proposal pembentukan lab k3 dan kesling politani

1

_____________________________________________________________________________________________

Pembentukkan Laboratorium – Program Studi Manajemen

Lingkungan – Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

PROPOSAL PEMBENTUKKAN

LABORATORIUM K3 DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

PROGRAM PENGUATAN PROGRAM STUDI

BIDANG LABORATORIUM

PROGRAM STUDI MANAJEMEN LINGKUNGAN

JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2013

2

_____________________________________________________________________________________________



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena

dengan rahmat dan KaruniaNya, penyusun dapat menyelesaikan proposal

Pembentukkan Laboratorium K3 dan Kesehatan Lingkungan PS. Manajemen

Lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda untuk diajukan pada

Direktorat Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.

PS. Manajemen Lingkungan baru mempunyai satu laboratorium sehingga

laboratorium baru sangat memerlukan energi dan dukungan moril serta materiil

khusus untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Disisi lain dengan pengalaman yang ada selama ini pada program studi yang lain

di bawah naungan Direktorat Politeknik Pertanian Negeri Samarinda dapat

membantu pembentukkan Laboratorium K3 dan Kesehatan Lingkungan dengan

mengarah kepada kompetensi laboratorium perguruan tinggi oleh Komite

Akreditasi Nasional (KAN) melalui proses akreditasi. Penyusunan Proposal

Pembentukkan Laboratorium K3 dan Kesehatan Lingkungan dilakukan oleh tim

yang ditunjuk oleh Ketua PS. Manajemen Lingkungan yang kemudian akan di SK

kan. Dukungan dan keterlibatan pihak lain khususnya seluruh staf PS. Manajemen

Lingkungan sangat membantu dalam penyelesaian laporan ini. Pada kesempatan

ini, kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam penyelesaian Proposal Pembentukkan Laboratorium K3 dan Kesehatan

Lingkungan ini.

Harapan kami penyusunan Proposal Pembentukkan Laboratorium K3 dan

Kesehatan Lingkungan dapat diterima dan Laboratorium baru lainnya dapat

terbentuk secara berkelanjutan di PS. Manajemen Lingkungan untuk memudahkan

kegiatan perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pengembangan dan

peningkatan pendidikan yang berkesinambungan.

Samarinda, Januari 2013

Penyusun

3

_____________________________________________________________________________________________



HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL PEMBENTUKAN LABORATORIUM K3 DAN KESEHATAN

LINGKUNGAN

Dengan ini Tim Pembuatan dan Pengkoreksian Proposal Pembentukan

Laboratorium K3 dan Kesehatan Lingkungan

1. Penanggung Jawab : Ir. Wartomo.MP.

2. Pengarah Kegiatan : Ir. Hasanudin, MP

3. Pelaksana Kegiatan Ir. Dadang Suprapto, MP

4. Anggota Furqaan Hamsyani, S.Hut, M.Si.

Kemala Hadidjah,ST.,M.Si.

Rusli Wahyuni, A.Md.

Estu Pangaribowo, A.Md.

Kuswantoro,ST.

M. Fikri Hernandi, S.Hut., MP

Martha Ekawati S., S.Hut, MP

Mengajukan Proposal Pembentukan Laboratorium K3 dan Kesehatan

Lingkungan di Lingkungan PS. Manajemen Lingkungan, Jurusan Manajemen

Pertanian, Politeknik Pertanian Negeri samarinda Mengetahui,

Samarinda, Januari 2013

Diketahui,

Ketua Jurusan

Manajemen Pertanian

Ir. Hasanudin, MP

NIP. 19630805 198803 1 005

Disampaikan Oleh,

Ketua Program Studi

Manajemen Lingkungan

Ir. Dadang Suprapto. MP.

NIP. 19620101 198803 1 003

Mengetahui,

Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Ir. Wartomo, MP

NIP. 19631028 198803 1 003

4

_____________________________________________________________________________________________



IDENTITAS PEMBUATAN PROPOSAL PEMBENTUKAN

LABORATORIUM K3 DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

PROGRAM STUDI MANAJEMEN LINGKUNGAN

Nama : Ir. Hasanudin, MP

Jabatan : Ketua Juruasan Manjemen Pertanian

Tanggal Pembuatan : 26 - 01 - 2013

Tanda Tangan :

Nama : Ir. Dadang Suprapto, MP

Jabatan : Ketua Program Studi Manajemen Lingkungan

Tanggal Pengisian : 26 - 01 - 2013

Tanda Tangan :

Nama : Furqaan Hamsyani, S.Hut., M.Si.

Jabatan : Tenaga Pengajar


Tanda Tangan :

Nama : Kemala Hadijah,ST.,M.Si.

