program investigasi lingkungan independen jawa …

1

PROGRAM INVESTIGASI LINGKUNGAN INDEPENDEN

JAWA TIMUR 2020

Dampak Sampah Impor Terhadap Lingkungan dan Kesehatan

Gresika Novaradila1, Prigi Arisandi

2

1 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

2 Ecological Observation And Wetlands Conservation (ECOTON)

2

DAFTAR ISI

Daftar isi………………………………………………………………………………………2

Daftar table dan grafik………………………………………………………………………..3

BAB I. PENDAHULUAN…………………………………………………………………...4

1.1 Latar Belakang Masalah…………………………………………………………………...4

1.2 Rumusan Masalah…………………………………………………………………………6

1.3 Batasan Masalah…………………………………………………………………………...7

1.4 Tujuan Penelitian…………………………………………………………………………..7

1.5 Manfaat Penelitian…………………………………………………………………………7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA……………………………………………………………8

2.1 Landasan Teori…………………………………………………………………………….8

2.2 Kerangka Pikir…………………………………………………………………………....11

2.3 Hipotesis………………………………………………………………………………….11

BAB III. METODE PENELITIAN………………………………………………………..12

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian……………………………………………………………..12

3.2 Tipe Penelitian……………………………………………………………………………12

3.3 Teknik Pengumpulan Data……………………………………………………………….13

BAB 1V. PEMBAHASAN.....................................................................................................14

4.1 Perdagangan Sampah Plastik Global……………………………………………………..14

4.2 Regulasi Perdagangan Sampah………………………………………..............................16

4.3 Jenis-jenis Sampah Impor dan Penyelundupan Sampah Plastik…………………………23

4.4 Proses Pencemaran Lingkungan……………………….…………………………………27

4.5 Dampak Kesehatan……………………………………………………………………….29

4.6 Respon dan Pengetahuan Masyarakat……………………………………………………33

BAB V. KESIMPULAN…………………………………………………………………….39

DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................................40

3

Daftar Tabel dan Grafik

Grafik 1.1 Produksi plastik global dan tren masa depan………………………………………4

Bagan 1 Kerangka berpikir…………………………………………………………………...11

Grafik 1.2 Presentase impor sampah plastik di berbagai negara Asia 2017-2018…………...16

Tabel 1. Komparasi Permendag No. 31 Tahun 2016 dan Permendag No. 84 Tahun 2019…………..21

Grafik 1.3 Negara pengespor sampah plastik dan palastik ke Indonesia…………………….25

Tabel 2. Jumlah dan bentuk mikroplastik dari 12 industri kertas………………………...….27

Tabel 3. Mikropatik pada feses manusia……………………………………………………..28

Tabel 4. Komparasi racun pada telur ayam di Desa Bangun dan Desa Tropodo…………….29

Grafik 1.4 Dampak kesehatan akibat mikroplastik…………………………………………..30

Grafik 1.5 Dampak kesehatan akibat membakar plastik……………………………………..30

Tabel 5. Bahan-bahan kimia toksik dalam telur ayam dari Tropodo dan Bangun…………...32

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan konsumsi dan produksi plastik telah banyak menyumbang semakin

jauhnya target yang hendak dicapai dari pembangunan berkelanjutan dan lingkungan (SDGs)

pada tahun 2030 dan pencapaian mutu lingkungan yang disetujui secara global tak akan

terpenuhi. Berdasarkan Global Environment Outlook UNEP (2019), kebanyakan indikator

lingkungan, seperti peningkatan kualitas dan cadangan air bersih, perbaikan mutu udara,

pengurangan pencemaran laut, hingga penghentian laju pemanasan global, menunjukkan

pada arah yang keliru.1 Skenario bussiness as usual dalam produksi plastik merupakan

pemicu dari terjadinya krisis yang berketerusan dan semakin besar.

Dilansir dari Koran Kompas, India sebenarnya mengusulkan pengakhiran produksi

dan penggunaan plastik sekali pakai dengan tenggat waktu tahun 2025.2 Usulan tersebut

mendapatkan dukungan dari banyak negara tersmasuk Uni Eropa, tetapi hanya Amerika saja

yang tidak menyetujui akan usulan tersebut. Alasan Amerika menentang usulan tersebut yaitu

terkait dengan business as usual, dari pada mengehentikan produksi dan pemakaian plastik,

lebih baik mendorong resolusi pada pengelolaan sampah plastik dan mencegahnya masuk ke

lautan. Alasan Amerika tersebut sebenarnya untuk melindungi kepentingan industry

plastiknya, yang berencana meningkatkan produksi plastiknya sekitar 40% sampai pada tahun

2025.3 Yang pada akhirnya laju degradasi lingkungan tidak bisa dihentikan karena kalah

dengan business as usual.

Grafik 1.1 Produksi plastik global dan tren masa depan

Sumber: Maphoto/Riccardo Pravettoni plus a link to http://www.grida.no/resources/6923

1 Arif Ahmad, Lingkungan Rusak, Manusia Terancam, (KOMPAS, 28 Maret 2019), hal 10

2 Ibid. Hal 10.

3 Ibid. Hal 10.

5

Dari laporan Center for International Environmental Law produksi global plastik

telah meningkat dari 2 juta metrik ton (Mt) pada tahun 1950 menjadi 380 juta Mt pada tahun

2015. Pada akhir 2015, 8.300.000 Mt plastik murni telah diproduksi.4 Kemudian di tahun

2017 produksi plastik global meningkat hampir 350 juta ton setiap tahun, tumbuh 3 kali lebih

cepat dari pada produk domestik bruto.5 Sementara menurut sebuah penelitian hampir 9%

dari semua plastik yang pernah diproduksi telah di daur ulang, sementara 12 % sisanya di

insinerasi.6 Sehingga secara signifikan, sekitar dua pertiga dari semua plastik yang pernah

diproduksi telah dilepaskan ke lingkungan dan tetap ada dalam beberapa bentuk seperti

puing-puing di lautan, sebagai mikro atau partikel nano dalam air dan tanah pertanian,

sebagai serat mikro dalam persediaan air, atau sebagai partikel mikro dalam tubuh manusia.7

Peluang, dan tantangan terkait dengan peningkatan perdagangan skrap plastik

global dan daur ulang plastik, beberapa negara meningkatkan target daur ulang seperti

negara-negara di Eropa dan USA yang memiliki ambisi tersebut, disisilain mereka melakukan

ekspor skrap plastik ke negara-negara berkembang Asia. Sehingga perdagangan sampah

internasional untuk daur ulang telah meningkat pesat. Perdagangan plastik seluruh dunia

mencatat bahwa pendapatan yang dihasilkan sebanyak 5 miliar US Dollar setiap tahun.8

Dalam sejarahnya, China merupakan destinasi umum dari hampir semua skrap

plastik dunia. Sampah impor tersebut diolah dengan biaya fasilitas daur ulang rendah, dengan

miskinnya standar lingkungan hidup yang diterapkan. Pada tahun 2013, China mulai

mengimplementasikan pelaksanaan untuk mencegah masuknya sampah, dan di 2017 China

mulai melaksanakan peraturan perdagangan yang melarang pendaur ulang dari China untuk

mengimpor 24 macam sampah (World Trade Organization, 2017). Hasilnya, China

mengalami penurunan impor sampah plastik sebesar 93% dari tahun 2017 sampai 2018.9

Setelah China menutup impor sampah plastik, negara-negara maju yang mengekspor

sampah mulai berganti arah ke negara-negara di Asia Tengara termasuk Indonesia. Akibatnya

Indonesia mengalami kenaikan volume sampah plastik dua kali lipat pada tahun tersebut

sebanyak 283.000 ton pada tahun 2018 dibanding pada tahun 2013 yang hanya 124.000 ton.10

Kenaikan volume sampah plastik dipicu karena Indonesia melakukan impor sampah

untuk kebutuhan industri daur ulang. Impor sampah tersebut yang kemudian disusupi sampah

plastik dan sampah B3 yang tidak bisa diolah, khususnya pada impor sampah kertas. Padahal

4Azoulay, D., et al. (2019). Plastic & Health: The Hidden Costs of a Plastic Planet. CIEL. Hal 5.

5 GRID-Arendal (2019). Controlling Transboundary Trade in Plastic Waste (GRID-Arendal Policy Brief).

Retrieved from https://gridarendal-website-

live.s3.amazonaws.com/production/documents/:s_document/483/original/PlasticBrief_hi.pdf?1557746817 .

(Hal 5. Diakses 20 Januari 2020) 6 Ibid. Hal 4.

7 Azoulay, D., et al. (2019). Plastic & Health: The Hidden Costs of a Plastic Planet. CIEL. Hal 5.

8 GRID-Arendal (2019). Controlling Transboundary Trade in Plastic Waste (GRID-Arendal Policy Brief).



(Hal 5. Diakses 20 Januari 2020) 9 Ibid.

10 Havid Vebri, Nina Dwiantika, Ragil Nugroho, Negeri Darurat Sampah Impor, (Kontan, 5 Agustus-11

Agustus 2019), hal. 28

6

sampah plastik dan sampah B3 dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Sampah dan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 ayat 1 (d) secara

tegas menyebutkan bahwa dilarang memasukkan Limbah B3 ke wilayah Indonesia. Sehingga

yang terjadi adalah keberadaannya terus mencemari lingkungan yang berlanjut menjadi

masalah bagi kesehatan manusia.

