profil pengelolaan hibah pemerintah pusat - djppr · dilaksanakan oleh kementerian...

Profil Pengelolaan Hibah

Pemerintah Pusat

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

KEMENTERIAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2016

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi

Bagian 1

Latar Belakang, Strategi Pemanfaatan, Prinsip

Penerimaan, Jenis dan Landasan Hukum Hibah

1. Latar Belakang (1)





6. Jenis-jenis Hibah

7. Jenis-jenis Hibah (2)

8. Klasifikasi Hibah

9. Berbagai Variasi Pelaksanaan Hibah

10. Landasan Hukum Pengelolaan Hibah (1)

11. Landasan Hukum Pengelolaan Hibah (2)

Bagian 2

Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah dan Kategori

Sumber Donor Luar Negeri

12. Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah

13. Cakupan Hibah Yang Diterima oleh Daerah

14. Hibah Luar Negeri Per Jenis Donor

Bagian 3

Perkembangan Realisasi Hibah dan Opini BPK

15. APBN 2011–2016

Bagian 3a

Perkembangan Realisasi Pendapatan Hibah

16. Perkembangan Pendapatan Hibah

17. Pendapatan Hibah Sesuai Sumbernya

18. Pendapatan Hibah Sesuai Pencairannya

19. Pendapatan Hibah Sesuai Bentuknya

Bagian 3b

Perkembangan Realisasi Belanja Hibah

20. Realisasi Belanja Hibah Pemerintah (1)

21. Realisasi Belanja Hibah Pemerintah (2)

Bagian 3d

Opini BPK

22. Opini BPK atas Laporan Keuangan 2008 – 2015



Daftar Isi

Bagian 4

Ekstra Slide

23. Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung

24. Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk

Membiayai Kegiatan (DRKH – On Treasury)

25. Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk

Membiayai Kegiatan (DRKH – Off Treasury)

26. Pengelolaan Hibah Terencana Barang/Jasa (DRKH

– Off Treasury)

27. Pengelolaan Hibah Langsung Uang (Non DRKH –

Off Treasury)

28. Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa (Non

DRKH – Off Treasury)

29. Pengelolaan Hibah Langsung Uang – SKPD (Non

DRKH – Off Treasury)

30. Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa – SKPD

(Non DRKH – Off Treasury)

31. Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada

32. Mekanisme Belanja Hibah (1)




35. Frequently Asked Question (1)







Bagian 1

Latar Belakang, Strategi Pemanfaatan, Prinsip

Penerimaan, Jenis dan Landasan Hukum Hibah


Latar Belakang (1)


Definisi Hibah

Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk

uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari

pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari

dalam negeri atau luar negeri, yang atas hibah tersebut,

pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan

untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha

Milik Daerah.

Tujuan Penerimaan Hibah

mendukung program pembangunan nasional; dan/atau

mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan

kemanusiaan.

Hibah merupakan bagian dari penerimaan negara dalam

postur APBN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (2)

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Paradigma Baru Kerjasama Pembangunan Melalui Hibah

Masyarakat internasional menyuarakan tentang new paradigm

of Technical Cooperation that is emerging, yaitu:

Aliran informasi yang sangat mudah diakses (the free flow of

information);

Munculnya aktor baru (donors) di tingkat global (the emergence

of new actors on the global stage);

Teknologi baru yang mendorong inovasi sebagai alat transfer

pengetahuan (new technologies are facilitating innovative ways

and means of knowledge transfer);

Kerjasama Selatan- Selatan/KSS (South-South Cooperation) yang

menawarkan peningkatan prospek pembelajaran secara

horizontal terhadap tantangan pembangunan.

Latar Belakang (3)


Sumber: Jakarta Commitment

Tujuan Pengelolaan Hibah

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hibah

sebagai wujud Tata Kelola Keuangan yang baik (Good Governance)

Strategi Pemanfaatan Hibah 2015 – 2019 (1)

Pemanfaatan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-

prinsip sebagai berikut:

Dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dengan kehati-hatian

dan tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat

mengganggu stabilitas keamanan negara;

Kesetaraan dalam pelaksanaan kerjasama; dan

Mengutamakan kepentingan nasional dalam semua aspek, termasuk aspek politik,

ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Mekanisme penerimaan hibah dilaksanakan dengan sistem yang

memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuai

dengan karakteristik hibah namun tetap memegang teguh prinsip-

prinsip pemanfaatan hibah.

Latar Belakang (4)


Sumber: Jakarta Commitment

Strategi Pemanfaatan Hibah 2015 – 2019 (2)

Elemen Kunci Optimalisasi Kerjasama Pembangunan Melalui Hibah

Prinsip Ownership

Recipient country berperan sebagai sumber ide (source of custodian idea) dan

mengarahkan inisiatif untuk menentukan kebutuhan menetapkan jumlahnya

serta mengendalikan kelanjutannya;

Prinsip Harmonisasi

Sejalan dengan kerangka nasional (RPJM);

Mutual Accountability

Dilaksanakan dengan transparan dan akuntabilitas bersama;

Aligment

Mengadopsi sistem lokal (country systems) dalam perencanaan, penganggaran

dan pencairan, maupun pelaporannya;

Result Based;

Mengutamakan mekanisme jaminan kualitas (quality assurance) yang dapat

dimonitor, review dan pengawasan.

