program pendanaan kompetisi (ppk) - jabarprov.go.idppk).pdf · selanjutnya, penumbuhan budaya untuk...

Program Pendanaan Kompetisi (PPK)

Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat

PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL PPK TAHUN 2006

PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT 2005

2

KATA PENGANTAR Penetapan target pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80 pada tahun 2010 sebagai salah satu indikator makro keberhasilan pencapaian Visi Jawa Barat, menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat terhadap pembangunan sumberdaya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan faktor utama dan tujuan hakiki dari pembangunan. Misi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tersebut, dari sisi Pemerintah Daerah akan ditempuh melalui pelaksanaan fungsi pelayanan yang beroreintasi pada terciptanya keadilan, fungsi pemberdayaan yang berorentasi pada pembentukan kemandirian dan fungsi pembangunan yang berorentasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pelayanan, pemberdayan dan pembangunan tersebut hanya dapat dijalankan dan dicapai jika dalam organisasi pemerintah sendiri berlangsung mekanisme sistem manajemen yang efektif, efisien dan inovatif. Kesetiaan pada misi tersebut mengharuskan kepemimpinan Pemerintahan Propinsi Jawa Barat mengembangkan organisasi dan tata kerja yang memberi keleluasaan kepada setiap pemimpin unit kerja pada berbagai tingkatan, untuk menggunakan sebaik-baik metode yang mereka kembangkan sendiri. Oleh sebab itu kompetisi dan desentralisasi merupakan dua strategi kebijakan yang sangat krusial dalam menjamin kesuksesan misi pencapaian IPM 80 tahun 2010. Kompetisi dan desentralisasi itulah yang menjadi strategi dasar Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat.

Memang kompetisi tidak akan menyelesaikan semua persoalan, tetapi ia merupakan kunci untuk membuka kemacetan birokratik yang seringkali terjadi di lingkungan pemerintahan. Desentralisasi akan lebih menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, serta membuka peluang bagi inovasi. Kompetisi dan desentralisasi, dengan kata lain, merupakan kata-kata kunci di dalam sistem manajemen pemerintahan modern. Keduanya merupakan pilihan-pilhan strategis dalam pengembangan organisasi pemerintahan yang pada gilirannya akan menciptakan suasana kerja yang konstruktif, yang mendorong aparat bekerja lebih keras dan kreatif.

Dalam buku ini, disajikan panduan penyusunan proposal PPK bagi

Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang akan mengikuti PPK. Disamping berisi pedoman teknis penyusunan proposal PPK, di dalamnya juga diuraikan latar belakang, tujuan dan manfaat serta konsep-konsep dasar PPK, yang berguna bagi semua pihak yang ingin mengetahui dan mendalami PPK Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat. Semoga bermanfaat dan selamat berkompetisi.

3

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar 2 Bab I Pendahuluan 4 I.1 Latar Belakang 4 I.2 Tujuan 6 I.3 Manfaat 6 Bab II Kluster Kabupaten/kota dan Deskripsi PPK 9 II.1 Kluster Kabupaten/kota 9 II.2 Deskripsi PPK 10 Bab III Struktur Pendanaan dan Komposisi Biaya 11 III.1 Pendanaan 11 III.2 Komposisi Biaya yang boleh Diusulkan 11 III.3 Mekanisme aliran dana PPK 14

III.4 Pembinaan dan pelaporan 17 Bab IV Pengusulan Proposal dan Struktur Organisasi Pelaksana 18 Di Tingkat Kabupaten/Kota IV.1 Pengusulan Proposal 18 IV.2 Struktur Organisasi Pelaksana 18 Bab V Tahapan, Jadual, dan Kriteria Seleksi 21 V.1 Tahapan dan Jadual Seleksi 21 V.2 Kriteria Seleksi 23 V.2.1 Tahap Proposal Evaluasi Diri: J A B A R 23 V.2.2 Tahap Proposal Komprehensif: M A J U 24 V.2.3 Tahap Konfirmasi Kunjungan Lapangan 25 V.2.4 Tahap Proposal Implementasi PPK (1/2/3) 25 Bab VI Kaidah Penyusunan Proposal 28 VI.1 Proposal Evaluasi Diri 28 VI.1.1 Kerangka penulisan 28 VI.1.2 Penjelasan 29 VI.2 Proposal Komprehensif 31

VI.2.1 Kerangka penulisan 31 VI.2.2 Penjelasan 32

VI.3 Proposal Implementasi PPK1/2/3 34 VI.3.1 Kerangka penulisan 34 VI.3.2 Penjelasan 34 Standar Pengertian 35 Lampiran-lampiran

4

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG Pemerintah Propinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat untuk mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dengan target IPM 80 di tahun 2010. Akselerasi tersebut sangat diperlukan karena Pemerintah Propinsi Jawa Barat menyadari pentingnya untuk menyiapkan diri dalam mengantisipasi dampak globalisasi di Indonesia. Perhatian Pemerintah Propinsi Jawa Barat terhadap pencapaian IPM 80 juga sangat logis karena penguatan perekonomian Jawa Barat harus dibuktikan melalui kesejahteraan masyarakat daerahnya. Perhatian ini menjadi semakin besar ketika melihat kecenderungan historis yang menunjukkan bahwa terdapat banyak sekali kendala yang dihadapi daerah dalam merealisasikan pencapaian IPM. Untuk itu Pemerintah Propinsi Jawa Barat berupaya memaksimumkan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja semua sektor layanan publik sehingga berkinerja optimal serta meningkatkan kerjasama dan partisipasi nyata dari masyarakat, swasta, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan setempat, untuk keberhasilan pencapaian IPM 80 di tahun 2010. Rincian target IPM Jawa Barat 2001 – 2010, realisasi IPM Jawa Barat 2001 – 2004, dan rincian indeks makronya disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Grafik target dan realisasi IPM serta indeks makro Jawa Barat periode 2001 - 2010

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Target Realisasi

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201055.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

IDB Real

IDB Target

IK RealIK Target

IP Real

IP Target

5

Untuk menjalankan misi akselerasi pencapaian IPM 80 di tahun 2010, Pemerintah Propinsi Jawa Barat meluncurkan Program Pendanaan Kompetisi (PPK Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat selanjutnya disingkat dengan ”PPK”) yang fokus pada kompetisi kinerja kabupaten/kota di dalam menggalang sinergi dengan pemerintah propinsi, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan setempat. Peluncuran PPK ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target IPM dengan probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi, karena PPK ini memiliki lima karakteristik yang berbeda dengan pendanaan reguler yaitu: 1. Merupakan pendanaan untuk program dan kegiatan yang berdampak kepada

akselerasi peningkatan IPM Jawa Barat secara berkelanjutan karena melibatkan kepentingan berbagai stake holders yang relevan.

2. Merupakan pendanaan program yang berbasis aktivitas (activity-based) sesuai dengan kebutuhan nyata dengan indikator keberhasilan terukur, inovatif, dan dikelola dengan akuntabilitas tinggi.

3. Merupakan pendanaan program yang disusun dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dan komunitas perguruan tinggi setempat.

4. Merupakan pendanaan yang bersifat on top diluar pendanaan bantuan reguler dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

5. Merupakan pendanaan yang dikompetisikan berbasis keunggulan kinerja kabupaten/kota dan memenuhi kriteria seleksi “JABAR MAJU BERSAMA B & W”.

Karakteristik yang dinyatakan pada butir 1, 2, dan 3 merupakan dasar dan keyakinan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk mengakselerasi IPM di Jawa Barat melalui program pendanaan yang kompetitif. Dengan pendanaan tersebut pemerintah propinsi berkehendak untuk secara sinergis bersama pemerintah daerah mengatasi masalah rendahnya IPM. Untuk mengatasi rendahnya IPM dengan memanfaatkan dana PPK, maka kabupaten/kota harus mendisain program yang mempunyai dampak meningkatkan IPM 80. Sifat dari program tersebut haruslah berkelanjutan dan didisain melalui proses evaluasi diri dengan melihat: kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang mempengaruhi kabupaten/kota untuk maju dan berkembang. Dari evaluasi diri inilah akan diperoleh analisis kesenjangan antara target dan kenyataan. Langkah selanjutnya adalah menyusun mekanisme aktivitas yang komprehensif untuk mengatasi kesenjangan target IPM serta peletakan indikator kinerja yang secara nyata dapat mengukur perubahan kesenjangan tersebut. Peluncuran PPK merupakan bagian dari realisasi sembilan jenis program/kegiatan di Propinsi Jawa Barat, terutama butir pertama dan kedua, yang telah diterbitkan sebagai nota kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota sebagaimana tertera pada Tabel 1 berikut.

6

Tabel 1. Sembilan program/kegiatan prioritas yang menjadi kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota

No Jenis Program/Kegiatan Prioritas

1 Menanggulangi masalah pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya 2 Meningkatkan KUKM 3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah 4 Mengantisipasi dampak negatif pasca pemilu

5 Mengantisipasi kualitas SDM aparatur

6 Mengembangkan sistem informasi terpadu

7 Mendukung tercapainya proporsi 45% kawasan lindung dan 55% kawasan budidaya

8 Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 9 Meningkatkan pembangunan kehidupan sosial berdasarkan nilai agama dan

budaya daerah

I.2 Tujuan PPK diluncurkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan target IPM 80 di tahun 2010 secara bertahap, melalui peningkatan Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya beli. Tujuan lain PPK adalah menumbuhkan budaya penerapan pola pendanaan dengan misi tertentu (mission budget) -- dalam hal ini akselerasi pencapaian IPM 80 -- yang bersifat kompetitif (competitive grant) sebagai insentif kepada para pelaksana program yang unggul dalam kinerjanya. Semakin unggul kinerjanya, maka semakin besar insentif yang perlu disediakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat. I.3 Manfaat Untuk mampu mengantisipasi persaingan global serta didukung oleh kenyataan bervariasinya kondisi daerah, Pemerintah Indonesia memahami pentingnya memberikan hak dan kewenangan berjenjang kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerah secara lebih mandiri melalui pemberian otonomi daerah. Lebih jauh, otonomi daerah merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk penyelenggaraan suatu organisasi pemerintahan yang sehat, efektif, efisien, dan berbasis pada output serta outcomes. Dalam keleluasaan kewenangan tersebut, pemerintah daerah perlu menyikapinya dengan pelaksanaan program yang berkualitas dengan akuntabilitas yang tinggi pula, karena keberlanjutan dari suatu organisasi akan sangat bergantung pada kualitas layanan dari organisasi itu kepada stake holders-nya dan akuntabilitas dari organisasi tersebut dalam menggunakan dana publik. Untuk menumbuhkan budaya pelaksanaan program dengan akuntabilitas dan berkualitas, perlu dibangun budaya untuk melakukan evaluasi diri dan menyusun pemecahan masalah berbasis kondisi riil. Pelaksanaan program dengan akuntabilitas tinggi sudah sewajarnya dilakukan pada tiap tahapan penerimaan dana publik.

7

Selanjutnya, penumbuhan budaya untuk melaksanakan program kerja yang berkualitas akan semakin kental dengan tumbuhnya kemampuan organisasi dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang fisibel, demikian pula rencana strategisnya. Dari tumbuhnya budaya ini diharapkan semua lini kepemimpinan daerah akan mampu menyusun kebijakan pemanfaatan keuangan publik secara akuntabel dan berkualitas. PPK mempunyai manfaat yang dapat divisualisasikan sebagai berikut (Gambar 2):

Gambar 2 Visualisasi manfaat PPK untuk jangka pendek, menengah, dan panjang

Di awal pelaksanaan PPK, diharapkan setiap kabupaten/kota pengusul mampu melakukan evaluasi diri sebagai dasar untuk menyusun program ”pengobatan” terhadap masalah rendahnya IPM yang dihadapi secara sistematis, dengan ditunjang oleh studi kelayakan. Selain dokumen evaluasi diri dan studi kelayakan program, PPK pada jangka pendek diharapkan dapat pula berkontribusi langsung pada peningkatan IPM 80. PPK diharapkan dapat membina kerjasama antar SKPD untuk memenuhi tuntutan memecahkan masalah secara komprehensif. PPK sekaligus diharapkan dapat menggairahkan semangat kabupaten/kota serta SKPD untuk berkompetisi secara sehat dengan menunjukkan keunggulan kinerjanya.

Apabila pemerintah kabupaten/kota telah terbiasa menyusun program berbasis evaluasi dirinya, maka output yang diharapkan adalah pemerintah daerah dapat menyusun rencana program kerja (RKPD) dengan fisibilitas yang tinggi dengan tujuan akhirnya adalah peningkatan IPM daerah guna mendukung pencapaian IPM 80 Jawa Barat pada tahun 2010. Budaya tersebut merupakan fondasi dalam membentuk budaya dan semangat baru dari pemerintah

Evaluasi Diri

Rencana Strategis

AKUNTABILITAS & KUALITAS

Otonomi daerah

RKPD

8

kabupaten/kota untuk menjalankan program secara bertanggungjawab serta dengan akuntabilitas tinggi.

