I. P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten pada dasarnya merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah yang disusun didalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP). RTRWK merupakan suatu rencana struktur ruang wilayah yang disusun untuk menjaga kosistensi perkembangan pembangunan dan menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan program pembangunan wilayah dalam jangka panjang. Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten (RTRWK) merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang yang berfungsi sebagai berikut :

Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten

Sebagai matra dari Pola Dasar Pembangunan dan Repelita, serta menjadi acuan dalam menyusun Renstrada dan Propeda Kabupaten periode berikutnya.

Memberikan kebijakan pokok tentang pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten sesuai dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujutkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah di dalam kabupaten serta keserasian antar sektor.

Untuk memberikan kejelasan arahan investasi yang dilakukan Pemerintah, Masyarakat dan Swasta.

Sebagai acuan untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kab/Kota (RDTRK)

Dalam Program pembangunan wilayah, terlebih dahulu yang harus dilakukan yaitu perencanaan tata ruang wilayah atau RTRWK sebagai perencanaan induk atau payung dari perencanaan pembangunan daerah. Dalam rencana induk tersebut, tertuang berbagai arahan pembangunan yang akan dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RTRWK1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi, Bombana, dan Kolaka Utara.

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 Pemerintahan Daarah

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Perimbangan Keuangan

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang di daerah.

10. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 650-1595 Nomor 503/KPTS/1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota.

11. Surat Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayang Kabupaten.

1.3. TUJUAN

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWK) secara umum mempunyai tujuan :a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan

b. Mewujudkan rencana penataan ruang wilayah yang serasi dan optimal

c. Mempertahankan fleksibiltas dan kedinamisan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sehingga dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam pengembangan wilayah.

d. Mendayagunakan rencana tata ruang wilayah sebagai alat untuk menyusun program pembangunan secara optimal dalam jangka waktu 10 tahun dan sebagai alat pengendalian pemanfaatan ruang secara tepat.

e. Memfungsikan rencana tata ruang wilayah agar dapat menampung perkembangan dan dinamika kegiatan ekonomi masyarakat .

f. Memanfaatkan lahan seoptimal mungkin untuk didayagunakan oleh masyarakat, sehingga tercipta suatu lingkungan yang harmonis dan penuh keseimbangan

1.4. SASARANa. Pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu serta keterkaitannya

b. Memberi arahan pengembangan wilayah

c. Menetapkan pola pengembangan sistim pusat-pusat permukiman

d. Menetapkan pola pengembangan sistim prasarana wilayah.e. Penatagunaan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.1.5PENGERTIAN DAN BATASANUntuk menyamakan pengertian dan batasan dari RTRW, perlu dikemukakan beberapa pengertian dasar dan batasan yang berkaitan dengan RTRW sebelum pembahasan lebih lanjut. Beberapa pengertian dasar dan batasan tersebut adalah sebagai berikut :

(1.) RUANG adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk didalamnya lahan, tanah air, udara dan benda lainnya serta daya dan keadaan, sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.(2.) TATA RUANG adalah wujud struktural pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dam ketertkaitan pemanfaatan ruang.

(3.) PENATAAN RUANG adalah proses perencanaan, pelaksanaan rencana dan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang.

(4.) PERENCANAAN TATA RUANG adalah kegiatan melaksanakan proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang.

(5.) RENCANA TATA RUANG adalah hasil perencanaan tata ruang, sedangkan rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan atat ruang wilayah.

(6.) PEMANFAATAN RUANG WILAYAH adalah proses penyusunan program pembangunan yang memanfaatkan ruang wilayah dan pembiayaannya, serta pelaksanaan program tersebut berupa kegiatan pembangunan di dalam ruang wilayah yang bersangkutan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat maupun dunia usaha/swasta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.(7.) PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH adalah proses pengendalian pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang wilayah berupa kegiatan-kegiatan yangmencakup pengawasan (pemantauan, pelaporan, evaluasi) dan penertiban, agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang wilayahnya.

(8.) WILAYAH adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek/pengamatan administratif pemerintahan dan atau aspek/pengamatan fungsional.(9.) WILAYAH PERENCANAAN adalah wilayah atau kawasan yang batasnya atau strategi, arahan atau rencana pemanfaatan ruangnya didasarkan kepada jenis rencana tata ruang yang sedang disusun.

(10.) WILAYAH PENGAMATAN adalah wilayah atau kawasan yang memiliki pengaruh langsung/keterkaitan erat terhadap wilayah perencanaan, sehingga perlu ikut dikaji/dievaluasi/dianalisis pada saat penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang.

