peningkatan SMK bidang

Pariwisata• Peningkatan Kapasitas Administrator KEK

PROVINSI BANTEN

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK TANJUNG LESUNG

Slide - 29

NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

PERUBAHAN

1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

2.Kemen ATR

3.BIG

Sepakat/Tidak Sepakat

1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

2.Kemenhub

3.Kemen BUMN

1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

2.Kemenkeu,

3.Kemendag,

4.BKPM.

1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

2.Kemenpariwisata,

3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

1.Kemendikbud,

2.Kemenaker,

3.Kemenpariwisata,

4.Kemenperin

5.Kemenristekdikti

1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

1.Kemen PUPR,

2.Kemen ESDM,

3.Kemenkominfo,

1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

2.Kemen KP,

3.Kemen LHK,

4.Kemen KUKM

Mengetahui,

Deputi Bidang Ekonomi

Mengetahui,

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

KEK MANDALIKA

Penyediaan lahan dan penataan

ruang

Konektivitas/ Aksesibilitas

Insentif Fiskaldan Non Fiskal

Menciptakan Iklim Investasi

Penyediaan Tenaga

Terampil dan Kelembagaan

Pengelola yang

Profesional

Ketersediaan Energi dan

Infrastruktur Dasar

Ketersediaan Bahan Baku

KEK

PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Kemendikbud,Kemenaker,

Kemenpariwisata,Kemenperin

Kemenristekdikti

BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

Kemen PUPR,KemenhubKemen BUMN

Kemenperin,Kemen ATR,

BIG,

Kemen PUPR,Kemen ESDM,

Kemenkominfo,

Slide - 30

Kementan,Kemen KP,

Kemen LHK,Kemen KUKM

Kebutuhan Pembangunan Tahun 2017Satuan /

UnitPenyediaan lahan dan penataan ruang• Penataan ruang di sekitar wilayah KEK 1 regulasi

Konektivitas/ Aksesibilitas

• Perpanjangan Runway BandaraInternasional Lombok

350 m

• Peningkatan Kapasitas PelabuhanLembar

Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar• Penyediaann listrik (Pembangkit Listrik

Tenaga Surya)• Pembangunan Bendungan Mujur

Lombok Tengah• Revitalisasi Bendungan Batu Jai• Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan

distribusi dalam KEK Mandalika• Pembangunan rumah susun bagi

karyawanPenyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional• Pembangunan BLK 1• Pembangunan/Peningkatan SMK

bidang Pariwisata1

• Peningkatan Kapasitas Administrator KEK

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MANDALIKA

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK MANDALIKA

Slide - 32

NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

PERUBAHAN

1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

2.Kemen ATR

3.BIG

Sepakat/Tidak Sepakat

1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

2.Kemenhub

3.Kemen BUMN

1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

2.Kemenkeu,

3.Kemendag,

4.BKPM.

1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

2.Kemenpariwisata,

3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

1.Kemendikbud,

2.Kemenaker,

3.Kemenpariwisata,

4.Kemenperin

5.Kemenristekdikti

1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

1.Kemen PUPR,

2.Kemen ESDM,

3.Kemenkominfo,

1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

2.Kemen KP,

3.Kemen LHK,

4.Kemen KUKM

Mengetahui,

Deputi Bidang Ekonomi

Mengetahui,

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

KEK MOROTAI

Penyediaan lahan dan penataan

ruang

Konektivitas/ Aksesibilitas

Insentif Fiskaldan Non Fiskal

Menciptakan Iklim Investasi

Penyediaan Tenaga

Terampil dan Kelembagaan

Pengelola yang

Profesional

Ketersediaan Energi dan

Infrastruktur Dasar

Ketersediaan Bahan Baku

KEK

PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Kemendikbud,Kemenaker,

Kemenpariwisata,Kemenperin

Kemenristekdikti

BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

Kemen PUPR,Kemenhub

Kemenperin,Kemen ATR,

BIG,

Kemen PUPR,Kemen ESDM,

Kemenkominfo,

Slide - 33

Kementan,Kemen KP,

Kemen LHK,Kemen KUKM

Kebutuhan Pembangunan Tahun 2017Satuan /

UnitPenyediaan lahan dan penataan ruang

• RDTR di sekitar Kawasan KEK 1 regulasiKonektivitas/ Aksesibilitas

• Pengembangan Pelabuhan Wayabula

• Perpanjangan dermaga ke sisi darat Pelabuhan

Daruba

• Peningkatan intensitas penerbangan perintis

• Pembangunan terminal sipil

• Pembangunan jalan lingkar Trans Morotai ruasWayabula – Sofi

34 km

Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

• Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Distribusidalam KEK Morotai