Kemampuan melakukan evaluasi diri serta menyusun rencana kerja dan anggaran dengan fisibilitas tinggi merupakan kemampuan dasar bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Strategis Jangka Panjang dengan fisibilitas tinggi dalam menghadapi tantangan global.

Setelah budaya-budaya tersebut tumbuh, SKPD/pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan program-program dengan menekankan pada pencapaian kualitas yang tinggi.

9

BAB II

KLUSTER KABUPATEN/KOTA DAN DESKRIPSI PPK II.1 Kluster Kabupaten/Kota Kluster adalah pengelompokan kabupaten/kota yang berkompetisi berdasarkan parameter tertentu. Kegunaan kluster adalah untuk menyandingkan suatu kabupaten/kota pada posisi yang seimbang dan adil dalam berkompetisi dengan kabupaten/kota lainnya. Masing-masing kluster mempunyai misi pendanaan tertentu yang tidak sama, sesuai dengan tingkat pencapaian IPM-nya. Masing-masing pendanaan dikemas dalam bentuk PPK1 (PPK untuk Kluster 1), PPK2 (PPK untuk Kluster 2), dan PPK3 (PPK untuk Kluster 3), yang detailnya akan dijelaskan pada Sub bab II.2. Basis peng-klusteran PPK adalah: 1. Pencapaian IPM oleh kabupaten/kota pada tahun 2003 (40%) 2. Peningkatan IPM yang dicapai oleh kabupaten/kota selama 1999 sampai

dengan tahun 2003 (30%) (Kecuali untuk Kota Banjar, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Depok menggunakan data kabupaten/kota induknya)

3. Pencapaian IPM kabupaten/kota saat ini terhadap target IPM kabupaten/kota yang direncanakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat (30%)

Catatan: Data IPM bersumber pada publikasi resmi Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat.

Dengan data tersebut dilakukan perhitungan berbasis Analisis Kluster (Cluster analysis Metoda K-Means), maka wilayah Jawa Barat dibagi atas 3 (tiga) kluster sebagaimana tertera dalam Gambar 3 berikut.

Gambar 3 Diagram Kluster PPK

10

II.2 Deskripsi PPK Fokus PPK adalah kepada program-program yang umum berlaku bagi semua PPK (1,2,3) dan kepada program-program yang khusus berlaku bagi hanya PPK1 atau PPK2 atau PPK3. Fokus umum PPK terdiri atas:

1. Program yang berbasis pada partisipasi masyarakat untuk mengakselerasi peningkatan IPM, khususnya program yang mampu mendongkrak Indeks Daya Beli. Program tersebut berbasis pada aktivitas yang berkelanjutan, tidak semata-mata melakukan investasi fisik, dan manfaatnya terutama dirasakan oleh masyarakat miskin.

2. Program pembangunan individu pada setiap tingkat sumberdaya manusia, mulai dari rumah tangga, RT, RW, dan program pembangunan kapasitas (capacity building) mulai tingkat kelurahan, kecamatan, sampai pada tingkat kabupaten/kota.

Fokus khusus PPK disusun berdasarkan proyeksi target IPM untuk masing-masing Kabupaten/Kota, sesuai dengan perencanaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang akan diterbitkan dalam dokumen tersendiri. Fokus khusus PPK1, 2, dan 3 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Kategori PPK dan Karakteristik Umumnya

• Rp. 15 M/thn utk 2 thn• Peluang menang 30%• Dana Pendamping min 5%



Pendanaan maksimum

A. Peningkatan IDB, IP dan/ IK min mencapai target IPM sesuai rencana Pemprop Jabar

B. Peningkatan kualitas layanan dasar untuk bidang:

• Pendidikan atau• Kesehatan atau• Perluasan lap. kerja


B. Peningkatan kualitas layanan dasar plus untuk bidang:

• Pendidikan atau• Kesehatan atau• Keindahan & kenyamanan

atau• Ketertiban kota atau• Perluasan lap. kerja


B. Peningkatan IDB meliputi: 1. Pemberdayaan UKM2. Peningkatan kualitas

lingkungan3. Perluasan & penciptaan lap.

Kerja baru

C. Perubahan perilaku masyarakat yang menunjang keberlanjutan IDB

Misi

1. IDB, IP dan/atau IK2. Indikator Proses3. Indikator output



Indikator kinerja

•Meningkatkan kualitaskebutuhan dasarmasyarakat

•IDB, IP dan/atau IK•Lingkup Kab./Kota•Berdampak pada Kab./kota

•Memperkuat relevansi & manajemen internal

•IDB, IP dan/atau IK•Lingkup Kab./Kota•Berdampak pada Kab./Kota atau Jabar

•Inovatif •IDB, IP dan/atau IK •Lingkup Kab./Kota•Berdampak pada Jabar/nasional

Fokus progam berbasis evaluasi diri secara komprehensif

PPK3PPK2PPK1




Pendanaan maksimum


B. Peningkatan kualitas layanan dasar untuk bidang:

• Pendidikan atau• Kesehatan atau• Perluasan lap. kerja


B. Peningkatan kualitas layanan dasar plus untuk bidang:

• Pendidikan atau• Kesehatan atau• Keindahan & kenyamanan

atau• Ketertiban kota atau• Perluasan lap. kerja


B. Peningkatan IDB meliputi: 1. Pemberdayaan UKM2. Peningkatan kualitas

lingkungan3. Perluasan & penciptaan lap.

Kerja baru

C. Perubahan perilaku masyarakat yang menunjang keberlanjutan IDB

Misi




Indikator kinerja

•Meningkatkan kualitaskebutuhan dasarmasyarakat

•IDB, IP dan/atau IK•Lingkup Kab./Kota•Berdampak pada Kab./kota

•Memperkuat relevansi & manajemen internal

•IDB, IP dan/atau IK•Lingkup Kab./Kota•Berdampak pada Kab./Kota atau Jabar

•Inovatif •IDB, IP dan/atau IK •Lingkup Kab./Kota•Berdampak pada Jabar/nasional

Fokus progam berbasis evaluasi diri secara komprehensif

PPK3PPK2PPK1

11

BAB III STRUKTUR PENDANAAN DAN KOMPOSISI BIAYA

III.1 Pendanaan Penggunaan dana PPK harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku. Sumber pendanaan PPK terdiri dari 2 (dua) sumber, yaitu dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan dari pemerintah kabupaten/kota. Besaran dana PPK dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat terdiri dari 3 (tiga) jenis berdasarkan kluster kabupaten/kota. Rinciannya adalah sebagai berikut: 1. Dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat:

• Maksimum pendanaan 2 tahun berturut-turut untuk: – PPK1 : 25 Milyar/tahun (untuk masing-masing 3 pemenang dari Kluster 1) – PPK2 : 20 Milyar/tahun (untuk masing-masing 5 pemenang dari Kluster 2) – PPK3 : 15 Milyar/tahun (untuk 1 pemenang dari Kluster 3)

• Evaluasi kinerja dilakukan setiap 3 bulan dengan sistem pelaporannya dilakukan setiap 6 bulan. Hasil dari evaluasi ini merupakan dasar penetapan keberlanjutan pendanaan PPK.

2. Dari Pemerintah Kabupaten/Kota pemenang:

Dana Pendamping sebesar minimum 5 % on top dari biaya yang diusulkan (digunakan untuk insentif pengelola program). Perlu melampirkan Surat Persetujuan Dana Pendamping dari DPRD Kabupaten/Kota.

III.2 Komposisi Biaya yang boleh Diusulkan Komponen biaya yang boleh diusulkan (eligible cost components) adalah besaran satuan biaya maksimum yang boleh digunakan untuk menjalankan masing-masing jenis investasi yang terkait secara logis dengan kegiatan-kegiatan yang diusulkan. Perlu diingat bahwa masing-masing investasi bukan berdiri sendiri namun harus terkait secara logis dengan kegiatan dan program pengembangan yang diusulkan. Komponen biaya yang boleh diusulkan untuk masing-masing usulan dapat dilihat pada Tabel 3. Setiap kategori pendanaan diusulkan sesuai kebutuhan program dan kegiatan, serta berdasarkan kepada peraturan dan mekanisme anggaran belanja daerah yang terdiri dari Belanja Aparatur dan Belanja Publik (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002) Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

12

Secara lebih rinci pendanaan program dan kegiatan terdiri dari: 1. Belanja pegawai 2. Barang/jasa 3. Belanja perjalanan dinas 4. Belanja pemeliharaan 5. Belanja modal

Tabel 3 Komposisi pendanaan yang boleh diusulkan

CONTOH PERHITUNGAN (Untuk PPK1)

Dana PPK yang Diusulkan (termasuk pajak-pajak)

24,800,000,000

Dana PPK yang Disetujui (setelah costing, termasuk pajak-pajak)

23,500,000,000 Tabel 1 Sumber Dana PPK yang Disetujui

- Dari Kab./Kota (Dana Pendamping) 5%

1,175,000,000

- Dana Propinsi 95%

22,325,000,000 Tabel 2 Alokasi Penggunaan Dana PPK yang Disetujui

Manajemen Program dan Kegiatan (maksimum) 15%

3,525,000,000

Operasional Program dan Kegiatan (minimum) 85%

19,975,000,000

Dana Pendamping minimum 5% dari total dana PPK propinsi yang disetujui

2. Setiap investasi (1b) harus mencakup program pemanfaatan dan pengelolaan, sehingga investasi tsb dapat langsung berfungsi secara efektif dan efisien.

20%10%10%- pembangunan kapasitas Kinerja Aparatur

maks 30%maks 30%maks 20%- investasi

min 50%min 60%min 70%- kegiatan

1. Masing-masing untuk butir 2a dan 2b terbagi menjadi:

Catatan:

maks 20%maks 20%maks 20%b) Program dan kegiatan pendukung (yang mendukung akselerasi IPM)

min 80%min 80%min 80%a) Program dan kegiatan utama (yang berdampa langsung untuk akselerasi IPM)

min 85%min 85%min 85%2. Operasional program dan kegiatan:

maks 15%maks 15%maks 15%1. Manajemen program

15 Milyar20 Milyar25 MilyarMaksimum dana PPK/tahun dari Propinsi

PPK3PPK2PPK1Komposisi pendanaan

Dana Pendamping minimum 5% dari total dana PPK propinsi yang disetujui

2. Setiap investasi (1b) harus mencakup program pemanfaatan dan pengelolaan, sehingga investasi tsb dapat langsung berfungsi secara efektif dan efisien.

20%10%10%- pembangunan kapasitas Kinerja Aparatur

maks 30%maks 30%maks 20%- investasi

min 50%min 60%min 70%- kegiatan

1. Masing-masing untuk butir 2a dan 2b terbagi menjadi:

Catatan:

maks 20%maks 20%maks 20%b) Program dan kegiatan pendukung (yang mendukung akselerasi IPM)

min 80%min 80%min 80%a) Program dan kegiatan utama (yang berdampa langsung untuk akselerasi IPM)

min 85%min 85%min 85%2. Operasional program dan kegiatan:

maks 15%maks 15%maks 15%1. Manajemen program

15 Milyar20 Milyar25 MilyarMaksimum dana PPK/tahun dari Propinsi

PPK3PPK2PPK1Komposisi pendanaan

13

Tabel 3 Sumber Dana Manajemen Program dan Kegiatan

- Bagian dari Kab./kota (5% x alokasi dana PPK yang disetujui)

1,175,000,000

- Bagian dari Propinsi (10% x alokasi dana PPK yang disetujui)

2,350,000,000 Tabel 4 Alokasi Dana Operasional Program dan Kegiatan (minimum) - Program dan kegiatan utama (80% x alokasi operasional program dan kegiatan) 80%

15,980,000,000

- Program dan kegiatan pendukung (20% x alokasi operasional program dan kegiatan) 20%

3,995,000,000

Tabel 5 Alokasi Dana Program dan Kegiatan Utama

- kegiatan (minimum 70% x alokasi program dan kegiatan utama) 70%

11,186,000,000

- investasi (maksimum 20% x alokasi program dan kegiatan utama) 20%

3,196,000,000 - pembangunan kapasitas Kinerja Aparatur (10% x alokasi program dan kegiatan utama) 10%

1,598,000,000

Tabel 6 Alokasi Dana Program dan Kegiatan Pendukung

- kegiatan (minimum 70% x alokasi program dan kegiatan pendukung) 70%

2,796,500,000 - investasi (maksimum 20% x alokasi program dan kegiatan pendukung) 20%

799,000,000

- pembangunan kapasitas Kinerja Aparatur (10% x alokasi program dan kegiatan pendukung) 10%

399,500,000

Keterangan rinci dari Tabel 3 di atas adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan Individu dan Pembangunan Kapasitas (maksimum

10% dari 85% dana untuk PPK1 dan PPK2, maksimum 20% dari 85% dana untuk PPK3) Komponen ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kompetensi sumberdaya manusia penyelenggara pemerintahanan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota atau untuk meningkatkan profesionalisme di tingkat individu.

