program studi magister ilmu hukum fakultas hukum universitas
TRANSCRIPT
ANALISIS YURIDIS ATAS HAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PERTANAHAN
TESIS
OLEH
JUNAEDI HARAHAP
127005117/HK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN 2014
Universitas Sumatera Utara
ANALISIS YURIDIS ATAS HAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PERTANAHAN
TESIS
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Dalam Program Magister Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh :
JUNAEDI HARAHAP
127005117/HK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN 2014
Universitas Sumatera Utara
Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS ATAS HAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PERTANAHAN
Nama Mahasiswa : Junaedi Harahap
NIM : 127005117
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Administrasi Negara (HAN)
Menyetujui
Komisis Pembimbing
Ketua
( Prof Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN )
(Prof H. SyamsulArifin, SH. MH)
(Dr. Jusmadi Sikumbang, SH. MS)
Anggota Anggota
Ketua Program Studi D e k a n
( Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH ) ( Prof. Dr. Runtung, SH. MHum )
Universitas Sumatera Utara
Tanggal Lulus : 26 Agustus 2014
Telah diuji pada
Tanggal : 26 Agustus 2014
PANITIA PENGUJI TESIS
Ketua : Prof Dr. H. Muhammad Yamin, SH, MS, CN
Anggota :
1. Prof. H. Syamsul Arifin, SH. MH
2. Dr. Jusmadi Sikumbang, SH. MS
3. Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH
4. Dr. Hasyim Purba, SH. MHum
Universitas Sumatera Utara
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan dibawah :
Nama : Junaedi Harahap
NIM : 127005117
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis ANALISIS YURIDIS ATAS HAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM PERTANAHAN
Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui tesis saya tersebut plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenanrnya dan dalam keadaan sehat.
Medan, Oktober 2014
Yang Membuat Pernyataan
Junaedi Harahap
NIM: 127005117
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Sumber daya alam dan energi yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hidup orang banyak. Pengelolaan pertambangan harus memperhatikan sejumlah elemen dasar yaitu pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, baik kelembagaan, ekonomi, sosial dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus mengubah cara pengelolaan pertambangan yang didasari landasan hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidah penambangan.
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan hak atas pengelolaan pertambangan dalam pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara yang berwawasan lingkungan hidup, 2. Bagaimana hubungan kewenangan antara hak atas pengelolaan pertambangan dengan hukum pertanahan dalam hal ini Undang-undang Pokok Agraria, 3. Bagaimana penyelesaian hukumnya jika terjadi benturan kepentingan antara pemilik hak pertambangan dan pemilik hak atas tanah dalam pemanfaatan fungsi atas hak yang melekat pada kedua hak tersebut.
Metode penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Penelitian normatif mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan atau disebut juga penelitian doktrinal.Penelitian atau kegiatan ilmiah bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, merupakan dasar untuk terwujudnya pengelolaan pertambangan dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan Batubara berwawasan lingkungan hidup. Kewenangan yang diberikan oleh kedua Undang-undang tersebut tujuannya adalah sama dalam pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.
Penelitian ini menyarankan agar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disyahkan dan diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009 yang terdiri atas XXIV Bab dan 175 Pasal, substansi dari pasal pasal dari undang-undang masih harus dilengkapi
Universitas Sumatera Utara
dengan Peraturan Pelaksana, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah, oleh karena itu pemerintah dapat mengeluarkan peraturan pelaksana dari Undang-undang Pertambangan agar bisa berlaku secara efektif. Masih banyak perusahaan pertambangan yang belum memperoleh izin lingkungan sebagaimana yang telah dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012, yang akibatnya pertambangan yang berwasan lingkungan dan berkelanjutan belum bisa diwujudkan sepenuhnya, maka hendaknya Pemerintahm provinsi dan Kabupaten/kota dapat menertibkan perusahaan pertambangan yang belummelaksanakan ketentuan tersebut. Masih terdapatnya benturan kepentingan antara pemegang hak pertambangan dan pemilik hak atas tanah, maka Pemerintah harus menetapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penjabarannya tertuang dalam peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari substansi Undang-undang Nomor 4 tahun 2009.