Latar Belakang (5)


Arah Kebijakan Pemanfaatan Hibah 2015 - 2019

Pemanfaatan hibah diarahkan untuk mendukung seluruh agenda prioritas

pembangunan nasional dalam RPJMN 2015 – 2019 termasuk penanganan isu-isu global,

yang diantaranya ditujukan untuk:

Mendukung pencapaian prioritas pembangunan dalam dimensi pembangunan nasional RPJMN

2015-2019, yaitu: (i) dimensi pembangunan manusia, (ii) dimensi pembangunan sektor

unggulan, dan (iii) dimensi pemerataan dan kewilayahan;

Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar

wilayah;

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

Mendorong adanya inovasi sitem manajemen pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dalam

rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemerintah;

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (capacity building);

Mendorong transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge);

Menunjang penyediaan pelayanan dasar umum;

Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan;

Mendukung pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam dan budata serta kegiatan

antisipasi dampak perubahan iklim (climate change).


Jenis-jenis Hibah

Hibah berdasarkan jenisnya terdiri dari:

Hibah Terencana/DRKH Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan

Hibah(DRKH)

Hibah Langsung/Non DRKH Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan

Hibah berdasarkan mekanisme pencairannya terdiri dari:

Hibah Melalui KPPN Hibah yang proses penarikan dananya dilaksanakan di BUN/KPPN

Hibah Tanpa Melalui KPPN Hibah yang proses penarikan dananya tidak dilaksanakan di BUN/KPPN

Hibah berdasarkan sumbernya terdiri dari:

Hibah Dalam Negeri Hibah dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri, Lembaga Non Keuangan Dalam Negeri, Pemerintah Daerah,

Perusahaan Asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah NKRI, Lembaga Lainnya dan Perorangan

Hibah Luar Negeri Hibah dari Negara Asing, Lembaga di bawah PBB, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan Asing, Lembaga Non

Keuangan Asing, Lembaga Keuangan Nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah

NKRI, Perorangan


Jenis-jenis Hibah (2)

Hibah berdasarkan bentuknya terdiri dari:

Hibah Uang

Uang Tunai

Hibah dalam bentuk uang yang diterima Pemerintah dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan

oleh Pemerintah melalui mekanisme APBN

Uang untuk Membiayai Kegiatan

Hibah yang diterima Pemerintah yang peruntukannya ditentukan dalam Perjanjian Hibah dan

dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah penerima hibah.

Hibah Barang/Jasa

Barang

Hibah yang diterima Pemerintah yang pengadaannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk

mendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN

Jasa

Hibah yang diterima Pemerintah berupa jasa tertentu yang kegiatannya dilaksanakan oleh

Pemberi Hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah

Daerah/BUMN

Hibah Surat Berharga

Hibah yang diterima Pemerintah yang dapat berupa saham kepemilikan pada perusahaan


Klasifikasi Hibah


HIBAH

TERENCANA/DRKH

Menteri Keuangan

KPPN/BUN

UANG

NPH, WA,NOD

LANGSUNG/NON DRKH

Menteri/Pimpinan Lembaga

NON KPPN/BUN

BARANG/JASA UANG

SP2HL, SPTMHL,SPTJM

REKENING KORAN

•BAST, SP3HLBJS

•MPHLBJS, SPTMHL

LC, DP, REKSUS,

RKUN

REIMBURSEMENT LANGSUNG KL

Jenis Hibah

Penandatangan Hibah

Pencairan Hibah

Bentuk Hibah

Dokumen Pertanggung-jawaban

Cara Penarikan

T

y

p

e

Jenis Hibah Pencairan

Alternatif

Pelaksanaan Bentuk Ket Terencana

(DRKH)

Langsung

(Non

DRKH)

Melalui KPPN

(On

Treasury)

Tidak Melalui

KPPN

(Off Tresury)

1 x x DRKH - On

Treasury

Uang untuk

Membiayai

Kegiatan

2 x x DRKH – Off

Treasury

Uang untuk

Membiayai

Kegiatan

3 x x Barang dan Jasa

4 x x

Non DRKH

– Off

Treasury

Uang untuk

Membiayai

Kegiatan

5 x x Barang dan Jasa

Uang untuk

Membiayai

Kegiatan

Diteruskan

kepada

Pemda

(SKPD)

6 x x 7 x x Barang dan Jasa

Berbagai Variasi Proses Pelaksanaan Hibah


Landasan Hukum Pengelolaan Hibah (1)

Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah;

Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan

Hibah;

