program kerja pusat kerja sama dan ... - bikinpabrik.id · program kerja pusat kerja sama dan...
TRANSCRIPT
PROGRAM KERJA PUSAT KERJA SAMA DAN
STANDARDISASI HALAL MEUJU PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL
OLEH BPJPH TAHUN 2019
Oleh
DR. H. NI FASRI, M.Pd
KEPALA PUSAT KERJASAMA DAN STANDARDISASI HALAL BPJPH
Indonesia Muslim Terbesar
3 %
20,2%
Jumlah Muslim di Dunia 23,2 %
Indonesia
Muslim yang tersebar di 195 Negara Lainnya
Struktur Penduduk Indonesia yang Didominasi Generasi
Milenial Berusia 17-30 Tahun atau sebanyak 4,2 juta Menjadi
Potensi Besar Bisnis Halal
Tahun 2015 Belanja Produk Muslim Global
Sektor Ekonomi Halal1,9 Triliun Dollar Amerika
Sumber: CIA World Factbook
PELUANG PASAR HALAL DUNIA
Negara dengan Konsumen Produk Halal Terbanyak BerdasarkanLaporan State of the Global Islamic Economy tahun 2013
Arab Saudi; $17,8; 27%
Iran; $14,3; 21%PEA;
$11,2; 17%
Qatar ; $7,8; 12%
Kuwait; $7,7; 12%
Indonesia; $7,5;
11%
Konsumen ProdukPariwisata Halal
Turki; $39,3 ;
40%
PEA; $22,5 ;
23%
Indonesia;
$18,8 ;
19%
Iran; $17,1 ;
18%
Konsumen ProdukPakaian dan Fashion
Muslim
Indonesia$190
34%
Turki$168 30%
Pakistan
$108 19%
Iran$97 17%
Konsumen ProdukPangan Halal
PELUANG PASAR HALAL DUNIA
Negara dengan Konsumen Produk Halal Terbanyak BerdasarkanLaporan State of the Global Islamic Economy tahun 2013
Turki$30,3 46%
Indonesia$9,4 14%
Amerika$9,1 14%
Iran$9,0 13%
Perancis$8,4 13%
Media Halal dan Rekreasi
Turki; $8,9 ; 38%
Arab Saudi; $5,9 ; 25%
Indonesia;
$4,9 ; 21%
Iran; $3,7 ; 16%
Konsumen ProdukProduk Farmasi
PELUANG PASAR HALAL DUNIA3 Besar Negara Penghasil Produk Halal Terbanyak
Belanja Kosmetik Halal Dunia diperkirakan Mencapai $73 Milyar
di Tahun 2019
Pasar Wisata Halal juga memiliki potensi yang Sangat Besar
Farmasidan
KosmetikHalal
UAE
Singapore
Malaysia
Pangan Halal
Malaysia
UAE
Brazil
Pakaian&
Fashion Muslim
UAE
Turkey
Italia
Travel Halal
Malaysia
UAE
Turkey
Media Halal danRekreasi
UAE
Singapore
Qatar
Pasar Timur Tengah, terutama UAE, memilikispending paling besar, yaitusekitar USD 1.700 per kepala. Disusul Arab Saudi sekitar USD 1.500. Padahal, rata-rata wisatawan hanyaUSD 1.200
KERJA SAMA BPJPH
Kerjasama dengan
LPH
Kerjasama dengan
MUI
Kerjasama dengan
K/L
Kerjasamadengan
LHLN
Alur Proses Sertifikasi Halal
BadanPenyelenggara
JaminanProduk Halal
(BPJPH)
Produsen /Perusahaan Besar:
-Penyelia Halal
MUI [FATWA]
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH):
- Auditor Halal
- Laboratorium
SertifikatHalal
PEMERIKSAAN
ADMINISTRASI
TIDAK
PEMERIKSAAN
OLEH AUDITOR
HALAL LPH
SIDANG
FATWA HALAL
(MUI,PAKAR, K/L,
INSTANSI TERKAIT)
PENGUJIAN OLEHLPH
HALAL
PELAKU USAHA
BPJPHPENERBITAN
SERTIFIKAT HALAL
OLEH BPJPH
BERKASDIKEMBALIKAN
TIDAKMEMENUHI
SYARATADM HALAL
BPJPH
OK
PENOLAKANPEMBERIAN SERTIFIKAT
TIDAKMEMENUHI
SYARATHALAL
30 Hari Kerja
7 Hari Kerja
5 Hari Kerja
ALUR PROSES SERTIFIKASI HALAL
KEWENANGAN LPH
Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah
lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/ atau pengujian terhadap kehalalan
Produk.