Kata Kunci : Analisis Yuridis, Hak Pengelolaan Pertambangan, Berwawasan Lingkungan Hidup, Hukum Pertanahan.
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
Natural and energy resources contained in the areas of mining law of Indonesia is a non-renewable natural resources as the gift from God Almighty which has an important role in meeting people's lives.The management of mining must consider a number of basic elements namely environmentally sustainable development, both institutional, economic, social and environmental protection and management which must change the way of managing the miningthat is based on a legal basis in accordance with the rules of mining itself.
Based on the explanation of background above, the problems to be answered in this study were (1) how the regulation of legislation on the right to manage mining in the environmentally friendly-based utilization of Coal and Mineral Resources was implemented, (2) how the authority of the rights to manage the mining was related to the land law in this case the Agrarian Law, and (3) how the legal settlement was carried out if a conflict of interest occured between the owner of right to the mining and the owner of right to land in the utilization of the function of the rights attached to the two rights.
This normative juridical study was aimed at studying the symptoms of law by analyzing them. Normative study also called doctrinal study refers to legal norms and principles stated in the regulations of legislation and the court decisions. The purpose of a study or scientific activity is to systematically, methodologically and consistently reveal the truth.
The result of this study showed that Law No.5/1960 on the Principle Agrarian Law, Law No.4/2009 on Mineral and Coal Mining, and Law No.9/2009 on Protection and Management of Living Environment and Government Regulation No.27/2012 on Environmental Permit are the basis for the realization of mining management in the environmentally friendly-based utilization of Coal and Mineral Resources. The authority provided by the two Laws has the same purpose in the implementation of the provisions found in Article 33 of 1945 Constitution.
The result of this study suggests that the substance of the articles of the Law of Republic of Indonesia No.4/2009 on Coal and Mineral Resourcespassed and enactedon January 12, 2009 consisting of XXIV Chapters and 175 Articles must still be completed with an Implementing Regulation both in the form of Government Regulations, Ministerial Regulations and Regional Regulations, therefore the government can issue the implementing regulation of Mining Law that it can be effectively applied. Still many of the mining companies that have not obtained an environmental permit as contained in Law No.4/2009, Law No.32/2009, and Government Regulation No.27/2012 that the consequence is the sustainable and environmentally friendly-based mining cannot be fully realized, therefore the Provincial Government and District/City government can discipline the mining companies that have not practiced the provisions. Since the conflict of interest between the holder of right to mine and the owner of right to land still occurs, the government should determine its authority in accordance with existing and applicable laws and regulations and its explanations are set up in the implementing regulation as a follow-up of the substance of the Law No. 4/2009. Keywords: Juridical Analysis, Right to Mine, Environmentally, Agrarian Law
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim,
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan yang tiada henti-hentinya akan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan Thesis ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelas Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Universitas Sumatera Utara. Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang yang disinari oleh nur iman dan Islam.
Thesis ini berjudul : “Analisis Yuridis Atas Hak Pengelolaan Pertambangan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Kaitannya Dengan Hukum Pertanahan”. penulis menyadari bahwa di dalam pelaksanaan pendidikan ini banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan Thesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Thesis ini masih banyak kelemahan serta kekurang-kekurangan, oleh karena itu penulis ,mengharapkan adanya suatu masukan serta saran yang bersifat membangun di masa yang akan datang.
