1

OlehEDDI, A.Md. LLAJ, S.Sos, MM

Direktur Pembinaan Keselamatan

disampaikan pada Rakornis Bidang Perhubungan DaratJakarta, 6 Oktober 2016

PROGRAM PRIORITASDIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN

STRUKTUR ORGANISASIDIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN

DIREKTURPEMBINAAN KESELAMATAN

KASUBDITMANAJEMEN

KESELAMATAN

KASUBDIT PROMOSI DAN KEMITRAAN

KASUBDIT PENGENDALIAN KESELAMATAN

KASUBDIT AUDIT DAN INSPEKSI

KESELAMATAN

KASUBBAG TU

KASI MONITORING DAN EVALUASI

KASI PENGEMBANGAN

KESELAMATAN

KASI PROMOSI

KASI KEMITRAAN

KASI PENGAWASAN OPERASIONAL

KASI PENINDAKAN

DAN PELANGGARAN

KASI AUDIT KESELAMATAN

KASI INSPEKSI DAN

PENANGANAN KESELAMATAN

3

FUNGSI :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria

Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan keselamatan; dan

Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga direktorat.

di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan,promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum,angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasidarat, serta kompetensi sumber daya manusia di bidang audit dan inspeksi keselamatandan pengendalian keselamatan transportasi darat;

TUGAS : melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sertaevaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan keselamatan transportasi darat

TUGAS DAN FUNGSI

Dit. Binkes dalam melaksanakan tupoksi menggunakan pendekatan manajemen modern yang menerapkan fungsi-fungsi

manajemen yaitu perencanaan pengorganisasian, pemantauan , pengendalian dan langkah koreksi. Pendekatan yang dimaksud

adalah pendekatan siklus PDCA (Plan-Do-Check-Action) dimana :

1.Plan atau perencanaan Subdit Manajemen Keselamatan (MK)

2.Do yaitu penerapan atau implementasi Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan (ADIK) dan Subdit Promosi dan Kemitraan

(Promitra)

3.Check Hasil pelaksanaan diukur atau dipantau pelaksanaanya Subdit Manjemen Keselamatan (MK) dan Pengendalian

Keselamatan (DALKES)

4.Action Tindakan perbaikan atau koreksi jika diperlukan Subdit Manajemen Keselamatan (MK), Audit dan Inspeksi

Keselamatan (ADIK), Subdit Promosi dan Kemitraan (Promitra) dan Pengendalian Keselamatan (DALKES)

1. Perencanaan Teknis Keselamatan Transdar;

2. Perumusan Kebijakan Transdar;

3. Penyusunan Program dan Anggaran Dit.

Pembinaan Keselamatan Transdar

4. Perumusan Peraturan Keselamatan Jalan

1. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK);

2. Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS);

3. Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)

4. Pembangunan Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki

5. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Keselamatan

6. Inspeksi Keselamatan Angkutan Umum

7. Penanganan Muatan Lebih dan Dimensi Lebih1. Pengawasan dan penindakan keselamatan jalan

terhadap kebijakan yang sudah diterapkan;

2. Monitoring dan Evaluasi Keselamatan Jalan;1. Review NSPK bidang Keselamatan Jalan;

2. Melakukan koreksi perbaikan kepada pelaku jasa transportasi;

3. Perbaikan dan pemeliharaan Fasiltas Keselamatan Jalan ( Zoss, LRK, RASS)

PENDEKATAN PELAKSANAAN TUPOKSI DIT. BINKES

5

NO KEGIATAN PRIORITAS KETERANGAN

1 Penyusunan Regulasi di Bidang Keselamatan

Telah terbit:

a. PM No. 111 Tahun 2015 ttg Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan;

b. PM No. 26 Th 2015 ttg Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan;

c. PM No. 27 Th 2015 ttg Perubahan Atas Permenhub No. PM 10 Th 2012 ttg

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;

d. PM No. 28 Th 2015 ttg Perubahan Atas Permenhub No. PM 46 Th 2014 ttg

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Umum Tidak Dalam Trayek;

e. PM No. 29 Th 2015 ttg Perubahan Permenhub No. PM 98 Th 2013 ttg

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Umum Dalam Trayek.

