problematika yuridis perjanjian sewa menyewa … depan.pdf · sesama pemerintah adalah dengan...
TRANSCRIPT
i
SKRIPSI
PROBLEMATIKA YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA GEDUNG MILIK PEMERINTAH
ANTARA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BADUNG
NI WAYAN IDA YULIANA PERTIWI 1116051159
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR
2015
ii
PROBLEMATIKA YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA GEDUNG MILIK PEMERINTAH
ANTARA PEMERINTAH KOTA DENPASAR DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BADUNG
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana
NI WAYAN IDA YULIANA PERTIWI 1116051159
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2015
v
KATA PENGANTAR
Om Swastyastu,
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul “PROBLEMATIKA YURIDIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA
GEDUNG MILIK PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH KOTA
DENPASAR DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG” ini
dengan baik.
Dalam upaya penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan
dukungan dari semua pihak. Baik berupa bimbingan, saran dan masukan serta
motivasi yang sangat membantu penulis dalam menulis skripsi ini. Untuk itu pada
kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-
tulusnya kepada yang terhormat:
1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., selaku Dekan Fakultas
Hukum Univeristas Udayana.
2. Bapak I Ketut Sudiarta, SH., MH., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Udayana.
3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang, SH., MH., selaku Pembantu Dekan II
Fakultas Hukum Universitas Udayana.
4. Bapak I Wayan Suardana, SH., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas
Hukum Universitas Udayana.
vi
5. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., selaku Pembimbing 1
yang telah meluangkan banyak waktu serta dengan sabar memberikan
bimbingan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Cokorda Dalem Dahana, SH.,M.Kn., selaku Pembimbing II yang selalu
memberikan banyak motivasi serta arahan selama penulis menempuh studi di
Fakultas Hukum Universitas Udayana hingga akhirnya dapat merampungkan
skripsi ini.
7. Bapak A. A Gd. Oka Parwata, SH., M.Si., selaku Ketua Program Ekstensi
Fakultas Hukum Universitas Udayana.
8. Bapak A. A. Ketut Sukranatha, SH., MH., selaku Sekretaris Program Ekstensi
Fakultas Hukum Universitas Udayana.
9. Bapak Satyayudha Dananjaya, SH., MKn., selaku Pembimbing Akademik
(PA) yang senantiasa memberi bimbingan dan saran selama penulis
menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Univeristas Udayana, yang telah banyak
membagi ilmu serta wawasan yang sangat berharga bagi penulis.
11. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Univeristas Udayana Program
Ekstensi yang telah banyak membantu penulis dalam menempuh studi sampai
dengan menyelesaikan skripsi ini.
12. I Ketut Windu dan Ni Made Suartini selaku orang tua penulis yang telah dan
akan selalu mencurahkan segalanya baik materiil maupun imateriil sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Saudara penulis Ni Kadek Devitasari
vii
juga turut memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan
terimakasih yang setulus-tulusnya.
13. Gede Wahyu Saputra, SE yang selama ini telah selalu memberikan semangat
serta dukungan dalam proses pemnyelesaian skripsi ini.
14. Sahabat seperjuangan penulis, angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas
Udayana, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas
motivasi dan waktu berdiskusi selama penulis menempuh pendidikan di
Fakultas Hukum Universitas Udayana.
15. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang
tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya.
Sebagaimana layaknya manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya dalam
penulisan skripsi ini tentu terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, dengan
segala kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis mengharapkan kritik serta
saran yang membangun dari para pembaca sekalian. Akhir kata, penulis berharap
semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi karya ilmiah yang dapat
dipertanggungjawabkan secara akademis.
Om Santih, Santih, Santih Om.