Untuk Ayahanda Hasan Harahap tercinta dan untuk Ibunda Nuralan Siregar tercinta, penulis mengucapkan beribu terima kasih atas dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Pada kesempatan ini Penulis dengan rasa hormat yang dalam, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
Universitas Sumatera Utara
1. Prof. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A(K), sebagai Rektor
Universitas Sumatera Utara
2. Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara
3. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MH, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas
Hukum USU
4. Syafruddin Hasibuan, SH, MH, DFM, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas
Hukum USU
5. Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, SH, MS, CN selaku Ketua Komisi Pembimbing
yang berkenan telah mendorong dan memberikan semangat belajar kepada
Penulis dan banyak memberikan nasehat, memberikan arahan dalam bimbingan
Thesis, serta perhatian kepada penulis dapat segera menyelesaikan kuliah di
Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara
6. Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH dan Dr. Jusmadi Sikumbang, SH, M.Si, selaku
Anggota Komisi Pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dan
bimbingan dalam penulisan Thesis, sehingga membantu keberhasilan penulis
dalam menyelesaikan studi Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
7. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
8. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister
Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah
menyetujui judul Thesis ini
9. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH dan Hasyim Purba selaku Dosen Penguji yang telah
berkenan menguji dan memberikan masukan dalam penyelesaian Thesis ini
10. Kepada para pegawai S2 Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
11. Seluruh dosen Magister S2 Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara
12. Serta pihak-pihak yang terkait yang membantu dalam penyusunan tesis ini.
Semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda atas semua bantuan yang diberikan. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membaca dan mempelajarinya khususnya bagi diri penulis.
Medan, Agustus 2014
Penulis
Junaidi Harahap
Universitas Sumatera Utara
CURRICULUM VITAE
Data Pribadi
Nama : JunaediHarahap
Tempat/Tgl. Lahir : Beringin, 27 April 1979
Agama : Islam
JenisKelamin : Laki - laki
Status : BelumKawin
Alamat : Jl. Tanjung Balai, Dsn III desa sunggal kanan, Medan
Nomor HP : 081260031319
Email : [email protected]
Pendidikan
Formal
1986 – 1992 : SD Inpres 12/79 Beringin
1992 – 1995 : SLTP Negeri 2 Rao
1995 – 1998 : SMU Negeri 1 Rao
2005 – 2010 : Program (S-1)IlmuHukum,UniversitasPembangunan
: Pancabudi
2012 – 2014 : Program (S-2) Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara
(USU)
Non Formal
2005 : PusatPendidikanKomputer TRICOM, PaketKhusus
Perkantoran
Seminar Medan
29 Oktober 2011 : Peserta Seminar Remisi Koruptor Dalam Perspektif
Falsafah Hukum, Convention Hall, UMA. Medan.
Universitas Sumatera Utara
26 November 2011 : Peserta Seminar Lingkungan Green Commitment for
Indonesia Sustainable Development, PERWAKU, Bandung.
12 Januari 2012 : Peserta Seminar Landasan Hukum Korupsi Di Tinjau Dari
Perspektif UU, Budaya (Adat Istiadat), Agama, dan
Pencegahan Korupsi Bagi Kalangan Muda, Taman Dewi
Sibolangit Kab. Deli Serdang.
28 Januari 2012 : Peserta Seminar Kedaulatan Hukum (Sovereignty Law),
Fakultas Hukum UMA
27 Februari 2012 : Peserta Seminar Peranan Pendidikan Tinggi Ilmu Hukum
Dalam Mengurangi Pemanasan Global dan Penerapan UU
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum UMA, Medan.
12 Juni 2102 : Peserta seminar Aspek Hukum Lingkungan Dalam
Keterkaitan Pengelolaan Pertambangan Mineral di Sumatera
Utara, yang diselenggarakan kerjasama antara Fakultas
Hukum Universitas Medan Area (UMA) dengan Assosiasi
Pengusaha Pertambangan Sumatera Utara (APPSU).
27 Juni 2012 : Peserta Seminar Pandangan Akademisi terhadap SKB antara
Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI dan Kementerian
Negara Lingkungan Hidup RI. Siba Island Resort, Kec.
Hamparan Perak Deli Serdang.
19-20 Juni 2014 : Peserta Seminar Nasional Penegakan Hukum Lingkungan
Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3),
Diselenggarakan oleh Himpunan Pembina Hukum
Lingkungan (HPPLH) Indonesia di Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.
