program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah 2012
DESCRIPTION
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA DEKONSENTRASI. PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2012. LANDASAN HUKUM Dana DEKON-TP. PRINSIP PENGATURAN WEWENANG DAN PENUGASAN. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH PEMERINTAH
20122012
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSIAKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
ATAS PELAKSANAAN KEUANGANATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
PADA SATUAN KERJA DEKONSENTRASIPADA SATUAN KERJA DEKONSENTRASI
No.
No peraturan Tentang
1 UU 17/2003 Keuangan Negara
2 UU 1 /2004 Perbendaharaan Negara
3 PP 7/2008 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
4 PP 24/2005 Standar Akuntansi Pemerintahan
5 PP 8/2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6 PMK 156/2008 Pedoman pengelolaan Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan
7 PMK 91/2007 Bagan Akun Standar
8 PMK 171/2007 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
9 Perdirjen 51/ 2008
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
WEWENANG PEMERINTAH PUSAT
Kewenangan Pusat DILAKSANAKAN INSTANSI PUSAT ATAU INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
Dekonsentrasi DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT
Desentralisasi DISERAHKAN KEPADA DAERAH
Tugas Pembantuan DITUGASKAN KEPADA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PRINSIP PENGATURAN PRINSIP PENGATURAN WEWENANG DAN WEWENANG DAN
PENUGASANPENUGASAN
Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
DANA DEKONSENTRASI
Untuk kegiatan yang bersifat non-fisik antara lain koordinasi perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
Didalam kegiatan non-fisik tersebut termasuk juga kegiatam masukan (input) berupa pengadaan barang/jasa sebagai penunjang kegiatan non-fisik
DANA DEKONSENTRASI
ASAS UMUM PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup penerimaan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran K/L yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran K/L (RKA-K/L).
4. Pendanaan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang kepada Gubernur.
5. Gubernur memberitahukan RKA-K/L yang berkaitan dengan dana Dekonsentrasi kepada DPRD pada saat pembahasan APBD.
6. Pendanaan Dekonsentrasi untuk kegiatan yang bersifat Non Fisik
Pertanggungjawaban dan pelaporan DK/TP
Aspek Manajerial Aspek Akuntabilitas
Realisasi Penyerapan Dana
Pencapaian Target Keluaran
Kendala yang dihadapi
Saran tindak lanjut
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Barang Milik Negara
Sejalan dengan :PP 39/2006 ttg tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
Sejalan dengan :PP 8/2006 ttg pelaporan keuangan dan kinerja insatnsi pemerintahPP 6 /2006 ttg pengelolaan BMN/D
ARAH PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN
PRESIDEN
(melalui Menkeu)Menteri K/L
Gubernur
Wkl Pemerintah/kepwil
SKPD Prov
LPJ
LPJGubernur
Kepala Daerah
SKPD Prov
Bupati
SKPD Prov
Walikota
SKPD Prov
Menteri K/L
LPJ
LPJ
LPJ
• Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
• Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu
• Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan narasi berisi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan ddalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
Jenis Laporan Keuangan
MANFAAT LAPORAN KEUANGANMANFAAT LAPORAN KEUANGAN
AKUNTABILITAS Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan secara periodik
MANAJEMEN
Membantu para pengguna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana
TRANSPARANSIMemberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
KESEIMBANGAN ANTAR GENERASI
Membantu para pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan
11
UAPA/B
UAPPA/B-E1
UAPPA/B-W Koord Dekonsentrasi
UAPPA/B-W Dekonsentrasi
UAPPA/B-W Dekonsentrasi
UAPPA/B-W Dekonsentrasi
UAKPA/B Dekonsentrasi
UAKPA/B Dekonsentrasi
UAKPA/B Dekonsentrasi
UAKPA/B Dekonsentrasi
UAKPA/B Dekonsentrasi
UAKPA/B Dekonsentrasi
Dinas A Dinas B
SKS1 Dinas A SKS2 Dinas A SKS1 Dinas B SKS2 Dinas B SKS1 Dinas C SKS2 Dinas C
Tingkat Gubernur
ADK dan Laporan
ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD
ADK dan Laporan
Laporan
UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas untuk tujuan penggabungan. Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan dan meneruskan ADK masing-masing UAKPA ke UAPPA/B-W Gubernur.
UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke tingkat Eselon I masing-masing.
Dinas C
12
UAPA/B
UAPPA/B-E1
UAPPA/B-W Koord. Tugas Pembantuan
UAPPA/B-W Tugas Pembantuan
UAPPA/B-W
Tugas Pembantuan
UAPPA/B-W Tugas Pembantuan
UAKPA/B Tugas Pembantuan
UAKPA/B Tugas Pembantuan
UAKPA/B Tugas Pembantuan
UAKPA/B Tugas Pembantuan
UAKPA/B Tugas Pembantuan
UAKPA/B Tugas Pembantuan
Dinas A Dinas B Dinas C
SKS1 Dinas A SKS2 Dinas A SKS1 Dinas B SKS2 Dinas B SKS1 Dinas C SKS2 Dinas C
Tingkat Kepala Daerah
ADK dan Laporan
ADK per UAKPA dan Laporan Gabungan SKPD
ADK dan Laporan
Laporan
UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas untuk tujuan penggabungan.
Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan SKPD dan meneruskan ADK masing-masing UAKPA ke UAPPA/B-W Kepala Daerah.
UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke tingkat Eselon I masing-masing.
LAPORAN KEUANGAN ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI
SKPD pelaksana kegiatan DK menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa pengguna anggaran pada tingkat pemerintah pusat. (Ps. 28 (1) PP 8/2006)
Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan DK disampaikan kepada gubernur dan menteri/pimpinan lembaga terkait. (Ps. 28 (2) PP 8/2006)
Gubernur menyiapkan laporan keuangan dan kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD pelaksana kegiatan DK dan menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. (Ps. 28 (3) PP 8/2006)
SKPD pelaksana kegiatan DK menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sebagaimana berlaku bagi kuasa pengguna anggaran pada tingkat pemerintah pusat. (Ps. 28 (1) PP 8/2006)
Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan DK disampaikan kepada gubernur dan menteri/pimpinan lembaga terkait. (Ps. 28 (2) PP 8/2006)
Gubernur menyiapkan laporan keuangan dan kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD pelaksana kegiatan DK dan menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. (Ps. 28 (3) PP 8/2006)
SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan UAKPA/UAKPB Dekonsentrasi Penanggung Jawab Kepala SKPD
Gubernur membentuk UAPPA-W Dekonsentrasi pada setiap Dinas Pemerintah Provinsi Penanggung Jawab Kepala Dinas Pemerintah Provinsi
Pemerintah Provinsi merupakan Koordinator UAPPA-W/UAPPB-W Dekonsentrasi Penanggung Jawab Koordinator adalah Gubernur
UAKPA Dekonsentrasi menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke KPPN dan UAPPA-W Dekonsentrasi dan UAPPA-E1 yang mengalokasikan Dana Dekonsentrasi.
UAPPA-W Dekonsentrasi melakukan proses penggabungan laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi.
UAPPA-W Dekonsentrasi wajib menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan UAPPA-E1 dan Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi
Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi melakukan proses penggabungan laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan Dana Dekonsentrasi yang berasal dari UAPPA-W Dana Dekonsentrasi
Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap semester
15
• UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan.
• UAPPA W melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan
• UAPPA E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen Perbendaharaan c,q Dit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester
• UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Dit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester
• UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan.
• UAPPA W melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan
• UAPPA E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen Perbendaharaan c,q Dit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester
• UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Dit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda. (PMK 171/PMK.05/2007)
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda. (PMK 171/PMK.05/2007)
REKONSILIASI REKONSILIASI PengertianPengertian
PelaksanaanPelaksanaan
Aset yang diperoleh dari Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan menjadi Barang Milik Negara dan dapat dihibahkan kepada Daerah.
Aset yang dihibahkan kepada Daerah dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.
Aset yang tidak dihibahkan kepada Daerah wajib dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan penugasan.
ASET TETAPDEKONSENTRASI DANTUGAS PEMBANTUAN
DIHIBAHKAN TIDAK DIHIBAHKAN
Dibukukan dalam Neraca K/L
Berita Acara Hibah yang disetujui Pengelola Barang
Dibukukan dalamNeraca PEMDA
18
Menteri / Pimpinan lembaga /Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Angggaran wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement Of Responsibility) atas Laporan Keuangan yang disampaikan.
Pernyataan Tanggung Jawab (Statement Of Responsibility) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
Pernyataan Tanggung Jawab (Statement Of Responsibility) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan
19
Laporan Keuangan atas penggunaan anggaran <Nama Satker Kementerian Negara/Lembaga> <Audited/Unaudited> yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran …. Sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai , dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
…………………………Kepala Satker
(……………………….)
PENERAPAN PUNISHMENT SKPD PENERAPAN PUNISHMENT SKPD PENERIMA DANA DEKON/TPPENERIMA DANA DEKON/TP
Penerapan saksi bagi SKPD yang tidak tertib dalam melakukan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan
Penerapan saksi bagi SKPD yang tidak tertib dalam melakukan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan
• Penundaan Pencairan SP2D (perdirjen 19/PB/2008)•Pengurangan Alokasi dana dekon/TP yang diberikan kepada SKPD yg terlambat menyampaikan laporan keuangan•Pergeseran skala prioritas daerah penerima dan Dekon/TP apabila SKPD yg menerima dana Dekon/TP tidak meyampaikan pertanggungjawaban•Penerapan Sanksi bagi daerah yang belum memiliki unit pengelola akuntansi.
• Penundaan Pencairan SP2D (perdirjen 19/PB/2008)•Pengurangan Alokasi dana dekon/TP yang diberikan kepada SKPD yg terlambat menyampaikan laporan keuangan•Pergeseran skala prioritas daerah penerima dan Dekon/TP apabila SKPD yg menerima dana Dekon/TP tidak meyampaikan pertanggungjawaban•Penerapan Sanksi bagi daerah yang belum memiliki unit pengelola akuntansi.
Pemberian reward berupa dana insentif terhadap daerah yang berprestasi dalam mengelola keuangan.
Untuk Tahun 2010 terdapat 9 Daerah Provinsi dan 45 Daerah kabupaten/Kota yang menerima alokasi Dana Insentif Daerah dengan kisaran per daerah antara 18 Miliar s.d. 35 Miliar
Pemberian reward berupa dana insentif terhadap K/L yang berprestasi dalam mengelola keuangan, termasuk dana Dekonsentrasi.
TERIMA KASIHTERIMA KASIH