2. Pengembangan program (maksimum 70% dari 85% dana untuk PPK1, maksimum 60% dari 85% dana untuk PPK2, maksimum 50% dari 85% dana untuk PPK3)

3. Mendatangkan tenaga ahli dalam negeri Komponen biaya ini dapat digunakan untuk mendatangkan tenaga ahli domestik yang secara khusus ditugaskan untuk memberikan bantuan dalam meningkatkan mutu manajemen dan organisasi.

4. Pengadaan aset fisik (maksimum 20% dari 85% dana untuk PPK1 atau maksimum 30% dari 85% dana untuk PPK2 dan PPK3)

5. Manajemen penyelenggaraan program (maksimum 15% dari total anggaran)

14

Penggunaan komponen ini mencakup untuk seluruh gaji dan upah, serta biaya kesekretariatan pengelolaan program selama satu tahun dengan standar upah yang akan diatur lebih lanjut dalam suatu Keputusan Gubernur.

III.3 Mekanisme aliran dana PPK a. Penyaluran dana Penyaluran dana PPK dilaksanakan melalui Bank Jabar Propinsi dan Bank Jabar Kabupaten/Kota. Adapun mekanisme penyaluran dana PPK adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Propinsi melalui Keputusan Gubernur menetapkan Kabupaten/Kota pemenang PPK dan dianggarkan dalam APBD tahun anggaran tertentu.

2. Penyaluran dana dilakukan setelah dokumen kontrak kesepakatan kerja PPK ditandatangani bersama antara Satlak Propinsi dan Satlak Kabupaten/Kota pemenang PPK.

3. Penyaluran dana dilakukan dalam tiga tahap: Tahap I (30%), Tahap II (50%), Tahap IIII (20%).

b. Pencairan dana tahap I (30%)

1. Satlak Kabupaten/kota mengajukan dokumen pencairan dana tahap I PPK yang diketahui dan disetujui oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Satlak Propinsi.

2. Satlak Propinsi mengajukan dokumen pencairan dana tahap I PPK bagi Kabupaten/Kota pemenang kepada Gubernur.

3. Berdasarkan persetujuan Gubernur, Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dana tahap I PPK yang ditujukan kepada Satlak Kabupaten/Kota melalui Bank Jabar Kabupaten/Kota dengan nomor rekening atas nama ketua Satlak Kabupaten /Kota.

Dokumen kelengkapan pencairan dana tahap I terdiri dari: 1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan PPK (SPPBPPK) (Form A-1) 2. Berita Acara Pembayaran Tahap I (BAP I) (Form A-2) 3. Daftar Rencana Kegiatan yang telah disepakati antara Propinsi dan

Kabupaten/Kota pemenang (Form A-3) 4. Kuitansi ditandatangani + stempel penanggung jawab (Form A-4)

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi Satlak Propinsi dan Reviewer ternyata Kabupaten/Kota tidak dapat memenuhi target kinerja Tahap I tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau nyata-nyata terdapat penyimpangan penggunaan anggaran, maka penyaluran dana PPK berikutnya dapat dihentikan.

c. Pencairan dana tahap II (50%)

1. Satlak Kabupaten/Kota mengajukan dokumen pencairan dana tahap II PPK kepada Satlak Propinsi.

15

2. Satlak Propinsi mengajukan dokumen pencairan dana tahap II PPK bagi Kabupaten/Kota pemenang yang telah memenuhi target kinerja tahap I kepada Gubernur.

3. Berdasarkan persetujuan Gubernur, Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dana tahap II PPK yang ditujukan kepada Satlak Kabupaten /Kota melalui Bank Jabar Kabupaten/Kota dengan nomor rekening atas nama ketua Satlak Kabupaten/Kota.

Dokumen kelengkapan pencairan dana tahap II terdiri dari: 1. Laporan pekerjaan (Form A-5) 2. Berita Acara Pembayaran tahap II ( BAP II) (Form A-2) 3. Kuitansi ditandatangani + Stempel Penanggungjawab program (Form A-4) 4. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap I (From A-6 a)

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi Satlak Propinsi dan Reviewer ternyata Kabupaten/Kota tidak dapat memenuhi target kinerja Tahap II tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau nyata-nyata terdapat penyimpangan penggunaan anggaran, maka penyaluran dana PPK berikutnya dapat dihentikan.

d. Pencairan dana tahap III (20%)

1. Satlak Kabupaten/Kota mengajukan dokumen pencairan dana tahap III PPK yang diketahui/disetujui Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Satlak Propinsi.

2. Satlak Propinsi mengajukan dokumen pencairan dana tahap I PPK bagi Kabupaten/Kota pemenang yang telah memenuhi target kinerja tahap II kepada Gubernur.

3. Berdasarkan persetujuan Gubernur, Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dana tahap III PPK yang ditujukan kepada Satlak Kabupaten/Kota melalui Bank Jabar Kabupaten/Kota dengan nomor rekening atas nama ketua Satlak Kabupaten/Kota.

Dokumen kelengkapan pencairan dana tahap III terdiri dari: 1. Laporan pekerjaan (Form A-5) 2. Berita Acara Pembayaran tahap III ( BAP III) (Form A-2) 3. Kuitansi ditandatangani + Stempel Penanggungjawab program (Form A-4) 4. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap II (From A-6 a)

Pada akhir pekerjaan Tahap III Satlak Kabupaten Kota menyampaikan dokumen:

1. Laporan pekerjaan (Form A-5) 2. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap III (From A-6 b)

Uraian selengkapnya mengenai mekanisme aliran dana PPK dapat dilihat pada Gambar 4.

16

III.4 Pembinaan dan pelaporan

1. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pemantauan penyaluran dana Program Pendanaan Kompetisi (PPK) di Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Satlak Propinsi.

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana bantuan dilaksanakan oleh Satlak Propinsi (melalui Tim Monev) dan Tim Reviewer untuk memantau pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian indikator kinerja.

3. Satlak Kabupaten/Kota menyampaikan laporan bulanan mengenai penyaluran dan penggunaan dana kepada Bupati/Walikota masing-masing sebelum tanggal 5 bulan berikutnya.

4. Bupati/Walikota menyampaikan laporan bulanan penyaluran dan penggunaan dana PPK kepada Gubernur melalui Satlak Propinsi sebelum tanggal 10 bulan berikutnya serta laporan pelaksanaan program disampaikan kepada Gubernur melalui Satlak Propinsi berdasarkan tahapan dana yang telah disalurkan.

Gambar 4 Diagram alir mekanisme aliran dana

GUBERNUR

SATLAK KAB./KOTA

SATLAK PROPINSI

Penanggungjawab Program (PjP): - Pendidikan - Kesehatan - Daya Beli

Laporan & permohonan pencairan

Laporan & permohonan pencairan

BANK JABAR KAB/KOTA Pembayaran dana PPK

ke rekening khusus SATLAK KAB./KOTA

START

TI=30% TII=50% TIII=20%

Persetujuan

Surat perintah

pencairan dana

TI=30% TII=50% TIII=20%

BIRO KEUANGAN

Salinan Bukti Pembayaran

17

BAB IV PENGUSULAN PROPOSAL DAN

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA IV.1 Pengusulan Proposal Proposal diusulkan oleh kabupaten/kota dengan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Satlak Kabupaten/Kota dalam lingkup Pemerintah Propinsi Jawa Barat sesuai dengan tahapan seleksi. Setiap kabupaten/kota hanya boleh mengajukan 1 (satu) proposal yang merupakan konsolidasi dari berbagai program akselerasi IPM. Proposal dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang wajib bekerja sama dengan masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan setempat. Proposal harus disahkan oleh Bupati/Walikota. IV.2 Struktur Organisasi Pelaksana Tim pelaksana PPK di tingkat kabupaten/kota adalah perangkat kerja yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota, diketuai oleh Sekda Kabupaten/Kota yang pada tugas sehari-harinya dibantu oleh Ketua Harian. Ketua Harian Satlak Kabupaten/Kota adalah PNS yang bertugas di kantor Kabupaten/Kota, ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Satlak Kabupaten/Kota membawahi sejumlah personel yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan berbasis pada prinsip efisiensi dan efektivitas kinerja Satlak. Personel yang ditugaskan sebagai bagian dari Satlak perlu diseleksi berbasis kompetensi dan kinerjanya selama ini.

Catatan: PPK adalah program pemberdayaan personel Pemda, oleh karena itu

diwajibkan memanfaatkan sebanyak mungkin PNS yang bertugas di Pemerintah Kabupaten/Kota, pemanfaatan profesional dari luar lebih pada upaya pendampingan agar para pelaksana dapat mempunyai kinerja dan kompetensi yang lebih baik selama PPK berlangsung dan setelah PPK selesai.

Satlak Kabupaten/Kota berfungsi menjamin:

• pelaksanaan program/kegiatan melalui PPK secara baik dan akuntabel. • sinergi antara kabupaten/kota dengan propinsi dalam meningkatkan IPM. • kelancaran komunikasi dan administrasi antara kabupaten/kota dengan

propinsi dalam pelaksanaan PPK. Satlak Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan seluruh program/kegiatan yang didanai melalui PPK dengan baik untuk mencapai indikator kinerja yang telah disepakati.

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama sinergis dengan para Penanggung jawab Program (PjP) dalam pelaksanaan program/kegiatan PPK.

3. Menetapkan standar-standar atau kerangka acuan kerja yang lebih detail untuk setiap jenis program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PjP.

4. Melakukan kompilasi laporan dari setiap PjP untuk dapat membuat laporan keuangan setiap bulan, laporan kinerja 3 bulanan, laporan tahunan, serta

18

laporan akhir PPK sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Satlak Propinsi.

Satlak PPK Kabupaten/Kota membawahi para Penanggungjawab Program (PjP). Dalam melaksanakan program-program PPK, satlak dimonitor oleh tim monitoring dan evaluasi (tim monev) yang berkedudukan di bawah Bupati/Walikota. Tim Monev Kabupaten/Kota adalah perangkat kerja yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Tim monev diketuai oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris, dan ditunjang oleh suatu sekretariat. Ketua dan Sekretaris Tim Monev Kabupaten/Kota adalah PNS yang bertugas dikantor Kabupaten/Kota ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Tim tersebut membawahi sejumlah personel yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan berbasis pada prinsip efisiensi dan efektivitas kinerja Tim Monev. Personel yang bertugas perlu diseleksi berbasis kompetensi dan kinerjanya selama ini. Tim Monev Kabupaten/Kota berfungsi untuk:

1. menjamin kesuksesan pelaksanaan PPK oleh Satlak kabupaten/kota melalui proses monitoring dan evaluasi seawal mungkin.

2. sebagai internal auditor yang melakukan proses monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perancangan program dan pelaksanaan program di awal, di tengah, dan di akhir program. Dengan mekanisme ini diharapkan pelaksanaan PPK selalu berada pada koridor yang benar dalam mencapai target-targetnya. Catatan: Tim Monev Kabupaten/Kota tidak berfungsi sebagai eksternal

auditor yang berbasis pada temuan di akhir kerja Satlak.

Tim Monev Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok untuk: 1. melakukan perencanaan dan pelaksanaan mekanisme monitoring-evaluasi

kinerja satlak kabupaten/kota. 2. melaksanakan monitoring terhadap kesesuaian antara perencanaan dengan

implementasinya di awal, di tengah, dan di akhir pelaksanaan program 3. melaksanakan proses pendampingan bila Satlak menemui kesulitan dalam

penentuan mekanisme dan disain program yang lebih rinci agar dapat mencapai target dengan jelas.

4. menyampaikan laporan secara berkala (3 bulanan), laporan tahunan, dan laporan akhir Monev terhadap penyelenggaraan PPK kepada Bupati/ Walikota.

19

Organisasi pelaksana PPK dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.

Gambar 5 Organisasi pelaksana dan aliran dana PPK Catatan:

• PjP = Penanggungjawab Program (P/K/DB) • Ketua Harian Satlak dijabat oleh personel yang ditugaskan untuk secara

penuh waktu menangani PPK

GUBERNUR

SATLAK PROPINSI Ketua: Sekda Propinsi Ketua Harian: […………]

• Tim Sosialisasi & Layanan Konsultasi

• Tim Kompilasi & Pengolahan Data • Tim Monitoring & Evaluasi

BUPATI/WALIKOTA

SATLAK KAB.KOTA Ketua: Sekda Kab./Kota Ketua Harian: […………]

PJP-IP (Dis Dik)

PJP-IK (Dis Kes)

PJP-IDB Dis Terkait

Tim Monev

Tim Reviewer

Adm.

Sekretariat

20

BAB V TAHAPAN, JADUAL, DAN KRITERIA SELEKSI

V.1 Tahapan dan Jadual Seleksi Tahapan seleksi PPK (Gambar 6) dilaksanakan pada periode bulan Mei – September 2005 yang terdiri atas 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tahap Seleksi Proposal Evaluasi Diri (PED) 2. Tahap Seleksi Proposal Komprehensif (PPK1/2/3) 3. Tahap Konfirmasi melalui Kunjungan Lapangan (KL) 4. Tahap Seleksi Proposal Implementasi PPK (PIPPK)

Undangan kepada para Bupati/Walikota untuk mengikuti PPK disampaikan melalui Surat Edaran Gubernur yang diedarkan pada bulan Mei 2005.

