progress & rencana pengembangan jaringan...
TRANSCRIPT
PROGRESS & RENCANAPENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMURmelalui penyelenggaraan One Data One Map
1
3
MENYAMAKAN PERSEPSI : MENGAPA INFORMASI
GEOSPASIAL ITU PENTING DALAM PERENCANAAN ???
PROGRAM/KEGIATAN
DI DINAS PERTANIAN
PROGRAM NASIONAL
MISAL : PENINGKATAN LUAS LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN
PROGRAM/KEGIATAN
DI DINAS PUPR
PROGRAM/KEGIATAN
DI DISNAKERTRANS
LOKASINYA DIMANA ???
Program Pembangunan Daerah :
Dinas PUPRPERA
Disnakertrans
Dinas Pangan TPH
PROGRAM REFORMA AGRARIA
KLHK dan BPN
Contoh Kasus di Areal Kab. Kukar
BAPPEDA PROVINSI & KAB/KOTA
• Input dalam RPJMD (jika prioritas), RKPD (Tahunan) dan
RENJA Perangkat Daerah
• Program/Kegiatan Perangkat Daerah (tahunan) diarahkan
pada lokasi program Reforma Agraria (sesuai tupoksi dan
kewenangan)
• Penyesuaian dalam RTRWP dan RTRWK/K
Misal Fokus areal Pembangunan:
• Akses hanya dari Jalan Sawit;
• Belum ada kegiatan masyarakat
MENYAMAKAN PERSEPSI : MENGAPA INFORMASI
GEOSPASIAL ITU PENTING DALAM PERENCANAAN ???
Analisis Konektivitas Sentra Produksi Komoditas
Perkebunan dan Pertanian dengan Jalan2 Produksi
MISI 3 RPJMD KALTIM
2019-2023
BERDAULAT DALAM MEMENUHI
INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN
AKSESIBILITAS & KONEKTIFITAS
ANTARA SENTRA PRODUKSI DENGAN
KAWASAN INDUSTRI
DIMANA LOKASI SENTRA PRODUKSI
YANG PERLU DIPERKUAT AKSESNYA ???
SALAH
MERENCANAKAN
SASARAN DAN
TUJUAN TIDAK
TERCAPAI
5
DASAR HUKUM PELAKSANAAN ONE DATA ONE MAP
❖ UU No. 4 Tahun 2011
ttg Informasi Geospasial
❖ PP No. 9 Tahun 2014
ttg Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011
ttg Informasi Geospasial
❖ PP No. 27 Tahun 2014
ttg Jaringan Inform. Geospasial Nasional
❖ Perpres No. 9 Tahun 2016
ttg Percepatan Pelaksanaan Kebijakan
Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta
Skala 1:50.000
❖ Pergub No. 41 Tahun 2016
ttg Penyelenggaraan One Data
One Map Provinsi Kalimantan Timur
KSP Online Rencananya Akan di Launching
Bapak Presiden Pada Akhir Tahun 2018
Jika Portal KSP sudah Operasional,
Input Data KSP direncanakan dari
Geoportal Provinsi dan Geoportal Kab/Kota
SEKILAS TENTANG ONE DATA ONE MAP
Suatu sistem yang bertujuan untuk
mewujudkan SATU BASIS Data dan
Informasi Geospasial Tematik yang
AKURAT dan TERPUSAT untuk mendukung
penyelenggaraan pembangunan daerah;http://onedataonemap.kaltimprov.go.id
VISI OD-MAP : “SATU REFERENSI PETA UNTUK KALTIM MAJU 2018”
Launching : 02 April 2014
PUBLIKASI
TAHUN 2018
80INFORMASI
GEOSPASIAL TEMATIK
Struktur Data Sesuai KUGI*)
Metadata Terisi*)
MELALUI
PROSES
STANDARISASI
Publikasi 2017 55 IGT
Publikasi 2018 25 IGT
DISAHKAN
MELALUI
FORUM DATA
6
Penamaan file Sesuai KUGI*)
*) belum seluruhnya sempurna
7
BUSSINESS PROCESS PENYELENGGARAAN
ONE DATA ONE MAP PROVINSI
Pokja Produksi
(SKPD Provinsi)
Masyarakat
Stakeholders
Instansi
Pemerintah
FORUM DATA :
• Cek Standarisasi IGT
• Identifikasi
Kebutuhan IGT
• Kesepakatan
Substansi IGT
• Pengesahan Hasil
Verifikasi IGT
Pokja Pengelolaan dan
Penyebarluasan
(BAPPEDA)
Berita Acara