Peraturan Pemerintah No 2/2012 tentang Hibah Daerah;

Peraturan Pemerintah No 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan No 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

Peraturan Menteri Keuangan No 180/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas

Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada

Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan No 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang

Berasal dari Aset Lain-lain;

Peraturan Menteri Keuangan No 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah;

Peraturan Menteri Keuangan No 246/PMK.06/2014 jo. Peraturan Menteri Keuangan No 87/PMK.06/2016

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan No 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah

Asing/Lembaga Asing

Peraturan Menteri Keuangan No 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang

untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia


Landasan Hukum Pengelolaan Hibah (2)


Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau

Hibah Luar Negeri;

Peraturan Menteri Keuangan No 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung

Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang

Peraturan Menteri Keuangan No 162/PMK.07 /2015 jo. Peraturan Menteri Keuangan No

155/PMK.07/2016 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka

Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Peraturan Menteri Keuangan No 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pengembalian

Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

Peraturan Menteri Keuangan No 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan

Penghapusan BMN

Peraturan Menteri Keuangan No 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan

BMN


Bagian 2

Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah dan

Kategori Sumber Donor Luar Negeri


Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah


A P B N

ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH

PUSAT MELALUI KL

RKA - KL

ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN

PERHITUNGAN (MENKEU SELAKU BUN)

RA - BUN

Kantor

Pusat

(KP)

Kantor

Daerah

(KD)

Dekon-

sentrasi

(DK)

Tugas

Pemban-

Tuan

(TP)

Mendanai Urusan Pusat

Dilaksanakan oleh Pemda

Mendanai Urusan APBD

Transfer ke

Daerah

(DAU,

DAK, DBH)

Belanja

Hibah DN

(On Granting)

Subsidi

Belanja

Lain –

lain

Belanja

Hibah LN

Mendanai urusan pusat yang

Dilaksanakan di Daerah

Cakupan Hibah Yang Diterima oleh Daerah

Hibah

Perorangan/

Swasta

HIBAH

LUAR NEGERI

Pemerintah

Daerah/

APBD

Pemerintah

Daerah Lain

Badan/

Lembaga/

Organisasi

Dalam

Negeri

Kelompok

Masyarakat/

Perorangan

Dalam Negeri

Pemerintah

Pusat/ APBN

Penerimaan DN

BUMD

HIBAH

Pendapatan Hibah

APBN yang berasal

dari Belanja Hibah

APBD

Belanja

Hibah APBN

ke LN

Belanja Hibah

ke APBD


TECHNICAL

COOPERATION

TECHNICAL ASSISTANCE (Rencana kegiatan yang menggunakan sumber daya luar negeri yang

diarahkan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan SDM dan sistem

manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan tenaga ahli, pendidikan

dan pelatihan, penelitian maupun lokakarya atau seminar

FOREIGN GRANT

Bilateral Technical Agencies :

JICA, DFAT,

USAID, GIZ

CIDA, KfW,

MCC, DFID, etc

Foreign Governments :

Germany, USA,

Japan, China,

Australia

etc

Multilateral Agencies :

WB, ADB,IDB,

EC, GFF,

GAVI,

etc

UN Agencies :

UNDP, WHO,

UNFPA, FAO,

UNICEF, WFP

UNAIDS,

etc

Partner of

Development

Corporation

Type of

Cooperation

Type Activities

Type Funding

Regional Org. :

ASEAN,

APEC, etc

Hibah Luar Negeri Per Jenis Donor



Bagian 3

Perkembangan Realisasi Hibah

dan Opini BPK


APBN 2011–2016


[ Triliun Rupiah ]

Sumber:

*) LKPP (DJPBN-Kemenkeu) Catatan:

#) Belanja Barang, Modal dan Bansos sebagian

dibiayai dari Penerimaan Hibah

2011 2012 2013 2014 2015 2016

A. Pendapatan Negara dan Hibah 1.210,6 1.338,1 1.438,9 1.550,5 1.508,0 1.555,9

I. Penerimaan Dalam Negeri 1.205,4 1.332,3 1.432,1 1.545,5 1.496,0 1.546,9

II. Hibah 5,2 5,8 6,8 5,0 12,0 9,0 /

B. Belanja Negara 1.295,0 1.491,4 1.650,6 1.777,2 1.806,5 1.864,3

I. Belanja Pemerintah Pusat 883,7 1.010,6 1.137,2 1.203,6 1.183,3 1.154,0

1. Belanja Barang # 124,6 140,9 169,7 176,6 233,3 259,6

2. Belanja Modal # 117,9 145,1 180,9 147,3 215,4 169,5

3. Bunga Utang 93,3 100,5 113,0 133,4 156,0 182,8

4. Subsidi 295,3 346,4 355,0 392,0 186,0 174,2

5. Belanja Hibah 0,3 0,1 1,3 0,9 4,3 7,1

- Dalam Negeri (On Granting) 0,3 0,1 1,3 0,8 4,2 7,1

- Luar Negeri 0,0 - 0,0 0,1 0,0 0,0

6. Belanja Bantuan Sosial # 71,1 75,6 92,1 97,9 97,2 49,6

II. Transfer Daerah 411,3 480,6 513,3 573,7 623,1 710,3 /

C. Keseimbangan Primer 8,9 (52,8) (98,6) (93,3) (142,5) (124,9) /

D. Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) (84,4) (153,3) (211,7) (226,7) (298,5) (308,3) /