Kabupaten/kota yang berhak memperoleh PPK1/2/3 adalah kabupaten/kota yang proposalnya telah dinyatakan lolos dari 4 tahap seleksi dan berada pada peringkat sesuai peluang pemenang (30% untuk PPK1, 40% untuk PPK2, 30% untuk PPK3). Bagi kabupaten/kota yang proposalnya tidak lolos pada semua tahap seleksi namun lolos pada salah satu tahap, maka proposal tersebut dapat diusulkan kembali pada PPK Batch-II tanpa harus mengulangi tahap seleksi yang telah dilalui. Bulan Juli 2005 merupakan periode Tahap Seleksi Proposal Evaluasi Diri (PED). Pada tahap ini dilakukan penilaian kualitas Evaluasi Diri oleh reviewer (penilai) berbasis pada kriteria seleksi J A B A R (lihat bagian Kriteria Seleksi). Kabupaten/kota yang Proposal Evaluasi Dirinya dinyatakan lolos, layak masuk ke tahap pengusulan Proposal Komprehensif. Seleksi selanjutnya adalah Tahap Seleksi Proposal Komprehensif berbasis pada kriteria seleksi M A J U (lihat bagian Kriteria Seleksi). Apabila proposal komprehensif dinyatakan lolos seleksi, maka akan dilakukan kunjungan lapangan (KL) oleh reviewer sebagai upaya memetakan kondisi riil daerah (kondisi dasar/baseline) serta melihat dari dekat keseriusan, kesiapan, dan kemampuan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan program apabila PPK dimenangkan oleh pemerintah kabupaten/kota tersebut. Peserta yang telah lolos KL dapat menyusun Proposal Implementasi PPK yang mendeskripsikan rencana pelaksanaan program, termasuk didalamnya adalah pengujian akuntabilitas anggaran melalui proses Negosiasi – Costing oleh Tim Reviewer. Kriteria seleksi proposal PIPPK berbasis pada kriteria seleksi B E R S A M A B(upati) & W(alikota) (lihat bagian Kriteria Seleksi). Hasil seleksi pada setiap tahap digunakan sebagai dasar rekomendasi calon pemenang yang akan disampaikan kepada Gubernur dan akan ditetapkan dan kemudian diumumkan pada tanggal 1 Oktober 2005.

21

Gambar 6 Tahapan Seleksi dan Jadual Seleksi

September 2005

September 2005

Mei 2005

Juli 2005

Agustus 2005

Costing

Penetapan & Pengumuman

Pemenang

Surat Edaran Gubernur (Undangan pemasukan PED)

Tahap Seleksi Proposal Evaluasi Diri (PED)

Tahap Seleksi Proposal PPK Komprehensif (PPK1/2/3) –

bagi yg lolos PED

Tahap Konfirmasi Kunjungan Lapangan

(KKL)—bagi yg lolos PK

Kriteria Seleksi J A B A R

Kriteria Seleksi M A J U

September 2005

Kriteria Seleksi B E R S A M A B & W

Tahap Seleksi Proposal Implementasi PPK (PIPPK)

– bagi yg lolos KKL

Lulus

Jadual Tahapan

Gagal Tdk

Ya

Lulus Gagal

Tdk

Ya

22

V.2 Kriteria Seleksi Kriteria seleksi yang digunakan dalam seleksi PPK adalah “JABAR MAJU BERSAMA B(upati) & W(alikota)” dengan penjelasan untuk masing-masing kriteria sebagai berikut. V.2.1 Kriteria Seleksi Proposal Evaluasi diri: J A B A R Proses evaluasi diri fokus pada evaluasi terhadap perencanaan dan implementasi program-program yang berkait dengan peningkatan IPM, yang telah dilakukan selama ini. Proses evaluasi diri dilakukan pada skala observasi kabupaten/kota, sampai pada tingkat kecamatan. Kriteria seleksi Proposal Evaluasi Diri adalah sebagai berikut:

• J abaran kondisi lingkungan yang berpengaruh (10%) Parameter yang dinilai dalam kriteria ini adalah kemampuan pengusul untuk menyajikan pengaruh berbagai kondisi eksternal terhadap eksistensi Kabupaten/Kota. Contoh: Pengaruh kondisi geografis (misal laut, pegunungan, sungai) terhadap kehidupan masyarakat kabupaten/kota khususnya dalam kaitan dengan program peningkatan IPM

• A nalisis SWOT yang komprehensif (20%) Parameter yang penting dalam menilai pada kriteria ini adalah kemampuan pengusul untuk menyampaikan jabaran faktor-faktor Strength, Weakness, Opportunity, Threat yang berpengaruh terhadap keberadaan kabupaten/kota dalam melayani masyarakat maupun terhadap kehidupan bermasyarakat di wilayah tersebut. Secara khusus, analisis SWOT perlu dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah Kabupaten/kota dalam meningkatkan IPM yang berdampak pada keberadaan kabupaten/kota dalam melayani masyarakat maupun terhadap kehidupan bermasyarakat di wilayah tersebut. Untuk dapat melakukan analisis SWOT yang dinilai baik, diperlukan basis data yang akurat, dapat diandalkan, dan aktual.

Batas waktu pemasukan Proposal Evaluasi Diri: 12 Juli 2005 pukul 16.00

(diterima di Sekretariat, bukan cap pos) Jumlah proposal yang dikirim adalah 10 eksemplar

disertai soft copy yang dikemas dalam compact disc yang berjumlah 2 buah kopi

Alamat sekretariat untuk pengiriman proposal PPK IPM 80

Jawa Barat Up. Bidang Administrasi Publik dan Pembiayaan

BAPEDA Propinsi Jawa Barat PPK Jabar dapat dipantau di website: www.jabar.go.id

http://www.jabar.go.id

23

• B asis data yang lengkap dan aktual (30%) Pada kriteria ini akan dinilai kemampuan pengusul untuk menyajikan basis data (khususnya data-data yang berkaitan langsung dengan parameter IPM) yang lengkap, akurat, dapat diandalkan, dan aktual, untuk keperlukan melaksanakan evaluasi diri secara komprehensif. Basis data tersebut harus pula menyebutkan referensinya. Semakin baik basis data yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota, semakin besar peluang dari kabupaten/kota untuk sukses di dalam menjalankan pemerintahannya karena mampu mengantisipasi tantangan di depan secara lebih baik. Basis data disajikan dalam bentuk ilustrasi (diagram/grafik) yang menjadi dasar dari analisis SWOT yang dilakukan dan minimum mencakup tabel utama yang tertera dalam lampiran.

• A kar masalah yang fokus dan jelas (20%) Pada bagian ini dilakukan penilaian terhadap perumusan masalah dan identifikasi akar masalah yang bersumber dari hasil evaluasi diri dan perlu diatasi. Identifikasi akar permasalahan sangat penting karena bila salah mengidentifikasi maka bisa terjadi penanganan yang salah pula. Mengingat sangat mungkinnya kabupaten/kota menghadapi masalah yang sangat kompleks dan beragam jumlah maupun jenisnya, maka analisis perlu difokuskan kepada masalah dan akar permasalahan yang berkait dengan pencapaian IPM.

• R umusan solusi yang relevan untuk M A J U (20%) Pada kriteria ini dilakukan penilaian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan untuk menjawab masalah IPM yang disajikan pada bagian sebelumnya. Solusi diharapkan sekomprehensif mungkin sehingga masalahnya dapat sungguh-sungguh dipecahkan. Untuk hal ini, penilaian juga akan ditekankan pada fasilitasi kerjasama yang sangat baik antara pemerintahan, masyarakat, swasta, dan komunitas pendidikan serta antar SKPD yang ada di kabupaten/kota untuk menangani masalah secara bersama-sama.

V.2.2 Kriteria Seleksi Proposal Komprehensif : M A J U

• M anajemen dan kepemimpinan (20%) Pada kriteria ini akan dinilai kinerja manajemen dan kepemimpinan dalam penyusunan evaluasi diri. Pada kriteria ini dilakukan pula penilaian terhadap berbagai upaya perbaikan manajemen organisasi dan kepemimpinan baik pada tingkat SKPD maupun pada tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pemberdayaan SDM, aset, dan perangkat aturannya. Penilaian dilakukan pada upaya-upaya yang telah dilakukan maupun yang diusulkan untuk dilakukan melalui PPK ini. Upaya-upaya inovatif riil yang telah dilakukan (good practices) untuk peningkatan IPM (IP, IK, IDB) juga merupakan komponen penilaian yang penting.

24

• A cuan keberadaan lembaga (20 %) Pada kriteria ini dinilai korelasi keberadaan SKPD pelaksana dengan kapasitasnya dalam merespon masalah yang dihadapi stakeholders-nya, dalam kaitannya untuk mensukseskan program peningkatan IPM. Sangat mungkin masalah dipecahkan oleh kerjasama antar SKPD, masyarakat, komunitas PT, dan khalayak lainnya, sehingga kerjasama yang melibatkan unsur-unsur terkait akan menjadi salah satu komponen penting penilaian.

• J abaran program yang menjawab masalah secara komprehensif (40%) Pada kriteria ini dinilai program/kegiatan yang dapat menjawab masalah IPM secara komprehensif. Oleh karena itu perlu juga ditampilkan roadmap penyelesaian masalah serta kaitan antar usulan progam/kegiatan. Nilai yang tinggi akan diberikan bagi program-program yang berbasis aktivitas dan tidak hanya berbasis investasi. Setiap investasi yang dilakukan sewajarnya memiliki justifikasi pemanfaatannya untuk menunjang aktivitas.

• U njuk kerja yang berkelanjutan (20%) Pada bagian ini, penilaian yang baik diberikan pada kemampuan pengusul dalam menyajikan berbagai program/kegiatan yang didisain untuk dapat berlanjut setelah PPK selesai pada tahun kedua. Untuk itu perlu direncanakan upaya diseminasi (publikasi) good practices dikalangan internal pemerintah daerah serta eksternal ke daerah-daerah lainnya di lingkungan Jawa Barat, untuk menyebarkan semangat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan IPM dan keunggulan kinerja pemerintahan kabupaten/kota/propinsi Jawa Barat.

V.2.3 Kriteria Seleksi Konfirmasi Kunjungan Lapangan Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap upaya pemetaan kondisi nyata daerah dan kondisi awal sebelum melaksanakan PPK (kondisi dasar/baseline). Penilaian dilakukan langsung di lapangan untuk melihat dari dekat keseriusan, kesiapan, dan kemampuan pemkab/pemkot untuk melaksanakan program apabila PPK dimenangkan oleh pemerintah kabupaten/kota tersebut.

V.2.4 Kriteria Seleksi Proposal Implementasi PPK ( PIPPK) :

B-E-R-S-A-M-A B & W Pada tahap ini dilakukan penilaian PIPPK dalam hal penganggaran dan costing yang:

• B ertanggung Jawab (10 %) Penilaian tinggi akan diberikan kepada pengusul yang dapat menyajikan usulan implementasi perencanaan program secara bertanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksudkan disini adalah kejelasan personel pengelola keuangan, bagaimana mekanisme keuangan dikelola, sistem monitoring dan evaluasinya, serta bagaimana komitmen dana pendamping dapat dipenuhi dengan baik. Setiap kegiatan perlu dilengkapi dengan jadual dan target yang jelas sehingga program-program dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan selesai tepat pada waktunya.

25

• E fisien dan efektif (10 %) Penilaian akan difokuskan kepada tingkat efisiensi dan efektivitas usulan implementasi program peningkatan IPM. Setiap tahapan program/kegiatan perlu didanai se-efisien mungkin sehingga tidak terjadi pengaliran dana yang tidak perlu. Namun efisiensi dari segi pendanaan juga tetap harus diimbangi oleh efektivitas pelaksanaan program sehingga program dapat tetap terlaksana dengan baik sebagaimana direncanakan.

• R api (5 %) Pada kriteria ini akan dinilai penampilan proposal implementasi. Proposal yang baik disajikan dengan rapi, sesuai dengan format yang telah ditentukan. Naskah proposal harus diketik secara rapi, tanpa kesalahan ketik. Untuk itu disarankan untuk menggunakan piranti lunak pengolah kata seperti Microsoft Word. Data yang dimuat dalam proposal harus ditabulasikan dengan menggunakan piranti lunak pengolah tabel seperti Microsoft Excel. Data-data yang disajikan dalam format tabel harus dapat dibaca dan dimengerti dengan mudah. Bila ada data yang berhubungan dengan data yang disajikan pada bagian yang berbeda maka data tersebut harus dapat dicari hubungannya secara mudah pula. Setiap bagian dari proposal harus dapat dicari dengan cepat melalui daftar isi dan urutan halaman yang benar. Setiap lampiran juga harus diberi penomoran dan dicantumkan dalam daftar lampiran.