f. PM No. 16 Th 2016 ttg Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS);

g. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.1304/AJ.403/DJPD/2014 ttg

Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

h. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.523/AJ.402/DRJD/2015

Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ bidang

Angkutan Umum;

i. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.3949/AJ.403/DRJD/2015

Tentang Taman Edukatif Keselamatan Transportasi Darat.

Dalam Penyelesaian:

1. Pembahasan RPP Keselamatan LLAJ;

2. Penetapan RPM Sistem Manajemen

Keselamatan Angkutan Umum (SMK AU);

3. Penyusunan Pedoman Teknis

Penanganan Perlintasan Sebidang;

4. Penyusunan Pedoman Teknis Penentuan

Lokasi Rawan Kecelakaan;

KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN

6

NO KEGIATAN PRIORITAS KETERANGAN

2 Pembangunan dan Pengawasan Prasarana LLAJSDP yang

Berkeselamatan

Pembangunan Prasarana LLAJSDP yang Berkeselamatan

a. Perbaikan Lokasi Potensi Kecelakaan (LPK) dan Lokasi Rawan

Kecelakaan (LRK) pada Jalan Nasional, Perlintasan Sebidang dan

Alur Pelayaran Sungai dan Danau;

b. Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS);

c. Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) ;

d. Pembangunan Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki.

Pengawasan Prasarana LLAJSDP yang Berkeselamatan

a. Pelaksanaan Audit Keselamatan;

b. Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan;

c. Pelaksanaan Laik Fungsi Jalan.

a. Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan selanjutnya

menggunakan data dari kepolisian dan usulan dari

Pemerintah Daerah;

b. Pembangunan Zona Selamat Sekolah menggunakan

aturan yang baru yaitu Perdirjen No. SK.

1304/AJ.403/DJPD/2014 ttg Zona Selamat Sekolah

(ZoSS);

c. Tersedianya Kebutuhan Fasilitas Keselamatan.

3 SDM yang berkeselamatan

a. Pembangunan Taman Edukatif

b. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan

c. Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan

d. Sosialisasi Keselamatan

e. Bimbingan Teknis Bidang Keselamatan

a. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Tingkat

Daerah Kab/Kota, Tingkat Daerah Provinsi, Tingkat

Nasional

b. Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan Tingkat

Daerah Kab/Kota, Tingkat Daerah Provinsi, Tingkat

Nasional

c. Sosialisasi tentang Keselamatan LLAJ

KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN

7

NO KEGIATAN PRIORITAS KETERANGAN

4 Pengawasan Sarana LLAJSDP yang

Berkeselamatan

a.Inspeksi Keselamatan Bidang Angkutan (Ramp

Check)

Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Bidang Angkutan agar tidak terjadi

tumpang tindih pelaksanaan di lapangan perlu pembagian tugas yang

jelas sesuai dengan kewenangan masing – masing. (Kementerian

Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan

Kab/Kota). Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Bidang Angkutan

mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan :

1) No. PM 26 Th 2015 ttg Standar Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

2) No. PM 27 Th 2015 ttg Perubahan Atas Permenhub No. PM 10 Th

2012 ttg Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

3) No. PM 28 Th 2015 ttg Perubahan Atas Permenhub No. PM 46 Th

2014 ttg Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan

Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

4) No. PM 29 Th 2015 ttg Perubahan Permenhub No. PM 98 Th 2013 ttg

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan

Bermotor Umum Dalam Trayek

KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN TAHUN 2017

8

NO KEGIATAN PRIORITAS KETERANGAN

b. Penanganan Muatan Lebih dan Dimensi

Kendaraan Bermotor

1) Penataan Lokasi Jembatan Timbang dan Penambahan lapangan

penumpukan dan penitipan kendaraan

2) Melengkapi dan menigkatkan kapasitas penimbangan di Jembatan

Timbang (Alat Penimbangan dan Peralatan Bongkar/Muat)