E. Pembiayaan 130,9 175,2 237,4 248,9 323,1 334,5

Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan 46,6 21,9 25,7 22,2 24,6 26,2

LKPP


Bagian 3a

Perkembangan Realisasi

Pendapatan Hibah


Perkembangan Pendapatan Hibah


[ Triliun Rupiah ]

Sumber:

*) Tahun 2010 – 2014 LHP LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)

Tahun 2015 LKPP (DJPB – Kemenkeu)

Tahun 2016 KHP – LKPP (DJPB – Kemenkeu)


Pendapatan Hibah Sesuai Sumbernya

[ Triliun Rupiah ]

Sumber:

- LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)

Sumber Hibah 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Realisasi DN 0,38 0,95 1,63 1,17 9,64 6,60

Realisasi LN 4,85 4,85 5,35 3,90 7,90 5,43

Total Penerimaan Hibah 5,23 5,79 6,97 5,07 17,55 12,03

Pendapatan Hibah Sesuai Pencairannya


[ Triliun Rupiah ]

Sumber:


Tahun Pagu APBN Melalui KPPN Tidak Melalui KPPN Jumlah

2011 4,66 3,82 1,41 5,23

2012 0,83 4,24 1,55 5,79

2013 4,48 3,66 3,31 6,97

2014 2,33 2,85 2,23 5,07

2015 3,31 1,45 16,09 17,55

2016 1,98 1,23 10,80 12,03


Pendapatan Hibah Sesuai Bentuknya

[ Triliun Rupiah ]

Sumber:


2011 2012 2013 2014 2015 2016

Uang 4,54 4,13 4,53 2,95 11,97 8,99

Barang 0,18 0,76 0,70 1,13 3,37 1,38

Jasa 0,52 0,90 1,75 0,99 2,20 1,66

Total 5,23 5,79 6,97 5,07 17,55 12,03


Bagian 3b

Perkembangan Realisasi

Belanja Hibah


Realisasi Belanja Hibah Pemerintah (1)


[ Triliun Rupiah ]

Sumber:


Penerima

Belanja Hibah2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pagu 0,43 1,79 2,35 2,85 6,08 8,90

Luar Negeri 0,02 0,00 0,01 0,07 0,04 0,01

Dalam Negeri 0,28 0,08 1,29 0,84 4,22 7,12

Total Belanja 0,30 0,08 1,30 0,91 4,26 7,13

2012 2013

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah (2)


Penerima Realisasi Penerima Realisasi

2011 Pemerintah Daerah Rp 280.108.798.355 Pemerintah Palestina Rp19.999.999.998

2012 Pemerintah Daerah Rp 75.079.293.554 --- Rp -

2013 Pemerintah Daerah Rp1.293.247.172.580 Pemerintah Myanmar Rp 9.709.000.000

2014 Pemerintah Daerah Rp 835.816.648.146 1.Universitas Al Azhar Mesir Rp33.416.506.069

2.Indonesian Muslim Association

in America Maryland

Rp34.545.000.000

3.Pemerintah Suriah, Serbia,

Bosnia Herzegovina dan Palestina

Rp 3.731.400.000

2015 Pemerintah Daerah Rp4.218.053.910.693 1.Organisasi internasional NECDO Rp 5.000.000.000

2.Indonesian Muslim Centre of

Queenstand LTD

Rp 5.000.000.000

3. Pemerintah Palau Rp12.501.375.000

4. Pemerintah Palestina Rp14.065.000.000

5. UNOCHA Rp 7.036.719.000

2016 Pemerintah Daerah Rp7.116.803.667.130 Pemerintah Laos Rp13.114.000.000

Belanja Hibah Luar NegeriTahun Belanja Hibah Dalam Negeri (On Granting)


Bagian 3c

Opini BPK


Tahun Opini

2008 Tidak Memberikan Pendapat

2009 - 2011 Wajar Dengan Pengecualian

2012 Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas

2013 Tidak menyumbang temuan yang mempengaruhi opini

LKBUN*


LKBUN*


LKBUN*


LKBUN*

Opini BPK atas Laporan Keuangan 2008 – 2015


*BPK tidak memberikan opini atas laporan keuangan BA 999.02 namun hanya memberikan opini

atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara


Bagian 4

Ekstra Slide


Jenis Hibah Perencanaan Grant

Agreement Penganggaran

Pelaksanaan dan Pencairan

Hibah yang Direncanakan

• Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH)