• S ustainabilitas tinggi (10 %) Pada kriteria ini akan diberikan kepada usulan yang juga menyajikan upaya-upaya untuk mempertahankan keberlanjutan pelaksanaan program/kegiatan setelah PPK dan pendanaannya. Proposal yang baik mencakup pola pendanaan yang terpadu dalam antara program yang diimplementasi dengan keberlanjutannya. Penilaian yang kurang baik diberikan apabila diperlukan pendanaan dalam jumlah besar untuk menjaga sustainabilitas program.

• A kurat (15 %) Setiap tahapan program/kegiatan perlu dilaksanakan secara sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK perlu dilampirkan) untuk setiap program/kegiatan. Pendanaan dari setiap usulan program dalam KAK harus disajikan dengan hitungan-hitungan yang akurat, baik dalam satuan, satuan harga, subjumlah, maupun jumlah keseluruhan yang diusulkan.

• M enjawab Masalah (15 %) Setiap program/kegiatan perlu menjawab akar permasalahan IPM, sesuai dengan rumusan dalam PED dan PK. Penilaian tinggi akan diberikan kepada usulan program/kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan target, baik dari sisi output dan outcome yang ditargetkan, ketepatan waktu penyelesaian program, sampai pada penyajian pendanaan yang bercirikan keterkaitan erat antara program/kegiatan dengan akar permasalahan yang akan diselesaikan.

26

• A kuntabel (15 %) Program/kegiatan perlu direncanakan dan dilaksanakan secara akuntabel, baik terhadap aspek keuangan maupun aspek kualitas hasil pekerjaan. Untuk itu, usulan program/kegiatan juga perlu mencantumkan mekanisme dan jadual dari proses monitoring dan evaluasi di tingkat internal Satlak Kabupaten/Kota dalam hal penggunaan dana dan pertanggungjawabannya.

• B erkualitas (10 %) Pada kriteria ini akan dilakukan penilaian terhadap proposal implementasi dari sisi kualitasnya, baik dalam bentuk usulan program yang jelas memecahkan masalah, pendanaan yang efisien dan efektif, pertanggungjawaban proposal yang diusulkan, sampai pada format laporan. Bagian ini merupakan penilaian terhadap gambaran secara keseluruhan dari proposal yang diajukan.

• W ajar (10 %) Penilaian tinggi akan diberikan kepada pengusul yang dapat menyajikan justifikasi pengajuan anggaran yang wajar (sesuai standar-standar yang berlaku), sesuai dengan bobot dan indikator kinerjanya.

27

BAB VI

KAIDAH PENYUSUNAN PROPOSAL Proposal Evaluasi Diri, Proposal Komprehensif PPK, dan Proposal Implementasi PPK diusulkan oleh Kabupaten/Kota. Ketiga jenis proposal disusun dengan ketentuan umum yang sama, yaitu diketik rapi, rata tepi (full justification) tanpa kesalahan pengetikan. Untuk itu disarankan menggunakan piranti lunak pengolah kata Microsoft Word. Naskah diketik dengan spasi tunggal (1 spasi) menggunakan jenis huruf (font) standar Tahoma ukuran 12 points agar mudah dibaca. Setiap halaman dan lampiran harus diberi nomor halaman dan nomor lampiran yang berurut, serta dicantumkan dalam daftar isi. Khusus untuk data, disajikan dalam bentuk tabel dengan menggunakan piranti lunak tabulasi seperti Microsoft Excel dengan font Tahoma ukuran 10 dengan lebar kolom dan tinggi baris sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Dokumen yang diajukan dibuat dalam format kertas ukuran A4. Setiap jenis proposal yang diserahkan kepada panitia dibuat rangkap 10 (sepuluh), dijilid dengan warna kulit muka sesuai dengan jenis proposal, dan dilengkapi dengan file elektronik dalam bentuk compact disc sebanyak 3 (tiga) buah. Warna kulit muka PED adalah putih, PK adalah biru muda, dan PIPPK adalah jingga (contoh warna dapat dilihat pada Lampiran Format Kulit Muka). Proposal yang akan diseleksi sudah harus diterima oleh panitia tanpa melewati batas waktu yang ditetapkan. Proposal yang disampaikan melewati batas waktu yang ditetapkan akan didiskualifikasi tanpa kecuali. Rincian kerangka penulisan untuk masing-masing jenis proposal akan dijelaskan dalam uraian berikut ini. VI.1 Proposal Evaluasi Diri VI.1.1 Kerangka penulisan

i. Lembar Pengesahan ii. Surat Persetujuan Dana Pendamping dari DPRD Kabupaten/Kota iii. Daftar Isi iv. Daftar Tabel v. Daftar Gambar vi. Ringkasan Bab I. Latar Belakang Bab II. Uraian Evaluasi Diri (J A B A R)

II.1 J abaran kondisi lingkungan yang berpengaruh (Umum & Khusus IPM)

II.2 A nalisis SWOT yang komprehensif (U & K IPM) II.3 B asis data yang lengkap dan aktual (U & K IPM) II.3 A kar masalah IPM yang fokus dan jelas II.4 R umusan solusi IPM yang relevan

28

vii. Lampiran Tabel-tabel dan diagram/bagan Road map. Bila pemerintah kabupaten/kota memiliki data-data lain yang belum termasuk dalam tabel tersebut, dapat ditambahkan sendiri, dan diagram juga dapat ditambahkan pada bagian ini.

VI.1.2 Penjelasan i. Lembar Pengesahan mencakup: judul proyek, pernyataan kesediaan dari

Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan PPK dan kesanggupannya untuk menyediakan dana pendamping PPK minimum sebesar 5%, dan bidang utama yang diusulkan untuk mendapatkan pendanaan dengan persentase terbesar.

ii. Surat Persetujuan Dana Pendamping dari DPRD Kabupaten/Kota iii. Daftar Isi (sudah jelas) iv. Daftar Tabel (sudah jelas) v. Daftar Gambar (sudah jelas) vi. Daftar Singkatan (sudah jelas) vii. Ringkasan : Maksimum 5 halaman berisi ringkasan yang menyatakan akar

permasalahan yang ditemukan dalam hal IPM, serta program-program yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk jumlah dana yang diusulkan.

Bab I. Latar Belakang (Maksimum 20 halaman)

a. Uraian singkat tentang keberadaan kabupaten/kota, bagaimana visi dan misinya, apa yang akan dicapai lima tahun kedepan sebagaimana diuraikan dalam rencana strategisnya, serta target jangka pendek, menengah, dan panjang yang ingin dicapai secara menyeluruh oleh kabupaten/kota. Bagian ini juga berisi cara-cara yang berhasil maupun yang tidak berhasil, yang selama ini sudah dilakukan oleh kabupaten/kota untuk mencapai target-target tersebut.

b. Uraian ini juga menyajikan target IPM yang akan dicapai jangka pendek, menengah, panjang serta upaya-upaya yang berhasil maupun yang tidak berhasil, yang selama ini sudah dilakukan oleh kabupaten/kota untuk mencapai target-target tersebut.

c. Dibagian akhir bab ini perlu disampaikan bagaimana proses pembuatan proposal ini, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan proposal, bagaimana keterlibatannya. Organisasi pelaksana yang diusulkan, proses seleksi gugus kerja dan personel yang bertanggungjawab pada setiap program perlu disampaikan pula.

Bab II. Uraian Evaluasi Diri (J A B A R) (Maksimum 50 halaman)

II.1 J abaran kondisi lingkungan Berisi penjelasan tentang posisi kabupaten/kota serta penjelasan

tentang kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi Kabupaten/Kota, contoh: pengaruh kondisi geografis (laut, pegunungan, sungai) terhadap kehidupan masyarakat kabupaten/kota khususnya berkaitan dengan program peningkatan IPM.

29

II.2 A nalisis SWOT yang komprehensif – Penjabaran faktor-faktor Strength, Weakness, Opportunity, Threat yang

berpengaruh terhadap keberadaan kabupaten/kota dalam melayani masyarakat maupun terhadap kehidupan bermasyarakat di wilayah tersebut.

– Analisis SWOT wajib dilakukan terhadap berbagai hal yang berkaitan langsung dengan program peningkatan IPM.

– Analisis SWOT dilaksanakan berbasis data-data dasar yang berkaitan dengan IPM pada Bagian II.3.

– Penjabaran potensi dan keunggulan (STRENGTH) yang sudah dikembangkan oleh pemerintah dan atau masyarakat dalam meningkatkan IPM Kabupaten/Kota.

– Penjabaran kelemahan (WEAKNESS) sistem tata kerja yang menyebabkan rendahnya IPM Kabupaten/Kota dan belum berhasilnya upaya-upaya yang dilakukan selama ini.

– Penjabaran peluang (OPPORTUNITY) yang dimiliki untuk dikembangkan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

– Penjabaran ancaman (THREAT) yang mempengaruhi keberadaan lembaga dalam melayani masyarakat maupun terhadap kehidupan bermasyarakat di wilayah tersebut.

II.3 B asis data yang lengkap dan aktual

– Bagian ini berisi basis data yang berkaitan langsung dengan pencapaian dan peningkatan IPM secara lengkap, akurat, dan aktual untuk dapat melaksanakan evaluasi diri yang komprehensif.

– Semakin baik basis data yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota, semakin besar peluang dari kabupaten/kota untuk sukses di dalam menjalankan pemerintahannya karena mampu mengantisipasi tantangan di depan secara lebih baik. Data yang diinventarisasi harus berbasis kecamatan.

– Dalam bagian ini tidak diisi dengan tabel (karena tabel sudah dimuat di Lampiran) melainkan oleh ilustrasi data dalam bentuk diagram, grafik, yang menjadi dasar dari analisis SWOT yang dilakukan di Bab II.2.

– Basis data yang perlu disajikan dalam bentuk diagram/grafik minimun mencakup daftar tabel utama yang tertera dalam lampiran.

– Bila Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki data-data lain yang belum termasuk dalam tabel tersebut, dapat ditambahkan sendiri, dan diagram juga dapat ditambahkan pada bagian ini.

II.4 A kar masalah IPM yang fokus dan jelas

– Dari hasil evaluasi diri tentu dapat diturunkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten/kota berkaitan dengan pencapaian IPM dan perlu diatasi agar terjadi peningkatan IPM. Bagian ini berisi perumusan permasalahan tersebut dan identifikasi akar masalahnya. Identifikasi akar permasalahan sangat penting karena bila salah mengidentifikasi maka bisa terjadi penanganan yang salah pula.

– Mengingat sangat mungkinnya Kabupaten/Kota menghadapi masalah

30

yang sangat kompleks dan beragam jumlah maupun jenisnya, maka khusus pada bagian ini perlu disampaikan prioritas masalah dan akar permasalahan yang berkait dengan IPM.

II.5 R umusan solusi IPM yang relevan

– Bagian ini menyajikan prioritas masalah yang berkait dengan IPM (yang disajikan pada bab sebelumnya).

– Dari akar masalah IPM yang dapat diidentifikasi, perlu diusulkan berbagai program dan kegiatan utama untuk menjawab masalah tersebut melalui bagan road map serta rencana pendanaanya, baik yang akan didanai dari PPK maupun yang akan diusulkan/didanai dari sumber lain (budget map). Bagan road map dan budget map harus dibuat dalam lampiran.

– Pemecahan masalah diharapkan sekomprehensif mungkin sehingga masalahnya dapat sungguh-sungguh dipecahkan. Untuk hal ini, sangat diharapkan kerjasama yang sangat baik antara pemerintahan, masyarakat, dan swasta, serta antar SKPD yang ada di kabupaten/kota untuk menangani masalah secara bersama-sama.

– Uraian tentang program dan kegiatan untuk menjawab masalah IPM serta kerja sama antar institusi dalam menyelesaikan masalah merupakan inti dari bagian ini.

vii. Lampiran

• Untuk bagian ini tidak dibatasi jumlah halamannya asal memang data-data dalam bentuk tabel yang disajikan memang merupakan data yang dibutuhkan untuk evaluasi diri (bagian Basis Data dan Analisa SWOT).

VI.2 Proposal Komprehensif: Detail usulan program VI.2.1 Kerangka penulisan

i. Lembar Pengesahan ii. Surat Persetujuan Dana Pendamping dari DPRD Kabupaten/Kota iii. Daftar Isi iv. Daftar Tabel v. Daftar Gambar vi. Ringkasan

Bab I Latar Belakang Bab II Usulan program

2.1 Mekanisme dan disain kegiatan untuk mencapai IPM yang ditargetkan. 2.2 Keberlanjutan dari program-program yang diusulkan 2.3 Indikator kinerja

vii. Lampiran

31

VI.2.2 Penjelasan

i. Lembar Pengesahan mencakup: judul proyek, pernyataan kesediaan dari Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan PPK dan kesanggupannya untuk menyediakan dana pendamping PPK minimum sebesar 5%, dan bidang utama yang diusulkan untuk mendapatkan pendanaan dengan persentase terbesar.

ii. Surat Persetujuan Dana Pendamping dari DPRD Kabupaten/Kota iii. Daftar Isi (sudah jelas) iv. Daftar Tabel (sudah jelas) v. Daftar Gambar (sudah jelas) vi. Ringkasan: Maksimum 5 halaman berisi deskripsi hasil proses seleksi

PED dan ringkasan yang menyatakan akar permasalahan yang ditemukan dalam hal IPM, serta program-program yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk jumlah dana yang diusulkan, setelah mempertimbangkan hasil review terhadap PED.