Penyelundupan juga dipicu karena kurang tegasnya undang-undang yang mengatur

jenis sampah apa saja yang dapat diimpor khususnya untuk Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Impor Limbah Non B3. Oleh karena itu Permendag tersebut

digantikan dengan Permendag baru yaitu Permendag No 84 Tahun 2019. Dari bolongnya

regulasi Permendag No 31 Tahun 2016 tersebut yang kemudian berakibat pada masalah

lingkungan dan kesehatan.

Munculnya masalah kesehatan diawali dengan tercemarnya air, tanah, dan udara dari

aktivitas industri. Karena industri kertas yang mengolah sampah impor dan membuang

limbahnya ke sungai sementara sampah plastik yang merupakan sampah selundupan di jual

ke masyarakat untuk disortir dan dijual kembali. Kemudian sampah yang tidak bisa didaur

ulang ditimbun atau dibakar.

Pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk mengurangi

timbunan sampah atau digunakan untuk bahan bakar industri. Di penelitian ini penulis

mengambil studi kasus dari Desa Bangun Mojokerto dan pabrik tahu yang ada di Desa

Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menjadi sumber utama

kontaminasi telur ayam buras lepas kandang dan gangguan kesehatan masyarakat yang ada

di sekitarnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perdagangan sampah plastik yang melewati batas-batas negara?

2. Bagaimana regulasi internasional dan nasional yang mengatur kegiatan ekspor

impor sampah?

3. Apa saja jenis-jenis sampah impor yang berbahaya bagi lingkungan dan

bagaimana penyelundupan sampah plastik pada impor sampah Non B3?

4. Bagaimana proses pencemaran lingkungan akibat sampah impor tersebut?

5. Bagaimana dampak kesehatan yang disebabkan dan dirasakan oleh masyarakat?

6. Bagaimana respon dan pengetahuan masyarakat mengenai dampak kesehatan

akibat sampah impor?

7

1.3 Batasan masalah

Untuk memfokuskan pembahasan yang peniliti lakukan, peneliti hanya akan

membahas mengenai permasalahan sampah impor yang mencemari lingkungan Indonesia dan

berdampak pada kompleksnya masalah kesehatan. Peneliti mengambil study kasus di dua

desa yaitu Desa Bangun Mojokerto dan pabrik tahu yang ada di Desa Tropodo, Kecamatan

Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perdagangan sampah plastik yang melewati batas-

batas negara.

2. Untuk mengetahui regulasi internasional dan nasional yang mengatur ekspor

impor sampah.

3. Untuk mengetahui jenis-jenis sampah impor yang berbahaya bagi lingkungan dan

bagaimana penyelundupan sampah plastik pada impor sampah Non B3.

4. Untuk mengetahui bagaimana proses pencemaran lingkungan akibat sampah

impor tersebut.

5. Untuk mengetahui bagaimana dampak kesehatan yang disebabkan dan dirasakan

oleh masyarakat.

6. Untuk mengetahui bagaimana respon dan pengetahuan masyarakat mengenai

dampak kesehatan akibat sampah impor.

1.5 Manfaat penelitian

1. Untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca bahwa tercemarnya lingkungan

akibat sampah plastik merupakan ancaman nyata bagi kesehatan dan keselamatan

manusia.

2. Bagi studi Hubungan Internasional adalah untuk memberikan gambaran bahwa

ancaman bagi Human Security dapat berasal dari masalah lingkungan akibat aktivitas

industry yang menunjang perekonomian negara.

8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Environmentalism

Dari perspektif environmentalism menyebutkan bahwa manusia merupakan bagian

dari alam. Manusia harus menghargai dan melindungi alam terlepas dari nilai guna alam

untuk manusia itu sendiri sehingga hidup dalam harmoni. Masalah-masalah lingkungan

muncul karena manusia menganut nilai-nilai yang buruk bagi alam. Salah satunya yaitu

penentuan tingkat seberapa progresif kehidupan manusia dengan ukuran kemajuan teknologi

meskipun buruk bagi lingkungan. Tidak hanya itu sikap masnusia yang ekploitatif terhadap

alam telah menjadikan jantung dari masalah polusi duni, penipisan sumber daya, dan

kerusakan lingkungan. Sehingga teknology yang diciptakan digunakan untuk tujuan yang

tercela (mengeksploitasi lingkungan), karena menurut nilai konvensional manusia pada

dasarnya agresif, egois, dan kompetitif.11

Kaum environmentalis berpandangan bahwa budaya Barat memiliki pengaruh global

yang sangat merusak, karena orang Barat akan melihat alam sebagai instrumen ynag

digunakan untuk mencapai keuntungan materi yang tidak ada habisnya. Bagi kaum Hijau

(Greens) masyarakat industry yang dibangun oleh budaya Barat didirikan pada tujuan yang

terlalu sempit seperti memaksimalkan laba, dan mendorong budaya konsumeris. Akibatnya

industrialisasi yang semakin besar mengakibatkan tingkat polusi menjadi sangat besar pula,

sementara daur ulang bahan dan pengendalian polusi terbatas untuk kepentingan pemotongan

biaya dan persaingan. Sumber daya alam diperlakukan sebagai sumber yang tak terbatas dan

tidak dihargai hanya untuk kepentingan ekonomi. Beriringan dengan industrialisasi yang

semakin besar tersebut pencarian dan perluasan sumber daya dan tenaga kerja yang murah

telah memperluas masyarakat konsumen industry di seluruh dunia. Akibatnya

menghancurkan banyak hutan dan mengubah iklim global.

Nilai-nilai inti Greens adalah ekosentris yaitu mereka mulai dari kepedulian sifat non-

manusia dan seluruh ekosistem, bukan dari kepedulian kemanusiaan. Selain itu kaum hijau

menyerukan dalam ide bioetika yang mengatakan bahwa alam memiliki nilai intrinsic, dalam

haknya sendiri, terlepas dari penggunaannya bagi manusia.12

Oleh karena itu, manusia secara

moral berkewajiban menghormati tanaman, hewan, dan semua alam, yang memiliki hak

untuk hidup dan diperlakukan secara manusiawi. Tetapi kehadiran manusia telah

menyebabkan krisis lingkungan yang mengancam sebagaian besar alam termasuk populasi

manusia. Mereka juga menyerukan untuk berpikir holistik yaitu mengakui implikasi penuh

dari tempat kita dalam ekosistem global, apa pun yang kita lakukan pada satu bagian dari

11

Pepper, D. (1996). Modern environmentalism: an introduction. Psychology Press. Hal 13 12

Ibid. Hal 15

9

sistem itu akan mempengaruhi semua bagian lain, yang akhirnya bergema pada diri manusia

sendiri.

Implikasi sosial yang ingin dicapai yaitu hidup selaras dengan alam yang dimulai dari

perilaku sosial dan moralitas pribadi harus mematuhi hukum ekologis. Pembangunan yang

dilakukan harus berkelanjutan. Untuk mengurangi eksploitasi terhadap alam maka manusia

harus mau menolak materialisme dan konsumerisme serta menerima kontrol populasi dan

mengurangi dampak teknologi berdasarkan energi terbarukan.13

Human Security

Human Security tidak selalu membahas tentang kekerasan dan kejahatan. Konsep

Human Security menurut UNDP (United Nation Development Programme) meliputi isu-isu

seperti economy security, food security, health security, environmental security, community

security, dan political security.14

Human Security juga mencakup mengenai perlindungan masyarakat dari terjadinya

krisis dan ancaman luas termasuk krisis akibat ancaman lingkungan hidup yang tercemar.

Maka dari itu perlunya membangun sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan bersama-sama

untuk bertahan hidup.

Human Security menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dan bukan negara.

Oleh karena itu kebijakan yang dilakukan oleh negara harus mengutamakan keamanan

manusia.

Sedangkan definisi dari Komisi Keamanan Manusia, keamanan manusia adalah

sebagai untuk melindungi inti vital semua kehidupan manusia dengan cara meningkatkan

kebebasan manusia dan pemenuhan kebutuhan manusia.15

Terdapat resiko terhadap keamanan manusia akibat perubahan lingkungan yang

terjadi secara global. Kegiatan industri, peningkatan konsumsi, hingga peningkatan polusi

dalam masyarakat modern telah menyebabkan penurunan besar pada jumlah hutan, disusul

dengan hilangnnya keanekaragaman hayati, penipisan stok ikan, degradasi lahan, polusi dan

kelangkaan air, pencemaran laut, pencemaran manusia, tanaman dan hewan oleh bahan kimia

dan zat radioaktif, dan perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Kosekuensi yang

dirasakan secara global diperparah oleh polutan seperti gas rumah kaca dan limbah radioaktif.

Prospek dari keamanan manusia sangat dipengaruhi oleh proses perubahan

lingkungan lokal dan global. Perubahan lingkungan yaitu hubungan atau gesekan yang terjadi

13

Pepper, D. (1996). Modern environmentalism: an introduction. Psychology Press. Hal 16 14

UNDP Report Office, http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_rnhdrs.pdf 15

Barnett, J., Matthew, R. A., & O’Brien, K. (2008). Global environmental change and human security. In

Globalization and Environmental Challenges (pp. 355-361). Springer, Berlin, Heidelberg. Hal 358.

10

antara keamanan individu dan keamanan masyarakat, serta keamanan dan berkelanjutan

ekosistem dan spesies termasuk manusia.16

Hampir semua maslah lingkungan merupakan hasil dari model praktik pembangunan

dan kesenjangan sosial yang mereka hasilkan. Sebagai contoh hutan ditebangi untuk

memenuhi permintaan kertas, kayu, dan lahan baru untuk pertanian, akibatnya

keanekaragaman hayati banyak yang hilang dan lahan terdegradasi oleh praktik pertanian

yang tidak berkelanjutan.

