program ppsp dan kebijakan pembangunan sanitasi indonesia
DESCRIPTION
Program PPSP dan kebijakan pembangunan sanitasi indonesia, menjelaskan mengenai perkembangan pelaksanaan program PPSP, hasil-hasil yang telah dicapai, dan rencana kerja pada periode berikutnya. Disajikan oleh Direktur Perumahan dan Permukiman, BAPPENASTRANSCRIPT
Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia
Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas
Maret 2014
Kebijakan sanitasi pada RPJMN 2015-2019
• Universal access. Akses untuk setiap warga negara
– 85%: Standar pelayanan minimum
– 15%: Fasilitas dasar/life-line
• Fase perencanaan menuju fase implementasi
– SSK (446 kab/kota); MPS (337 kab/kota)
Kebutuhan Investasi hingga 2019
Air Limbah Persampahan Drainase
Nasional
APBN
APBD (Kab/Kota dan Provinsi)
Pengguna/Komunitas
2%
14%
3%
81%
Onsite System CBS
Medium Decentalized CentralizedKebutuhan investasi 2015-2019 Rp 307 Trilyun
Porsi pemerintah pusat: Rp149 T (48,5%)
Porsi investasi air limbah: Rp240 T (81% )
Ilustrasi: Kebutuhan peningkatan akses air limbah
Diperlukan penambahan akses untuk 120 juta jiwa
Illustrasi: Penambahan 50% layanan persampahan di perkotaan
Posisi dan peran Fasilitator
Advokator
Katalis
Netral
Memberdayakan
• Mengawal proses penyusunan dokumen perencanaan
• Menjaga kualitas dokumen sesuai standar
• Mendorong pemutakhiran/pelaporan pembangunan sanitasi ke dalam Nawasis
Proses: Penyelesaian Dokumen di Kab/Kota
Tingkat penyelesaian dokumen cenderung rendah untuk dokumen MPS (NAWASIS)
Kualitas: Penilaian Kualitas Dokumen oleh Provinsi
Nilai dokumen SSK tergolong rendah dibanding nilai BPS dan MPS (NAWASIS)
Penjaminan Kualitas
• Fokus pada substansi bukan sekadar memantau kemajuan/progres penyusunan dokumen
• Mendorong investasi daerah yang lebih berani pembangunan infrastruktur berskala kawasan atau kota
• Memberi perhatian pada Readiness Criteria untuk pembangunan infrastruktur menengah dan besar
• Salah satu instrumen dalam penyusunan kebijakan sanitasi
• Sarana “marketing” ke pihak ketiga
• Monev pembangunan sanitasi
Komitmen kabupaten/daerah untuk memanfaatkan Nawasis perlu ditingkatkan perhatian khusus pada Modul Investasi
“Pemutakhiran data di Nawasis masih rendah Dari 173 kab/kota yang melaksanakan implementasi, hanya 45 kab/kota saja yang mengisi Modul Investasi.”
Pelaporan: Manfaat Nawasis
Kualitas Fasilitator: Penilaian Kinerja fasilitator provinsi dan kab/kota 2013 (kapasitas dan output)
• Jumlah fasilitator: 300
• Nilai Rata-rata: 2,98
• Nilai Terendah: 0,5
• Nilai Tertinggi: 2,98
Quality Assessment oleh PPLP
Selesai