• Menteri Keuangan Cq DJPPR

1. Uang Untuk Membiayai Kegiatan :

Penuangan dalam DIPA;

2. Barang dan Jasa: Tanpa DIPA dan tidak perlu direvisi

• Tender dan KPBJ • Pencairan melalui : On Treasury • Pertanggungjawaban : NOD- SP3 BAST-SP3HL BJS

Hibah Langsung

•Tanpa DRKH

Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pejabat yang diberi Kuasa

1. Uang Untuk Membiayai Kegiatan :

Penuangan dalam DIPA (dapat direvisi sewaktu- waktu sepanjang tahun; bersifat on top menambah pagu,dan Belanja dapat mendahului DIPA);

2. Barang dan Jasa : Tanpa

DIPA dan tidak perlu direvisi;

• Tender dan KPBJ • Pencairan Off Treasury; • Pertangungjawaban : Uang – SPHL BAST - SP3HL BJS

Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung


Perencanaan Negosiasi/

Penandatanganan Penganggaran Pelaksanaan Pelaporan

K/L menyiapkan

usulan kegiatan

ke Bappenas dan

menyiapkan

readiness criteria

Bappenas menilai

kelayakan dan

kesiapan proyek

dan menyusun

Daftar Kegiatan

(DRKH)

Kemenkeu melakukan

negosiasi dan

penandatanganan

Grant Agreement

K/L mengajukan

pencantuman dana

dalam dokumen

anggaran ke

Kemenkeu

Kemenkeu

menyampaikan

RUU APBN dan

Nota Keuangan ke

DPR

K/L melaksanakan

pengadaan dan

membuat kontrak

DPR menyetujui

APBN

K/L dan Kemenkeu

menyusun DIPA

K/L melaksanakan

pencairan dana

hibah ke KPPN

Dit EAS DJPPR

menyusun

Laporan

Keuangan BA

999.02

berdasarkan NoD

dari donor

KPPN

menerbitkan SP3

berdasarkan NoD

K/L menyusun

Laporan SAI

berdasarkan SP3

Type 1

Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai

Kegiatan (DRKH – On Treasury)




K/L menyiapkan

usulan kegiatan

ke Bappenas dan

menyiapkan

readiness criteria

Bappenas menilai

kelayakan dan

kesiapan proyek

dan menyusun

Daftar Kegiatan

(DRKH)

Kemenkeu melakukan

negosiasi dan

penandatanganan

Grant Agreement

K/L mengajukan

permohonan Ijin

pembukaan rekening

ke Kemenkeu

Kemenkeu

menyampaikan ijin

pembukaan

rekening

K/L melaksanakan

pengadaan dan

membuat kontrak

K/L dan Kemenkeu

menyusun DIPA

K/L melaksanakan

pencairan dana

hibah dari

Rekening Hibah

Bendahara

Pengeluaran

Dit EAS DJPPR

menyusun

Laporan

Keuangan BA

999.02

berdasarkan

SPHL dari KPPN

KPPN

menerbitkan

SPHL

K/L menyusun

Laporan SAI

berdasarkan

SPHL

K/L mengajukan

pengesahan

pendapatan dan

belanja yang

bersumber dari

hibah ke KPPN

Type 2

Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai

Kegiatan (DRKH – Off Treasury)


Type 3


Penandatanganan Pelaksanaan Pelaporan

K/L menyiapkan

usulan kegiatan

ke Bappenas dan

menyiapkan

readiness criteria

Bappenas menilai

kelayakan dan

kesiapan proyek

dan menyusun

Daftar Kegiatan

(DRKH)

Kemenkeu melakukan

negosiasi dan

penandatanganan

Grant Agreement

K/L mengajukan pengesahan

pendapatan yang bersumber

dari hibah ke DJPPR

(SP3HL-BJS)

Dit EAS DJPPR menerbitkan

nomor register dan SP3HL-

BJS

K/L mengajukan permohonan

penerbitan nomor register


belanja yang bersumber dari

hibah ke KPPN

(MPHL-BJS)

Dit EAS DJPPR

menyusun

Laporan

Keuangan BA

999.02

berdasarkan

MPHL-BJS dari

KPPN

KPPN

menerbitkan

Persetujuan

MPHL-BJS

K/L menyusun

Laporan SAI

berdasarkan

MPHL-BJS

Pengelolaan Hibah Terencana Barang/Jasa

(DRKH – Off Treasury)


