progam bpjs ketenagakerjaan lia wie
DESCRIPTION
bpjsTRANSCRIPT
Progam Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
Disusun Oleh :
Emelia Wijayanti
JOGJAKARTA 2014
1
DAFTAR ISI
Halaman Judul............................................................................................1
Daftar Isi....................................................................................................... 2
Pendahuluan ..............................................................................................3
BAB 1. Pengertian BPJS..........................................................................6
BAB 2. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan..............................................7
BAB 3. Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan...................................9
BAB 4. Program BPJS Ketenagakerjaan........................................11
Penutup......................................................................................................22
Daftar Pustaka ……………………………………………………………….23
2
PENDAHULUAN
Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya
dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-
bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 25 Ayat
(1) Deklarasi menyatakan, setiap orang berhak atas derajat hidup yang memadai untuk
kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan,
pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan
dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi
janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan
kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.
Berdasarkan Deklarasi tersebut, pasca Perang Dunia II beberapa negara
mengambil inisiatif untuk mengembangkan jaminan sosial, antara lain jaminan
kesehatan bagi semua penduduk (Universal Health Coverage). Dalam sidang ke58
tahun 2005 di Jenewa, World Health Assembly (WHA) menggaris bawahi perlunya
pengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin tersedianya akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan kepada
mereka terhadap risiko keuangan. WHA ke58 mengeluarkan resolusi yang
menyatakan, pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan melalui Universal Health
Coverage diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial. WHA juga
menyarankan kepada WHO agar mendorong negara-negara anggota untuk
mengevaluasi dampak perubahan sistem pembiayaan kesehatan terhadap pelayanan
kesehatan ketika mereka bergerak menuju Universal Health Coverage.
Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga
mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam UUD 45
pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam UU No. 23/1992 yang kemudian diganti
dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan. Dalam UU 36/2009 ditegaskan bahwa setiap
3
orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di
bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan
terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam
program jaminan kesehatan sosial.
Untuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas, pemerintah
bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan.
Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah dengan
menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya
adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara
lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk
masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah
(Jamkesda). Namun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi-
bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. Untuk mengatasi
hal itu, pada 2004, dikeluarkan Undang-Undang No.40 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi
seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial
Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014.
Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional).
Sesungguhnya keinginan untuk mendirikan BPJS baru telah dibahas dalam
prosespenyusunan UU SJSN. Perdebatannya berlangsung sangat alot. Berbagai
pertimbangan tentangcost-benefit, Nasionalisme, keadilan antar daerah dan antar
4
golongan pekerjaan, sertapertimbangan kondisi geografis serta ekonomis yang
berbeda-beda telah pula dibahas mendalam.Apa yang dirumuskan dalam UU SJSN,
UU no 40/04, merupakan kompromi optimal.Konsekuensi logis dari sebuah negara
demokrasi adalah bahwa rumusan suatu UU yang telahdiundangkan harus
dilaksanakan, baik yang tadinya pro maupun yang tadinya kontra terhadap suatu isi
atau pengaturan. Setelah disetujui DPR, wakil rakyat, maka rumusan suatu
UUmengikat semua pihak. Sangatlah tidak layak dan tidak matang, apabila UU
tersebut sudah divonis tidak mengakomodir kepentingan kita, sebelum UU itu
dilaksanakan. Kita harus belajar konsekuen dan berani menjalankan sebuah keputusan
UU, meskipun ada aspirasi atau keinginankita yang berbeda dengan yang dirumuskan
UU SJSN. Boleh saja kita tidak setuju dengan isisuatu UU dan tidak ada satupun UU
yang isinya 100% disetujui dan didukung oleh seluruhrakyat. Atau, jika seseorang
atau sekelompok orang yakin bahwa UU SJSN itu merugikankepentingan lebih
banyak rakyat, maka ia atau mereka dapat mengajukan alternatif ke DPR untuk
merevisi atau membuat UU baru. Inilah hakikat negara demokrasi.
