program kerja airlangga hartarto menteri bidang …
TRANSCRIPT
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
156
PROGRAM KERJA AIRLANGGA HARTARTO MENTERI
BIDANG KOORDINASI PEREKONOMIAN RI MELALUI
MEDIA ONLINE
Salsa Billa Nadia Mafatikhul Laily 1, Elista Nanda Praptiwi
2, Andi Saputra
3, Nia Andini
4,
Muhammad Hanif Zein Arrosin5, Dian Suluh Kusuma Dewi
6
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Alamat Korespondensi: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis tentang program kerja menteri bidang koordinator dan ekonomi
Airlangga Hartarto selama tahun 2019-2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif
melalui media online dengan cara mengumpulkan data-data dari berita yang berfokus pada satu
sumber yaitu CNN Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui program kerja menteri
koordinasi perekonomian sebagai cara agar melihat terealisasinya program kerja, untuk melihat
transformasi perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun, dan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi dari berbagai sektor terutama dalam peningkatan SDM. Hasil penelitian ini menunjukkan
ada lima program kerja Airlangga Hartarto sebagai menteri koordinator antara lain: pembangunan
sumber daya manusia (SDA), pembangunan infrastruktur yang akan menghubungkan sumber-
sumber pertumbuhan ekonomi, dan akses destinasi wisata, penerbitan dua omnibus law yakni cipta
lapangan kerja dan perpajakan, penyederhanaan birokrasi melalui reformasi dan otomasi serta
integrasi sistem layanan, dan transformasi ekonomi. Terdapat 15 program kerja yang
diprioritaskan dan ditargetkan rampung yang akan dijalankan dalam 6 bulan kedepan. Airlangga
Hartarto adalah ketua umum Partai Golkar berkebangsaan Indonesia. Airlangga Hartarto adalah
menteri Kordinator Bidang Perekonomian Indonesia 2019-2024 pada Kabinet Indonesia Maju
Presiden Joko Widodo-K.H Ma’ruf Amin, yang dilantik pada 23 Okteber 2019. Airlangga Hartarto
pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin pada perombakan
Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Program kerja Airlangga Hartarto ini akan
dilihat hasilnya selama satu periode kepemimpinannya sebagai Menteri Koordinasi Perekonomian
RI. Di era perkembangan yang cukup pesat ini Indonesia harus mampu menyeimbangkan
perekonomian dunia. Dengan mencukupinya SDM maka tujuan perekonomian akan berjalan
dengan lancar.
Kata Kunci: Menteri, Perekonomian, Program Kerja.
ABSTRACT
This study analyzes the work program of the field of coordinator and economics Airlangga
Hartarto during 2019-2024. The method used is descriptive quantitative through online media by
collecting data from news that focuses on one source, namely CNN Indonesia. The purpose of this
research is to find out the work program of the minister of economic coordination as a way to see
the realization of the work program, to see the transformation of the Indonesian economy from
year to year, and to encourage economic growth from various sectors, especially in increasing
human resources. The results of this study indicate that there are five work programs of Airlangga
Hartarto as the coordinating minister, among others: human resource development (SDA),
infrastructure development that will connect the sources of economic growth, and access to tourist
destinations, the issuance of two omnibus laws namely employment creation and taxation ,
simplification of bureaucracy through reform and automation as well as integration of service
systems, and economic transformation. There are 15 prioritized and targeted work programs that
will be carried out within the next 6 months. Airlaangga Hartarto is the general chairperson of the
Indonesian Golkar Party. Airlangga Hartarto is the Coordinating Minister for the Economy of
Indonesia 2019-2024 in the Indonesian Cabinet Advanced President Joko Widodo-KH Ma'ruf
Amin, who was appointed on 23 October 2019. Airlangga Hartarto had served as Minister of
Industry replacing Saleh Husin in the reshuffle of President Joko Widodo's President's Cabinet.
Jusuf Kalla. Airlangga Hartarto's work program will see the results during a period of his
leadership as the Coordinating Minister for the Indonesian Economy. In this era of rapid
development, Indonesia must be able to balance the world economy. With sufficient human
resources, the economic goals will run smoothly.
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
157
Keywords: Minister, Economy, Work Program.
PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi adalah aktivitas perekonomian mampu
menghasilkan pertambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu.
Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan
,berati secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi jumlah
pengangguran. Apalagi persaingan bisnis ekonomi dalam era 4.0 ini semakin
ketat. Untuk itu, dalam menghadapi era revolusi industri keempat, sektor industri
nasional perlu banyak berbenah, terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang
menjadi kunci penentu daya saing. (Satya, 2018) Banyak perusahaan global
dengan unit bisnis yang beragam telah menjadikan pengembangan sumber daya
manusia sebagai strategi utama untuk menghadapi persaingan global agar tidak
tenggelam oleh perubahan zaman.Dalam 3 tahun terakhir ,ekonomi Indonesia
telah tumbuh di atas 5% .Di perkirakan pada tahun 2020 pertumbuhannya akan
mencapai 6% pertahun karena manajemen makro ekonomi yang kuat dam
percepatan proyek pembangunan strategis nasional.Pembangunan di Indonesia ini
pada dasarnya mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah peluang
kerja dalam usaha meingkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijaksanaan
pembangunan yang di laksanakan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi
sektoral yang menggambarkan tingkat perubahan struktur ekonomi yang terjadi.
Tolok ukur pembangunan ekonomi dapat di ketahui berdasarkan tingkat
srtuktur produksi dan penyerapan tenaga kerja, seperti yang di ungkapkan oleh
menteri bidang koordinator dan ekonomi ,melalui program kerjanya ia akan
meningkatkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan meghubungkan
sumber-sumber petumbuhan ekonomi. Perubahan ekonomi ini akan di mulai dari
pembangunan ekonomi Daerah atau wilayah. Melalui sumber daya manusia yang
baik akan meningkatkan daya saing wilayahnya dan mengurangi ketimpangan
pembangunan antar wilayah. Pembangunan yang strategis dan berkualitas akan
dapat memajukan kehidupan masyarakatnya dan pendapatan masyarakat rata-rata
setara. (Lincolin, 1999). Mengartikan istilah pembangunan sebagai peningkatan
pendapatan perkapita yaitu tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB)
pada tahun tertentu melebihi tingkat pertambahan penduduk,atau perkembangan
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
158
produk dosmetik bruto dibarengi dengan modernisasi struktur ekonomi.
Kemajuan teknologi juga merupakan sektor yang mendukung terjadinya
perubahan struktur perekonomian (Sukirno, 2006).
Namun pada kenyataanya pertumbuhan ekonomi di indonesia tidak di
sertai dengan perubahan struktur tenaga kerja yang berimbang. (Swasono;
Sulistyaningsih, 1993).
RUMUSAN MASALAH
a. Bagaimana program kerja Airlangga Hartarto dalam merencanakan
pembangunan ke depan?
b. Apa saja yang akan di wujudkan Airlangga Hartarto dalam membawa
perubahan ekonomi?
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan pendekatan deskriptif
kuantitafif. Analisis kuantitatif bersifat terperinci dengan cara mengumpulkan
semua data yang di peroleh dari berita-berita di media online, data yang
terkumpul kemudian di konversikan menggunakan kategori atau kriteria yang
sudah di tetapkan sebelumnya. Pengolahan data dalam penelitian kuantitatif di
lakukan dengan cara mengkategorikan data dari berita-berita yang berdasarkan
tema dan fokus penelitiannya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh
berita mengenai program kerja menteri bidang koordinator perekonomian
Indonesia, Airlangga Hartarto, yang di muat di CNN Indonesia, yaitu sejak bulan
Oktober-November kemarin. Sebanyak 7 (tujuh) berita. Berita yang di tampilkan
umumnya teks berita singkat dan video yang berdurasi kurang lebih satu menit.