Bab I Latar Belakang (maksimum 10 halaman) • Uraian ini menyajikan tanggapan pengusul terhadap hasil review yang

dilakukan terhadap PED. • Uraian ini juga tetap menyajikan target IPM yang akan dicapai jangka

pendek, menengah, panjang serta upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan oleh kabupaten/kota untuk mencapai target-target tersebut, sebagaimana diuraikan di PED.

• Dibagian akhir bab ini perlu disampaikan bagaimana proses pembuatan proposal komprehensif ini, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan proposal, bagaimana keterlibatannya.

Bab II Rumusan Masalah (maksimum 20 halaman)

Berisi perumusan masalah-masalah serta akar masalahnya yang secara langsung berkait dengan IPM. Rumusan masalah yang disajikan harus pula memuat hasil review dari PED. Dengan demikian, bila ada data lain yang perlu dicari untuk menunjang analisis sebagaimana disampaikan oleh reviewer PED maka data tersebut perlu dicari dan dianalisis sampai pada kesimpulan masalah dan akar masalahnya. Oleh karena ini bagian ini belum tentu sama dengan Bab II. Uraian Evaluasi Diri bagian II.5 (Rumusan solusi IPM yang relevan) dari PED.

Bab III Usulan program (maksimum 50 halaman)

Bagian ini berisi • Mekanisme dan disain kegiatan untuk mencapai IPM yang ditargetkan.

Dalam hal ini sangat penting bagi pengusul untuk mengusulkan program berbasis AKTIVITAS dan bukan sekedar INVESTASI.

• Keberlanjutan dari program-program yang diusulkan juga merupakan dasar penilaian dari suatu proposal kerja yang baik. Bila program ini berhenti setelah pendanaan PPK berhenti maka program tersebut tidak dapat dikategorikan mempunyai keberlanjutan yang baik sehingga target IPM yang dicapai merupakan target semu.

32

• Indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan selama proses kegiatan berlangsung maupun mengukur keberhasilan program setelah selesai dilakukan (output). Pada bagian ini perlu disampaikan bagaimana caranya indikator tersebut diukur dan alasan mengapa target indikator tersebut ditetapkan pada angka tertentu.

vi. Lampiran

Bagian ini berisi rencana implementasi secara umum dari sisi waktu dan dana (format tabel dapat dilihat pada lampiran). Pengusul perlu mengisi tabel yang telah disediakan, yang mencakup: • Judul Program: Judul program • Mekanisme dan Disain:

o Akar masalah yang ingin dipecahkan o Tujuan yang ingin dicapai o Justifikasi tentang pentingnya usulan program/kegiatan. o Rincian tahapan dan langkah-langkan pelaksanaan

progam/kegiatan • Indikator Kinerja

o Rincian indikator kinerja (utama/tambahan) sebagai alat ukur pencapaian tujuan.

o Target langsung dari tiap progam/kegiatan pada kondisi awal, tengah, akhir.

• Sumberdaya dan Anggaran yang Dibutuhkan berdasarkan klasifikasi jenis anggaran (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Jasa) o Sumberdaya dan dana yang dibutuhkan untuk melakukan setiap

program/kegiatan. • Jadual Implementasi

o Jadual masing-masing tahapan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan uraian dalam mekanisme dan disain.

• Keberlanjutan o Penyelenggaraan program setelah PPK selesai pada Tahun II o Implikasi keuangan, alokasi sumberdaya, dan komitmen

manajemennya untuk menjaga keberlanjutan program/kegiatan • Penanggungjawab Program

o Staf yang menjadi Penanggungjawab Program Bagian ini juga berisi tabel-tabel tambahan yang diusulkan sebagai hasil review terhadap PED.

33

VI.3 Proposal Implementasi PPK1/2/3 VI.3.1 Kerangka penulisan

i. Lembar Pengesahan ii. Surat Persetujuan Dana Pendamping dari DPRD Kabupaten/Kota iii. Daftar Isi iv. Daftar Tabel v. Daftar Gambar vi. Ringkasan vii. Implementasi PPK (1/2/3)

V.3.2 Penjelasan

i. Lembar Pengesahan mencakup: judul proyek, pernyataan kesediaan dari Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan PPK dan kesanggupannya untuk menyediakan dana pendamping PPK minimum sebesar 5%, dan bidang utama yang diusulkan untuk mendapatkan pendanaan dengan persentase terbesar.

ii. Surat Persetujuan Dana Pendamping dari DPRD Kabupaten/Kota iii. Daftar Isi (sudah jelas) iv. Daftar Tabel (sudah jelas) v. Daftar Gambar (sudah jelas) vi. Ringkasan: Maksimum 5 halaman berisi tanggapan terhadap hasil

review PK, apakah ada program yang harus ditambah atau dikurangi, indikator kinerja yang harus diperbaiki, serta besarnya anggaran yang diusulkan.

Implementasi PPK (1/2/3) Inti dari bagian ini sama dengan Lampiran Proposal Komprehensif, berisi rincian rencana implementasi dari sisi waktu dan dana dalam bentuk tabel yang sesuai dengan format dalam lampiran, mencakup: • Nama Program • Mekanisme dan disain kegiatan • Indikator Kinerja • Anggaran yang dibutuhkan berdasarkan klasifikasi jenis anggaran (Belanja

Pegawai, Belanja Barang, Belanja Jasa) • Jadual Implementasi • Keberlanjutan • Penanggungjawab Program Bagian ini juga berisi tabel-tabel tambahan yang diusulkan sebagai hasil review terhadap PK.

34

Standar Pengertian: APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

At cost: Sesuai kebutuhan.

BAP: Berita Acara Pembayaran, untuk tiap tahap pencairan dana PPK.

Budget map: Rincian anggaran biaya serta pemetaan berbagai sumber dana (baik PPK, maupun dana non-PPK) untuk program/kegiatan yang diusulkan guna menyelesaikan permasalahan di Kabupaten/Kota.

Compact Disc (CD): tempat penyimpanan file komputer.

Competitive grant: Program pendanaan yang dikompetisikan berbasis keunggulan kinerja kabupaten/kota.

Dana Pendamping: Sejumlah dana yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas persetujuan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendampingi dana dari PPK. Besarnya dana minimum 5% on top dari biaya yang diusulkan (digunakan untuk insentif pengelola program).

Dis Dik: Dinas Pendidikan.

Dis Kes: Dinas Kesehatan.

Evaluasi diri: proses evaluasi untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk merumuskan prioritas masalah. Dalam hal ini evaluasi diri menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Analisis SWOT dilakukan secara komprehensif untuk mengenal permasalahan yang berkait dengan IPM.

Fokus PPK: partisipasi masyarakat, mendongkrak daya beli, pembangunan individu, pembangunan kapasitas.

IDB: Indeks Daya Beli

IK: Indeks Kesehatan

Indikator kinerja: indikator (parameter) yang merupakan pencapaian hasil kerja.

IP: Indeks Pendidikan

IPM: Indeks Pembangunan Manusia.

KL: Kunjungan Lapangan

Kluster: metoda pengelompokan Kabupaten/Kota.

Kriteria Seleksi (JABAR MAJU BERSAMA B&W): Dasar penilaian pada saat melakukan seleksi proposal PPK.

Microsoft Excel: piranti lunak pengolah tabel, dibuat oleh Microsoft Corp.

Microsoft Word: piranti lunak pengolah kata, dibuat oleh Microsoft Corp.

Mission budget: Program dengan pendanaan untuk mencapai misi tertentu.

Monev: Proses Monitoring dan Evaluasi, dilakukan oleh Tim Monev (di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota), dilaksanakan oleh Tim Monev.

35

PED: Proposal Evaluasi Diri

Penyusun proposal: disusun dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dan komunitas perguruan tinggi setempat.

PIPPK: Proposal Implementasi PPK

PjP: Penanggungjawab Program.

PKPPK: Proposal Komprehensif PPK

PNS: Pegawai Negeri Sipil.

PPK Akselerasi Peningkatan IPM: Program Pendanaan Kompetisi untuk mengakselerasi peningkatan IPM Jawa Barat.

PPK1: PPK untuk Kluster 1



Review: proses seleksi proposal PPK, audit substansi program PPK, dilaksanakan oleh Tim Reviewer.

Reviewer: Tim seleksi proposal PPK, Tim audit substansi program PPK, merupakan perangkat Gubernur, bersifat indipenden dalam melaksanakan tugasnya.

RKPD: Rencana Kerja dan Penganggaran Daerah.

Road map: Pemetaan “jalan” dari akar masalah, perumusan masalah prioritas, rumusan solusi untuk menyelesaikan prioritas masalah, output-outcomes, dan penyusunan indikator kinerja untuk masing-masing program/kegiatan yang diusulkan. Lihat juga butir Budget Map.

Satlak: Satuan Pelaksana. Satlak ada di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Soft copy: file komputer naskah dan lampiran PPK.

SPPBPPK: Surat Perjanjian Pemberian Bantuan PPK.

Stake holders: Pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi penanggungjawab sesuatu.

Tim Monev: Tim yang melaksanakan proses Monitoring dan Evaluasi (ada di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota).

36

Lampiran Format Kulit Muka (Proposal Evaluasi Diri)

Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Pencapaian IPM 80 Jawa Barat

Pada Tahun 2010

<....Judul...>

PROPOSAL EVALUASI DIRI

Diajukan sebagai bagian dari PPK<1/2/3>Tahun Anggaran 2006 dan 2007

PEMERINTAH <KABUPATEN/KOTA ..........> 2005

LOGO

KAB/KOTA

Contoh kulit muka PED (Kertas ukuran A4 warna putih)

37

Lampiran Lembar Pengesahan (PED, PK, PI)

KOP SURAT KABUPATEN/KOTA

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Bupati/Walikota : ................................ Kabupaten/Kota : ................................ Kluster : ................................ Ketua Satuan Pelaksana : ................................ Ketua Harian Satuan Pelaksana : ................................ Alamat Satuan Pelaksana : ................................ Telp/Faks : ................................ Judul Proposal PPK Jabar : ................................ Bidang Kegiatan Utama IPM : ................................ Anggaran PPK yang Diusulkan : ................................ Komitmen Dana Pendamping : ................................ (min 5% dari anggaran PPK yang diusulkan) Lama Kegiatan : 2 tahun Tahun Anggaran : 2006/2007 dan 2007/2008

Diusulkan oleh, Ketua Satuan Pelaksana

(...........................)

Disetujui dan disahkan oleh, Bupati/Walikota

(...........................)

38

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PENDANAAN KOMPETSI (SPPBPPK)

Nomor : Propinsi : Jawa Barat Yang bertanda tangan dibawah ini kami : a. Nama : Jabatan : Ketua SATLAK Propinsi. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA b. Nama : Jabatan : Ketua SATLAK Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pada hari ini tanggal...................................kedua belah pihak bersepakat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA, memberikan dana bantuan Program Pendanaan Kompetisi dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan target peningkatan IPM secara bertahap.

2. PIHAK KEDUA, bertanggung jawab terhadap penyaluran dan penggunaan dana Program Pendanaan Kompetisi.

Tanggal.....................................20....

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

FORM A-1

39

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP) TAHAP ..........

Nomor : Propinsi : Jawa Barat Kabupaten/Kota : Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Alamat : Jabatan : Ketua Satlak Kabupaten/Kota Dengan ini kami telah melaksanakan koordinasi dengan seluruh komponen Satlak untuk melaksanakan kegiatan PPK Tahap........., dengan rincian pengunaan dana sebagai berikut:

NO URAIAN KEGIATAN JUMLAH DANA JUMLAH

Dengan telah disalurkannya pemberian bantuan ini, maka SATLAK Kabupaten/Kota bertanggungkawab sepenuhnya atas penggunaan dana gtersebut seusai dengan ketentuan PPK. Demikian berita acara ini diuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tanggal............................20.....

Mengetahui Walikota/Bupati

Ketua Satlak Kab/Kota

FORM A-2

40

DAFTAR RENCANA KEGIATAN YANG TELAH DISEPAKATI ANTARA PROPINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA PEMENANG PPK

BIDANG : PENDIDIKAN/KESEHATAN/EKONOMI KABUPATEN/KOTA :

NO PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET

URAIAN KEGIATAN

(MELIPUTI: JML ORG,SARANA)

VOLUME HARGA SATUAN JML

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. dst.

Tanggal.................................20...

Mengetahui : Bupati/Walikota


FORM A-3

41

K U I T A N S I

Telah diterima dari : BANK JABAR Kabupaten/Kota

Uang sebesar : Rp. ..................................... Terbilang (................................................) Untuk Keperluan : Pembayaran tahap............ (....................) Pelaksanaan Program Pendanaan Kompetisi ( PPK) dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat

kepada Kabupaten/Kota.................................................... dengan SPPBPPK Nomor :................

tanggal ..................dan BAP Nomor........................... tanggal..........................