(11.) RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN) adalah rencana tata ruang wilayah administrasi negara Republik Indonesia, yang merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang, struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional, kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu, dengan tingkat ketelitian setara dengan peta skala 1 : 1.000.000 berjangka waktu 20 tahun.(12.) RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI adalah rencana tata ruang wilayah administrasi provinsi dengan tingkat kedalaman setara dengan tingkat ketelitian peta skala 1 : 250.000 berjangka waktu perencanaan 15 tahun, merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah propinsi yang meliputi : tujuan pemanfaatan ruang wilayah propinsi, struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi, struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi, pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.(13.) RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA (RTRWK) adalah rencana tata ruang wilayah administrasi kabupaten / kota dengan tigkat kedalaman setara dengan tingkat ketelitian peta skala 1 : 100.000 s/d 1: 50.000 berjangka waktu perencanaan 10 tahun, merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah propinsi ke dalam strategi dan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi : tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota, struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota, pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/Kota.

(14)STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG adalah susunan dan tatanan komponen lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang secara hierarkis dan fungsional berhubungan satu sama lain membentuk tata ruang.1.6. RUANG LINGKUP DAN MATERILingkup penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten meliputi batas administrasi Kabupaten Bombana. Namun demikian untuk wilayah pengamatan perlu pertimbangan wilayah yang lebih luas yang memiliki pengaruh terhadap RTRW Kabupaten Bombana.Materi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) meliputi : Kebijakan Pembangunan Nasional Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah dan Sektoral Perekonomian Wilayah dan Kegiatan Sektor Kondisi Biofisik

Potensi Sumber Daya Alam Penguasaan peruntukan dan penggunaan lahan Sarana dan Prasarana/Infrastruktur Kependudukan

II. PELAKSANAAN KERJA 2.1. SISTEM PELAKSANAAN KERJA1. Kewajiban Konsultan

a. Konsultan akan berkewajiban dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan berdasarkan ketentuan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.

b. Konsultan berkewajiban menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berdasarkan ketentuan teknis yang telah ditetapkan dalam kerangka Acuan Penyusunan Rencana Tata Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

c. Konsultan dalam melaksanakan pekerjaan dinyatakan berakhir sampai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selesai Sampai pada penyajian peta dan arahan kawasan.

d. Konsultan dalam melaksanakan pekerjaan dapat meminta bantuan Tim Teknis Daerah untuk memperoleh petunjuk dan pengarahan agar mencapai hasil yang optimal. Tim Teknis Daerah dapat diminta pula bantuannya untuk memberikan data dan fasilitas lainya guna mendukung kelancaran kerja sejauh tidak membutuhkan biaya.

e. Dalam melaksanakan pekerjaan Konsultan wajib melakukan alih pengetahuan tentang rencana kota kepada aparat pelaksanaan daerah dengan mendengarkan penataran singkat di daerah dengan materi penataran yang telah ditetapkan oleh departemen Dalam negeri.2. Susunan Tenaga Ahli

Konsultan harus membentuk Tim untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah yang secara fungsional dapat langsung berhubungan dengan pihak Pemberi Tugas untuk menyelesaikan rencana tersebut. Tim dimaksud merupakan gabungan dari berbagai keahlian minimal meliputi keahlian sebagai berikut :a. Ilmu Perencanaan ; dengan pengalaman minimal 10 tahun.

b. Arsitektur perencanaan; dengan pengalaman kerja minimal 5 tahunc. Transportasi; dengan pengalaman kerja minimal 5 tahund. Teknik lingkungan: dengan pengalaman kerja minimal 5 tahune. Teknik Geodesi / GIS: dengan pengalaman kerja minimal 5 tahunf. Ahli Pertanian; dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun

g. Ekonomi:dengan pengalaman kerja minimal 5 tahunh. Ahli Sosiologi: dengan pengalaman kerja minimal 5 tahuni. Ahli Pemerintahan: dengan pengalaman kerja minimal 5 tahunj. Ahli Teknik Sipil: dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun3. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Pekerjaan akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan atau waktu yang ditetapkan lain sesuai dengan berita acara rapat penjelasan umum terhitung sejak penandatanganan kontrak.

2.3. SISTIM PELAPORAN

1. Laporan yang diberikan oleh konsultan dalam rangka pekerjaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana adalah meliputi :

a. Laporan pendahuluan, memuat seluruh metode pendekatan program survey, dilampiri dengan daftar isian survey, daftar pertanyaan dan perlengkapan lainnya.

b. Laporan kemajuan pertama, laporan yang disusun setelah mendapatkan data/informasi dari lapangan yang memuat seluruh permasalahan umum, data/informasi penggunaan tanah/bangunan, data informasi mengenai pelayanan perkotaan, dan sebagainya serta informasi lainnya yang mendukung.

c. Laporan kemajuan kedua, merupakan laporan yang memuat analisis tentang

1) Pengkajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dalam kaitan dengan sub struktur kawasan.