Inti dari keamanan manusia yaitu kebutuhan, hak, dan nilai-nilai orang dan

masyarakat. Ketidakamanan manusia akibat dari masalah perubahan lingkungan adalah

fungsi dari banyak proses sosial yang menyebabkan beberapa orang menjadi lebih sensitif,

kurang mampu untuk mempersiapkan dan menanggapi perubahan lingkungan baik yang tiba-

tiba maupun bertahap. Orang yang plaing sensitive adalah orang yang paling bergantung pada

sumber daya alam dan ekosistem sebagai sumber matapencaharian mereka. Misalnya

penurunan kelimpahan ikan dapat merusak nutrisi dan menurunkan pendapatan nelayan,

penurunan kualitas permukaan atau air tanah dapat mengganggu kesehatan ibu dan anak.17

Hal-hal tersebut merupakan ancaman keamanan manusia dengan cara baru dan tidak terduga.

16

Barnett, J., Matthew, R. A., & O’Brien, K. (2008). Global environmental change and human security. In

Globalization and Environmental Challenges (pp. 355-361). Springer, Berlin, Heidelberg. Hal 24. 17

Ibid. Hal 359

11

2.2 Kerangka Berpikir

Bagan 1. Kerangka Berpikir

2.3 Hipotesis

Penulis menduga bahwa banyaknya gangguan kesehatan yang dirasakan oleh

masyarakat tidak terlepas dari apa yang masyarakat konsumsi dan lingkungan tempat hidup

mereka. Sumber makanan berasal dari lingkungan, apabila lingkungannya sehat maka bahan

makanan yang dihasilkan juga sehat dan begitupun sebaliknya. Sementara pada kenyataannya

lingkungan sudah semakin tercemar oleh sampah plastik. Kegiatan industri daur ulang

merupakan kunci dari semakin tercemarnya lingkungan tersebut.

Temuan penyelundupan sampah plastik dan sampah B3 pada kontainer impor sampah

kertas adalah salah satu sumber masalah kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Sementara

masyarakat masih belum begitu tahu mengenahi dampak kesehatan yang secara tidak

langsung mengancam mereka akibat dari sampah plastik impor.

Peningkatan produksi dan

konsumsi plastik secara global.

Hanya 9% yang telah didaur

ulang dan 12% dibakar.

Negara maju mengekspor ke

sampah plastik.

Negara maju berganti arah.

China menutup impor sampah.

Indonesia impor sampah

kertas.

Dampak lingkungan.

Dampak kesehatan.

Penyelundupan sampah

plastik

12

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan metode

kuantitatif dengan cara melakukan library research dan survey. Tujuan penulis menggunakan

metode kualitatif dan kuantitatif adalah sebagai berikut:

Metode Kualitatif:

1. Untuk mengetahui seberapa efektif regulasi yang mengatur perdagangan sampah

plastik global.

2. Untuk mengetahui penyusupan sampah plastik kedalam impor sampah non B3 untuk

kebutuhan industry.

3. Untuk mengetahui jenis-jenis sampah impor yang berbahaya bagi lingkungan dan

kesehatan serta proses pencemarannya.

4. Untuk mengetahui dampak kesehatan yang disebabkan oleh sampah plastik impor

tersebut.

Metode Kuantitatif:

1. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang bahaya dari penyelundupan

sampah plastik ke dalam impor sampah kertas.

2. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat mengenai dampak kesehatan yang

disebabkan oleh sampah plastik impor.

3. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat akibat

dari pembakaran sampah plastik.

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi peneltian yang diambil oleh penulis untuk dampak lingkungan dan kesehatan

yaitu di Jawa Timur. Untuk pencemaran lingkungan penulis mengambil lokasi pada Sungai

Brantas, Desa Bangun Mojokerto. Untuk dampak kesehatan penulis berfokus pada

masyarakat yang ada di sekitaran pabrik tahu di Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten

Sidoarjo. Waktu penelitian dimulai pada tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 3 Februari

2010.

3.2 Tipe Penelitian

Untuk menguji hipotesis dari penelitian ini maka penulis melakukan metode kualitatif

dan kuantitatif. Selain itu tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian ekplanatif. Penelitian

eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan kedudukan dan hubungan

antar tiap variabel, sekaligus menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian.18

Terkait

18 Lyana Sikumbang. (2014). Pengertian Penelitian. Online. https//www.academia.edu/4062205/Pengertian_penelitian. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

13

dengan penyelundupan sampah plastik yang merupakan suatu bentuk hubungan yang bisa

dijelaskan dengan dampak kesehatan yang terjadi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara library

research dan survey. Library research yaitu mengumpulkan data dari buku, jurnal,

penelitian, dan koran. Sedangkan cara survey yaitu dengan menyebarkan kusioner secara

online ke media sosial yang nantinya diolah menjadi data kuantitatif.

14

BAB 1V

PEMBAHASAN

4.1 Perdagangan Sampah Plastik Global

Meningkatnya produksi dan konsumsi plastik yang membahayakan lingkungan tidak

menghentikan negara-negara untuk menghentikan atau mengurangi produksi plastik alih-alih

mereka malah meningkatkan target daur ulang dengan melakukan perdagangan sampah

plastik lintas batas untuk di daur ulang. Akibatnya semakin kompleksnya siklus hidup produk

plastik.

Pergerakan sampah plastik global yang diperdagangkan untuk didaur ulang diatur

dalam Konvensi Basel dan kontrol Transboundary Movements of Hazardous Wastes and

their Disposal. Dengan diikuti 170 negara, Konvensi Basel merupakan traktat yang

disepakati secara global untuk meregulasi perdagangan sampah internasional untuk

mencegah tantangan lintas batas.19

Setelah China melarang impor sampah terjadi resonasi keseluruh negara dan industry

daur ulangnya. China yang sebelumnya menerima 60% sampah plastik dari negara G7

(negara maju) pada tahun 2018 menjadi kurang dari 10%.20

Oleh karena itu negara maju

membutuhkan negara resipien baru untuk menerima sampah plastiknya yang kemudian

menjadi spill over effect sampah impor plastik yang dirasakan oleh negara berkembang.

Selain itu juga terjadi penekanan proses pada sampah domestik di dalam negara yang terkena

spill over effect.

Dalam sisi kebijakn faktor yang mendorong dan mempromosikan perdagangan

sampah lintas batas selain karena China menutup impor sampah adalah adanya kebijakan

peningkatan target daur ulang di negara maju sementara mereka bergantung pada pergerakan

sampah lintas batas. Adanya kebijakan dari negara resipien lain untuk menutup impor

sampah juga menyebabkan negara maju kebingungan mencari resipien lain. Selain itu pada

regulasi kini berlaku sampah plastik tidak memerlukan kontrol untuk gerakan lintas batas.

Pada sisi pemenuhan, perdagangan internasional tidak ada persyaratan kontrol

sehingga tidak ada transparansi. Disisi lain kemampuan para pemangku kebijakan pada sektor

impor kurang bisa mengawasi sampah yang masuk ke wilayah negaranya.

19

GRID-Arendal (2019). Controlling Transboundary Trade in Plastic Waste (GRID-Arendal Policy Brief).



(Hal 5. Diakses 20 Januari 2020) 20

Ibid.

15

Budaya atau tren konsumerisme berupa penggunaan plastik sekali pakai juga

mendorong perdagangan sampah lintas batas. Sementara belum adanya definisi secara

unvivesal mengenai konsep “dapat didaur ulang”, sehingga menggagalkan komitmen untuk

mempromosikan prubahan diantara para konsumer.21

Spill over effect menyebabkan negara-negara pengimpor seperti India, Indonesia,

Malaysia, Taiwan, Thailand mengalami peningkatan impor sampah. Terdapat deficit

perdagangan sampah skala global meskipun negara-negara pengimpor tersebut mengalami

peningkatan penerimaan. Akibatnya banyak muatan-muatan yang terbengkalai.

Kemungkinan munculnya pasar baru untuk menerima sampah plastik sangat besar

akibat perubahan tersebut. Sebagai contoh negara Malaysia telah menjadi salah satu importir

terbesar dari negara G7, sehingga pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan untuk

menghapusakan impor sampah dalam 3 tahun mendatang. Upaya untuk menurunkan impor

plastik juga dilakukan oleh negera-negara pengimpor lain seperti Vietnam, India, Taiwan,

dan Indonesia.

21




(Hal 7. Diakses 20 Januari 2020)

16

Grafik 1.2 Presentase impor sampah plastik di berbagai negara Asia 2017-2018

Sumber: Eurostat, Japan e-Stat, Statistics Canada, Swiss Statistical Office, US Census

Bureau, Blood (Financial Times, 2018). By Levi Westerveld and Philippe Riviere. GRID-

Arendal (2019)

4.2 Regulasi Perdagangan Sampah Internasional dan Nasional

Regulasi Perdagangan Sampah Internasional

Perdagangan limbah secara global diatur dalam Konvensi Basel dan Control of

Transboundary Movements of Hazardous Waste and their Disposal. Konvensi Basel

digunakan untuk memastikan limbah berbahaya dikelola dengan baik dan dibuang dengan

cara yang ramah lingkungan. Para anggota yang meratifikasi Konvensi Basel diwajibkan

untuk mencegah dan menghukum para pelaku yang melakukan perdagangan sampah secara

illegal.