3) Penerapan Teknologi Informasi (koneksitas dengan Unit Pengujian

Kendaraan Bermotor)

4) Terbangunnya Sistem Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan

Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan bermotor secara Online

5) Menerapakan Tata Cara Penindakan Apabila Pelanggaran Muatan

Melebihi 20% dari Daya Angkut yang Ditetapkan dan yang Melakukan

Pelanggaran Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

6) Pengawasan terhadap peredaran Tanda Bukti Lulus Uji Kendaraan

Bermotor

7) Melaksanakan penegakan hukum terkoordinasi antara PPNS LLAJ,

Kepolisian, Kejaksaaan dan Pengadilan Negeri

KEGIATAN PRIORITAS DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN TAHUN 2017

KESELAMATAN JALAN

TANGGUNG JAWAB

KITA BERSAMA

KEGIATAN DIREKTORAT PEMBINAAN KESELAMATAN

PERBAIKAN PERLINTASAN SEBIDANG PADAJALAN NASIONAL

11

12

KONDISI SEBELUM PENANGANAN KONDISI SESUDAH PENANGANAN

Tabrakan beruntun Kendaraan barang/trukjenis box L.9763 UA mengangkut oli menabrakangkot jurusan Cianjur - Warungkondang -Gekbrong F 1922 YA yang sedang berhenti di +km Bd 78+000 kemudian menabrak sepedamotor dan pejalan kaki serta 3 rumah warga di+ KM Bd 77+200 dan + KM BD 77+100 ruas jalanCianjur – Sukabumi (Bangbayang), KecamatanWarungkondang, Kabupaten Cianjur, JawaBarat.

8. PENANGANAN LOKASI RAWAN KECELAKAAN

PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN

• Perbaikan Perlintasan sebidang pada jalan nasional;• Pemasangan zebra cross di jalan nasional (misalnya di Kabupaten

Ciamis dan Kota Cilegon);• Perbaikan LRK/DRK pada jalan nasional;• Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan pada Alur Sungai dan Danau

KONDISI SEBELUM PENANGANAN KONDISI SESUDAH PENANGANAN

Kecelakaan Mobil Bus Trisakti AA 1729 CA

Jurusan Semarang - Yogyakarta Masuk Ke

Dalam Jurang di Desa Pingit, Kecamatan

Pringsurat, Kabupaten Temanggung - Jawa

Tengah

13

Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.3949/AJ.403/DRJD/2015

Tentang Taman Edukatif Keselamatan Transportasi Darat

Keterangan gambar:

•Gedung galeri Taman Edukatif.

•Tempat parkir kendaraan mainan Taman Edukatif.

•Dermaga Angkutan Sungai dan Danau.

3

21

Spesifikasi dan Lay Out Taman Edukatif Keselamatan Transportasi Darat

(Persyaratan Minimal)

14

15

PEMBANGUNAN TAMAN EDUKATIF KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

• Taman Lalu-lintas Ade Irma Suryani yaitu taman

rekreasi yang ada di jantung kota Bandung. Selain

sebagai taman, disini juga dijadikan pusat latihan

membaca rambu-rambu lalu lintas. Taman Lalu Lintas

Ade Irma Suryani Nasution adalah tempat yang tepat

bagi anak untuk belajar kelalulintasan. Di taman yang

sejuk dan nyaman ini, anak-anak akan menikmati

berkendara dengan sepeda atau kendaraan mini di jalur

buatan yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu

lintas. Dan langsung mempraktekkan pelajaran

kelalulintasan dalam suasana permainan yang

menyenangkan. Lingkungan taman yang luas, hijau dan

dilengkapi dengan kursi-kursi taman sangat cocok

sebagai pilihan rekreasi Anda sekeluarga.