2) Penentuan fungsi kawasan.

3) Penentuan daya tampung ruang, kebutuhan prasarana dan sarana, intensitas penggunaan tanah dan sebagainya.

d. Laporan akhir sementara, merupakan Rencana Tata Ruang yang diterapkan pada kawasan perencanaan.

Rencana tersebut meliputi :

1) Kriteria pengendalian dan pengarahan pembangunan fisik yang ditegaskan kedalam penetapan-penetapan tata ruang.

2) Penetapan program-program terpakai yang dapat dilaksanakan pada kawasan tersebut

e. Laporan akhir yang memuat penyempurnaan rencana yang telah disusun pada laporan akhir sementara, dan yang telah dirumuskan dalam forum seminar untuk semua input Rencana Tata Ruang Wialayah Kota

2. Teknik Penyajian Rencana hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a. Pengetikan 2 spasi dengan kertas HVS polos..

b. Kulit buku warna Hitam dengan tulisan huruf putih.

c. Ukuran kertas :

1) Pada laporan Pendahuluan judul buku tertulis laporan pendahuluan, berukuran A4 dengan jumlah 10 (sepuluh) buku

2) Pada Laporan kemajuan Pertama judul buku tertulis Laporan hasil Survey dan kompilasi data, berukuran A4 dengan jumlah 10 (sepuluh) buku.

3) Pada Laporan kemajuan kedua judul buku tertulis Fakta dan analisa, berukuran A3 dengan jumlah 10 (sepuluh) buku.

4) Pada Laporan Sementara, judul buku tertulis Rancangan Rencana, berukuran A3 dengan jumlah 10 (seppuluh) buku

5) Pada Laporan Akhir, judul buku tertulis Rencana berukuran A3 dengan jumlah 20 (dua puluh) bukuIII. PRODUK RTRWK3.1. PRODUK RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATENProduk RTRWK selalu sesuai dengan Undang-Undang penataan ruang sekurang-kurangnya memiliki muatan isi sebagai berikut :

a. Tujuan Pemanfaatan Ruangb. Konsep pengembangan tata ruang wilayah dan strategi pengembangan tata ruang wilayah.

c. Struktur Pemanfataan Ruang :

Arahan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman, perkotaan dan perdesaan.

Arahan pengembangan, sistem transportasi.

Arahan pengembangan sistem prasarana pengairan.

Arahan pengembangan sistem prasarana energi/listrik.

Arahan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi.

Arahan pengembangan sistem pengelolaan lingkungan.

d. Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah :

Arahan pengelolaan kawasan lindung.

Arahan pengelolaan kawasan budidaya.

Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan dan tertentu.

Arahan pengembangan kawasan budidaya (permukiman, pertanian, kehutanan, pertambangan, industri dan pariwisata).

Arahan pengembangan kawasan prioritas.

e. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah :

f. Album Peta

Mekanisme pemanfaatan ruang serta arahan kebijaksanaan tata guna tanah, air, udara dan tata guna sumber daya alam lainnya.

Mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang serta arahan pengendalian tata guna tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.

g. Album Peta

1. Peta Administrasi

2. Peta Penggunaan Lahan

3. Peta Jenis Tanah

4. Peta Curah Hujan/Iklim

5. Peta Kelerengan/Kemiringan Lahan

6. Peta Kesesuaian Lahan

7. Peta Jaringan Transportasi

8. Peta Prasarana Wilayah

9. Peta Swaka alam/cagar budaya/PPA

10. Peta Rawan Bencana

11. Peta TGHK(Tata Guna Hutan Kesepakatan)

12. Peta Geologi

13. Peta Hidrologi

14. Peta Geomorfologi

15. Peta Izin Lokasi(Penguasaan Tanah Melalui Izin Lokasi & Pencadangan Tanah)

16. Peta Kawasan Tertentu (Kawasan Prioritas, Kawasan Andalan, Sentra Produksi dll)

17. Peta Kawasan Lindung Budidaya (Analisa)

18. Peta Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya (Analisa)

19. Peta Penyebaran Pusat Pengembangan (Analisa)

Bambaea, 5 Mei 2005

PT. GELAR BHUANA CONSULT,

GATOT WAHYU MULYADI

Direktur Utama

PAGE 11