Universitas Sumatera Utara
PengalamanKerja
2000 – 2001 : Bekerja pada PT Medan Plaza Center (MPC)
Sebagai Satpam
2001 – 2003 : Bekerja pada RS Monginsidi/ Prof Boloni Marpaung
Sebagai Satpam
2003 – 2005 : Bekerja Pada PT Souci Indoprima
Sebagai Satpam pada Bank Syarian Mandiri (BSM)
dan Bank Niaga.
2005 – 2010 : Bekerja di KoperasiKaryawanTirtanadidi Medan
SebagaiTenagaKerjaLapangan (Kolektor)
2012 – 2013 : Bekerja Universitas Medan Area (UMA)
Sebagai Staf Administrasi di Fakultas Hukum .
Medan, 10 September 2014
Hormat Saya
Junaedi Harahap
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK .......................................................................................................... i
ABSTRACT .......................................................................................................... iii
KATA PENGANTAR ......................................................................................... iv
CURRICULUM VITAE ....................................................................................... vii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………... x
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................. 1
A. Latar Belakang .................................................................................. 1
B. PerumusanMasalah ........................................................................... 14
C. Tujuan Penelitian .............................................................................. 14
D. Manfaat Penelitian ............................................................................ 15
E. KeaslianPenelitian............................................................................. 17
F. KerangkaTeoridan Konsep ............................................................... 17
1. KerangkaTeori............................................................................. 17
2. Kerangka Konsep ........................................................................ 24
G. Metode Penelitian .............................................................................. 28
1. Spesifikasi Penelitian dan Sifat Penelitian .................................. 29
2. Sumber Data ................................................................................ 29
3. TeknikPengumpulanData ........................................................... 30
4. Alat Pengumpulan Data ............................................................. 30
5. Analisa Data ............................................................................... 31
BAB II. IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HAK ATAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA MINERAL DAN BATU BARA BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP...... 33
Universitas Sumatera Utara
A. Peraturan Perundang-undangan Hak Atas Pengelolaan Sumber
Daya Mineral dan Batubara ............................................................. 33
1. Asas-Asas Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan .................... 42 2. Bentuk-bentuk wilayah Usaha Pertambangan ............................ 48
B. Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup ...................................................... 56
1. Izin Lingkungan Hidup dalam kaitannya dengan Pertambangan ............................................................................. 56 2. Ketentuan dalam pemberian bentuk Izin Pertambangan........... 69
3. Ketentuan Izin Pertambangan Rakyat ........................................ 73
4. Ketentuan Izin Usaha Pertambangan Khusus ............................ 76
BAB III. HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA HAK ATAS PERTAMBANGAN DENGAN HUKUM PERTANAHAN ............. 86
. A. Tinjaun tentang Hukum Pertanahan dan Hak-hak Atas tanah ........ 86
1. Kewenangan dan Hak Menguasai dalam Hukum Pertanahan ................................................................................. 86
2. Hak-hak atas Tanah ................................................................. 94
B. Penggunaan Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan .............. 104
1. Jenis Bahan Galian dalam Tubuh Bumi ....................................... 105
2. Ketentuan Pertambangan dan Hukum Pertanahan terhadap Hak atas Tanah dan Hak atas Pertambangan ...................................... 107
Universitas Sumatera Utara
BAB IV. PENYELESAIAN HUKUM BENTURAN ANTARA HAK PERTAMBANGAN DAN HAK ATAS TANAH .............................. 114
A. Penyelesaian Hukum antara Hak Pertambangan dan
Hak atas Tanah ................................................................................. 114
1. Penyelesaian Hukum Benturan Kepentingan .............................. 114
2. Kasus Pemberian Kuasa Pertambangan ...................................... 118
B. Kedudukan Hak Atas Pertambangan ............................................... 123
C. Kasus Tanah Pertambangan ............................................................. 127
BAB V.KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 130
A. Kesimpulan ...................................................................................... 130
B. Saran ................................................................................................ 133
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 135
Universitas Sumatera Utara