17

Konvensi Basel berfungsi untuk mengontrol pergerakan sampah lintas batas. Sebelum

melakukan perdagangan sampah harus ada konfirmasi terlebih dahulu antara pihak

pengekspor dan pengimpor. Kontroling yang dilakukan pada sistem Konvensi Basel

didasarkan pada 4 kunci antara lain, notifikasi, persetuhuan dan penerbiatn dokumen,

perpindahan lintas batas, dan konfirmasi pembuangan.22

Gerakan lintas batas dari limbah plastik berbahaya dan limbah plastik rumah tangga

mensyaratkan negara yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu mengenai adanya limbah

tersebut. Sementara semua limbah selain limbah plastik masih sebagai “green waste”, yang

dapat diperdagangkan tanpa kontrol khusus. Selain itu juga tanpa ada notifikasi dan

perlakuan secara khusus. Pada tanggal 8 Juni 2018, secretariat Konvensi Basel mengajukan

sebuah proposal ke negara-negara anggotanya untuk penambahan atau penghapusan kategori

limbah dalam Lampiran 2, 8, dan 9. Amandemen tersebut diusulkan sehubungan demgan

perdagangan limbah plastik.23

Pada European Union Network for the Implementation and Enforcment of

Environmental Law (IMPEL), plastik merupakan salah satu material yang masuk pada

pelanggaran regulasi pengiriman limbah. Sulitnya untuk mengontrol dan mengawasi

pengiriman limbah karena kompleksnya rute perdagangan limbah sehingga mendorong

pelanggaran pada manajemen limbah.

Dalam laporan penelitian berjudul “Sampah Plastik Meracuni Rantai Makanan

Indonesia” yang dilakukan oleh aliansi peneliti IPEN, Nexus 3, Arnika Association, dan

Ecoton terdapat pelaksanaan kontrol baru Konvensi Basel. Pada bulan Mei 2019, Konferensi

Keempat Belas Para Pihak pada Konvensi Basel (COP14) menyepakati secara konsensus

untuk membawa sebagian besar perdagangan sampah plastik di bawah rezim kontrol

perjanjian Basel. Keputusan ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Pertama, pemerintah

harus membuat daftar limbah plastik berbahaya yang tunduk pada semua prosedur kontrol

perjanjian Basel. Kedua, ekspor limbah plastik campuran atau yang terkontaminasi akan

memerlukan persetujuan sebelum pengiriman, memberi hak kepada Indonesia dan negara-

negara pengimpor lainnya untuk menolak pengiriman.

Pada 5 Desember 2019, Basel Ban Amendment akan berlaku secara hukum.

Amandemen ini akan membantu melindungi Indonesia dan negara berkembang lainnya.

Terhitung 1 Januari 2021, negara-negara anggota UE akan dilarang mengekspor limbah

plastik campuran atau yang terkontaminasi ke Indonesia dan sebagian besar negara

berkembang.

22




(Hal 14. Diakses 20 Januari 2020) 23

Ibid. Hal 15

18

Indonesia meratifikasi Ban Amendment pada tahun 2005 dan berperan penting dalam

penetapan serta mendorong negara-negara lain untuk segera meratifikasi amendemen.

Indonesia meratifikasi Konvensi Basel pada Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993, dan

setiap amandemen Konvensi Basel diratifikasi oleh Peraturan Presiden.

Dasar Hukum Impor Sampah Nasional

Di Indonesia dasar hukum impor sampah telah diatur dalam Undang-undang No.

18/2008, Undang-undang No. 32/2009, dan Permendag No. 31/2016.

Secara teknis kegiatan impor sampah diatur oleh kerja sama tiga kementerian, yaitu

Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan

Kementerian Perdagangan. Tugas dari Kemenperin dan KLHK yaitu memberikan

rekomendasi untuk importir terkait standar pengelolaan limbah, sedangkan Kemendag

berperan penting dalam mengatur secara rinci dan audit impor sampah sebelum masuk ke

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU No. 18/2008 tentang pengelolaan sampah, terdapat pasal yang mengatur

tentang larangan mengimpor sampah yaitu tepat pada Pasal 29 ayat 1. Pasal tersebut secara

jelas dalam point-pointnya disebutkan bahwa setiap orang dilarang.

a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, b.

mengimpor sampah, c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun,

d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan, e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan

disediakan, f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat

pemrosesan akhir, g. dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan

persyaratan teknis pengelolaan sampah.24

Sedangkan untuk point pada huruf a, huruf c, dan huruf d terdapat ketentuan tertentu

yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam undang-undang No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan, larangan impor Limbah B3 diatur tegas di Pasal 69 ayat 1 pada poin b, c dan d

yang menyebutkan bahwa.

Setiap orang dilarang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-

undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ,memasukkan

limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI dan

memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI.25

Sedangkan dalam Permendag No. 31/2016 tentang ketentuan impor limbah non bahan

berbahaya dan beracun, telah diatur tentang ketentuan impor Limbah Non Berbahaya dan 24

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 29

ayat 1. 25

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat 1.

19

Beracun. Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut

Limbah Non B3 dapat diperbolehkan di impor ke wilayah NKRI hanya dalam jenis sisa,

skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam jenis Limbah Berbahaya dan Beracun.

Menurut definisi dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang,

yang masih memiliki karakteristik yang sama tapi fungsinya telah berubah dari barang

aslinya. Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama

dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya. Skrap

adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak, yang

terurai dari bentuk aslinya. Liimbah B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan

berbahaya dan beracun yang karena sifat atau konsentrasinya serta jumlahnya, baik

secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan mencemari lingkungan

hidup serta dapat membahayakan kesehatan manusia.26

Disebutkan juga pada Pasal 2 bahwa limbah Non B3 yang dapat diimpor hanya dalam

berupa sisa, skrap, dan reja. Sedangkan dalam ayat 3 dikatakan bahwa “Limbah Non B3

sebagaimana yang dimaksud hanya dapat digunakan untuk bahan baku dan bahan penolong

industry”.

Pada Pasal 3, ketentuan perusahaan yang dapat mengimpor Limbah Non B3 adalah.

Perusahaan pemilik API-P yang memiliki fasilitas pengelolaan sisa proses produksi

yang menghasilkan buangan yang ramah lingkungan, memiliki fasilitas peleburan

untuk Limbah Non B3, serta memiliki fasilitas pengolahan lanjutan untuk Limbah Non

B3 selain sisa dan skrap.

Untuk perusahan pemilik API-P yang tidak memiliki fasilitas peleburan Limbah Non

B3 berupa sisa dan skrap logam maka perusahaan hanya dapat mengimpor Limbah

Non B3 berupa sisa dan skrap dengan Pos tarif/HS 7204.29.00.00 dan 7209.49.00.00

dengan ketentuan memiliki fasilitas pengolahan sisa proses produksi yang

menghasilkan buangan yang ramah lingkungan, memiliki fasilitas pengolahan lanjutan

berupa pembersihan, pemanasan (heat treatment), penggilingan (rolling), dan

pemotongan (slitting), dan hanya diperuntukan bagi industri kecil menengah.27

Dalam Pasal 4 diperjelas bahwa Limbah Non B3 yang dapat diimpor yaitu limbah

yang tidak berasal dari kegiatan landfill atau tidak berupa sampah, tidak terkontaminasi B3

atau Limbah B3, dan tidak tercampur dengan limbah lainnya yang tidak diatur dalam

Peraturan Menteri Perdagangan ini.28

26

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor LImbah

Non Berbahaya Dan Beracun. 27


Non Berbahaya Dan Beracun, Pasal 3. 28


Non Berbahaya Dan Beracun, Pasal 4.

20

Pasal 6 ayat 1 huruf (k) menyebutkan bahwa perusahaan importir untuk dapat

mendapatkan API-P harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Direktur Jenderal

Pengelolaan sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan. Kemudian selanjutnya Kementerian Perdagangan yang akan

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan impor tersebut.29

Permendag baru

Pada tanggal 23 November 2019 telah diberlakukan Permendag No. 84 Tahun 2019

dengan judul “Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan

Baku Industri” sebagai revisi dari permendag No. 31 Tahun 2016. Aturan dalam permendag

baru tersebut telah menggantikan aturan permendag lama yang berpotensi sebagai celah

masuknya limbah B3. Dalam permendag No. 31 Tahun 2016 kertas dan logam tidak

menggunakan rekomendasi, sedangkan pada permendag baru seluruh komoditi baru harus

menggunakan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian

Perindustrian. Eksportir yang mengekspor Limbah Non B3 sebagai bahan baku industry juga

harus terdaftar. Sedangkan mekanisme pengangkutan menggunakan metode direct shipment

untuk sampai di pelabuhan yang ditetapkan. Pelabuhan yang ditetapkan yaitu pelabuhan

Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Soekarno Hatta (Makassar), Belawan, Batu

Ampar, Teluk Among, dan Merak.

Untuk Limbah Non B3 yang tidak dapat dimanfaatkan diwajibkan untuk diolah dalam

proses produksi, secara sendiri-sendiri, berkelompok atau bekerjasama dengan perusahaan

pengolah limbah yang berizin. Dalam permendag No. 31 Tahun 2016 ketentuan impor hanya

berlaku pada Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sedangkan pada permendag baru

ketentuan impor berlaku di Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas, dan Kawasan Ekonomi Khusus. Gombal yang sebelumnya tidak diatur di

permendag lama, di permendag baru ini diatur tentang uraian barangnya. Dan untuk

penerbitan persetujuan impor tidak lagi menggunakan tanda tangan basah melainkan

menggunakan tanda tangan elektronik.