5
BAB 1
PENGERTIAN BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial maka BPJS merupakan sebuah lembaga hukum nirlaba
untuk perlindungan sosial dalam menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidup yang layak sekaligus dibentuk untuk menyelenggarakan
program jaminan sosial di Indonesia. BPJS sendiri terdiri dari dua bentuk yaitu BPJS
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan
sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT ASKES,
dana tabungan dan asuransi pegawai negeri PT TASPEN, Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia PT ASABRI dan lembaga jaminan sosial
ketenagakerjaan PT JAMSOSTEK. Transformasi PT Askes serta PT JAMSOSTEK
menjadi BPJS yang akan dilakukan secara bertahap. Pada tanggal 01 Januari 2014, PT
Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada tahun 2015 giliran PT
Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
6
BAB 2
SEJARAH BPJS KETENAGAKERJAAN
Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab
dan kewajiban Negara - untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada
masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti
halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial
berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta
dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.
Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang,
dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan
Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan
bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang
pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan
Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok
Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin
transparan.
Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan
hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977
diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah
(PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja
(ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN
untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan
wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.
Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995
ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga
Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi
kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian
7
berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian
atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.
Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu
berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2,
yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman
kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi
maupun produktivitas kerja.
Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan
dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4
(empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjutnya hingga
berlakunya UU No 24 Tahun 2011.
Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1
Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek
(Persero) yang bertransformsi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial
tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun
mulai 1 Juli 2015.
Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS
Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil
mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh
pekerja dan keluarganya.
Kini dengan system penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS
Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha
saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan
ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
8
BAB 3
VISI DAN MISI BPJS KETENAGAKERJAAN
Visi
Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya,
bersahabat dan unggul dalam Operasional dan Pelayanan.
Misi
Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi
perlindungan dasar bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:
Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan
keluarga
Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada
tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas
Negara: Berperan serta dalam pembangunan
Filosofi Badan Penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk
mengatasi resiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang
lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tua
maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut
diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas kasihan orang lain.
Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program BPJS
Ketenagakerjaan dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda
membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang
berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan rendah.
Motto Perusahaan"Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja"
9
Nilai-Nilai Perusahaan
Iman: Taqwa, berfikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas.
Profesional:Berprestasi, bermental unggul, proaktif dan bersikap positif
terhadap perubahan dan pembaharuan
Teladan: Berpandangan jauh kedepan, penghargaan dan pembimbingan
(reward & encouragement), pemberdayaan
Integritas: Berani, komitmen, keterbukaan
Kerjasama: Kebersamaan, menghargai pendapat, menghargai orang lain.
Etika Kerja Perusahaan
Teamwork : Memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dengan
orang lain atau dengan kelompok untuk mencapai tujuan perusahaan.
Open Mind : Memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima
gagasangagasan baru yang lebih baik.
Passion : Bersemangat dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan.
Action : Segera melaksanakan rencana/pekerjaan/tugas yang telah disepakati
dan ditetapkan bersama
Sense : Rasa memiliki, kepedulian, ikut bertanggung jawab dan memiliki
inisiatif yang tinggi untuk memecahkan masalah perusahaan.
10
BAB 4
PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN
Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar
bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian
terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus
penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya
risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga
kerja.
Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat
terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal
dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja
dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial
ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial.
1. Program Jaminan Hari Tua
Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya
penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan
dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian
penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55
tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.
Iuran Program Jaminan Hari Tua:
• Ditanggung Perusahaan = 3,7%
• Ditanggung Tenaga Kerja = 2%
Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil
11
pengembangannya.
Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul
ditambah dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:
1. Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap
2. Berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa
tunggu 1 bulan
3. Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI
Tata Cara Pengajuan Jaminan
1. Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan
formulir 5 BPJS Ketenagakerjaan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan
setempat dengan melampirkan:
a. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli
b. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi)
c. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau
Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial
d. Kartu Keluarga (KK)
2. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total
dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter
3. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah
Republik Indonesia dilampiri dengan:
a. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
b. Photocopy Paspor
c. Photocopy VISA
4. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum
usia 55 thn dilampiri:
a. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan
b. Photocopy Kartu keluarga
12
5. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari
perusahaan sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun
telah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang
bersangkutan berhenti bekerja, dilampiri dengan:
a. Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan
b. Surat pernyataan belum bekerja lagi
c. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai
Negeri Sipil/POLRI/ABRI
6. Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut BPJS Ketenagakerjaan
melakukan pembayaran JHT
2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus
dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi
hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-
risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun
mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan
keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha
memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar
antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.
Manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi
bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja
sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran
untuk program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya
iuran berdasarkan kelompok jenis usaha sebagaimana tercantum pada iuran.
1. Biaya Transport (Maksimum)
a. Darat/sungai/danau Rp 750.000,-
13
b. Laut Rp 1.000.000,-
c. Udara Rp 2.000.000,-
2. Sementara tidak mampu bekerja
a. Empat (4) bulan pertama, 100% x upah sebulan
b. Empat (4) bulan kedua, 75% x upah sebulan
c. Seterusnya 50% x upah sebulan
3. Biaya Pengobatan/Perawatan
Rp 20.000.000,- (maksimum) dan Pergantian Gigi tiruan Rp. 2.000.000,-
(Maksimum)
4. Santunan Cacat
a. Sebagian-tetap: % tabel x 80 bulan upah
b. Total-tetap:
Sekaligus: 70% x 80 bulan upah
Berkala (24 bulan) Rp 200.000,- per bulan*
c. Kurang fungsi: % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan upah
5. Santunan Kematian
a. Sekaligus 60% x 80 bulan upah
b. Berkala (24 bulan) Rp. 200.000,- per bulan*
c. Biaya pemakaman Rp 2.000.000,-*
6. Biaya Rehabilitasi diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga
yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RS Umum Pemerintah dan ditambah
40% dari harga tersebut, serta biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp
2.000.000,-
a. Prothese/alat penganti anggota badan
b. Alat bantu/orthose (kursi roda)
7. Penyakit akibat kerja, besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya
perawatan sama dengan poin ke-2 dan ke-3.
14
Iuran
Kelompok I: 0.24 % dari upah sebulan;
Kelompok II: 0.54 % dari upah sebulan;
Kelompok III: 0.89 % dari upah sebulan;
Kelompok IV: 1.27 % dari upah sebulan;
Kelompok V: 1.74 % dari upah sebulan;
*) sesuai dengan PP Nomor 84 tahun 2010
Tata Cara Pengajuan Jaminan
1. Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form BPJS
Ketenagakerjaan 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada
BPJS Keteneagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya
kecelakaan
2. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal dunia oleh dokter yang
merawat, pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan
dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga
kerja dinyatakan sembuh/meninggal. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan
menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang
menjadi hak tenaga kerja/ahli waris.
3. Form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan
pembayaran jaminan disertai bukti-bukti:
a. Fotokopi kartu peserta (KPJ)
b. Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form BPJS
Ketenagakerjaan 3b atau 3c
c. Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan
3. Program Jaminan Kematian
15
Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS
Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian
diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya
pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran
Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan
adalah Rp 21.000.000,- terdiri dari Rp 14.200.000,- santunan kematian dan Rp 2
juta biaya pemakaman* dan santunan berkala .