300liter/detik

• Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Distribusi dalam KEK Morotai

• Pembangunan rumah susun untuk karyawan

• Pembangunan Pembangkit Listrik di PulauMorotai

50 MW

Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional• Pembangunan BLK

• Pembangunan/Peningkatan SMK bidangPariwisata dan Perikanan

• Peningkatan kelembagaan koperasi dan UKM

• Peningkatan Kapasitas Administrator KEK

PROVINSI MALUKU UTARA

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MOROTAI

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK MOROTAI

Slide - 35

NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

PERUBAHAN

1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

2.Kemen ATR

3.BIG

Sepakat/Tidak Sepakat

1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

2.Kemenhub

1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

2.Kemenkeu,

3.Kemendag,

4.BKPM.

1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

2.Kemenpariwisata,

3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

1.Kemendikbud,

2.Kemenaker,

3.Kemenpariwisata,

4.Kemenperin

5.Kemenristekdikti

1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

1.Kemen PUPR,

2.Kemen ESDM,

3.Kemenkominfo,

1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

2.Kemen KP,

3.Kemen LHK,

4.Kemen KUKM

Mengetahui,

Deputi Bidang Ekonomi

Mengetahui,

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

KEK TANJUNG API API

Penyediaan lahan dan penataan

ruang

Konektivitas/ Aksesibilitas

Insentif Fiskaldan Non Fiskal

Menciptakan Iklim Investasi

Penyediaan Tenaga

Terampil dan Kelembagaan

Pengelola yang

Profesional

Ketersediaan Energi dan

Infrastruktur Dasar

Ketersediaan Bahan Baku

KEK

PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Kemendikbud,Kemenaker,

Kemenpariwisata,Kemenperin

Kemenristekdikti

BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

Kemen PUPR,Kemenhub

Kemenperin,Kemen ATR,

BIG,

Kemen PUPR,Kemen ESDM,

Kemenkominfo,

Slide - 36

Kementan,Kemen KP,

Kemen LHK,Kemen KUKM

Kebutuhan Pembangunan Tahun 2017Satuan /

UnitPenyediaan lahan dan penataan ruang

• RDTR di sekitar kawasan KEK 1 regulasiKonektivitas/ Aksesibilitas

• Pelebaran dan perbaikan jalan ruas Palembang –Tanjung Api-Api

62,8 km

• Pembebasan lahan pembangunan jalur kereta api antara simpang – Tanjung Api- Api 90 km

• Pembangunan upper structure dermagaPelabuhan Tanjung Api-Api

5000 DWt

• Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat 77.000DWt

Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar• Pembangunan rumah susun untuk karyawan

• Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Distribusi dalamKEK Tanjung Api-Api

100liter/detik

• Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Distribusi dalam KEK Tanjung Api-Api

• Pembangunan rumah susun untuk karyawan

• Pembangunan Gardu Induk Tanjung Api-Api Ext. 2LB

51 MW

Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

• Pembangunan BLK

• Pembangunan/Peningkatan SMK bidangPertanian

• Peningkatan Kapasitas Administrator KEK

PROVINSI SUMATERA SELATAN

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG API API

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK TANJUNG API API

Slide - 38

NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

PERUBAHAN

1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

2.Kemen ATR

3.BIG

Sepakat/Tidak Sepakat

1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

2.Kemenhub

1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

2.Kemenkeu,

3.Kemendag,

4.BKPM.