Kelebihan dari aturan permendag baru ini yaitu celah penyelundupan Limbah B3 di

impor kertas dan logam dapat berkurang karena harus mendapatkan rekomendasi dari KLH

dan Kemenperin. Selain itu pemerintah dapat mengawasi secara langsung dan mengontrol

aktivitas impor dengan mekanisme pengapalan langsung ke pelabuhan yang menjadi tujuan.

Sementara kekurangan dari permendag baru adalah pada ketentuan mengenai direct

shipment karena pada kondisi lapangan tidak semua negara bisa melakukan pengapalan

langsung, melainkan harus transhipment di negara lain terlebih dahulu. Oleh karena itu

permendag baru bisa mengurangi penyelundupan Limbah B3 disatu sisi juga mengancam

perindustrian karena regulasi yang menghambat.

29


Non Berbahaya Dan Beracun, Pasal 6.

21

Tabel 1. Komparasi Permendag No. 31 Tahun 2016 dan Permendag No. 84 Tahun 2019

Permendag

No. 31 Tahun 2016

Permendag

No. 84 Tahun 2019

Kelebihan Ketentuan tanda tangan basah

sebagai syarat dalam

Penerbitan Persetujuan Impor

sulit untuk dimanipulasi

Tidak menggunakan

mekanisme direct shipment

yang berpotensi menyebabkan

tidak adanya safety stock

Seluruh komoditi

menggunakan Rekomendasi

Kementerian Lingkungan

Hidup dan Rekomendasi

Kementerian Perindustrian

(termasuk kertas dan logam

yang merupakan Kelompok

A)

(Pasal 3 ayat 3)

Eksportir yang dapat

mengekspor Limbah Non B3

Sebagai Bahan Baku Industri

yaitu Eksportir Terdaftar.

(Pasal 3 ayat 4)

Penetapan pelabuhan

tujuan,yaitu: Tanjung

Priok,Tanjung

Emas,Tanjung

Perak,Soekarno Hatta(

Makassar), Belawan,Batu

Ampar,Teluk Lamong,dan

Merak. Pemerintah dapat

dengan mudah

mengendalikan dan

mengontrol pelaku.

(Pasal 17 ayat 4)

Kewajiban pengelolaan

Limbah Non B3 yang tidak

dapat dimanfaatkan dalam

proses produksi, secara

sendiri-sendiri, berkelompok

atau bekerjasama dengan

perusahaan pengolah limbah

yang berizin.

(Pasal 29)

Ketentuan Impor berlaku di

Tempat Penimbunan

Berikat,Kawasan

Perdagangan Bebas dan

22

Pelabuhan Bebas,dan

Kawasan Ekonomi Khusus.

Penambahan pengaturan

uraian barang untuk gombal

Penerbitan Persetujuan

Impor menggunakan

tandatangan elektronik

Kekurangan Kelompok A (kertas & logam)

tidak menggunakan

rekomendasi dan B

(kaca,plastik,tekstil,&karet)

menggunakan rekomendasi

instansi teknis Pembina.

Ketentuan mengenai eksportir

yang dapat mengekspor

Limbah Non B3 tidak diatur.

Mekanisme pengangkutan

Impor Limbah Non B3 sampai

di pelabuhan tujuan tidak

diatur.

Tidak mengatur ketentuan

mengenai penetapan pelabuhan

tujuan

Ketentuan mengenai

pengelolaan Limbah Non B3

yang tidak dapat dimanfaatkan

dalam proses produksi tidak

diatur

(Pasal 27)

Ketentuan Impor hanya

berlaku di Kawasan Bebas dan

Pelabuhan Bebas

Tidak mengatur ketentuan

mengenai uraian barang untuk

gombal

Penerbitan Persetujuan Impor

menggunakan tandatangan

basah

(Pasal 3 ayat 4)

Mekanisme pengangkutan

Limbah Non B3 secara

langsung (direct shipment)

sampai dipelabuhan tujuan

yang pelaksanaanya

menyulitkan eksportir

sehingga dapat mengancam

ketersediaan bahan baku.

(Pasal 3 ayat 1)

Pengertian dari istilah

Homogen

(Pasal 3 ayat 3)

Pengertian dari istilah Bersih

(Pasal 5 ayat 3)

Penerbitan persetujuan

impor menggunakan

tandatangan elektronik

rentan dimanipulasi.

23

4.3 Jenis-jenis Sampah Impor yang Berbahaya Bagi Lingkungan dan Penyelundupan

Sampah Plastik Pada Impor Sampah Non B3

Jenis-jenis Sampah Impor yang Berbahaya Bagi Lingkungan

Berdasarkan brand audit yang dilakukan oleh Ecoton (Ecological Observation and

Wetlands Conservation) terdapat 3 jenis sampah rumah tangga yang ditemukan antara lain

household (detergen, pakaian, sepatu, tisu, cd bekas, dll), personalcare (pasta gigi, face wash,

obat-obatan dll), food packaging (kaleng bekas minuman, bungkus makanan, botol bekas

minuman dll). Semua jenis-jenis sampah impor tersebut berbahaya bagi lingkungan dan

kesehatan karena merupakan sampah plastik, sampah residu, dan sampah B3.

Menurut laporan penelitian berjudul “Sampah Plastik Meracuni Rantai Makanan

Indonesia” yang dilakukan oleh IPEN, Nexus 3, Arnika Association, dan Ecoton, sampah

plastik merupakan ancaman kimiawi. Sebagian besar plastik ynag digunakan oleh konsumen

mengandung bahan-bahan kimia yang bersifat toxic, termasuk variasi aditif seperti

penghambat nyala, plasticizers, dan stabilisator.30

Lebih dari 4000 zat kimia telah

diidentifikasi ditemukan dalam kemasan plastik atau digunakan dalam proses manufaktur dan

148 dari zat-zat kimia ini telah diidentifikasi sebagai bahan berbahaya dan beracun.31

Penyelundupan Sampah Plastik Pada Impor Sampah Non B3

Indonesia membutuhkan impor sampah untuk bahan baku industry daur ulang. Impor

sampah tersebut dilakukan karena bahan baku dalam negeri tidak bisa mencukupi yang

dibutuhkan oleh industry. Menurut Kementerian Industri Republik Indonesia, terdapat 50

industri daur ulang di Indonesia yang telah berinvestasi sebesar Rp 2,63 triliun dengan

menyerap tenaga kerja lebih dari 20.000 orang. Industry daur ulang plastik membutuhkan 5

juta ton plastik. Sedangkan industry plup dan kertas, sekitar 48 perusahaan memerlukan

bahan baku kertas dan 26 perusahaan berbahan baku 100% persen kertas, sehingga mencapai

6,4 juta ton pertahun.32

Bahan baku yang diimpor tersebut tidak selalu bersih. Banyak dari bahan baku

tersebut terkontaminasi sampah dan limbah B3 yang tidak bisa di daur ulang ke dalam impor

kertas dan plastik sisa (scrap). Sementara sampah-sampah tersebut dilimpahkan ke

masyarakat seperti yang terjadi di Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo, yang berakhir menjadi

pencemaran tanah dan air. Kemudian ada yang dijual untuk bahan bakar pabrik tahu.

Beberapa kasus penemuan kontainer yang terkontaminasi sampah dan limbah B3,

seperti pada tanggal 2 Juli Bea-Cukai Batam menemukan 38 dari 65 kontainer limbah plastik

30

Jindrich Petrlik. et al, Report Sampah Plastik Meracuni Rantai Makanan Indonesia, (2019), hal. 5. 31

Ibid. 32

NIK/MEL/BAY/CAS/ICH, “Sampah Impor” Jejali Pemukiman, (KOMPAS, 16 Juli 2019), hal 11

24

yang masuk Pelabuhan Peti Kemas, Batuampar, Batam, Kepulauan Riau, mengandung

limbah B3. Sebanyak 11 kontainer lain berisi limbah plastik bercampur sampah.33

Pada tanggal 9 Juli 2019 Bea-Cukai Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, menahan

delapan kontainer berisi kertas bekas yang terkontaminasi sampah rumah tangga dan bahan

berbahaya dari Autralia.34

Pada tanggal 31 Juli 2019 Bea-Cukai Batam melakukan reekspor dua kontainer ke

Prancis dan lima kontainer ke Hong Kong berisi limbah plastik bercampur dengan limbah

B3.35

Dilansir dari Koran Tempo 2019, otoritas Bea-Cukai di berbagai daerah telah

menahan ratusan kontainer berisi sisa material plastik bercampur limbah B3 sepanjang tahun

2019.36

Sementara sepanjang 29 Juli-3 Agustus 2019 sebanyak 49 kontainer dikembalikan ke

negara asal karena terkontaminasi oleh sampah dan limbah B3.37

Dan masih banyak kasus

penemuan kontainer sampah impor yang terkontaminasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Statistik Perdagangan

Komoditas PBB (UN Comtrade), volume impor sampah Indonesia mencapai titik tertinggi

hingga 283.000 ton pada tahun 2018 dibanding pada tahun 2013 yang hanya 124.000 ton.38

Kenaikan volume sampah tersebut diakibat oleh penyelundupan sampah plastik ke

dalam impor kertas bekas, karena masuk dengan kode green light yang tidak memerlukan

adanya pemeriksaan fisik. Di dalam jalur hijau pengecekan cukup dengan meneliti dokumen

setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Oleh karena itu banyak

sampah plastik dan sampah B3 impor bisa masuk.