Type 4

Pengelolaan Hibah Langsung Uang





K/L menyiapkan

usulan

kegiatan/proposal

ke Donor

KL melakukan

negosiasi dan

penandatanganan

Grant Agreement

dengan Donor

K/L mengajukan

permohonan Ijin

pembukaan rekening

ke Kemenkeu

Kemenkeu

menyampaikan ijin

pembukaan

rekening

K/L melaksanakan

pengadaan dan

membuat kontrak

K/L dan Kemenkeu

menyusun DIPA

K/L melaksanakan

pencairan dana

hibah dari

Rekening Hibah

Bendahara

Pengeluaran

Dit EAS DJPPR

menyusun

Laporan

Keuangan BA

999.02

berdasarkan

SPHL dari KPPN

KPPN

menerbitkan

SPHL

K/L menyusun

Laporan SAI

berdasarkan

SPHL

K/L mengajukan

pengesahan

pendapatan dan

belanja yang

bersumber dari

hibah ke KPPN

(SP2HL)

K/L mengajukan

permohonan

penerbitan nomor

register

Type 5

Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa





K/L menyiapkan

usulan

kegiatan/proposal

ke Donor

KL melakukan

negosiasi dan

penandatanganan

Grant Agreement

dengan Donor


pendapatan yang bersumber

dari hibah ke DJPPR

(SP3HL-BJS)

Dit EAS DJPPR menerbitkan

nomor register dan SP3HL-

BJS

K/L mengajukan permohonan

penerbitan nomor register


belanja yang bersumber dari

hibah ke KPPN

(MPHL-BJS)

Dit EAS DJPPR

menyusun

Laporan

Keuangan BA

999.02

berdasarkan

MPHL-BJS dari

KPPN

KPPN

menerbitkan

Persetujuan

MPHL-BJS

K/L menyusun

Laporan SAI

berdasarkan

MPHL-BJS

Type 6

Pengelolaan Hibah Langsung Uang - SKPD





K/L menyiapkan

usulan

kegiatan/proposal

ke Donor

KL melakukan

negosiasi dan

penandatanganan

Grant Agreement

dengan Donor

K/L mengajukan

permohonan Ijin

pembukaan rekening

ke Kemenkeu

Kemenkeu

menyampaikan ijin

pembukaan

rekening

K/L menunjuk BPP

dan PPK di Daerah

K/L dan Kemenkeu

menyusun DIPA

Dit EAS DJPPR

menyusun

Laporan

Keuangan BA

999.02

berdasarkan

SPHL dari KPPN

KPPN

menerbitkan

SPHL

K/L menyusun

Laporan SAI

berdasarkan

SPHL

K/L mengajukan

pengesahan

pendapatan dan

belanja yang

bersumber dari hibah

ke KPPN (SP2HL)

K/L mengajukan

permohonan

penerbitan nomor

register

PPK melaksanakan

pengadaan dan

membuat kontrak,

BPP mencairkan dana

hibah

PPK dan BPP

membuat laporan

kepada K/L

Type 7

Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa - SKPD





K/L menyiapkan

usulan

kegiatan/proposal

ke Donor

KL melakukan

negosiasi dan

penandatanganan

Grant Agreement

dengan Donor

K/L mengajukan pengesahan pendapatan yang

bersumber dari hibah ke DJPPR

(SP3HL-BJS)

Dit EAS DJPPR menerbitkan nomor register

dan SP3HL-BJS

K/L mengajukan permohonan penerbitan nomor

register

K/L mengajukan pengesahan belanja yang

bersumber dari hibah ke KPPN

(MPHL-BJS)

Dit EAS DJPPR

menyusun

Laporan

Keuangan BA

999.02

berdasarkan

MPHL-BJS dari

KPPN

KPPN

menerbitkan

Persetujuan

MPHL-BJS

K/L menyusun

Laporan SAI

berdasarkan

MPHL-BJS

K/L membuat BASTO dengan Daerah

Flexibilitas terkait penggunaan dana pilkada :

a. Dana Pilkada yang telah ditransfer dari Pemda dapat langsung digunakan/dibelanjakan untuk kebutuhan

penyelenggaraan Pilkada;

b. Revisi DIPA dan Pengesahan dapat dilakukan kemudian namun tetap dalam tahun anggaran berjalan.

APBD

APBN

Register KPUD/

BAWASLU

Revisi

DIPA

KPPN

SP2HL

SPHL

Laporan

Keuangan

LKPP

Laporan

Penggunaan

Dana ke Pemda

Transfer

Dana

Belanja

Operasional

Belanja Hibah

Pendapatan Hibah

Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada


1. Penyediaan Belanja Hibah

Menteri Keuangan DJA DJPPR Kementerian /

Lembaga PPA KPA

Mengusulkan Pejabat

DJPU sebagai KPA

Menyampaikan RAB,

KAK dalam rangka

transfer dana hibah

Menetapkan PPK dan PPSPM

Menyusun RDP dilampiri

RAB, KAK dan SPTJM yang

ditandatangani KPA

Menyampaikan alokasi

ke K/L terkait, dan

meminta agar K/L

menyampaikan RAB

dan KAK

Mengajukan RDP

dilampiri dokumen

RAB, KAK dan SPTJM

ke DJA

Menyampaikan

Rincian Alokasi

Anggaran Hibah

Pemerintah/

Lembaga Asing

Mengesahkan DIPA

1

2a

2b 2c

2d

3

4 5

Menetapkan

Pejabat DJPU

sebagai KPA

6

Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (1)


2. Pencairan Belanja Hibah

DJA

DJPPR

Kementerian/Lembaga

DJPBn

PPA KPA

Menyampaikan surat

permintaan pencairan belanja

hibah dengan dilampiri :

SPTJM, Surat Keterangan

Rekening Penerima Hibah, dan

Rekening Koran Penerima

Hibah.