Forum Data
Pokja Teknis
(Multi SKPD)
Membantu Verifikasi
Database
Produksi
Kementerian/Lembaga
Terkait Penghubung
Simpul Jaringan
INA-GEOPORTAL
Database
Publikasi
Geoportal
One Data
One Map
PEMANFAATAN
Simpul JIGD
Kab/Kota
Pengaturan
Level Akses untuk
(.wms)
.wms
access
9
BUSSINESS PROCESS KONEKTIVITAS
ONE DATA ONE MAP PROVINSI DENGAN KAB/KOTA
Geoportal Balikpapan
Geoportal Berau
Geoportal Bontang
Geoportal Samarinda
Geoportal Provinsi Kaltim
Bappeda
DisPU Diskominfo Disbun
Bappeda
DisPR Diskominfo Dishub
Diskominfo
DisPU Bappeda Dishub
DisCKPR
Bappeda Diskominfo Dishub
DIS.PUPR ESDM DISBUN DISTAN
BPN BPS BPKH*)
BAPPEDA(Unit Pengelolaan dan
Penyebarluasan)
SAAT INI GEOPORTAL PROVINSI KALTIM
SUDAH TERKONEKSI DENGAN
GEOPORTAL BALIKPAPAN
SKEMA PEMBANGUNAN SIMPUL JARINGAN BAGI KABUPATEN/KOTA (YANG BELUM MEMULAI)
Kebijakan IT Kelembagaan SDM Standar Data
Kebijakan Kelembagaan SDM IT Standar Data
SKEMA 1
SKEMA 2
1. Yang paling utama adalah dari segi “Kebijakan”-nya, aspek yang lainnya
akan mengikuti sesuai dengan kebutuhan daerah (dukungan kepala daerah,
dimasukan sebagai program prioritas dalam RPJMD, dll).
2. Ada isu yang diangkat sebagai “Pilot Project”. Apakah Spatial Planning, PK
RTRW, Perizinan, atau yang lainnya?
3. Perlu adanya kesamaan persepsi dengan menghilangkan ego-sektoral terkait
dengan berbagi-pakai data dan informasi geospasial.
4. Harus terlebih dahulu menyusun MasterPlan (Rencana Induk) agar tahapan
pengembangannya jelas.
PERKIRAAN BIAYA YANG DIPERLUKAN
No ASPEK PERKIRAAN BIAYA (MINIMUM)/TAHUN
1. KEBIJAKAN
±Rp. 40 Juta
• Honor Penyusunan Perbup/Perwali
• Swakelola penyusunan Dok. Rencana Induk
• Rakor penyamaan persepsi terkait pentingnya IG
2. KELEMBAGAAN±Rp. 40 Juta
• Honor Pokja Pengelola JIGD
3.INFRASTRUKTUR &
TEKNOLOGI
±Rp. 200 Juta
• Pembelian Server dan Storage
• Langganan Internet dan hosting (upstream)
• Pembuatan Website Geoportal
4.SUMBER DAYA
MANUSIA
±Rp. 20 Juta
• Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM
5. STANDAR DATA Tidak ada biaya
SUMBER
BIAYA
1. APBD Kabupaten/Kota
2. Bantuan Pihak Ketiga (TNC, MCAI, World Bank, dll)
3. APBD Provinsi (jika scr kewenangan memungkinkan)
GAMBARAN PEMBANGUNAN JIGD DI TINGKAT PROVINSI
BERDASARKAN PENDEKATAN 5 PILAR
Pergub 41/2016
tentang
Penyenggaraan
One Data
One Map
Bertambahnya
kuantitas dan
kualitas SDM
Pengelola IG
Memiliki Fasilitas
Data Center, GSCC,
dan Geoportal Online
POKJA One Data
One Map yang Terdiri
dari 26 Unit Produksi
(Vertikal & PD Prov)
12
MANFAAT INFORMASI GEOSPASIAL DI TINGKAT PROVINSI
KEBIJAKAN
MAKRO
• Input dalam Peny. Dok. RPJMD 2019-2023
• Input dalam Penyusunan RKPD 2019
• Input dalam Penyusunan RZWP3K Kaltim
• Input dalam Pembahasan PK-RTRW Provinsi
• Input dalam Pembahasan Batas Wilayah
• Input dalam Pembahasan Toponimi Wilayah
13
KEBIJAKAN
MIKRO
KEBIJAKAN
SEKTOR
• Identifikasi Tumpang Tindih Perizinan Lahan
• Input dalam Pembahasan TORA
• Input dlm Pembahasan Perizinan Pemanfaatan Ruang
• Pemberian Informasi Geospasial Rencana Investasi
• Inventarisasi Aset Lahan Kepemilikan Pemda