HASIL PEMBAHASAN
Menteri bidang perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu
mengumpulkan Menteri dari berbagai bidang dan pejabat Negara di bawah satuan
kerja yang di pimpinnya. Saat acara berlangsung membahas mengenai rancangan-
rancangan program prioritas serta program kerja untuk tahun 2020-2024 dibidang
perekonomian, menurut Airlangga Hartarto ada empat program prioritas yang
akan di sasar tahun depan. Program yang diusulkan Airlangga Hartarto yang
pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk menuju
ekonomi yang berkualitas baik, Yang kedua ialah meningkatkan kesetaraan
ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Program selanjutnya ialah untuk
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
159
selalu memberi dukungan terhadap kelanjutan ekonomi. Program yang terakhir
adalah meningkatkan daya saing perekonomian. (Putro, 2019)
Gambar 1. saat Airlangga Hartarto mengumumkan 15 program prioritas
Langkah awal yang diambil, Airlangga Hartarto menyebutkan terdapat
sekitar 15 program unggulan yang menjadi prioritas yang diharapkan rampung
dalam kurun waktu 6 bulan kedepan. Berikut program kerja yang menjadi
prioritas antara lain program implementasi mendatori B30 (Bahan Bakar Nabati)
yang akan digunakan untuk transportasi saja, memperbaiki tatanan ketenaga
kerjaan secara utuh, menjamin produk-produk halal, penelitian dan
pengembangan industri farmasi. Sekretaris Kementrian Koordinator bidang
perekonomian Susiwijono mengatakan bahwa, kerangka yang disusun oleh
Airlangga Hartarto tentu akan berjalan sesuai dengan visi-misi Presiden RI
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Susiwijono
juga menuturkan ada beberapa program kerja atau kegiatan yang akan di
koordinasikan di Kementrian Ekonomi. Yang pertama bersifat srategis dan
berdampak langsung pada masyarakat Indonesia, yang kedua bersifat lintas sector
atau lintas bidang dan berdampak luas. Tentang usulan 15 program prioritas
tersebut anggota dalam Kementrian Perekonomian telah menyiapkan cara
penyampaian program dengan matang, sasaran program prioritas atau tujuan
program prioritas, deskripsi program atau kegiatan, target atau indicator
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
160
keberhasilan kinerja, beserta pencapaian waktu atau jadwal pelaksanaan dari
masing-masing program. (Putro, 2019)
Seperti yang telah di ungkapkan di atas, bahwa Airlangga Hartarto akan
melaksanakan program campuran minyak nabati sebanyak 30% ke bahan bakar
minyak (BBM) jenis solar alias B30 mulai 1 Januari 2020, dan di perkirakan
melakukan uji coba. Program B30 ini diyakini dapat menghemat devisa mencapai
USS 8 milyar atau sekitar 112 triliun. (Fajrlan, 2019)
Gambar 2. postingan Airlangga Hartarto di Instagram mengenai program B30
Sebab minyak sawit mentah atau CPO akan terserap di proyeksi mencapai
10 juta kiloliter. Program ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan CPO
domestic yang di haraokan dapat menjadi penopang pergerakan harga CPO
Internasional. Untuk menyambut program ini, produsen CPO beserta turunannya,
PT Tunas Baru Lampung akan menambah kapasitas pabrik biodiselnya.
Pembangunan ini di perkirakan akan selesai pada akhir tahun 2020. Meskipun
belum di berlakukan namun program B30 pemerintah ini telah berpengaruh ke
permintaan biodiesel dalam negeri.
Selanjutnya program perbaikan ekosistem ketenagakerjaan dengan
menciptakan program kartu Pra-kerja. Kartu Pra-kerja ini bertujuan memberikan
bantuan pelatihan dan pembinaan vokasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
161
mereka yang sedang mencari kerja, pekerja aktif, ataupun pekerja terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
Setiap masyarakat yang mendapatkan kartu Pra-kerja nantinya akan mendapatkan
beberapa manfaat, seperti latihan vokasi, sertifikat komtetensi dan insentif berupa
dana melalui e-wallet yang akan di terima dengan kisaran 300-500 ribu perbulan,
sehingga bisa di gunakan untuk uang transportasi saat mengikuti kursus selama
kurang lebih tiga bulan.Pemerintah juga akan mentargetkan sekitar dua juta orang
yang akan mendapatkan kartu Pra-kerja ini. Kartu Pra-kerja ini diberikan kepada
anak-anak muda atau generasi milenial yang sudah tamat sekolah menengah atas
maupun lulusan perguruan tinggi. Program ini tentunya juga akan mengurangi
tingkat pengangguran di Indonesia. Menurut airlangga Hartarto kartu Pra-kerja
tersebut akan di luncurkan awal tahun 2020. Bahkan menurutnya penerima kartu
Pra-kerja ini bisa menerima pelatihan kerja hingga ke luar negeri. Dimana semua
biaya nya di tanggung pemerintah. Menteri keuanagan Sri Mulyani
menganggarkan biaya tersebut dari APBN dan memakan biaya sebanyak 10
triliyun. (Wicaksono, 2019a)
Gambar 3. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Berlanjut pada program usulan penjaminan produk halal, kali ini menteri
perindustrian menargetkan capaian industry halal menembus hingga 25 milyar
dollar AS pada 2019. Angka tersebut naik 20% di bandingkan realisasi capaian
tiga tahun lalu.