Memproses SPM

dalam rangka

pencairan hibah ke

Pemerintah/Lembaga

Asing

Memberitahukan

DIPA Hibah ke

Pemerintah/

Lembaga Asing ke

K/L terkait

KPPN Pinjaman

dan Hibah

menerbitkan

SP2D

Pengajuan revisi

anggaran dalam hal

terdapat selisih kurs

Proses revisi

anggaran dalam

hal terdapat

selisih kurs

1

5

3

2

4

6



3. Pelaporan Belanja Hibah

DJA

DJPPR

Kementerian/Lembaga

DJPBn

PPA KPA

Bertanggungjawab atas

penggunaan anggaran dan

pencapaian output

Bertanggungjawab atas

transfer dari kas

negara ke rekening

Pemerintah/ Lembaga

Asing penerima hibah

Tata cara pelaporan Belanja Hibah mengacu ke

PMK tentang Sistem Akuntansi Hibah



Frequently Asked Question (1)

Mengapa setiap perjanjian hibah harus diregistrasi?

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan

Penerimaan Hibah Pasal 74 ayat (3) diatur bahwa untuk setiap perjanjian pinjaman luar negeri dan

perjanjian hibah wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan

Apa persyaratan pengajuan nomor registrasi hibah?

Pengajuan permohonan nomor register hibah langsung bentuk uang dilampiri dengan:

a. Perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan;

b. Ringkasan Hibah.

Pengajuan permohonan nomor register hibah langsung bentuk barang/Jasa/Surat Berharga dilampiri

dengan:

a. Perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

b. Ringkasan Hibah.

Dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud di atas, permohonan nomor register dilampiri

dengan:

1) Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH)/Berita Acara Serah Terima (BAST).

2) SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung) yang ditandatangani Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Untuk format dokumen Ringkasan hibah sesuai dengan Lampiran II PMK 191/PMK.05/2011 tentang

Mekanisme Pengelolaan Hibah

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan menjaga validitas data hibah tahun 2014 dan

selanjutnya, maka dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan permohonan nomor register

hibah adalah dokumen asli atau fotocopy yang dilegalisir oleh satker penerima hibah (cap dinas dan

tanda tangan asli/basah) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia


Apa saja unsur-unsur pada Naskah Perjanjian Hibah?

Naskah Perjanjian Hibah paling sedikit memuat jumlah, peruntukan, dan ketentuan serta persyaratan,

dan ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa.

Apakah terdapat format standar dokumen SPTMHL yang dilampirkan bersamaan

dengan dokumen BAST pada saat pengajuan nomor register?

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-81/PB/2011 tanggal 30 November

2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo

Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga, untuk Surat Pernyataaan Telah

Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) ditandatangani Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Untuk tanggal dan nomor naskah perjanjian hibah pada dokumen BAST merujuk pada tanggal dan

nomor dokumen BAST/Naskah Perjanjian Hibah

Apakah terdapat format Berita Acara Penyerahan Hibah/Berita Acara Serah

Terima?

Tidak terdapat format baku dokumen Berita Acara Penyerahan Hibah/Berita Acara Serah Terima, namun

demikian Berita Acara Penyerahan Hibah/Berita Acara Serah Terima setidaknya memiliki unsur-unsur

yang harus dipenuhi, antara lain Tanggal Serah Terima, Pihak Pemberi dan Penerima, Tujuan

Penyerahan, Nilai Nominal, Bentuk Hibah, dan Rincian Harga per Barang.



Bagaimana jika dalam Berita Acara Penyerahan Hibah/Berita Acara Serah Terima

tidak diketahui nilai hibah yang diterima?

Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker selaku PA/KPA penerima hibah dapat melakukan

estimasi nilai wajar atas barang/jasa/surat berharga yang diterima dan kemudian dituangkan pada

dokumen BAST atau lampiran dokumen BAST yang dan disetujui oleh pihak pemberi dan penerima

hibah

Apabila nilai barang/jasa/surat berharga dalam mata uang asing, maka untuk nilai dalam Rupiahnya

dikonversi berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST

Siapa yang memandatangani BAST?

BAST ditandatangani oleh Pemberi Hibah (Donor) dan Penerima Hibah (KL yaitu Pimpinan Lembaga atau

Kepala Satker)

Siapa yang melakukan pengajuan pengesahan hibah?