Manfaat Program JK*
Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti:
Santunan Kematian: Rp 14.200.000,-
Biaya Pemakaman: Rp 2.000.000,-
Santunan Berkala: Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan)
*) sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2012
Tata Cara Pengajuan Jaminan Kematian
Pengusaha/keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan mengirim
form 4 kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai bukti-bukti:
1. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan (KPJ) Asli tenaga Kerja yang
Bersangkutan
2. Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan
3. Salinan/Copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga Tenaga Kerja bersangkutan yang
masih berlaku
4. Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga)
5. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Kepala Desa setempat
6. Surat Kuasa bermeterai dan copy KTP yang diberi kuasa (apabila pengambilan
JKM ini dikuasakan)
BPJS Ketenagakerjaan hanya akan membayar jaminan kepada yang berhak
16
4. Sektor Informal
Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan Kerja (LHK)
adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha
ekonomi informal.
Tujuan
Memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan
pekerjaan di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan
sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko
antara lain kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
Memperluas cakupan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.
Jenis Program & Manfaat (sesuai PP 14/1993):
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari biaya pengangkutan tenaga kerja
yang mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi,
penggantian upah Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat
tetap sebagian, santunan cacat total tetap, santunan kematian (sesuai label),
biaya pemakaman, santunan berkala bagi yang meninggal dunia dan cacat
total tetap
2. Jaminan Kematian (JK), terdiri dari biaya pemakaman dan santunan berkala
3. Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor,
beserta hasil pengembangannya
Kepesertaan
1. Sukarela
2. Usia maksimal 55 tahun
3. Dapat mengikuti program Jamsostek secara bertahap dengan memilih program
sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta
17
4. Dapat mendaftar sendiri langsung ke BPJS Ketenagakerjaanatau mendaftar
melalui wadah/kelompok yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS)
dengan BPJS Ketenagakerjaan
Iuran
Iuran TK LHK ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu berdasarkan
upah sekurang-kurangnya setara dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota
Besaran Iuran
Jaminan Kecelakaan kerja : 1%
Jaminan Hari tua : 2% (Minimal)
Jaminan Kematian : 0.3%
Ket: Iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta
Cara Pembayaran
1. Setiap bulan atau setiap tiga bulan dibayar di depan
2. Dibayarkan langsung oleh peserta sendiri atau melalui Penanggung Jawab
Wadah/Kelompok secara lunas
3. Pembayaran iuran melalui Wadah/Kelompok dibayarkan pada tanggal 10
bulan berjalan disetorkan ke Wadah/Kelompok, dan tanggal 13 bulan berjalan
Wadah/Kelompok setor ke BPJS Ketenagakerjaan
4. Pembayaran iuran secara langsung oleh Peserta baik secara bulanan maupun
secara tiga bulanan dan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berjalan
5. Dalam hal peserta menunggak iuran, masih diberikan grace periode selama 1
(satu) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti
18
6. Peserta yang telah kehilangan hak jaminan dapat memperoleh haknya kembali
jika peserta kembali membayar iuran termasuk satu bulan iuran yang
tertunggak dalam masa grace periode
5. Sektor Konstruksi
Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi yang diatur melalui
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999 Tanggal 29
September 1999
Tahap Kepesertaan
Setiap Kontraktor Induk maupun Sub Kontraktor yang melaksanakan proyek
Jasa Konstruksi dan pekerjaan borongan lainnya wajib mempertanggungkan semua
tenaga kerja (borongan/harian lepas dan musiman) yang bekerja pada proyek tersebut
kedalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian
(JKM)
Adapun proyek - proyek tersebut meliputi :
Proyek-proyek APBD
Proyek-proyek atas Dana Internasional
Proyek-proyek APBN
Proyek-proyek swasta, dll
Cara Menjadi Peserta
1. Pemborong bangunan (kontraktor) mengisi Formulir pendaftaran kepesertaan
Jasa Konstruksi yang bisa diambil pada kantor BPJS Ketenagakerjaan
setempat sekurang - kurangnya 1 (satu) minggu sebelum memulai pekerjaan
2. Formulir-formulir tersebut harus dilampiri dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
atau Surat Perjanjian Pemborong (SPP)
19
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya
oleh kontraktor dan besarannya ditetapkan sebagai berikut:
1. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
sebesar 0,24% dari nilai kontrak kerja konstruksi
2. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai
dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan angka
1 ditambah 0,19% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi
dikurangi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebesar penetapan angka
2 ditambah 0,15% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi
dikurangi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
4. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai
dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebesar penetapan angka
3 ditambah 0,12% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi
dikurangi Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
5. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebesar
penetapan huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak
Kerja Konstruksi dikurangi Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar
perhitungan iuran tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/1999 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian
Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, mengatur kepesertaan maupun
upah sebagai dasar penetapan iuran, sbb:
1. Bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu
yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan dalam program
20
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, lebih dari 3 (tiga) bulan
wajib diikutsertakan untuk seluruh program jaminan sosial tenaga kerja
2. Untuk tenaga kerja harian lepas dalam menetapkan upah sebulan adalah upah
sehari dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. Apabila upah
dibayar secara bulanan untuk menghitung upah sehari bagi yang bekerja 6
(enam) hari dalam 1 (satu) minggu adalah upah sebulan dibagi 25 (dua puluh
lima) , sedangkan yang bekerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu adalah
upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu)
3. Untuk tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan
penetapan upah sebulan adalah 1 (satu) hari dikalikan jumlah hari kerja dalam
1 (satu) bulan kalender. Bagi yang bekerja lebih dari 3 (tiga) bulan, upah
sebulan dihitung dari upah rata - rata 3 (tiga) bulan terakhir. Jika pekerjaan
tergantung cuaca upah sebulan dihitung dari upah rata - rata 12 (dua) belas
bulan terakhir
4. Untuk tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu,
penetapan upah sebulan adalah sebesar upah sebulan yang tercantum dalam
perjanjian kerja
21
PENUTUP
BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan alah satu program publik yang
memberi pelindungan bagi seluruh tenaga kerja baik tenaga kerja kerja negeri ataupun
swasta. BPJS Ketenagakerjaan ini melindung para tenaga kerja dalam mengatasi
resiko sosial ekonomi tertentu. Penyelengaraan BPJS Ketenagakerjaan ini
menggunakan system Asuransi Sosial.
BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya mempuyai nama Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (JAMSOSTEK), yang dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), namun sesuai UU
No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Jamsostek di berubah menjadi BPJS
Ketenagakerjaan sejak tanggal 1 Januari 2014.
BPJS Kesehatan dahulunya bernama Askes bersama BPJS Ketenagakerjaan
merupakan salah satu program milik pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) yang mulai diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. BPJS
Kesehatan sendiri mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS
Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.
Bagi pendiri pengusaha wajib mendaftarkan para karyawannya di BPJS
Ketenagakerjaan ini berdasarkan undang – undang No.3 tahun 1992 yang mengatur
jenis – jenis program di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia.
Persyaratan yang dibawa untuk Peserta BPJS Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja :
1. Surat izin usaha dari RT/RW/Kelurahan setempat
2. Fotokopi KTP dan KK Pekerja
3. Pas Foto berwarna Pekerja ukuran 2×3 1 Lembar.
Berikut Persyaratan yang dibawa untuk Peserta BPJS Tenaga Kerja Luar Hubungan
Kerja :
1. Surat izin usaha dari RT/RW/Kelurahan setempat
2. Fotokopi KTP Pekerja
22
3. Fotokopi KK masing-masing Pekerja
4. Pas Foto berwarna masing-masing Pekerja ukuran 2×3 1 Lembar
DAFTAR PUSTAKA
http://mustaqimjnet.blogspot.com/2014/02/makalah-bpjs.html
http://lewokedaerik.blogspot.com/2013/12/badan-penyelenggara-jaminan-
sosial_16.html
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=3&id=15
http://www.iberita.com/42746/bpjs-kesehatan-dan-bpjs-ketenagakerjaan-penting-
bagi-warga-indonesia
23