• Penentuan Titik Koordinat Rencana Pembangunan
Proyek-Proyek Strategis Daerah
• Analisis Geospasial Rencana Pembangunan Proyek
• Orthophoto (Drone) Proyek Strategis Daerah
PENELITIAN &
PENDIDIKAN
• Pencarian Data dan Informasi Geospasial untuk
Keperluan Penelitian
• Wadah mahasiswa untuk melaksanakan PKL, KP,
Studi Skripsi terkait ilmu Geospasial
PEMANFAATAN DATA GEOSPASIAL DALAM KONTEKS
KEBIJAKAN MAKRO
14
Analisis Geospasial membantu Penyusunan
RPJMD 2019-2023 dalam hal perumusan
isu-isu strategis dan program prioritas yang
menggunakan Pendekatan Geospasial,
Geostrategis, Geopolitik, Geoekonomi
Dalam penyusunan RKPD 2019, Analisis
Geospasial juga berperan dalam
penyusunan kebijakan Arah Pengembangan
Kabupaten/Kota
PEMANFAATAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH
Fasilitasi
DPMPTSP utk
Pembahasan
Perizinan
±200FASILITASI
PEMBAHASAN
PERIZINAN
15
Pembatasan
Wilayah Kerja
IUP pada areal
yang diarsir,
dengan
pertimbangan
Buffer
permukiman
eksisting +/- 1
Km dan Enclave
Kawasan
Pertanian
PEMANFAATAN DATA GEOSPASIAL DALAM
BIDANG PENELITIAN DAN PENDIDIKAN
16
Dari tahun 2017 s.d. 2018, telah terdapat 24
Mahasiswa (UNMUL, ITK, POLITANI) yang
melakukan PKL, KP dan Studi Skripsi di UPTB
Pusdatin dengan topik penelitian terkait
Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial.
STUDI BANDING DARI DAERAH/LEMBAGA LAIN
17
Provinsi Kalbar
Provinsi Lampung
Provinsi Kaltara
LEMHANNAS
BAPPENAS
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jambi*
TAHUN 2018
TAHUN 2017
TAHUN 2016
RENCANA PENGEMBANGAN SIMPUL JARINGAN PROVINSI
No ASPEKRENCANA PENGEMBANGAN SIMPUL
JIGD ONE DATA ONE MAP
1. KEBIJAKAN
• Program/Kegiatan Prioritas RPJMD 2019-2023
• Insentif kepada Kab/Kota Penyelenggara IG
• Penyusunan RENDUK Od-Map 2014-2023
• Koneksi dengan Simpul JIGD PD & Kab/Kota
2. KELEMBAGAAN
• Tupoksi terakomodir pada Bidang di BAPPEDA
• Perluasan lingkup keanggotaan Pokja Od-Map
• Penambahan SOP dan Perka yang Aplikatif
3.INFRASTRUKTUR
& TEKNOLOGI
• Peningkatan Fungsi Berbagi-Pakai
• Pembuatan Web-GIS Spatial Planning
• Upgrading dan Maintenance Hardware/Software
4.SUMBER DAYA
MANUSIA
• Pelatihan di Bidang GIS, Inderaja, GPS Geodetik
• Aktifasi Jabatan Fungsional Survey dan Pemetaan
5.STANDARISASI
DATA
• Penyesuaian terhadap KUGI (struktur & metadata)
• Melengkapi Data Citra Satelit dan Foto Udara
SESI DISKUSI : LAPORAN KAB/KOTADALAM UPAYA PENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH-NYA
1. PROGRESS PENGEMBANGAN
2. KENDALA YANG DIHADAPI
3. TARGET DAN RENCANA DI TAHUN 2019
1. Kebijakan (Dukungan Kepala Daerah, Peraturan Pendukung, Prog/Keg)
2. Kelembagaan (Pokja JIGD/Pokja One Data One Map)
3. Infrastruktur dan Teknologi (Hardware dan Software)
4. Sumber Daya Manusia (SDM Pengelola Informasi Geospasial)
5. Standarisasi Data (Tingkat ketelitian dan kesesuaian standar data)
DITINJAU BERDASARKAN 5 ASPEK
19
TERIMA KASIH20
LAMPIRAN
PROGRESS PENGEMBANGAN LIMA PILAR IIG
(1) KEBIJAKAN
1. Pergub 41 Tahun 2016 ttg Penyelenggaraan One Data One Map
2. Program Prioritas dalam RPJMD-P 2013-2018