33

Maya Ayu Puspitasari, Ratusan Kontainer Tercampur Limbah, Contoh Kasus, (KORAN TEMPO, 19

November 2019), hal. 28. 34

Ibid. 35

Ibid. 36

Ibid. 37

Editorial, Tegas Tolak Sampah Impor, (Media Indonesia, 28 Agustus 2019), hal. 2. 38

Havid Vebri, Nina Dwiantika, Ragil Nugroho, Negeri Darurat Sampah Impor, (Kontan, 5 Agustus-11

Agustus 2019), hal. 28

25

Grafik 1.3 Negara pengespor sampah plastik dan palastik ke Indonesia

Sumber: Statistik perdagangan luar negeri, BPS(diolah)

Di Jawa Timur sendiri terdapat 11 industri kertas yang melakukan impor sampah dan

digunakan sebagai bahan baku antara lain; PT. Pakerin, PT. Suparma, PT. Megasurya

Eratama, PT. Adiprima Suryaprinta, PT. Mekabox Internasional, PT. Tjiwi Kimia, PT. Surya

Pemenang, PT. Ekamas Foruna, PT. Jaya Kertas, PT. Mekabox Surabaya, PT. Mount Dream.

Sampah yang diimpor oleh pabrik-pabrik tersebut sudah banyak yang mencemari lingkungan

dan Sungai Brantas.

Sebanyak 9 perusahaan produksi dan daur ulang kertas di Jawa Timur menggunakan 4

juta ton kertas skrap per tahun sebagai bahan baku pembuatan kertas. Sekitar 63% kertas

skrap berasal dari sumber lokal dan 37% diimpor sebanyak 1,5 juta ton. Sebelumnya bahan

baku yang diimpor mengandung sekitar 2%-10% plastik skrap. Tetapi pada tiga tahun

terakhir porsi skrap plastik yang terkandung pada impor tersebut mencapai 60%-70%.39

Hal

tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat penyelundupan sampah plastik ke dalam

impor sampah kertas.

39

Jindrich Petrlik. et al, Report Sampah Plastik Meracuni Rantai Makanan Indonesia, (2019), hal. 6.

26

Celah masuknya sampah dan limbah B3 ke wilayah NKRI disebabkan oleh regulasi

yang kurang tegas dalam mengatur impor sampah terkhusus pada Permendag No. 31/2016.

Selain itu celah masuk juga terdapat pada pengawasan tata laksana impor Limbah B3 yang

kurang ketat.

Dalam Permendag No. 31/2016 tertulis daftar Limbah Non Bahan Berbahaya yang

dapat diimpor. Dalam daftar tersebut terdapat kode HS yang berketerangan “lain-lain” yang

kemudian menjadi celah bagi masuknya Limbah B3 yang dilarang masuk ke NKRI. Kurang

tegasnya Kode HS ini menyebabkan Indonesia harus menerima konsekuensi tercemarnya

lingkungan di wilayah NKRI.

Masuknya Limbah B3 bersamaan dengan impor bahan baku industri daur ulang

seperti pada kasus tersusupnya sampah plastik ke dalam kontainer sampah impor kertas dan

pada impor plastik yang tercampur dengan sampah plastik yang tidak dapat diolah.

Tesusupnya sampah plastik pada impor sampah kertas terjadi karena kurang ketatnya

pengawasan.

Surveyor memilki peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan karena

surveyor melakukan verifikasi terhadap impor Limbah Non B3 sebelum dikapalkan untuk

memastikan barang yang diimpor bersih dan tidak tercampur dengan limbah B3. Dalam

pengecekannya surveyor menggunakan metode sampling yang kemudian menjadi evaluasi

besar karena masuknya sampah selain clean plastic. Metode yang digunakan oleh surveyor

sangat penting untuk mengambil sampel representative, oleh karena itu surveyor seharusnya

mengecek secara populasi jika dibutuhkan.

Karena bolongnya regulasi Permendag No. 31/2016 maka perlu diadakan revisi

terkhusus pada Kode HS lain-lain untuk mempertegas klasifikasi HS Code (kode

perdagangan komoditas). Dengan mempertegas HS Code akan dapat menjelaskan secara

detail jenis limbah non B3 yang dapat diimpor sehinga tidak ada celah untuk masuknya

sampah yang tidak bisa di daur ulang.

Selain itu revisi juga pada tata lakasana impor yang selain importir harus terdafar,

eksportir juga harus terdaftar di negara asal dan tersertifikasi untuk mencegah terjadinya

impor illegal. Serta penguatan dalam bidang pengawasan dan pengecekan yang dilakukan

oleh pihak surveyor dan Bea Cukai untuk memastikan impor Limbah Non B3 yang diterima

benar-benar bersih dari Limbah B3.

Selain itu memperketat perijinan dan pengadaan sanksi yang tegas bagi pelaku impor

Limbah Non B3 yang melanggar dirasa sangat penting untuk mengurangi pelanggaran.

Dari penjelasan seluruh peraturan yang sudah dijabarkan sebelumnya dapat digaris

bawahi bahwa Limbah B3 secara tegas dilarang masuk ke wilayah Indonesia. Sedangkan

impor Limbah Non B3 hanya diperbolehkan untuk keperluan bahan baku industrI daur ulang,

tetapi untuk jenis Limbah Non B3 yang boleh diimpor diatur di Permendag No. 31/2016.

Kode HS “lain-lain” di Permendag No. 31/2016 menjadi celah untuk masuknya Limbah yang

tidak bisa di daur ulang. Disisi lain pengawasan atas tata lakasana impor Limbah Non B3

27

kurang ketat. Oleh karena itu, adanya celah pada regulasi-regulasi tersebut diperlukan adanya

revisi yang melahirkan Permendag 84 tahun 2019.

4.4 Proses Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Impor

Menurut penelitian Ecoton, sampah impor telah berdampak pada lingkungan seperti

pencemaran tanah, udara, dan air. Sebagai contoh aliran Sungai Brantas di Jawa Timur

tercemar oleh mikroplastik sangat parah. Pasalnya sebanyak 11 industri kertas daur ulang

membuang limbahnya ke Sungai Brantas yang merupakan sumber air minum dan tempat ikan

air tawar. Penelitian Fakultas Sains dan Teknologi didukung oleh ecoton dan Indonesia

Water community of practice Oktober 2018 sampai Bulan Maret 2019 dari 7 lokasi di Hilir

Brantas/kali Surabaya ditemukan partikel mikroplastik dalam air sebanya 293-2499

partikel/Liter. Sementara di saluran pembuangan 11 industri kertas daur ulang didapati 3.896

partikel per liter.40

Tabel 2 Jumlah dan bentuk mikroplastik dari 12 industri kertas

Akibatnya sekitar 80% ikan yang hidup di sungai Brantas dalam lambungnya

mengandung mikroplastik. Jika ikan mengkonsumsi mikroplastik dampaknya bisa

mengganggu kematangan gonad (kelenjar reproduksi) ikan jantan. Sedangkan untuk ikan

betina bisa melemahkan sel terlurnya, akibatnya sebanyak 30% ikan mengalami intersexual

(berkelamin ganda).

Mikroplastik adalah potongan plastik yang lebih kecil dari 4,8 milimeter.

Mikroplastik sangat berbahaya karena memilii bahan kimia seperti PCB yang terakumulasi

pada bagian plastik, yang dapat menyebabkan keracunan.

40

ICH, Kandungan Mikroplastik Diminta Diperketat, (KOMPAS, 28 Maret 2019), hal. 10.

28

Mikroplastik juga ditemukan pada feses manusia khususnya masyarakat yang tinggal

di tepi Sungai Brantas.

Tabel 3. Mikroplastik pada feses manusia

Selain berdampak pada pencemaran air, sampah impor juga dapat mencemari tanah

apabila sampah plastik tersebut terkena hujan yang berefek pada penurunan kualitas tanah

dan air tanah. Sedangkan pencemaran udara dapat terjadi apabila sering terjadi pembakaran

plastik jika plastik dibakar akan mengeluarkan zat-zat beracun.

Pabrik kertas daur ulang yang mengimpor sampah tersebut juga membuang dan

menjual sampah plastik yang tidak bisa diolah ke para broker, pedaur ulang kecil, atau

disumbangkan kepada komunitas sebagai bagian dari program pengembangan komunitas

dari pabrik kertas.41

Sedangkan tempat akhir dari plastik berkualitas rendah adalah di tempat

penimbunan terbuka (open dumps), atau pabrik tahu dan pabrik kapur dimana masyarakat

membakar plastik sebagai bahan bakar.

Desa Bangun dan Desa Tropodo adalah desa yang paling terdampak karena berlokasi

di dekat pabrik-pabrik kertas. Menurut laporan investigasi Ecoton sampah impor di Desa

Bangun, industry telah membuang dan menjual sampah plastik ke warga Desa Bangun

dengan harga mulai dari 100 ribu-2 juta per truk. Bagi warga Desa Bangun sampah tersebut

merupakan ladang penghasilan mereka, tak sedikit warga secara tidak langsung dipaksa

beralih profesi dari petani padi menjadi petani plastik. Plastik yang dibeli tersebut kemudian

disortir kembali berdasarkan jenis-jenis dan di jual kembali ke industry daur ulang plastik,

sedangkan plastik yang tidak bisa diolah dibakar atau dijual ke pabrik tahu yang ada di Desa

Tropodo sebagai bahan bakar tungku pembuatan tahu.