Tanggal.................................20....



FORM A-4

42

SURAT PERNYATAAN PEYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP ......

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : Jabatan : Ketua Satlak Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota :

Dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana Program Pendanaan Kompetisi

(PPK) dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota............. untuk

Tahap.... telah mencapai 90 %. Oleh karena itu maka dana Tahap ... sebesar ..........% dari

dana Program Pendanaan Kompetisi sebesar Rp..............(..........) dapat dibayarkan.

Tanggal, ........................20...



FORM A-6 a

43

SURAT PERNYATAAN PEYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP III

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : Jabatan : Ketua Satlak Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota :

Dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana Program Pendanaan Kompetisi

(PPK) dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota untuk Tahap III telah

mencapai 100%. Dengan selesainya pekerjaan Program Pendanaan Kompetisi (PPK) dari

Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota..........., maka

Kabupaten/Kota.............................. berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan

hasil Program tersebut.

Tanggal, ........................20...



FORM A-6 b

44

Lampiran Format Tabel Isian Data dalam Proposal Evaluasi Diri

DATA UMUM

1 Luas Kabupaten/Kota …………. km2

2 Data Kecamatan

No Nama Kecamatan Luas (km2) Jumlah

Desa/Kelurahan Jumlah

Penduduk 1 2 3 . . .

3 Penggunaan Lahan

1 Sawah ……………. Luas (km2)

2 Tegalan ……………. Luas (km2)

3 . ……………. Luas (km2)

4 dst ……………. Luas (km2)

4 Jumlah Penduduk

2000 ………………………………….. jiwa

2001 ………………………………….. jiwa

2002 ………………………………….. jiwa

2003 ………………………………….. jiwa

2004 ………………………………….. jiwa

45


DATA SITUASI DAERAH Catatan: Diharapkan daerah dapat memperoleh data sampai tingkat Kecamatan

URAIAN 2000 2001 2002 2003 2004

PENDIDIKAN a. PARTISIPASI SEKOLAH

1 Jumlah Anak Umur 7-12 th Jumlah Anak Umur 7-12 th yang bersekolah 2 Jumlah Anak Umur 13-15 th

Jumlah Anak Umur 13-15 th yang bersekolah 3 Jumlah Anak Umur 16-18 th

Jumlah Anak Umur 16-18 th yang bersekolah b. TINGKAT DROP OUT

1 Jumlah Anak DO di SD

Jumlah Anak DO di SLTP Jumlah Anak DO di SLTA

c. FASILITAS PENDIDIKAN 1 Jumlah Sekolah tkgt SD

a. Kecamatan A

b. Kecamatan B c. ……… 2 Jumlah Sekolah tkgt SLTP

a. Kecamatan A

b. Kecamatan B c. ……… 3 Jumlah Sekolah tkgt SLTA a. Kecamatan A

b. Kecamatan B c. ………

4 Fasilitas Pendidikan Non-formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat a. Kecamatan A

b. Kecamatan B c. ……… d. JUMLAH GURU

1 Tingkat SD

2 Tingkat SLTP 3 Tingkat SLTA

KESEHATAN

1 Situasi Gizi Balita

- Jumlah Balita - Jumlah Balita Gizi Buruk

46

2 Kasus Kematian Bayi

a. Kec. A

b. Kec. B c. Kec. ……..

3 Jumlah Sarana Kesehatan (Puskesmas)

a. Kec. A b. Kec. B

c. Kec. …….. 4 Jumlah Bidan Desa

a. Kec. A b. Kec. B

c. Kec. …….. 5 Lingkungan

a. Rumah dengan Sarana Air Bersih b. Rumah dengan Jamban Keluarga

c. Jumlah Rumah 6 Persalinan dibantu oleh Tenaga Kesehatan

- Jumlah persalinan

- Jumlah persalinan dibantu oleh T. Kes EKONOMI

1 Ekonomi Keluarga

Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera (alasan ekonomi)

Jumlah Keluarga Sejahtera-1 (alasan ekonomi)

Jumlah Keluarga 2 Komoditas yang banyak di Daerah

a. …. b. ….. dst

3 Jumlah Pasar a Jumlah Pasar Modern ………… unit b Jumlah Pasar Tradisional ………… unit c Jumlah Pasar Kaget/ Tumpah (Temporer) ………… unit

47


KEUANGAN DAERAH

APBD Kabupaten/ Kota 2000 2001 2002 2003 2004 A Penerimaan Daerah

1 PAD 2 Dana Perimbangan

a……. b……. c…… Total B Pengeluaran

1 Publik a. Pendidikan b. Kesehatan c. Ekonomi d. Infrastruktur e. Lainnya

2 Aparat

APBD Propinsi di Kabupaten/Kota 2000 2001 2002 2003 2004 No Sektor 1 2 3 4 dst

APBN di Kabupaten/Kota 2000 2001 2002 2003 2004 No Sektor 1 2 3 4 dst

48

TABEL REKAPITULASI DATA (per tahun) sejak 2000 s/d 2004

1 Luas Kabupaten/Kota

2 Data Kecamatan

II.6I.1.1.1 I.1.1.2 I.1.2.1 I.1.2.2 I.1.3.1 I.1.3.2 I.2.1 I.2.2 I.2.3 I.3.1 I.3.2 I.3.3 I.3.4 I.4.1 I.4.2 I.4.3 II.1.1 II.1.2 II.5.1 II.5.2 II.5.3 II.6.1 II.6.2 III.1.1 III.1.2 III.1.3 III.2.1 III.2.2 III.2.3 III.2.4 III.2.5 III.3.1 III.3.2 III.3.3

IKecamatanNo

DATA UMUM

I.1 I.2 I.4I.3I

II.5II.1II

DATA SITUASI DAERAH

II.2 II.3 II.4IV.3IV.2

…………. km2

IVIII.3III.2III.1

III

IV.1IIIII

1 Luas Kabupaten/Kota

2 Data Kecamatan

I.1.1.1IKecamatanNo

DATA UMUM

IV.3IV.2

…………. km2

IV

IV.1IIIII

I.1.1.1 I.1.1.2 I.1.2.1 I.1.2.2 I.1.3.1 I.1.3.2 I.2.1 I.2.2 I.2.3 I.3.1 I.3.2 I.3.3 I.3.4 I.4.1 I.4.2 I.4.3I.1 I.2 I.4I.3

I

III.1.1 III.1.2 III.1.3 III.2.1 III.2.2 III.2.3 III.2.4 III.2.5 III.3.1 III.3.2 III.3.3III.3III.2III.1

IIIII.6II.1.1 II.1.2 II.5.1 II.5.2 II.5.3 II.6.1 II.6.2

II.5II.1II

DATA SITUASI DAERAH

II.2 II.3 II.4

Lampiran Format Tabel Rekapitulasi Data dalam Proposal Evaluasi Diri Perbesaran: (keterangan isi masing-masing kolom pada halaman berikutnya)

Bagian 1 Bagian 2 Bagian 3 Bagian 4

Bagian 1 Bagian 2

Bagian 3 Bagian 4

49

Lampiran Format Tabel Rekapitulasi Data dalam Proposal Evaluasi Diri – KETERANGAN TABEL A. DATA UMUM I Luas (km2) II. KESEHATAN II Jumlah Desa/Kelurahan II.1 Situasi Gizi Balita III Jumlah Penduduk (jiwa) II.1.1 - Jumlah Balita IV Luas Penggunaan Lahan (km2) II.1.2 - Jumlah Balita Gizi Buruk IV.1 Sawah II.2 Kasus Kematian Bayi IV.2 Tegalan II.3 Jumlah Sarana Kesehatan (Puskesmas) IV.3 dst II.4 Jumlah Bidan Desa B. DATA SITUASI DAERAH II.5 Lingkungan I. PENDIDIKAN II.5.1 a. Rumah dengan Sarana Air Bersih I.1 PARTISIPASI SEKOLAH II.5.2 b. Rumah dengan Jamban Keluarga I.1.1.1 Jumlah Anak Umur 7-12 th II.5.3 c. Jumlah Rumah I.1.1.2 Jumlah Anak Umur 7-12 th yang bersekolah II.6 Persalinan dibantu oleh Tenaga Kesehatan I.1.2.1 Jumlah Anak Umur 13-15 th II.6.1 - Jumlah persalinan I.1.2.2 Jumlah Anak Umur 13-15 th yang bersekolah II.6.2 - Jumlah persalinan dibantu oleh T. Kes I.1.3.1 Jumlah Anak Umur 16-18 th III. EKONOMI I.1.3.2 Jumlah Anak Umur 16-18 th yang bersekolah III.1 Ekonomi Keluarga I.2 TINGKAT DROP OUT III.1.1 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera (alasan ekonomi) I.2.1 Jumlah Anak DO di SD III.1.2 Jumlah Keluarga Sejahtera-1 (alasan ekonomi) I.2.2 Jumlah Anak DO di SLTP III.1.3 Jumlah Keluarga I.2.3 Jumlah Anak DO di SLTA III.2 Komoditas yang banyak di Daerah I.3 FASILITAS PENDIDIKAN III.2.1 I.3.1 Jumlah Sekolah tkgt SD III.2.2 I.3.2 Jumlah Sekolah tkgt SLTP III.2.3 I.3.3 Jumlah Sekolah tkgt SLTA III.2.4 I.3.4 Fasilitas Pendidikan Non-formal III.2.5 I.4 JUMLAH GURU III.3 Jumlah Pasar I.4.1 Tingkat SD III.3.1 Jumlah Pasar Modern I.4.2 Tingkat SLTP III.3.2 Jumlah Pasar Tradisional I.4.3 Tingkat SLTA III.3.3 Jumlah Pasar Kaget/ Tumpah (Temporer)

50

Tabel data perkembangan parameter pembangunan per Kabupaten/Kota tahun 2000 - 2010 (Target dan Realisasi)

No Parameter

Pembangunan 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sumber

Data T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R T R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Indeks Pembangunan Manusia / IPM

a. Indeks Kesehatan / IK

- Angka Harapan Hidup / AHH (tahun)

b. Indeks Pendidikan / IP

- Angka Melek Huruf / AMH (%)

- Rerata Lama Sekolah / RLS (tahun)

c. Indeks Daya Beli / IDB

- Daya Beli Masyarakat / DBM (Rp-ADHK)

2 Laju Pertumbuhan Penduduk / LPP (%)

3 Jumlah Penduduk Miskin / JPM (%)

4 Jumlah Pengangguran / JP (%)

5 Laju Pertumbuhan Ekonomi / LPE (%)

6 Jumlah Investasi / JI (Trilyun Rp.)

7 Kawasan Lindung / KL (%) T : Target (yang ditetapkan PemProp Jabar) R : Realisasi

51

Lampiran Format Kulit Muka (Proposal Komprehensif)


Pada Tahun 2010

<....Judul...>

PROPOSAL KOMPREHENSIF PPK <1/2/3> Diajukan untuk memperoleh PPK Tahun Anggaran 2006 dan 2007


LOGO

KAB/KOTA

Contoh kulit muka PK (Kertas ukuran A4 warna biru muda)

52

Lampiran Format Kulit Muka (Proposal Komprehensif)


Pada Tahun 2010

<....Judul...>

PROPOSAL IMPLEMENTASI PPK<1/2/3> Diajukan untuk memperoleh PPK Tahun Anggaran 2006 dan 2007


LOGO

KAB/KOTA

Contoh kulit muka PK (Kertas ukuran A4 warna Jingga)

53

Lampiran Format Tabel Rencana Implementasi Program Tabel ini dibuat sebagai:

o lampiran dalam Proposal Komprehensif o isi dalam Proposal Implementasi

A. Judul Program

Judul

program B. Mekanisme dan Disain Mencakup: Akar masalah yang ingin dipecahkan Tujuan yang ingin dicapai Justifikasi tentang pentingnya usulan program/kegiatan Rincian tahapan, dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan. C. Indikator Kinerja Rincian indikator kinerja (utama/tambahan) sebagai alat ukur pencapaian tujuan. Target langsung dari tiap program pada kondisi awal, tengah, akhir. Indikator Awal Tengah Akhir Indikator 1 Indikator 2 Indikator n D. Sumberdaya dan Anggaran yang Dibutuhkan Sumberdaya dan dana yang dibutuhkan untuk melakukan setiap program/kegiatan. Komponen pembiayaan Sumber dana

Program/Sub-Program 1 2 3 Total PPK Non-PPK

(Sebutkan) E. Jadual Implementasi Jadual ini merupakan tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang diuraikan dalam Mekanisme dan Disain Program.

Tahun I Tahun II

Program/Sub-Program rincian per bulan rincian per bulan F. Keberlanjutan Penyelenggaraan program setelah PPK selesai Implikasi keuangan, alokasi sumberdaya, dan komitmen manajemennya harus dibahas G. Penanggungjawab Program Staf yang menjadi Penanggungjawab Program.