LembagaPemeriksa
Halal
(LPH)
Persyaratan Pendirian LPH oleh Pemerintah dan/atau Masyarakat
Lembaga lain yang memiliki laboratorium merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat yang memiliki laboratorium terakreditasi pada lingkup halal sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Dibuktikan dengan dokumen dalam bentuk:sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, surat
perjanjian sewa, surat perjanjian pinjam pakai, akta hibah, atau akta jual beli;
surat keterangan akreditasi LPH dan sertifikat akreditasi LPH dari BPJPH;
surat keterangan memiliki Auditor Halal yang dilampiri surat pernyataan kesediaan menjadi Auditor Halal dan sertifikat dari MUI; dan
sertifikat akreditasi laboratorium dari lembaganonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi atau surat perjanjian kerja sama dengan lembaga yang memiliki laboratorium terakreditasi .
1. Pimpinan LPH mengajukan permohonan akreditasi kepada
Kepala BPJPH
2. Mengisi surat permohonan akreditasi
3. Mengisi formulir akreditasi
4. Melampirkan dokumen pendukung, antara lain
a. Asli surat permohonan akreditasi LPH yang
ditandatangani oleh Pimpinan Instansi/Lembaga
b. Fotocopy surat keterangan berbadan hukum dari
Lembaga Keagamaan Islam (LPH yang didirikan oleh
Masyarakat)
c. Fotocoy SHM / hak guna bangunan/ hak pakai/ surat
perjanjian sewa/ akta hibah/ akta jual beli
d. Fotocopy sertifikat Auditor Halal
e. Fotocopy surat memiliki laboratorium/ surat perjanjian
kerja sama dengan lembaga yang memiliki laboratorium
terakreditasi
f. Dokumen pedoman Mutu
A
K
R
E
D
I
T
A
S
I
L
P
H
f. Dokumen Pedoman Mutu:
- Struktur Organisasi
- Kebijakan mutu
- Manajemen ketidakberpihakan
- Persyaratan sumber daya
- Persyaratan sistem manajemen
- Daftar dukungan kompetensi personil (Auditor)
- Daftar laboratorium pendukung
- Check list audit
- Rekaman audit Internal
- Kaji ulang manajemen
g. Fotocopy sertifikat akreditasi laboratorium berdasarkan
ISO 17025 beserta ruang lingkup uji laboratorium
h. Biaya Akreditasi LPH dibebankan kepada Calon LPH
sesuai peraturan keuangan yang berlaku
i. Verifikasi lapangan oleh BPJPH Bersama MUI
j. Asessmen teknis oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
k. Asesmen Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)
l. Penerbitan sertifikat Akreditasi LPH
a. Sertifikasi Auditor Halalb. Penetapan Ketetapan
Halal; danc. Akreditasi LPH
Kerjasama BPJPHdengan MUI
KERJA SAMA DENGAN K/L
BPJPH Kemenag
Kemendag: Peredaran Barang dan
JasaBadan POM: Pemeriksaan
dan PengujianProduk Halal
Kemenperin:Pembinaan
Pelaku Usaha
Kemenkeu: Tarif dan
PengelolaanKeuangan BLU
Kementan: Pengendalian Bahan Pangan
dan Hewan
KAN &BSN: Standar
akreditasi dan sertifikasi
Kementerian Koperasi dan
UMKM: Pembinaan dan Pengembangan
UMKM
KementerianLuar Negeri
Kerja SamaInternasional
Pengaturan, pembinaan, dan pengawasanindustri, ternate dengan bahan baku, bahanolahan, bahan tambahan, dan bahan penolongyang digunakan untuk menghasilkan ProdukHalal;
Fasilitasi halal bagi industri kecil dan industrimenengah;
Pembentukan kawasan industri halal; dan
Tugas lain yang terkait denganpenyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsimasing-masing.
BPJPH dengan
Kementerian Perindustrian
KERJA SAMA
BPJPH dengan
Kementerian Perdagangan
Pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat;
Pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar;
Fasilitasi halal bagi Pelaku Usaha di bidangperdagangan;
Tugas lain yang terkait denganpenyelenggaraanJPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Perluasan akses pasar bagi Produk Halal; dan
KERJA SAMA
BPJPH dengan
Kementerian Kesehatan
Pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatanrumah tangga;
Fasilitasi sertifikasi halal bagi alat kesehatandan perbekalan kesehatan rumah tangga;
Rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
Tugas lain yang terkait denganpenyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsimasing-masing.