Sampah-sampah yang dijemur atau ditimbun oleh warga Desa Bangun berpotensi

dapat mencemari tanah apabila hujan tiba, kemudian sampah tersebut dibakar untuk

mengurangi volume sampah plastik dapat mencemari udara.

41

Jindrich Petrlik. et al, Report Sampah Plastik Meracuni Rantai Makanan Indonesia, (2019), hal. 7.

29

Di Desa Tropodo, terdapat 50 pabrik tahu yang membakar plastik sebagai bahan

bakar tungku-tungku untuk menghasilkan uap. Sementara menurut temuan aliansi organisasi

lingkungan hidup lintas negara (IPEN, Nexus 3, Arnika Association, dan Ecoton) dalam

laporannya terdapat 16 jenis racun pada telur ayam bukan ras yang dilepas liar di Desa

Bangun dan Desa Tropodo. Kandungan racun seperti dioksin pada telur disebabkan karena

ayam-ayam tersebut mematuk makanan di tanah yang sudah tercemar plastik dan debu dari

hasil pembakaran plastik.

Tabel 4. Komparasi racun pada telur ayam di Desa Bangun dan Desa Tropodo

Desa Bangun Desa Tropodo

Telur yang berasal dari Desa Bangun

mengandung dioksin 10,8 pg TEQ g-1 lemak.

Angka tersebut empat kali lebih tinggi dari

batas aman aman yang telah ditetapkan di

Uni Eropa.

Tingkat dioksin tertinggi kedua dalam telur

dari Asia yang pernah diukur ditemukan

dalam sampel yang dikumpulkan di dekat

pabrik tahu di Tropodo. Tingkat dioksin

dalam telur dari Tropodo mencapai 200 pg

TEQ g-1 lemak hampir sama dengan tingkat

dioksin tertinggi dalam telur dari Asia di

Bien Hoa, Vietnam, bekas pangkalan udara

Amerika Serikat.

Telur dari Desa Bangun mengandung zat

kimia penghambat nyala yang digunakan

dalam plastik, seperti short-chain chlorinated

paraffins (SCCPs)

Telur ayam dari Desa Tropodo mengandug

zat kimia penghambat nyala yang digunkan

dalam plastik, seperti short-chain chlorinated

paraffins (SCCPs). Juga mengandung

polybrominated diphenyl ethers (PBDEs).

Telur dari tempat penimbunan sampah

plastik di Desa Bangun juga terkontaminasi

oleh perfluorooctane sulfonate (PFOS).

Hal tersebut menunjukkan tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi akibat dari

pembakaran plasitik.

4.5 Dampak Kesehatan yang Disebabkan dan Dirasakan Oleh Masyarakat

Dampak kesehatan yang mengancam manusia dari sampah impor akibat pencemaran

air, seperti Sungai Brantas yang tercemar mikroplastik berakibat sumber air minum

masyarakat Jawa Timur dan ikan-ikan yang ada di Sungai Bramtas terkontaminasi

mikroplastik. Apabila dikonsumsi oleh manusia akan timbul berbagai penyakit berbahaya

seperti peradangan (terkait kanker, penyakit jantung, penyakit radang usus, artritis reumatoid

dan memicu kanker), penyakit kronis (arterosklerosis, kanker, diabetes, dan penyakit

kardiovaskular), genotoksisitas (kerusakan yang menyebabkan mutasi yang dapat memicu

kanker, dan penyakit autoimun.

30

Grafik 1.4 Dampak kesehatan akibat mikroplastik

Sedangkan sampah plastik yang dibakar atau digunakan sebagai bahan bakar tungku-

tungku pembuatan tahu menyebabkan terlepasnya berbagai macam racun ke udara. Racun-

racun tersebut seperti karbon monoksida, furans, merkuri, dioksin, dll. Bahaya kesehatan

yang diakibatkan dari pembakaran tersebut yaitu dapat merusak sistem syaraf, terganggunya

sistem endokrin dan memicu ketidakseimbangan hormone, gangguan sistem reproduksi,

merubah DNA pencetus kanker, dan mengganggu sistem kekebalan tubuh.

Grafik 1.5 Dampak kesehatan akibat membakar plastik

31

Di Desa Tropodo asap dari pembakaran plastik dari pabrik-pabrik tahu telah banyak

menyebabkan berbagai gangguan penyakit. Menurut hasil uji yang dilakukan oleh pemerintah

daerah terkait indeks kualitas lingkungan hidup di Sidoarjo pada tahun 2018, hasilnya kadar

emisi udara di Tropodo melampaui ambang batas.42

Akibatnya banyak anak kecil yang

terserang penyakit akibat menghirup udara bercampur asap pekat hasil pembakaran plastik.43

Penyakit yang umum diderita oleh warga Desa Tropodo adalah infeksi saluran

pernapasan akut (ISPA).44

Sedangkan menurut data yang diambil dari Puskesmas Krian

penyakit terbanyak masih di Desa Tropodo dan penyakit yang banyak terjadi adalah myalgia,

hipertensi, diabetes, ispa, gastritis, cepalgia, diare, sakit gigi, asma, dermatitis.

Dari penelitian yang dilakukan oleh IPEN, Nexus 3, Arnika Association, dan Ecoton

pembakaran sampah plastik di Desa Tropodo dan Desa Bangun telah mencemari rantai

makanan yang ada. Telur ayam dari Desa Tropodo tekontaminasi dioksin dengan konsentrasi

sebesar 200 pg TEQ g-1 lemak. Orang dewasa yang mengkonsumsi telur tersebut akan

melebihi batas dioksin terklorinasi harian (tolerable daily intake atau TDI) yang ditolerir oleh

Otoritas Keamanan Pangan Eropa (European Food Safety Authority atau EFSA) sebanyak 70

kali lipat. Berbagai studi epidemiologi telah mengungkapkan berbagai dampak dari pajanan

dioksin terkhlorinasi terhadap kesehatan manusia termasuk diantaranya penyakit

kardiovaskular, diabetes, kanker, porfiria, endometriosis, menopause dini, perubahan hormon

testosteron dan tiroid, dan perubahan respons sistem kekebalan tubuh.45

Dari penelitian itu juga menyebutkan bahwa telur ayam yang ada di Desa Bangun

terkontaminasi oleh PFOS pada konsentrasi yang setara dengan kawasan industry di Eropa.

PFOS termasuk dari keluarga PFAS yaitu sebuah kelas besar kimia dengan lebih dari 4.500

zat kimia terflorinasi yang persisten yang banyak digunakan dalam kemasan, tekstil, dan

plastik. Apabila orang dewasa mengkonsumsi satu telur per minggu akan melebihi batas

asupan PFOS mingguan yang ditolerir oleh EFSA sebanyak 1,3 kali lipat. Dalam penelitian-

penelitian terhadap binatang, PFOS diketahui menyebabkan kanker, kematian neonatal,

keterlambatan perkembangan fisik, dan gangguan endokrin. Tingkat PFOS dan PFOA ibu

yang lebih tinggi dikaitkan dengan keterlambatan kehamilan dan kerusakan pada kesehatan

reproduksi laki-laki. Pada manusia, PFOA diasosiasikan dengan kolesterol tinggi, kolitis

ulserativa, penyakit tiroid, kanker testis, kanker ginjal, hipertensi yang diinduksi kehamilan,

efek sistem kekebalan tubuh dan ditransfer ke janin melalui plasenta, serta transfer kepada

bayi melalui ASI.

Sedangkan telur dari Desa Tropodo dan Desa Bangun juga mengandung SCCPs dan

PBDEs, kimiawi penghambat nyala yang digunakan dalam plastik. SCCPs bersifat toksik

bagi organisma perairan pada konsentrasi rendah, mengganggu fungsi endokrin, dan diduga

menyebabkan kanker pada manusia. PBDEs mengakibatkan dampak tak terpulihkan terhadap

42

Nur Hadi, Warga Tropodo Banyak yang Terjangkiti ISPA, (Koran Tempo, 18 November 2019), hal. 5. 43

Ibid. 44

Ibid. 45

Jindrich Petrlik. et al, Report Sampah Plastik Meracuni Rantai Makanan Indonesia, (2019), hal. 13

32

kesehatan reproduksi serta berdampak pada perkembangan dan neurotoksik. DecaBDE dan

produk turunannya juga dapat bertindak sebagai senyawa pengganggu endokrin.

Tabel 5. Bahan-bahan kimia toksik dalam telur ayam dari Tropodo dan Bangun (ng g-1

lemak)

Substansi Tropodo Bangun Telur kontrol

Bangkok

supermarket

Standar/ limit

Uni Eropa

Jumlah telur ayam dalam

pooled sample

3 3 6 -

Kandungan lemak (%) 15 13 -11,6 -

PCDD/Fs (pg TEQ g-1 lemak) 200 10,8 0,1 2,50

DL PCBs (pg TEQ g-1 lemak) 32 3,1 0,001 -

Total PCDD/F+DL PCBs (pg

TEQ g-1 lemak)

232 13,9 0,1 5,00

Total PCDD/FS+ DL PCBs-

DR CALUX (pg BEQ g-1

lemak)

560 21 - -

PBDD/Fs (pg TEQ g-1 lemak) <21,3 <21,3 <21,3 -

HCB 5,5 2,7 <0,2 -

PeCB 1,9 1,1 <0,4 -

HCBD <0.1 <0,1 <0,4 -

7 PCB 5,3 15,4 0,22 -

6 PCB 4,4 12,3 0,22 40,00

SCCPs 65 153 - -

sum HCH 0,8 0,9 2,2 -

sum DDT 10,8 4,3 <LOQ -

sum of PBDEs 65 91 3,1 -

sum of PFASs (ng g-1 berat

segar)

2,7 26 - -

L-PFOS (ng g-1 berat segar) 0,9 15,4 - -

33

4.6 Respon dan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Dampak Kesehatan Akibat

Sampah Impor

Dari 76 responden yang didapatkan sebanyak 62,5% berjenis kelamin perempuan dan

sebagian besar berumur 20 tahun.