54

Skenario IPM Jabar 80

Lampiran Data IPM: Data dan Grafik Proyeksi - Realisasi IPM Jawa Barat

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Target 68.35 70.89 72.37 73.53 74.5 75.60 76.60 77.70 78.90 80.00 IPM

Realisasi 66.10 67.45 67.87 68.36 Target 76.90 79.2 80.20 81.20 82.0 82.8 83.6 84.3 85.1 85.9 Ind. Pendidikan

Realisasi 64.80 78.30 78.40 79.02 Target 66.53 68.0 68.60 69.20 69.6 69.8 70.0 70.2 70.4 70.7 Ind. Kesehatan

Realisasi 66.33 66.55 66.57 67.23 Target 55.00 65.6 68.20 70.20 72.3 74.2 76.3 78.7 81.1 83.6 Ind. Daya Beli

Realisasi 55.10 57.42 58.63 58.83

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Target Realisasi

55.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201055.00

60.00

65.00

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

IDB Real

IDB Target

IK RealIK Target

IP Real

IP Target

55

Skenario IPM Jabar 80

Lampiran Data IPM: Data Proyeksi IPM 21 Kabupaten/Kota (sesuai Perencanaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, 2000) No Kabupaten/Kota 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Kab. Bogor 67.5 70.2 73 74 74.8 75.6 76.5 77.4 78.4 79.3 2 Kab. Sukabumi 64.9 67.6 70.4 71.5 72.4 73.3 74.3 75.3 76.4 77.5 3 Kab. Cianjur 62.9 66.6 70.3 71.6 72.7 73.9 75 76.3 77.7 79.1 4 Kab. Bandung 68.1 70.9 73.7 75 76.1 77.3 78.5 79.7 81.1 82.6 5 Kab. Garut 61.4 64.5 67.5 68.5 69.3 70.2 71.1 71.9 72.9 73.8 6 Kab. Tasikmalaya 65.3 68.2 71.1 72.1 72.9 73.8 74.6 75.5 76.6 77.6 7 Kab. Ciamis 64.3 67.1 69.9 71 72 73 74 75 76.2 77.3 8 Kab. Kuningan 68.3 70.9 73.4 74.7 75.8 77 78.1 79.3 80.6 81.8 9 Kab. Cirebon 67.5 70 72.6 73.9 75 76.2 77.4 78.5 79.8 81.1

10 Kab. Majalengka 66.5 69.3 72.1 73.3 74.4 75.5 76.6 77.8 79 80.2 11 Kab. Sumedang 65.5 69.9 74.3 75.4 76.3 77.3 78.2 79.2 80.4 81.5 12 Kab. Indramayu 62.8 64.6 66.5 68.2 69.8 71.4 73 74.6 76.4 78.2 13 Kab. Subang 66.6 68.5 70.4 71.7 72.8 73.9 75 76.1 77.4 78.6 14 Kab. Purwakarta 65.3 68.4 71.5 72.6 73.4 74.3 75.2 76.1 77.1 78.1 15 Kab. Karawang 65.8 68.6 71.4 72.8 73.9 75.1 76.3 77.5 78.9 80.2 16 Kab. Bekasi 67.2 69.9 72.6 73.7 74.5 75.5 76.4 77.3 78.4 79.4 17 Kota Bogor 74.1 76.4 78.7 79.7 80.5 81.3 82 82.9 83.8 84.7 18 Kota Sukabumi 67.8 70.8 73.9 74.9 75.8 76.7 77.7 78.6 79.7 80.8 19 Kota Bandung 71.1 73.2 75.4 76.5 77.5 78.6 79.6 80.7 82 83.2 20 Kota Cirebon 69.3 72.1 75 76 76.9 77.8 78.7 79.6 80.7 81.7 21 Kota Bekasi 70.5 73.3 76.1 77.3 78.3 79.3 80.4 81.5 82.8 84

JAWA BARAT 66.1 70.9 72.4 73.5 74.5 75.6 76.6 77.7 78.9 80

56

Lampiran Data IPM: Data Realisasi IPM 25 Kabupaten/Kota (1996-2003). SUMBER: BPS PROPINSI JABAR

1999 2002 2003 No Kabupaten/ Kota IP IK IDB IPM IP IK IDB IPM IP IK IDB IPM 1 Kota Banjar - 79.68 67.07 66.14 70.96 2 Kab. Ciamis 76.82 64.83 52.90 64.80 77.76 65.00 52.99 65.30 78.11 67.07 64.61 69.93 3 Kab. Bekasi 73.51 69.33 51.40 64.70 77.18 70.00 53.50 66.90 75.22 71.67 64.10 70.33 4 Kota Depok - 85.62 78.00 58.19 73.90 86.38 78.27 63.75 76.13 5 Kota Bandung 86.87 72.00 53.08 70.70 88.82 73.00 57.03 73.00 89.29 79.20 62.95 77.15 6 Kota Bekasi 85.62 69.33 51.19 68.70 88.44 71.83 58.28 72.80 88.63 72.50 59.32 73.49 7 Kab. Subang 69.47 66.67 53.38 63.10 67.91 67.67 53.45 63.00 72.09 70.67 58.62 67.12 8 Kota Bogor 85.60 71.17 52.37 69.70 86.27 71.67 57.66 71.90 86.49 69.70 58.13 73.96 9 Kab. Bogor 79.87 67.00 52.57 66.60 74.78 68.50 53.48 65.60 75.60 69.70 58.13 67.81

10 Kota Tasikmalaya - - 82.22 69.00 58.12 69.78 11 Kab. Indramayu 53.13 63.83 52.71 56.50 62.13 64.50 57.08 61.20 62.52 65.25 57.94 61.90 12 Kota Sukabumi 84.18 67.83 53.18 68.40 85.29 68.67 53.71 69.20 85.27 77.07 57.85 73.40 13 Kab. Sukabumi 76.67 62.33 50.66 63.20 75.98 63.33 52.04 63.80 77.22 66.33 57.82 67.13 14 Kab. Sumedang 78.84 69.17 51.90 66.60 79.09 69.50 53.82 67.50 80.34 71.23 57.43 69.67 15 Kab. Majalengka 72.60 63.33 52.46 62.80 74.89 64.17 54.05 64.40 75.39 70.03 56.62 67.35 16 Kota Cirebon 81.73 70.17 52.32 68.10 83.31 71.00 53.41 69.20 83.90 72.53 56.58 71.00 17 Kab. Garut 78.31 57.33 49.55 61.70 78.69 58.17 51.56 62.80 78.97 60.83 55.84 65.21 18 Kab. Purwakarta 76.78 64.17 52.11 64.30 78.38 65.17 53.18 65.60 79.02 69.73 55.81 68.19 19 Kota Cimahi - - 87.24 73.17 55.60 72.00 20 Kab. Kuningan 74.69 66.50 53.75 65.00 74.56 66.83 53.85 65.00 74.57 73.30 53.87 67.25 21 Kab. Bandung 78.69 69.33 51.88 66.60 82.67 69.67 53.89 68.80 82.02 67.33 53.20 67.52 22 Kab. Cianjur 76.40 64.33 50.03 63.60 77.36 65.17 50.98 64.50 77.66 66.00 53.09 65.58 23 Kab. Tasikmalaya 78.13 67.50 50.31 65.30 80.27 68.50 52.64 67.10 79.70 68.58 52.89 67.06 24 Kab. Karawang 68.53 62.33 51.93 60.90 72.36 63.17 53.20 62.90 72.80 67.92 52.27 64.33 25 Kab. Cirebon 70.40 63.33 51.10 61.60 71.33 63.83 52.07 62.40 72.75 64.17 52.09 63.00

57

Lampiran Bahan Evaluasi Diri Contoh Roadmap analisis akar masalah pendidikan

Contoh Roadmap analisis akar masalah kesehatan

IPM

DERAJAT PENDIDIKAN

Partisipasi Pendidikan (SD, SMP, SMA)Penyebab Langsung

Daya Beli Budaya Motivasi Anggaran(Kemiskinan) Rendah PemerintahPenyebab Mendasar

Jumlah Ruang Biaya Ruang Rusak AksesibilitasKelas Pendidikan (jarak/ jalan)Level - 2

Jumlah Guru Kualifikasi Guru KurikulumPenyebab Tak Langsung Level - 1

Rata-rata Angka Melek HurufLama SekolahINDIKATOR

Partisipasi Pendidikan (SD, SMP, SMA)Penyebab Langsung

Daya Beli Budaya Motivasi Anggaran(Kemiskinan) Rendah PemerintahPenyebab Mendasar

Jumlah Ruang Biaya Ruang Rusak AksesibilitasKelas Pendidikan (jarak/ jalan)Level - 2

Jumlah Guru Kualifikasi Guru KurikulumPenyebab Tak Langsung Level - 1

Rata-rata Angka Melek HurufLama SekolahINDIKATOR

horizontal causality

IPM

DERAJAT KESEHATANDERAJAT KESEHATAN

Tenaga Sarana Kualitas Tenaga Kualitas SaranaKesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan

Dokter/Bidan/ RS, Puskesmas,Tenaga Medis RS Khusus

Penyebab Tak Langsung

Pelayanan Kesehatan

Linakes Imunisasi Linakes Penyakit Menular

Penyebab Langsung

Level – 1

Lingkungan Budaya Aksesibilitas- Air Bersih Hidup Sehat (jarak)- Buang Air Besar- Sanitasi

Penyebab Mendasar

Ante Natal Care PerawatanRujukan

Level – 2

AKB AKI AKK

Angka Harapan HidupINDIKATOR

Tenaga Sarana Kualitas Tenaga Kualitas SaranaKesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan

Dokter/Bidan/ RS, Puskesmas,Tenaga Medis RS Khusus

Penyebab Tak Langsung

Pelayanan Kesehatan

Linakes Imunisasi Linakes Penyakit Menular

Penyebab Langsung

Level – 1

Lingkungan Budaya Aksesibilitas- Air Bersih Hidup Sehat (jarak)- Buang Air Besar- Sanitasi

Penyebab Mendasar

Ante Natal Care PerawatanRujukan

Level – 2

AKB AKI AKK

Angka Harapan HidupINDIKATOR


58

Contoh Roadmap analisis akar masalah daya beli

IPM

DAYA BELIDAYA BELI

Pemanfaatan Investasi - KonsumsiSumber Daya Alam - Ekspor Netto

Level – 2

Tingkat Upah Serapan Tenaga KerjaPenyebab Langsung

Kemiskinan Entrepreneurship Aksesibilitas(sarana, prasarana

lahan, dll.)

Kondisi Makro Nasional/ Internasional

Penyebab Mendasar

Pertumbuhan Kualitas DistribusiEkonomi Tenaga Kerja (SDM) Pendapatan

Penyebab Tak Langsung Level – 1

Konsumsi per KapitaINDIKATOR

Pemanfaatan Investasi - KonsumsiSumber Daya Alam - Ekspor Netto

Level – 2

Tingkat Upah Serapan Tenaga KerjaPenyebab Langsung

Kemiskinan Entrepreneurship Aksesibilitas(sarana, prasarana

lahan, dll.)

Kondisi Makro Nasional/ Internasional

Penyebab Mendasar

Pertumbuhan Kualitas DistribusiEkonomi Tenaga Kerja (SDM) Pendapatan

Penyebab Tak Langsung Level – 1

Konsumsi per KapitaINDIKATOR


59

Grafik Kecenderungan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

0

80

100

50

PENINGKATAN CEPAT

I P M

PENINGKATAN SEDANG

PELAN

moeft

BASIC NEEDS

SELF ESTEE

M

60

Grafik pencapaian IPM Kabupaten/Kota dan target IPM sesuai perencanaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Panah warna merah merupakan upaya akselerasi pencapaian IPM

50

60

70

80

90

100

9 2002 3 4 2005 6 7 8 9 2010

( IPM

)

IPM Maksimum (Kota)

IPM Jabar

Target Jabar

IPM Minimum (Kab)

61

Grafik perkembangan IPM Jawa Barat

INDEKS PENDIDIKAN IPM

8800

5500

00

64,60 (1999)

110000 TINGGI

SEDANG

RENDAH

(2004) 6688,,3366

KESEHATAN DAYABELI

PROGRAM APA?

STRATEGI BAGAIMANA?

moeft

8800,,0000 (2010)

62

Piramida tingkatan parameter pembentuk IPM

RLS = Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years Schooling) AMH = Angka Melek Huruf (Literacy Rate) AHH = Angka Harapan Hidup (Life Expectancy at Birth) DB = Daya Beli (Konsumsi perkapita) Linakes = Persalinan dibantu Tenaga Kesehatan

moeft

IPM

RLS AMH AHH DB

PARTISIPASI SEKOLAH

ANGKA KEMATIAN BAYI KELUARGA MISKIN BUTA HURUF

SARANA DAN PRASARANA

GURU/ FASILITATOR GIZI LINAKES LING- KUNGAN

POTENSI EKONOMI

I pendidikan I kesehatan I daya beli

GEOGRAFIS DEMOGRAFI AKSESIBILITAS EKONOMI BUDAYA

program pendanaan kompetisi (ppk) - jabarprov.go.idppk).pdf · selanjutnya, penumbuhan budaya untuk...

Documents