KERJA SAMA
BPJPH dengan
Kementerian Pertanian
Sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
Penetapan pedoman pemotongan hewan/ unggas;
Penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;
Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Fasilitasi halal bagi rumah potong hewan/ unggas dan unit potong hewan/unggas;
Penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian; dan
Penetapan persyaratan RPH/unggas dan unit potonghewan/unggas;
KERJA SAMA
BPJPH dengan
Kementerian Koperasi
dan UMKM
Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalanProduk bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
Fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha menengah;
Pendataan koperasi dan Pelaku Usaha menengah;
Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraanJPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagikoperasi dan Pelaku Usaha mikro dan kecil;
Koordinasi dan pembinaan pendataan Pelaku Usaha mikro dan kecil; dan
KERJA SAMA
BPJPH dengan
KementerianLuar Negeri
Fasilitasi kerja sama internasional;
Promosi Produk Halal di luarnegeri;
Penyediaan informasi mengenailembaga halal luar negeri; dan
Tugas lain yang terkait denganpenyelenggaraan JPH sesuai tugasdan fungsi masing-masing.
KERJA SAMA
Amanat RPP Pasal 11Kerjasama Dengan Kementerian Luar Negeri
Pasal 11Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luarnegeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:1. fasilitasi kerja sama internasional;2. promosi Produk Halal di luar negeri;3. penyediaan informasi mengenai lembaga halal luar
negeri; dan4. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH
sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Amanat RPPUsulan Pengembangan Kerjasama Dengan Kemlu
Pasal 11
A. Fasilitasi Kerja Sama Internasional;1. Fasilitasi Diplomatik Kerjasama Halal Luar Negeri2. Fasilitasi Informasi Lembaga Halal Luar Negeri3. Fasilitasi Administrasi Permohanan Kerjasama Luar Negeri4. Fasilitasi Kebijakan Kerjasama Halal luar negeri5. Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Halal Luar Negeri6. Fasilitasi Pengembangan Kerjasamam Halal Luar Negeri7. Fasilitasi Percepatan Pengembangan Produk Halal
Indonesia8. Fasilitasi Dukungan lain Tekait dengan Kerjasama Halal
Luar Negeri
Pasal 11
B. Promosi Produk Halal Di Luar Negeri;1. Penyelenggaran Promosi Produk Halal2. Partisipasi dan Informasi Event Halal Internasional3. Pemasaran Produk Halal
C. Penyediaan informasi mengenai lembaga halal luarnegeri;1. Informasi Status elembagaan2. Informasi Status Operasional3. Informasi Status Manajerial4. Informasi Track Record
Amanat RPPUsulan Pengembangan Kerjasama Dengan Kemlu
Pasal 11
D. Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraanJPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing;1. Pemantauan/Pengawasan dan Evaluasi
Kerjasama Lembaga Halal Luar Negeri2. Pengembangan Kerjasama Halal Internasional3. Penyelesaian Kasus kasus Halal Internasional4. Pengembangan Kerjasama Internasional
Terkait Halal
Amanat RPPUsulan Pengembangan Kerjasama Dengan Kemlu
Kondisi RiilPenyelenggaraan Halal Luar Negeri
1. Kerjasama dilakukan oleh MUI;2. Kerjasama dilakukan secara private B to B3. Regulasi dan kebijakan kerjasama
berdasarkan Keputusan Internal;4. Koordinasi dan pengawasan kurang
maksimal;5. Tidak mengembangkan kerjasama antar
negara.
Usulan Kerja Sama Dengan Kemlu
1. Integrasi system informasi kerjasamaluar negeri seperti pengajuanpermohonan kerjasama LHLN;
2. Integrasi kebijakan pengembanganhalal luar negeri
3. Pemanfaatan forum koordinasi para diplomat sebagai arena sosialisasihalal luar negeri;
BPJPH denganBPOM
Pengawasan Produk Halal berupa obat, obattradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar;
Rekomendasi pencabutan sertifikat halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemenkesehatan, dan pangan olahan yang beredar;
Tugas lain yang terkait denganpenyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsimasing-masing.
Sosialisasi, edukasi, dan publikasi berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemenkesehatan, dan pangan olahan; dan
KERJA SAMA
BPJPH dengan
BSN/KAN
Penyusunan standar dan skema penilaiankesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
Akreditasi LPH;
Penyusunan pedoman mutu;
Tugas lain yang terkait denganpenyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsimasing-masing.
Penyusunan pendukung dokumen pedomanmutu; dan
KERJA SAMA
BPJPH dengan
K/L dibidangLainnya
Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan
KERJA SAMA
Pasal 46 UU No. 33 Tahun 2014
KERJA SAMA INTERNASIONAL
(1) Pemerintah dapat melakukan kerja samainternasional dalam bidang JPH sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama internasional dalam bidang JPHsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberbentuk pengembangan JPH, penilaiankesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPHsebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
(1) Produk luar negeri yang diimpor ke Indonesia
berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini.
(2) Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat
Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan
oleh lembaga halal luar negeri yang telah
melakukan kerja sama saling pengakuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat
(2).
(3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum
Produk diedarkan di Indonesia.