Program usulan yang di bahas terakhir adalah program pengembangan
industri farmasi. Program ini di prioritaskan karena bahan farmasi merupakan
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
162
salah satu sektor andalan yang di prioritaskan di tanah air. Lebih lanjut lagi
Airlangga Hartarto menjelaskan dalam mendorong sector strategis ini,
pemerintah telah mencanangkan program percepatan oengembangan industri
farmasi melalui penerbitan Paket Ekonomi Kebijakan XI yang di tuangkan dalam
instruksi presiden Nomor 6 tahun 2016. Program ini bertujuan untuk menciptakan
kemandirian industri farmasi dan alkes nasional, sehingga masyarakat
memperoleh obat dengan mudah, terjangkau, dan berkesinambungan. Selain itu
pemerintah juga akan mengurangi pajak penghasilan badan atau tax allowance
bagi industri farmasi di Indonesia.
Airlangga Hartarto juga menerbitkan kebijakan industri ini juga akan
menjadikan Airlangga Hartarto bekerja secara ekstra. Era revolusi industri 4.0 ini,
peningkatan sektor industri berbasis teknologi dan informasi dapat menjadi kunci
bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemanfaatan teknologi dan informasi
diyakini dapat meningkatkan produktivitas sektor industri yang nantinya
berimplikasi pada peningkatan kontribusi dari sektor industri kepada pertumbuhan
ekonomi. (Industri & Irawati, 2019). Bahwa pekerjaan terbesar Airlangga Hartarto
di bidang perekonmian sebenarnya adalah menerbitkan kebijakan investasi untuk
industri. Sebab, kinerja industri belakangan ini terus menurun. Seharusnya sebagai
menteri perindustrian pada masa lalu Airlangga Hartarto sangat mengerti betul
apa saja yang dibutuhkan industri demi menaikkan produksi dan kinerjanya. Ia
hanya perlu melakukan koordinasi antar menteri yang ada dibawah
pengelolaannya. Terkait dengan bahan baku impor, produksi industri terganggu
karena lamanya perizinan impor yang dikeluarkan. Selain itu kebijakan terkait
intensif pajak juga mempengaruhi kinerja industri kedepannya. Sebagai informasi,
data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan industri kuartal II
2019 hanya 3,54 persen. Realisasi itu berada dibawah pertumbuhan ekonomi yang
menyentuh 5 persen dan turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu
sebesar 3,88 persen. Peluang kerja yang semakin meningkat dan menurunkan
transaksi neraca perdagangan, serta berkembangnya industri ekspor dan subtitusi
impor. Airlangga Hartarto mengklaim akan membenahi persoalan defisit neraca
perdagangan yang menjadi problem pada masa akhir pemerintahan Jokowi-Jusuf
Kalla. Neraca perdagangan periode Januari-September 2019, masih tercatat defisit
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
163
US$ 1,9 miliar karena tinginya impor migas maupun nonmigas. Perbaikan neraca
perdagangan pada oktober 2019 utamanya di sumbangkan oleh surplus non-migas
sebesar 990,5 juta dollar AS. Selain itu nilai ekspor pada oktober 2019 mencapai
14,93 miliar dollar AS, dengan demikian realisasi nilai ekspor pada oktober 2019
sudah melebihi ekspetasi yang di perkirakan. (Wicaksono, 2019c). Inflasi
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian, dimana naiknya
inflasi membuat turunnya daya beli masyarakat. selain faktor inflasi, jumlah uang
beredar yang naik juga membuat nilai uang turun dan nilai dari barang-barang
akan meningkat. (Adisetiawan, 2018).