16

Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution Bandung, Jawa Barat

PEMBANGUNAN ZOSS (ZONA SELAMAT SEKOLAH)

Tipe Skema RASS

18

19

PENYUSUNAN NSPK BIDANG KESELAMATAN

PENYUSUNAN STUDI-STUDI BIDANG KESELAMATAN DALAM MENDUKUNG

PEMBUATAN NSPK (NORMA, STANDAR, PERATURAN DAN KRITERIA)

1. Studi Penyusunan Batas Kecepatan;

2. Studi Penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

3. Studi Penyusunan Manajemen Keselamatan, dll

PRODUK YANG SUDAH DIHASILKAN :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun

2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan;

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun

2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun

2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis

Jalan

4. Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM

28 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014

Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang

Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam

Trayek

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun

2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan

Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

PRODUK HUKUM YANG MASIH MENJADI PR :

1. Pembahasan RPP Keselamatan;

2. Penetapan RPM SMK AU (Sistem Manajemen

Keselamatan Angkutan Umum)

3. Pedoman SMK AU (Sistem Manajemen Keselamatan

Angkutan Umum) perlu ditetapkan

PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN

PENGAWASAN ANGKUTAN UMUM

PengawasanDilakukan di

Terminal Angkutan

Penumpang;

Ruas Jalan;

Pool;

Tempat

Pariwisata.

PemeriksaanTeknis Angkutan

Umum

Tanda bukti lulus uji

berkala

Fisik kendaraan

bermotor (Persyaratan

Teknis dan Laik Jalan)

PEMERIKSAAN

ADMINISTRASI ANGKUTAN

ORANG

Kartu Pengawasan

Dokumen Perizinan Angkutan

Dalam Trayek/Tidak Dalam Trayek

meliputi:

•Tiket Penumpang Umum

•Tanda Pengenal Bagasi

•Manifes

Buku Uji

21

PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG

PENGAWASAN DILAKUKAN DI

Terminal Angkutan Barang;

Ruas Jalan;

Tempat AlatPenimbanganSecara Tetap;

PEMERIKSAAN TEKNIS ANGKUTAN

BARANG

Tanda bukti lulus ujiberkala

Fisik kendaraanbermotor

Tata cara muat

PEMERIKSAAN ADMINISTRASI ANGKUTAN

BARANG

Surat PerjanjianPengangkutan

Surat MuatanBarang

Buku Uji

Ijin PenyelenggaraanAngk. Barang Khusus

dan B3

PENGAWASAN MUATAN

ANGKUTAN BARANG

Tata carapemuatan;

Daya angkut;

Dimensi kendaraan;

Kelas jalan yang dilalui.

Membuat BAP Tilang/Pelanggaran

Apabila Pelanggaran Muatan Lebih dari 5% s/d 20% Dari Daya Angkut yg Ditetapkan

Membuat BAP Tilang/Pelanggaran dan Melarang Pengemudi Meneruskan Perjalanan

Apabila PelanggaranMuatan Melebihi 20%Dari Daya Angkut ygDitetapkan

PPNS Menyita Tanda Bukti Lulus Uji

Kendaraan Yang Melakukan Pelanggaran Persyaratan Teknis dan Laik Jalan atau Daya Angkut dan Tata Cara Muat

PPNS Menunda atau Melarang Operasi/ Menyita Kendaraan Bermotor

Kendaraan Yang Melakukan Pelanggaran Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Sampai Dengan 5% Tidak Dilakukan Penilangan

Kelebihan Berat Muatan masing-masing Sumbu

Tata Cara Penindakan Pelanggaran

Pasal 26 (PM No. 134 Tahun 2016)

Panjang Sumbu

Pada Buku Uji : 4.300 mm

Kenyataan di lapangan : 5.600 mm

PENANGANAN MUATAN LEBIH DAN DIMENSI LEBIH

Contoh

pelanggaran dimensi

26