Denpasar, Agustus 2015
Penulis
ix
DAFTAR ISI
Halaman Sampul Depan
Halaman Sampul Dalam ............................................................................... i
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Hukum ...................................................... ii
Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi .................................................... iii
Halaman Pengesahan Panitia Penguji Skripsi ................................................ iv
Kata Pengantar ............................................................................................ v
Halaman Pernyataan Keaslian ....................................................................... viii
Daftar Isi ..................................................................................................... ix
Abstrak ........................................................................................................ xii
Abstract ........................................................................................................ xiii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ................................................................. 4
1.3 Ruang Lingkup Masalah ......................................................... 5
1.4 Orisinalitas Penelitian ............................................................ 5
1.5 Tujuan Penelitian ................................................................... 7
1.5.1 Tujuan Umum ............................................................. 7
1.5.2 Tujuan Khusus ............................................................ 7
1.6 Manfaat Penelitian ................................................................. 8
1.6.1 Manfaat Teoritis .......................................................... 8
1.6.2 Manfaat Praktis ........................................................... 8
x
1.7 Landasan Teoritis ................................................................... 9
1.8 Metode Penelitian ................................................................... 11
1.8.1 Jenis Penelitian ........................................................... 12
1.8.2 Jenis Pendekatan ......................................................... 12
1.8.3 Data Hukum ................................................................ 13
1.8.4 Teknik Pengumpulan Data Hukum .............................. 14
1.8.5 Teknik Analisis ........................................................... 15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH, KEWENANGAN, PERJANJIAN DAN ASET
DAERAH
2.1 Pemerintahan Daerah ........................................................ 16
2.2 Kewenangan ..................................................................... 24
2.3 Aset Daerah ...................................................................... 30
2.4 Perjanjian .......................................................................... 32
BAB III PENGATURAN POLA PEMANFAATAN ASET DAERAH
3.1 Dasar Hukum Pengelolaan Aset-Aset Daerah .................. 39
3.2 Pola Pemanfaatan Aset Daerah ....................................... 39
3.3 Pola Pemanfaatan Aset Daerah Antar Pemerintah ........... 48
BAB IV POLA PEMANFAATAN ASET DAERAH ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
4.1 Status Hukum dari Perjanjian Sewa Menyewa Bekas
Gedung Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Dilakukan
xi
oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah
Kota Denpasar ................................................................ 50
4.2 Kendala dan Upaya Pemanfaatan Aset Daerah yang
Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan
Pemerintah Kota Denpasar .............................................. 58
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan .................................................................... 60
5.2 Saran .............................................................................. 60
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR INFORMAN
xii
ABSTRAK
Kurang memadainya gedung sebagai penunjang kinerja pelayanan publik pemerintah Kota Denpasar membuat pihak Pemerintah Kota Denpasar berinisiatif untuk mendayagunakan aset Pemerintah Kabupaten Badung yang berada di Lumintang. Dengan itu dilaksanakanlah perjanjian sewa menyewa atas tanah dan gedung antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Pemerintah Kota Denpasar . Dalam penulisan ini terdapat permasalahan yang ditulis yaitu bagaimana pengaturan pola pemanfaatan aset daerah jika para pelaku pemanfaatannya adalah sesama pemerintah dan Bagaimana status hukum dari perjanjian sewa menyewa bekas gedung SKPD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kota Denpasar tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian empiris dengan jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengaturan pola pemanfaatan aset daerah jika para pelaku pemanfaatannya sesama pemerintah adalah dengan menggunakan pola pinjam pakai yang sesuai menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Status hukum dari perjanjian sewa menyewa bekas gedung SKPD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kota Denpasar tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menyebabkan tindakan perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Berdasarkan hukum keperdataan perjanjian tersebut dapat menimbulkan kerugian antara satu pihak yaitu Pemerintah Kota Denpasar, dimana dalam hal ini pihak Pemerintah Kota Denpasar seharusnya dapat memanfaatkan aset tersebut dengan cara pinjam pakai Kata Kunci : Pemerintah, Aset Daerah, Perjanjian
xiii
ABSTRACT
Inadequate buildings as supporting public service performance make the government of Denpasar initiative to leverage the assets of the Badung regency administration is in Lumintang. With that carried lease agreement on the land and the building between the Government of Badung with the government of Denpasar. This paper there are problems that written which is how the pattern of use of assets if the perpetrator is a fellow government utilization and How the legal status of the former building lease agreement on education undertaken by the Government of Badung and government of Denpasar .
The method used in this paper is the method of empirical research with the type of approach used is the approach of legislation and case approach.
The pattern of use of assets if their use among government actors is to use appropriate loan use pattern according to Article 1 point 12 of Government Regulation No. 27 of 2014 about the Management of State / Regional and Article 35 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Interior No. 17 of 2007 on the Technical Guidelines on Regional Property Management. The legal status of the former building lease agreement on education undertaken by the Government of Badung and government of Denpasar is not in accordance with the applicable laws and regulations, causing the action of the agreement becomes invalid. Under the civil law of the agreement can result in losses between the parties is the Government of Denpasar, where in this case the government of Denpasar should be able to utilize these assets by means of leasing.
Key word : The Government, Aggrement, Regional Assets