3. Pergub 18 Tahun 2018 ttg RKPD Prov. Kaltim 2019
4. Renduk Pengelolaan JIGD Prov. Kaltim 2015-2019
5. MoU dengan BIG No.119/2163/B.HUMAS/2018
6. MoU dengan BIG No.119/5054/BPPWK.A/III/2014
7. PKS dengan BIG No.119/611/B.UPTB-Bapp/2018
8. MoU dengan LAPAN No.119/1565/B.HMS/2017
9. MoU dengan UNMUL No.119/3289/BPPWK.A/2016
10. PKS dengan LP2KM No.119/476/B.UPTB-Bapp/2017 (P2-IIG)
11. PKS dengan LP2KM No.119/610/B.UPTB-Bapp/2018 (P2-IIG)
12. PKS dengan Fahutan Unmul No.119/475/B.UPTB-Bapp/2017
13. NKT dengan TNC No.119/613/B.UPTB-Bapp/2018
14. BA Integrasi Simpul JIGD Provinsi dengan JIGD Kota Balikpapan th. 2018
15. BA Forum Data Geospasial 1 No.028/952/B.UPTB-Bapp/2017
16. BA Forum Data Geospasial 2 No.028/1227/B.UPTB-Bapp/2017
17. BA Rakor Geospasial Kabupaten/Kota No.028/1029/B.UPTB-Bapp/2017
18. BA Forum Data Geospasial 1 No. 2018 No.028/891/B.UPTB-Bapp/2018
19. Perka BAPPEDA No.188.4/741-743/UPTB-Bapp/2018 terkait Pengelolaan IG
20. SOP Bappeda No.22-33/SOP-PUSDATIN/2017 dan No.40-41/SOP-PUSDATIN/2017
21. APBD TA.2017 sebesar Rp. 494.800.000,- Keg. Penyelenggaraan Pengembangan IGT
22. APBD TA.2018 sebesar Rp. 506.800.000,- Keg. Penyelenggaraan Pengembangan IGT
(2) KELEMBAGAAN
1. Pembentukan UPTB Pusdatin di Bappeda (mengacu Perda 9 tahun 2016)
2. Pembentukan Pokja JIGD Kaltim No. 050/K.257/2018 → (28 unit produksi)
3. Pembentukan Pokja JIGD Kaltim No. 050/K.287/2017 → (21 unit produksi)
4. SE Mendagri No. 061/9434/SJ tgl 29 Desember 2017 (UPTB Tidak Direkomendasi)
(3) INFRASTRUKTUR & TEKNOLOGI
1. Data Center (3 blade server, storage 30 TB, 10 Mbps int’l, PC Workstation, PAC,
UPS, EMS, CCTV, Fire Supression System, ATS Genset)
2. Geospatial Support Command Center (Video Wall, Teleconference, NOC)
3. Geoportal Online : http://onedataonemap.kaltimprov.go.id
4. Geodatabase Postgre SQL
5. ArcGIS Desktop 10.3 (update 10.2.2)
6. ArcGIS Desktop 10.5 (hibah MCAI)
7. ArcGIS Server Advanced 10.3 (6 core)
8. Agisoft PhotoScan Professional Edition
9. UAV Fixed Wing, Chopper, Tail Sitter
10. GPS Navigasi (MCAI)
PROGRESS PENGEMBANGAN LIMA PILAR IIG
(4) SUMBER DAYA MANUSIA
1. Pengelola JIGD : 6 orang (Sie. Data dan Informasi Geospasial)
2. Jabatan Fungsional Survey dan Pemetaan : 2 orang (Belum Aktif)
3. Pelatihan GIS dengan ESRI, P2-IIG, MCAI (Tahun 2014, 2015, 2017, dan 2018)
4. Pelatihan Penginderaan Jauh dengan LAPAN dan TNC (Tahun 2017 dan 2018)
5. Pelatihan Operasional UAV untuk Foto Udara (Tahun 2015)
(5) STANDARISASI DATA
1. Penyesuaian Struktur Data berdasar KUGI (penamaan, field, attribute)
2. Upaya melengkapi Metadata dari setiap IGT
3. Format penyimpanan Filebase dan Database
4. Manajemen Database Produksi dan Database Publikasi (service)
5. Peta RBI Skala 1 : 250.000 s.d. 1 : 5.000
6. Peta RTRWP (1) dan RTRWK/K (9) – RDTRK/K (1)
7. Peta Batas Administrasi Desa 1 : 250.000 (indikatif 2010)
8. Citra Satelit Resolusi Rendah (Landsat 7), Tinggi (SPOT 6/7), Sgt Tinggi (Pleiades)
9. Katalog IGT Online dalam Geoportal
10. Penyusunan Quality Control dan Quality Assurance
11. Lemari Arsip Peta
PROGRESS PENGEMBANGAN LIMA PILAR IIG