Gambar 4. Airlangga saat pelantikan kabinet maju dan Momen saat Presiden
memperkenalkannya
Tantangan yang akan dihadapi Airlangga Hartarto adalah terkait upaya
meningkatkan efisiensi dan produk migas serta implementasi energi biofuel.
Mengevaluasi paket kebijakan juga menjadi tugas Airlangga Hartarto sekarang,
mengawal sistem layanan integrasi terpadu (OSS) dan realisasi Kredit Usaha
Rakyat (KUR). Perlu diketahui bahwa pada kurun waktu 5 tahun ini pertumbuhan
ekonomi Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 5%. Dibandingkan dengan
negara-negara anggota G20,Indonesia masih berada di urutan ketiga dibawah
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
164
India dan Amerika Serikat. Tetapi pertumbuhan ekonomi ini tidak sebanding
dengan utang Indonesia. Padahal sejak tiga tahun terakhir utang yang dialokasikan
kepada pembangunan infrastruktur terus meningkat. Dalam kurun waktu tiga
tahun ini bertambah cukup pesat justru mengarah ke kontraproduktif. Harapan
yang mampu mengakselerasi produktivitas dan daya saing nasional dan
kemandirian kita ini masih sangat kontraproduktif. Dampak utang dalam rangka
pembangunan infrastruktur ini berdampak tidak langsung atau berdampak dalam
jangka pendek, utang ini akan mempengaruhi investasi. Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian membocorkan salah satu materi yang akan dimasukkan
dalam perbaikan aturan investasi melalui skema omnibus law. Materi berkaitan
dengan pajak. (Wicaksono, 2019b). Prioritas investasi harus ditingkatkan karena
sebagai kunci utama dalam perekonomian. Pemerintah berupaya menjaga
pertumbuhan ekonomi tetap tercapai walaupun perekonomian global melambat.
Dengan ini pemerintah harus lebih hati-hati mengenai perekonomian Indonesia
yang sering terjadi ketidak stabilan dari waktu ke waktu.
Prioritas penyederhanaan birokrasi yang terkait dengan Pemda yaitu
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ( ETP ) ini adalah suatu upaya untuk
mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai
menjadi non tunai berbasis digital. Kebanyakan masyarakat Indonesia tak jarang
kalangan remaja telah mengetahui, memakai , dan sangat paham tentang alat
pembayaran non tunai atau tidak menggunakan uang tunai sebagai alat
pembayaran. Alat pembayaran yang sering digunakan oleh masyarakat dan selalu
dibawa kemana pun serta sangat besar manfaatnya adalah kartu ATM, kartu debet
atau kartu kredit. Dapat dilihat dari fungsinya alat pembayaran non tunai ini dapat
digunakan untuk berbagai transaksi pembayaran, Tarik tunai dan belanja, selain
itu juga dapat digunakan untuk transaksi pembayaran dengan mudah. Ada
beberapa factor yang membuat masyarakat tertarik dan mendorong untuk
menggunakan alat pembayaran non tunai ini. Pertama factor keamanan, factor
keamanan sendiri diciptakan dari teknologi yang digunakan bank untuk menjaga
informasi seorang klien yang telah dipercayakan, kemudahan dalam mengunakan
alat pembayaran non tunai adalah seseorang dapat menggunakan kapan saja dan
dimana saja ini dapat memudahkan masyarakat bertransaksi, dengan alat
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
165
pembayaran non tunai dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi aktivitas
perekonomian. Kebanyakan masyarakat yang menggunakan alat pembayaran non
tunai adalah orang-orang yang menyukai cara pembayaran tanpa ribet. Alat
pembayaran non tunai sangat memudahkan pengguna dalam segala hal yang
berurusan dengan kecepatan teknologi. Pemahaman masyarakat yang sangat
cepat memudahkan alat pembayaran ini sangat cepat berkembang. Dengan
demikian masyarakat mampu mengikuti berbagai gaya cara berbelanja dan
pembayaran dengan mudahnya. Banyaknya penyedia layanan atau outlet yang
dapat menerima pembayaran non tunai ini juga sangat memudahkan masyarakat
untuk bertransaksi. Sekarang juga terdapat agen BRI link yang memudahkan
masyarakat yang tidak mempunyai ATM juga dapat melakukan pembayaran
secara mudah dengan menggunakan Atm agen dan hanya menyetorkan pin yang
akan dituju. Tentunya ini sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan
transaksi. Dengan demikian dapat menghemat waktu transaksi, keamanan yang
sudah terjamin serta kecepatan dalam bertransaksi ini membuat masyarakat
banyak menggunakannya. Penggunaan alat pembayaran non tunai ini sudah
menjadi trend dalam beberapa waktu yang cukup lama. Dalam hal ini perbankan
dunia juga dapat meningkatkan inovasi baru dalam menggunakan kartu-kartu
pembayaran agar konsumen lebih puas terhadap apa yang disediakan dalam
layanan tersebut. Pembayaran non tunai juga menjadi pendorong untuk
meningkatkan bagaimana cara melakukan transaksi jarak jauh dengan seseorang.