Pengajuan pengesahan hibah dilakukan oleh penerima hibah, yang pengajuan pengesahannya

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Apakah syarat pengesahan dokumen Surat Perintah Pengesahan Pendapatan

Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS)?

Dokumen SP3HL-BJS disusun sesuai format lampiran III PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme

Pengelolaan Hibah sebanyak 3 (tiga) rangkap asli (cap dinas dan tanda tangan asli/basah), ditandatangani

oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran, dan dilampiri dengan dokumen BAST (asli atau copy yang

dilegalisir) dan SPTMHL yang ditandatangani Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (cap dinas dan tanda

tangan asli/basah)



Kapan penerimaan hibah (hibah yang pencairannya tidak melalui BUN/KPPN)

diakui?

Penerimaan hibah diakui pada saat pengesahan di Kuasa BUN. Hibah uang saat terbit SPHL/SP3HL dan

hibah barang/jasa/surat berharga saat Persetujuan MPHLBJS berdasarkan BAST

Akun apa saja yang dapat digunakan untuk mencatat belanja yang dibiayai dari

hibah pada Kementerian Lembaga?

Akun yang dapat digunakan untuk mencatat belanja yang dibiayai dari hibah adalah:

52XXXX Belanja Barang dan Jasa

53XXXX Belanja Modal

57XXXX Belanja Bantuan Sosial

Bila Kementerian Lembaga (KL) menerima hibah uang yang nantinya digunakan

untuk pengadaan barang (aset) dan barang (aset) tersebut akan diteruskan

kepada Pemerintah Daerah/masyarakat, akun apa yang sebaiknya digunakan?

Bila barang (aset) yang akan dibeli akan diteruskan kepada Pemerintah Daerah/masyarakat, sebaiknya

KL menggunakan akun 526XXX (Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda) saat

melakukan pengadaan/belanja

Hibah apa saja yang memerlukan revisi DIPA?

Hanya hibah uang untuk membiayai kegiatan yang memerlukan revisi DIPA, sedangkan hibah

barang/jasa/surat berharga tidak memerlukan revisi DIPA



Dicatat dimana saja hibah yang telah disahkan?

Untuk hibah uang yang telah disahkan dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan

Operasional (LO), Neraca (bila hibah menimbulkan pertambahan aset)

Kapan Rekonsiliasi/konfimasi hibah antara Kementerian Lembaga (KL) dan DJPPR

dilakukan?

Sesuai amanat PMK 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah, KL

melakukan konfirmasi kepada DJPPR atas data realisasi hibah yang diterima secara langsung dari

pemberi hibah secara triwulan

Dalam proses rekonsiliasi/konfirmasi antara Kementerian Lembaga (KL) dan

DJPPR, nilai mana yang akan dicantumkan dalam Berita Acara?

Dalam proses rekonsiliasi/konfirmasi nilai penerimaan hibah yang dicantumkan dalam berita acara

adalah penerimaan hibah yang telah disahkan oleh Kuasa BUN

Bagaimana perlakuan atas sisa dana hibah yang kegiatannya telah selesai?

Saat kegiatan telah selesai dan masih terdapat sisa dana hibah, maka Kementerian Lembaga harus

menyetorkan kepada Kas Negara, kecuali bila dinyatakan lain dalam Perjanjian Hibah

Berapa nilai aset terendah dari suatu barang yang layak diserahterimakan ke

Pemerintah/Counterpart sesuai dengan regulasi Kementerian Keuangan?

Kementerian Keuangan tidak mengatur batasan minimal nilai aset yang akan diserahterimakan atau

dihibahkan antara pihak pemberi (donor) dengan pihak penerima



Bagaimana untuk aset yang diadakan oleh donor tetapi digunakan oleh KL untuk

kepentingan proyek. Apakah aset tersebut harus di BAST kan atau bisa digunakan

saja oleh KL?

Jika akan digunakan oleh KL maka aset tersebut di BAST kan ke KL

Apakah terdapat peraturan terkait tata cara pemberian aset saat proyek akan

berakhir?

Pada prinsipnya pemberian aset dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan/urgensi masing-masing

pihak, baik pada awal proyek, pertengahan proyek maupun saat proyek berakhir yang ditandai dengan

BAST

Bagaimana tentang barang habis pakai (contoh: ban dan spare part kendaraan),

ketika diganti karena telah usang untuk tujuan perawatan, apa yang harus

dilakukan atas spare part bekas dimaksud yang terkadang ada yang cukup mahal?

Apa bukti pendukung yang harus disiapkan?

Jika belum di BAST kan maka biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab donor namun apabila sudah di

BAST kan, maka akan menjadi tanggung jawab Kementerian Lembaga


© 2016

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Frans Seda Lantai 7

Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta

Tel. 021-3864778; fax. 021-3843712

www.djppr.kemenkeu.go.id Email : [email protected]

profil pengelolaan hibah pemerintah pusat - djppr · dilaksanakan oleh kementerian...

Documents