Hampir semua responden sadar bahwa penyelundupan 40% sampah plastic ke dalam

container impor sampah kertas berbahaya apabila dibiarkan masuk dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

34

Sebanyak 91,9% setuju bahwa tidak aman untuk para pekerja yang memilah dan

mendaur ulang sampah jika sampah impor tersebut tercampur dengan sampah B3 dan sampah

residu.

Dari berbagai cara yang menyebabkan sampah impor tersebut berbahaya bagi

lingkungan dan kesehatan sebanyak 70,7% sepakat bahwa cara dibakar merupakan cara yang

membahayakan kesehatan. Sementara 17,3% memilih ditimbun adalah cara yang

membahayakan kesehatan dan 8% sisanya memilih di daur ulang.

35

Berkaitan dengan adanya sampah impor plastic yang dijadikan bahan bakar industri

untuk mengurangi timbunan sampah impor,sebanyak 64% tidak setuju karena sudah

menyadari bahwa tindakan tersebut berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan, sedangkan

36% sisanya memilih setuju.

Sebanyak 66,7% dampak yang dirasakan oleh responden apabila sampah plastic

tersebut dibakara adalah sesak nafas , 10,7% mengalami mata perih, dan 9,2% lainnya

mengalami batuk.

36

Pengetahuan mengenai dampak kesehatan yang diakibatkan dari pembakaran sampar

plastic impor untuk bahan bakar, sebanyak 60,5% mengetahui bahwa hal tersebut

menyebabkan kanker, 11,8% mengetahui bahwa dapat menyebabkan kerusakan neurologis,

dan 14,5 % lainyya tidak mengetahui dampak kesehatan dari kegiatan tersebut.

Dari temuan telur ayam yang terdapat racun dioksin akibat dari pembakaran sampah

plastic, 35,5% mengetahui bahwa hal tersebut dapat menyebabkan kanker, 31,6% mengetahui

dapat menyebabkan kerusakan system kekbalan tubuh, 13,2% mengetahui hal tersebut dapat

menyebabkan kerusakan system reproduksi, dan 19,7% sisanya tidak mengetahui bahaya

telur tersebut apabila dikonsumsi oleh manusia.

37

Jika sungai yang digunakan sebagai sumber air minum tercemar mikroplastik,

dampak kesehatan yang diketahui 40,8% mengetahui dapat menyebabkan kanker, 14,5%%

mengetahui bahwa dapat menyebabkan radang usus, dan 21,1% sisanya tidak mengetahui

dampaknya bagi tubuh mereka.

Sebanyak 89,5% tidak menyetujui apablia Indonesia mengimpor sampah plastic dan

10,5% sisanya menyutujui impor sampah plastik.

38

Dari semua masalah lingkungan dan kesehatan yang diciptakan dari sampah plastik

impor sebanyak 40,8% menunjuk pihak pemerintah yang harus bertanggungjawab atas hal

tersebut, 26,3% menunjuk pihak perusahaan yang harus bertanggungjawab, dan 25%

menunjuk pihak negara pengekspor yang harus bertanggungjawab atas hal tersebut.

39

BAB V

KESIMPULAN

Dari data yang dikumpulkan di atas, penulis ambil kesimpulan sebagai jawaban atas

rumusan masalah sekaligus jawaban atas hipotesis. Antara lain bahwa budaya atau tren

konsumerisme berupa penggunaan plastik sekali pakai mendorong perdagangan sampah

lintas batas. Setelah China melarang impor sampah terjadi spill over effect menyebabkan

negara-negara pengimpor seperti India, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Thailand mengalami

peningkatan impor sampah. Terdapat deficit perdagangan sampah skala global meskipun

negara-negara pengimpor tersebut mengalami peningkatan penerimaan.

Perdagangan limbah secara global diatur dalam Konvensi Basel dan Control of

Transboundary Movements of Hazardous Waste and their Disposal. Konvensi Basel

berfungsi untuk mengontrol pergerakan sampah lintas batas. Sebelum melakukan

perdagangan sampah harus ada konfirmasi terlebih dahulu antara pihak pengekspor dan

pengimpor. Sedangkan kontroling yang dilakukan pada sistem Konvensi Basel didasarkan

pada 4 kunci antara lain, notifikasi, persetujuan dan penerbitan dokumen, perpindahan lintas

batas, dan konfirmasi pembuangan.

Permasalahan yang muncul dilapangan adalah terdapat penyulundupan sampah plastik

dan sampah B3 pada impor kertas. Terdapat 3 jenis sampah rumah tangga yang ditemukan

antara lain household (detergen, pakaian, sepatu, tisu, cd bekas, dll), personalcare (pasta gigi,

face wash, obat-obatan dll), food packaging (kaleng bekas minuman, bungkus makanan,

botol bekas minuman dll). Semua jenis sampah tersebut berbahaya terutama sampah plastik

yang merupakan ancaman kimiawi.

Sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang tersebut pada akhirnya mencemari

lingkungan. Mulai dari pencemaran air akibat limbah industry daur ulang kertas, pencemaran

tanah akibat penimbunan sampah plastik, pencemaran udara akibat pembakaran sampah

plastik, bahkan sampai dengan pencemaran rantai makanan.

Pencemaran tersebut berakibat menjadi masalah kesehatan yang kompleks. Seperti

ISPA karena kondisi udara yang tercemar asap pembakaran plastik, kanker karena

mengkonsumsi makanan yang mengandung mikroplastik, hingga rusaknya sistem kekebalan

tubuh akibat mengkonsumsi telur yang mengandung dioksin.

Respon masyarakat mengenai bahaya sampah impor yaitu dari 76 responden sebanyak

92% mengetahui bahwa sampah plastik dan sampah B3 yang diselundupkan di impor kertas

berbahaya bagi kesehatan. Sebanyak 89% tidak setuju apabila Indonesia mengimpor sampah

plastik.

40

DAFTAR PUSTAKA

Arif Ahmad, Lingkungan Rusak, Manusia Terancam, (KOMPAS, 28 Maret 2019), hal 10

Azoulay, D., et al. (2019). Plastic & Health: The Hidden Costs of a Plastic Planet. CIEL.

Hal 5.

Barnett, J., Matthew, R. A., & O’Brien, K. (2008). Global environmental change and human

security. In Globalization and Environmental Challenges (pp. 355-361). Springer, Berlin,

Heidelberg. Hal 358.



Heidelberg. Hal 24.



Heidelberg. Hal 359.

Editorial, Tegas Tolak Sampah Impor, (Media Indonesia, 28 Agustus 2019), hal. 2.

GRID-Arendal (2019). Controlling Transboundary Trade in Plastic Waste (GRID-Arendal

Policy Brief). Retrieved from https://gridarendal-website-

live.s3.amazonaws.com/production/documents/:s_document/483/original/PlasticBrief_hi.pdf?

1557746817 . (Hal 5. Diakses 20 Januari 2020)

















41

Havid Vebri, Nina Dwiantika, Ragil Nugroho, Negeri Darurat Sampah Impor, (Kontan, 5

Agustus-11 Agustus 2019), hal. 28

ICH, Kandungan Mikroplastik Diminta Diperketat, (KOMPAS, 28 Maret 2019), hal. 10.

Indonesia. Menteri Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Tentang Ketentuan Impor LImbah Non Berbahaya Dan Beracun. No. 31 Tahun 2016.


Tentang Ketentuan Impor LImbah Non Berbahaya Dan Beracun. No. 31 Tahun 2016. Pasal

3.



4.



6.

Indonesia. Undang-undang Pengelolaan Sampah. UU No. 18/2008. Pasal 29 ayat 1

Indonesia. Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. No. 32/2009.

Pasal 69 ayat 1

Jindrich Petrlik. et al, Report Sampah Plastik Meracuni Rantai Makanan Indonesia, (2019),

hal. 5.


hal. 6.


hal. 7.


hal. 13.

Lyana Sikumbang. (2014). Pengertian Penelitian. Online.

https//www.academia.edu/4062205/Pengertian_penelitian. Diakses pada tanggal 20 Januari

2020.

Maya Ayu Puspitasari, Ratusan Kontainer Tercampur Limbah, Contoh Kasus, (KORAN

TEMPO, 19 November 2019), hal. 28.

42

NIK/MEL/BAY/CAS/ICH, “Sampah Impor” Jejali Pemukiman, (KOMPAS, 16 Juli 2019),

hal 11.

Nur Hadi, Warga Tropodo Banyak yang Terjangkiti ISPA, (Koran Tempo, 18 November

2019), hal. 5.

Pepper, D. (1996). Modern environmentalism: an introduction. Psychology Press. Hal 13.



UNDP Report Office,

http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_rnhdrs.pdf

program investigasi lingkungan independen jawa …

Documents