Respon yang positif dari masyarakat ini juga sangat mendukung kerja bank di
Indonesia bahkan di dunia untuk terus menambah hal hal yang diperlukan untuk
mengikuti perkembangan zaman.
Airlangga telah menargetkan perekomonian Indonesia akan meningkat.
Dengan adanya program prioritas yang disesuaikan dengan visi dan misi presiden
beberapa persen program tersebut akan terlaksana sesuai dengan apa yang telah
dipersiapkan. Melihat tantangan ekonomi di tahun 2020 akan semakin banyak
Airlangga memperkuat tatanan program sesuai apa yang telah direncanakan.
Peningkatan daya saing antar negara juga harus kita waspadai. Indonesia memiliki
banyak keunggulan dari negara lain yang belum diketahui secara keseluruhan oleh
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
166
kebanyakan orang lokal, tetapi banyak dari negara lain yang sudah mengetahui
dan berusaha mengambil alih apa yang Indonesia miliki.
Menteri koordinator bidang perokonomian Airlangga Hartarto akan
mengolah kembali formula Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai permintaan
presiden Joko Widodo. (Wicaksono, 2019d). Upaya pengolahan kembali formula
tersebut dilakukan demi membantu para pelaku usaha Mikro, Kecil , dan
Menengah. Supaya para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
mendapatkan akses modal usaha dengan bunga murah. Sebelumnya presiden Joko
Widodo meminta agar subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditingkatkan.
Peningkatan subsidi tersebut dimaksudkan untuk membantu para pelaku Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah menurunkan bunga Kredit
Usaha Rakyat (KUR) menjadi 6% mulai Januari 2020. Selain menurunkan bunga
KUR, pemerintah jugameningkatkan total plafon KUR, dari 140 triliun menjadi
190 triliun sesuai ketersediaan APBN 2020. Artinya, ada kenaikan plafon KUR
sebanyak 35,71%. Kenaikan ini akan dilakukan secara bertahap sampai 2024
menjadi Rp325 triliun. Menteri perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita
menyatakan kebijakan baru terkait KUR akan memberikan dampak positif pada
neraca perdagangan dalam Negeri. Penurunan bunga KUR ini akan mendorong
penyaluran kegiatan indutri. (Rika, 2019)
Gambar 5. Hasil rapat kebijakan KUR
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
167
KESIMPULAN
Airlangga Hartarto sebagai Menteri bidang koordinator dan perekonomian
mempunyai berbagai macam rencana pembangunan. Rencana rencana ini
merupakan upaya Airlangga untuk memberikan nafas baru pada kabinet baru
Presiden Jokowi. Pembangunan pada sektor ekonomi dilakukan Airlangga dengan
15 program prioritas yang akan di sasar tahun depan. Ada empat kelompok
program yang di sasar dalam Program Prioritas dan Program Kerja 2020-2014 di
bidang perekonomian, pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas, Program kedua untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan
pengurangan kesenjangan social. Program ketiga ialah untuk mendukung
keberlanjutan ekonomi. Program keempat untuk meningkatkan daya saing
ekonomi.