(4) Ketentuan mengenai tatacara registrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
PRODUK LUAR NEGERI
Pasal 47 UndangUndang
JPH:
Mutual Recognition Agreement
Kesepakatan saling pengakuan khususnya terhadapproduk halal antar dua atau beberapa negara untukmempermudah kegiatan impor maupun ekspor.
MRA bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan danmenstimulir aktivitas ekonomi antar berbagai pihakmelalui keberterimaan dalam hal satu standar, satupengujian, satu sertifikasi dan apabila sesuai, satupenandaan.
Amanat UU No.33/2014 Kerjasama Dengan Kementerian Luar Negeri
Pasal 46 UU No. 33 Tahun 2014(1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama
internasional dalam bidang JPH sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberbentuk pengembangan JPH, penilaiankesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
PERSYARATAN PERMOHONAN KERJASAMALEMBAGA HALAL LUAR NEGERI DENGAN BPJPH
1. Surat Permohonan Kerjasama Lembaga Halal Luar Negeri secara Online/Manual
2. Melampirkan Profil Perusahaan Struktur Organisasi Daftar Dewan Syari’ah/Ulama Proses sertifikasi produk halal Luar Negeri
termasuk didalamnya mekanisme audit Ruang Lingkup Objek Pemeriksaan Produk Halal
berdasarkan kompetensi dan PenilaianKesesuaian/Akreditasi Halal:
Ruang Lingkup -> Barang dan JasaBarang: Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk Kimiawi, Produk Biologi, Produk Rekayasa Genetika, Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkanJasa: Penyembelihan, Pengolahan, Penyimpanan, Pengemasan, Pendistribusian, Penjualan,Penyajian
3. Bukti pengalaman kerjasama Lembaga Halal tersebut dengan berbagai negara/lembaga (untuk lembaga halal yang sudah berjalan) Bukti memiliki kantor sendiri/sewa
PERSYARATAN PERMOHONAN KERJASAMALEMBAGA HALAL LUAR NEGERI DENGAN BPJPH
Lanjutan
4. Melampirkan bukti sertifikat halal yang diterbitkan dan masih berlaku
5. Melampirkan bukti akreditasi dari badan standar negara setempat (ISO 17065 dan Persyaratan Syari’ah)
6. Melampirkan bukti akreditasi internasional (SMIIC/IHAV, dll)/jika ada
7. Melampirkan bukti memiliki/kerjasama laboratorium terakreditasi ISO 17025 dan memiliki alat untuk identifikasi DNA serta penetapan kadar etanol
PERSYARATAN PERMOHONAN KERJASAMALEMBAGA HALAL LUAR NEGERI DENGAN BPJPH
Lanjutan
8. Mendapatkan rekomendasi dari KBRI setempat
9. Melampirkan data produk yang disertifikasi10. Melampirkan bukti legalitas/pengakuan
HCB dimaksud oleh Negara yang bersangkutan
11. Melampirkan surat pengantar/rekomendasi dari kedutaan/perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia/Jakarta
PERSYARATAN PERMOHONAN KERJASAMALEMBAGA HALAL LUAR NEGERI DENGAN BPJPH
Lanjutan
SMIIC (The Standards and Metrology Institute for the Islamic
Countries)
This standard defines the basic requirements that shall be followed at
any stage of food chain including, receiving, preparation, processing,
sorting, determination, packaging, labelling, marking, controlling,
handling, transportation, distribution, storage and service of halal food
and its products based on Islamic rules.
Pasal 23 dan 24 UU JPH
Bahwa pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
Organization Islamic Conference (OKI)
1SNI 990001: 2016 Standar SistemManajemen Halal
2SNI 990002: 2016 Pemotongan Halal pada Unggas
3SNI 990003: 2017 Pemotongan Halal pada Ruminansia
4 Draft PMA Tentang Penetapan LPH
5 Draft PMA Tentang Akreditasi LPH
6 Draft Juklak Registrasi LPH
7 Draft Syarat dan Aturan Akreditasi LPH
8 Draft Standar Pedoman Produk Halal
9 Draft Standar Uji Bahan/Produk Halal
10 Kurikulum Auditor Halal
11 Bahan Sidang TBT WTO tentang JPH
1MoU BPJPH dengan MUI (sudahditandatangani)
2Draft MoU dengan Kementerian (7 Draft)
3Draft MoU dengan Lembaga DalamNegeri (2 Draft)
4Data Kerjasama MUI dengan BadanHalal Luar Negeri dan/atau AsosiasiHalal Internasional
5Draft Juklak Mutual Recognition Agreement dengan Badan SertifikasiLuar Negeri
6Draft Kerjasama dengan Badan Halal Luar Negeri (Halal Body)
7Draft Kerjasama dengan Asosiasi Halal Internasional
8 Draft PMA Kerjasama Luar Negeri
9 Blue Print IMT GT