1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

2.Kemenpariwisata,

3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

1.Kemendikbud,

2.Kemenaker,

3.Kemenpariwisata,

4.Kemenperin

5.Kemenristekdikti

1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

1.Kemen PUPR,

2.Kemen ESDM,

3.Kemenkominfo,

1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

2.Kemen KP,

3.Kemen LHK,

4.Kemen KUKM

Mengetahui,

Deputi Bidang Ekonomi

Mengetahui,

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

KEK MBTK

Penyediaan lahan dan penataan

ruang

Konektivitas/ Aksesibilitas

Insentif Fiskaldan Non Fiskal

Menciptakan Iklim Investasi

Penyediaan Tenaga

Terampil dan Kelembagaan

Pengelola yang

Profesional

Ketersediaan Energi dan

Infrastruktur Dasar

Ketersediaan Bahan Baku

KEK

PERENCANAAN TERINTEGRASIPEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Kemendikbud,Kemenaker,

Kemenpariwisata,Kemenperin

Kemenristekdikti

BKPM,Kemenpariwisata,Kemendagri

Kemenperin,Kemenkeu,Kemendag,BKPM.

Kemen PUPR,Kemenhub

Kemenperin,Kemen ATR,

BIG,

Kemen PUPR,Kemen ESDM,

Kemenkominfo,

Slide - 39

Kementan,Kemen KP,

Kemen LHK,Kemen KUKM

Kebutuhan PembangunanSatuan /

UnitPenyediaan lahan dan penataan ruang

• RDTR di sekitar kawasan KEK 1 regulasiKonektivitas/ Aksesibilitas

• Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda 99 km

• Pembangunan Jalan Akses Maloy 5,5 km

• Peningkatan jalan nasional Simpang Perdau – Maloy 83,17 km

• Peningkatan jalan nasional Sangatta – Simpang Perdau 32,2 km

• Peningkatan Jalan nasional Simpang Perdau – Batu

Ampar

94,4 km

• Pembangunan Pelabuhan Curah 70.000 DWT

• Pembangunan pelabuhan Kontainer (Petikemas)

Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

• Pembangunan Tangki Timbun 19 unit @ 3.000 ton

• Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Jaringan Transmisi

20 km

• Pembangunan rumah susun untuk karyawan

• Pengembangan energi listrik berbahan bakulimbah sawit (biomassa) dan batubara

Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

• Pembangunan BLK

• Pembangunan/Peningkatan SMK bidang Pertanian

• Peningkatan kelembagaan koperasi dan UKM

• Peningkatan Kapasitas Administrator KEK

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENCANA TERINTEGRASI PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MBTK

FORM HASIL PEMBAHASAN MULTILATERAL IPERCEPATAN PERTUMBUHAN KEK MBTK

Slide - 41

NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS K/L KESEPAKATANCATATAN

PERUBAHAN

1Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Industri/KEK

1.1 Pengembangan KEK 1.1.1 Penyediaan lahan dan penataan ruang 1.Kemenperin

2.Kemen ATR

3.BIG

Sepakat/Tidak Sepakat

1.1.2 Konektivitas/ Aksesibilitas 1.Kemen PUPR,

2.Kemenhub

1.1.3 Insentif Fiskal dan Non Fiskal 1.Kemenperin,

2.Kemenkeu,

3.Kemendag,

4.BKPM.

1.1.4 Menciptakan Iklim Investasi 1.BKPM,

2.Kemenpariwisata,

3.Kemendagri1.1.5 Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional

1.Kemendikbud,

2.Kemenaker,

3.Kemenpariwisata,

4.Kemenperin

5.Kemenristekdikti

1.1.6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar

1.Kemen PUPR,

2.Kemen ESDM,

3.Kemenkominfo,

1.1.7 Ketersediaan Bahan Baku KEK 1.Kementan,

2.Kemen KP,

3.Kemen LHK,

4.Kemen KUKM

Mengetahui,

Deputi Bidang Ekonomi

Mengetahui,

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

• K/L memberi masukan atas sasaran dan arah kebijakan sertaProgram dan Kegiatan Prioritas Nasional denganmemperhatikan lintas sektor

• Hasil dari Multilateral Meeting Tahap I berupa kesepakatan atasSasaran, Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas(Level 2):

− Kemen PPN/Bappenas menyempurnakan sasaran, level 1 dan 2 di dalam aplikasi SIMU sebagai bahan dasar Bilateral Meeting.

− K/L menentukan Program dan Kegiatan K/L beserta sasaran, indikator, target, lokasi dan indikasi alokasi pendanaansebagai bahan pembahasan dalam Bilateral Meeting

TINDAK LANJUT

Slide - 42

Terima kasih

Slide - 43

[email protected]/Fax : 021-3926249