Pada wilayah ekonomi, Airlangga Hartarto di 6 bulan pertama
menargetkan akan merealisasikan 15 usulan program prioritas. Program prioritas
yang di ambil sebagai langkah awal yaitu pengimplementasian B30 (bahan bakar
nabati), perbaikan tatanan ketenagakerjaan, menjamin produk halal, penelitian dan
pengembangan industry farmasi. Airlangga Hartarto juga menerbitkan kebijakan
industry demi menaikkan produksi dan kinerja.
Menyederhanakan biokrasi juga menjadi program Airlangga Hartarto salah
satunya yakni dalam bentuk Prioritas penyederhanaan birokrasi yang terkait
dengan Pemda yaitu Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ( ETP ) ini
adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah
daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital. Menteri perokonomian
Airlangga Hartarto juga akan mengolah kembali formula Kredit Usaha Rakyat
(KUR) sesuai permintaan presiden Joko Widodo. Dengan meningkatkan subsidi
bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat membantu para pelaku Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah.
DAFTAR PUSTAKA
Adisetiawan, R. (2018). Ekonomis: Jurnal of Economics and Business Vol.2 No.1
Maret 2018. 2(1), 66–80.
Fajrlan. (2019). Mundur dari Rencana, Program B30 Baru Mulai Januari 2020.
Cnn Indonesia, p. 1. Retrieved from
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191022075908-85-
PROSIDING SIMPOSIUM NASIONAL “Tantangan Penyelenggaran Pemerintahan di Era Revolusi Industri 4.0". ISBN: 978-602-73470-5-2
168
441672/mundur-dari-rencana-program-b30-baru-mulai-januari-2020
Industri, R. K. R., & Irawati, E. (2019). Re-thinking kebijakan revolusi industri
4.0. 2(1).
Lincolin, A. (1999). ekonomi pembangunan. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi.
Putro, A. W. (2019). Dongkrak ekonomi, pemerintah jalankan 15 program
prioritas. Cnn Indonesia, p. 1. Retrieved from
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191107192817-532-
446468/dongkrak-ekonomi-pemerintah-jalankan-15-program-prioritas
Rika, H. (2019). Pemerintah Turunkan Bunga KUR Jadi 6 Persen per Januari
2020. Cnn Indonesia, p. 1. Retrieved from
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191112132255-78-
447623/pemerintah-turunkan-bunga-kur-jadi-6-persen-per-januari-2020
Satya, V. E. (2018). Strategi Indonesia Menghadapi.
Sukirno, S. (2006). Ekonomi Pembangunan: Proses,Masalah Dan Dasar
Kebijakan. Kencana Prenada Media Grup.
Swasono, Sulistyaningsih. (1993). Pengembangan Sumberdaya Manusia:
Konsepsi Makro Untuk Pelaksanaan Di Indonesia. Izufa Gempita.
Wicaksono, A. (2019). Jokowi luncurkan kartu pra kerja untuk pengangguran
awal 2020. Cnn Indonesia, p. 1. Retrieved from
https://m.cnnindesia.com/ekonomi/20191112183856-532-44743/jokowi-
luncurkan-kartu-pekerja-untuk-pengangguran-awal-2020
Wicaksono, A. (2019). Omnibus Law Berisi Penghapusan Pajak Ganda Bagi
Pengusaha. Cnn Indonesia, p. 1. Retrieved from
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191127130827-532-
451945/omnibus-law-berisi-penghapusan-pajak-ganda-bagi-pengusaha
Wicaksono, A. (2019). PR besar Airlangga Hartarto terbitkan kebijakan industri.
Cnn Indonesia, p. 1. Retrieved from
https://m.cnnindesia.com/ekonomi/2019102320515-532-44232/pr-besar-
airlangga-hartarto-terbitkan-kebijakan-industri
Wicaksono, A. (2019). Turuti jokowi, menko Airlangga kaji penurunan bunga
KUR. Cnn Indonesia, p. 1. Retrieved from https://www.
cnnindonesia.com/ekonomi/20191112091054-78-447536/turuti-jokowi-
menko-airlangga-kaji-penurunan-bunga-kur