PROGRAM DEKONSENTRASI DIREKTORAT PROGRAM DEKONSENTRASI DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN

KESEHATAN TAHUN 2015KESEHATAN TAHUN 2015

Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Pertemuan Penyusunan Program Dekonsentrasi Ditjen Binfar dan AlkesBogor, 16 – 20Juni 201

1

SISTEMATIKA PENYAJIANSISTEMATIKA PENYAJIAN

DASAR HUKUMPOSISI PROGRAM OBAT PUBLIK PADA

SETIAP LEVEL PEMERINTAHANARAH KEBIJAKAN OBAT PUBLIKMENU PROGRAM DEKONSENTRASI TAHUN

2015PENUTUP

SISTEMATIKA PENYAJIAN

2

3

DASAR HUKUMDASAR HUKUM

4

5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSATPEMERINTAH PUSAT

1. Menyediakan dana obat utk masyarakat miskin

2. Menyediakan obat utk Buffer stok Nasional Bencana Alam, Darurat

3. Menyediakan obat utk program kesehatan4. Mengendalikan harga obat5. Melatih tenaga utk peningkatan advokasi

6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSIPEMERINTAH PROVINSI

1. Menyediakan buffer stok provinsi obat sangat esensial

2. Mengelola obat buffer provinsi3. Memfasilitasi advokasi Dinkes Kab/ Kota4. Melatih tenaga Kab/ Kota

7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KAB/ KOTAPEMERINTAH KAB/ KOTA

1. Menyediakan Dana Alokasi Obat APBD II2. Mengelola obat yang ada3. Memanfaatkan data yg tersedia utk

advokasi4. Menyediakan dana operasional5. Membtk tim perencanaan obat terpadu6. Melatih petugas pengelola obat di PKM

8

PERAN DINAS KESEHATANPERAN DINAS KESEHATAN

1. Pelaksana kebijakan Pusat di tingkat Provinsi dan Kab/Kota

2. Pelaksana kegiatan guna mendukung pencapaian indikator Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

3. Penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar dan obat-obat lainnya sesuai skala wilayah

4. Fasilitator pelaksanaan kebijakan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan nasional

5. Pemantauan kepatuhan penggunaan Formularium Nasional dan BMHP sesuai ketentuan

9

PERAN DINAS PERAN DINAS KESEHATANKESEHATAN… (2)… (2)

6. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kefarmasian di sarana fasyankes

7. Memanfaatkan e-catalog dan e-logistic system dalam manajemen pengelolaan obat di Provinsi dan Kab/Kota

8. Implementasi daftar/standar alkes yang dibutuhkan pada fasyankes sesuai tingkatannya

9. Advokasi penggunaan obat generik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

10

11

Pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau, termasuk pelayanan kefarmasian  

.

Pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau, termasuk pelayanan kefarmasian  

.

KONASKONAS

1. Aksesibilitas 2. Keterjangkauan3. Penggunaan obat yang rasional dan alkes yang

tepat guna4. Jaminan keamanan, mutu & manfaat

1. Aksesibilitas 2. Keterjangkauan3. Penggunaan obat yang rasional dan alkes yang

tepat guna4. Jaminan keamanan, mutu & manfaat

Derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

.

Derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya 

.

Arah KebijakanArah Kebijakan

12

ISU STRATEGISISU STRATEGIS DAN SASARAN DAN SASARAN TAHUN 2015 (draf)TAHUN 2015 (draf)

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Remaja, dan Lanjut Usia.

2. Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Gizi Masyarakat3. Peningkatan Pengendalian Beban Ganda Penyakit dan Penyehatan

Lingkungan.4. Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan Pemerataan dan

Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan

5. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat6. Peningkatan Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional7. Peningkatan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya

Manusia Kesehatan.8. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Primer9. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas.10. Penguatan Manajemen dan Sistem Informasi 11. Pengembangan Pembiayaan Kesehatan

13

4. Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan Pemerataan dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan.

a. Meningkatnya ketersediaan farmasi obat dan vaksin sesuai formularium nasional;

b.Meningkatnya kualitas pelayanan kefarmasianc.Meningkatnya Persentase produk Obat yang memenuhi

standard.Meningkatnya Persentase produk Makanan yang

memenuhi standar

14

ISU STRATEGIS DAN SASARAN TAHUN 2015

KEGIATAN/ISU PRIORITAS RKP 2015

• Jaminan Kesehatan Nasional:– Pemenuhan PBI, terbantuknya Monev, HTA, dll– Kesiapan supply side (sarana, alat, obat, standar

Puskesmas dan Rumah Sakit)• Percepatan pencapaian MDGs:

– Penurunan AKI dan AKB; – Perbaikan gizi masyarakat; – Pengendalian penyakit TB, malaria, HIV/AIDS

• Eradikasi/eliminasi neglected tropical disease• Pengendalian penyakit tidak menular khususnya Stroke,

Jantung, Diabetes• Peningkatan Promosi Kesehatan untukmenurunkan faktor

resiko penyakit tidak menular• Pemenuhan kebutuhan obat progam dan vaksin untuk

imunisasi• Pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan ,

termasuk pengembangan insentif, dan pengembangan kompetensi 15

RKP Ditjen Binfar & Alkes RKP Ditjen Binfar & Alkes

NOPROGRAM/KEGIATAN

PRIORITASSASARAN INDIKATOR

TARGET

2015

2015

PRAKIRAAN MAJU

2016 2017 2018

7.2 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat, vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah

1. Persentase (%) Ketersediaan Obat dan Vaksin

82 84 86 88 1.472.502,9

    2. Jumlah Penetapan NSPK di bidang obat publik dan perbekalan kesehatan

2 3 3 4 4.906,7

    3. Persentase (%) instalasi farmasi kab/kota (IFK) yang sesuai standar

55 60 65 70 31.465,0

16

E-CATALOGE-CATALOG

Sesuai Perpres 70 Tahun 2012, untuk tahun 2013 penetapan harga melalui lelang harga satuan (e-catalog) dengan harapan agar pengadaan obat dapat mengikuti aturan, lebih mudah, dan efisien dengan tetap menjamin ketersediaan obat

Lelang harga obat melalui e-catalog merupakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

E-CATALOGLKPP KEMENKES17

E - LOGISTICE - LOGISTIC

TUJUAN Untuk meningkatkan efektifitas pemantauan ketersediaan obat

khususnya obat program di daerah Mempermudah relokasi obat dari daerah yang berlebih ke

daerah yang kekurangan obat, bila dipandang perlu

SASARAN

• Tersedia dan dimanfaatkannya data dan informasi obat yang akurat, tepat dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan kebijakan bidang kesehatan khususnya obat

• Dikembangkan dengan memanfaatkan jaringan online yang terkait dan merupakan bagian dari Siknas

18

19

MENU PROGRAM DEKONSENTRASI BINA OBAT PUBLIK MENU PROGRAM DEKONSENTRASI BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN TAHUN 2015DAN PERBEKALAN KESEHATAN TAHUN 2015

1. 1. Pertemuan Harmonisasi & Integrasi Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO), Pengelolaan obat satu pintu serta implementasi e-Catalog 2. 2. Monitoring Ketersediaan Obat dan VaksinMonitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin3. 3. Biaya Pengelolaan dan Pengemasan kembali Biaya Pengelolaan dan Pengemasan kembali obat obat program kesehatan program kesehatan

4. Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam 4. Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam pengelolaan vaksinpengelolaan vaksin5. Penerapan e Logistik5. Penerapan e Logistik

20

MENU DEKONSENTRASIMENU DEKONSENTRASI OBLIK DAN PERBEKKESOBLIK DAN PERBEKKES

Tahun 2013 Tahun 2014 Draft Tahun 2015NO MENU KEGIATAN NO MENU KEGIATAN NO MENU KEGIATAN

   I MENU WAJIB I MENU WAJIB I MENU WAJIB

1 Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin

1 Sosialisasi e-logistic dan e-catalog

1 Biaya pengelolaan dan pengemasan kembali obat program kesehatan

2 Biaya Operasional Instalasi Farmasi Propinsi dan Kab/Kota

2 Penyusunan RKO PKD 2 Monitoring ketersediaan obat dan vaksin

3 Biaya Distribusi Obat dan Vaksin

3 Sinkronisasi dan harmonisasi one gate policy

3  Harmonisasi & integrasi perencanaan kebutuhan obat (RKO) pengelolaan obat satu pintu (one gate policy) & implementasi e-cataogue

4 Pemantapan Penerapan E-Catalog Sistem

4 Biaya Operasional Instalasi Farmasi Propinsi dan Kab/Kota

    5 Biaya Distribusi Obat dan Vaksin Provinsi ke Kab/Kota

 

II. MENU PILIHAN II. MENU PILIHAN II. MENU PILIHAN

1. Harmonisasi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan

1. Penerapan e-logistic

2. Pembekalan tenaga kefarmasian dalam pengelolaan vaksin instalasi farmasi Kab/Kota

21

Pertemuan Harmonisasi & Integrasi Pertemuan Harmonisasi & Integrasi Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO), Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO), Pengelolaan obat satu pintu serta implementasi Pengelolaan obat satu pintu serta implementasi e-Catalog e-Catalog

22

MONITORING KETERSEDIAAN OBATMONITORING KETERSEDIAAN OBATDAN VAKSINDAN VAKSIN

23

BIAYA PENGELOLAAN & PENGEMASAN BIAYA PENGELOLAAN & PENGEMASAN KEMBALI OBAT PROGRAM KESEHATANKEMBALI OBAT PROGRAM KESEHATAN

24

SOSIALISASI E-LOGISTIC SOSIALISASI E-LOGISTIC

25

PEMBEKALAN TENAGA KEFARMASIAN DALAM PEMBEKALAN TENAGA KEFARMASIAN DALAM PENGELOLAAN VAKSIN IF KAB/KOTAPENGELOLAAN VAKSIN IF KAB/KOTA

26

27

Komitmen Komitmen Program OProgram Obat Publik bat Publik dan Perbekalan Kesehatan Ditjen dan Perbekalan Kesehatan Ditjen Binfar dan AlkesBinfar dan Alkes

Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan harus dapat meningkatkan kinerjanya, di semua level

Peningkatan kinerja Program tidak hanya menjadi tanggung jawab Pusat, tetapi juga Pemegang program kefarmasian di Provinsi dan Kab/Kota

Diperlukan koordinasi yang intensif antara pelaksana Program di Pusat-Provinsi-Kab/Kota

28

TERIMA KASIH

29