Jabatan : Tenaga Pengajar


Tanda Tangan :

Nama : Rusli Wahyuni, A.Md

Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)


Tanda Tangan :

Nama : Estu Pangaribowo, A.Md (PLP)

Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan


Tanda Tangan :

5

_____________________________________________________________________________________________



Nama : M. Fikri Hernandi, S.Hut., MP

Jabatan : Dosen Pengampu Mata Kuliah SMK3 DAN

KESEHATAN LINGKUNGAN/ PUDIR II


Tanda Tangan :

Nama : Martha Ekawati S., S.hut, MP

Jabatan : Dosen Pengampu Mata Kuliah SMK3 DAN

KESEHATAN LINGKUNGAN


Tanda Tangan :

6

_____________________________________________________________________________________________



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

HALAMAN PENGESAHAN ii

IDENTITAS PEMBUATAN PROPOSAL LABORATORIUM K3 DAN

KESEHATAN LINGKUNGAN iii

IDENTITAS PENGKOREKSI PROPOSAL LABORATORIUM K3 DAN

KESEHATAN LINGKUNGAN iv

DAFTAR ISI v

A. PENDAHULUAN 7

B. DASAR PEMIKIRAN 8

C. TUJUAN KEGIATAN 11

D. LUARAN 11

E. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM 12

F. PERSYARATAN PENGUSUL 13

G. JADWAL KEGIATAN 31

H. VERIFIKASI KEMAJUAN PROGRAM 32

I. PENANGGUNG JAWAB AKTIVITAS 32

7

_____________________________________________________________________________________________



A. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi No.03/Januari/2010 dan Peraturan Bersama Menteri

Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.02 dan

No.13/Mei/2010, yang dimaksud dengan LABORATORIUM PENDIDIKAN

adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan

tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis

untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas,

menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam

rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,

sedangkan personil yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan

wewenang untuk mengelola LABORATORIUM PENDIDIKAN (selanjutnya

disebut LABORATORIUM) disebut sebagai PRANATA LABORATORIUM

PENDIDIKAN (selanjutnya disebut PLP). Laboratorium bisa terdapat di sekolah

menengah umum, sekolah menengah kejuruan, akademi, sekolah tinggi, atau

perguruan tinggi.

PLP merupakan jabatan fungsional yang bisa diduduki oleh pegawai negeri

sipil yang saat ini bekerja sebagai laboran, analis, teknisi, atau instruktur yang

bekerja di laboratorium. Di tingkat perguruan tinggi, laboratorium merupakan

salah satu komponen yang sangat penting dalam mewujudkan fungsi tridharma

perguruan tinggi. Laboratorium merupakan sarana bagi mahasiswa dan dosen

untuk melakukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan layanan pada masyarakat.

Banyak laboratorium perguruan tinggi diminta menjadi pihak ketiga untuk

melakukan pengujian produk untuk memperoleh data yang berhubungan dengan

kasus-kasus pencemaran makanan (kasus melamin, kasus bakteri toksik, kasus zat

warna, atau pengawet formalin) atau pencemaran lingkungan yang memiliki

dampak sosial dan ekonomi yang luas, termasuk konsekuensi hukumnya. Agar

dukungan laboratorium terhadap pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi

tersebut berlangsung efektif dan efisien, maka laboratorium harus dikelola secara

8

_____________________________________________________________________________________________



profesional agar mampu mengadaptasi perkembangan iptek yang begitu cepat,

termasuk perkembangan sistem manajemen pengelolaan laboratorium modern,

sehingga peralatan dan fasilitas laboratorium lainnya difungsikan secara optimal,

untuk memastikan validitas setiap data (akurasi, presisi, reproducibility,

repeatibility, tracebility) yang dihasilkan pada kegiatan praktikum, penelitian, dan

kegiatan pelayanan pada masyarakat. Untuk mencapai keadaan tersebut,

laboratorium perguruan tinggi sangat perlu didorong dan difasilitasi untuk bisa

menerapkan standar sistem manajemen mutu pengelolaan laboratorium yang

berlaku.

B. DASAR PEMIKIRAN

Keberadaan laboratorium pada perguruan tinggi merupakan sebuah

keharusan dan sangat diperlukan sekali sebagai penunjang dalam kegiatan

pembelajaran dan, akan menjadi sumber rujukan yang tepat bagi mahasiswa,

dosen, serta masyarakat pengguna jasa. Mahasiswa akan terbiasa dengan praktek

berlaboratorium yang benar. Wawasan ini kelak akan sangat bermanfaat pada saat

mereka bekerja di industri/perusahaan.

Tersedianya laboratorium pada sebuah perguruan tinggi yang selalu dikelola

secara profesional akan menunjukan semangat Layanan Prima dan berdampak

positif bagi peningkatan mutu akademik, yang sangat relevan dengan renstra

Ditjen Dikti yang mengamanatkan peningkatan mutu pendidikan untuk

memperkuat daya saing bangsa, dan renstra Kemdikbud tentang peningkatan mutu

dan relevansi pendidikan. Oleh karena itu laboratorium merupakan ujung tombak

bagi mahasiswa dan dosen dalam melakukan penelitian untuk menghasilkan suatu

temuan yang berkualitas dan berpotensi komersial/paten guna mendukung

tercapainya cita-cita world class university.

Dimilikinya laboratorium pada perguruan tinggi diharapkan menjadi

pendorong peningkatan kerjasama dengan industri dalam penelitian terapan yang

akan menjadi alternatif baru bagi peningkatan penggalangan dana. Beberapa

laboratorium perguruan tinggi yang sudah biasa membuka layanan jasa akan lebih

9

_____________________________________________________________________________________________



berkembang dan mendapatkan kepercayaan masyarakat industri jika telah

terstandarkan.

Fakta di lapangan menunjukan bahwa kegiatan praktikum-penelitian yang

dilakukan disemua jenjang pendidikan pada umumnya belum sepenuhnya

memperhatikan persyaratan manajemen dan teknis yang harus dipenuhi untuk

mendapatkan suatu hasil yang sahih. Oleh karena itu Laboratorium diharapkan

melakukan sistem dokumentasi yang baik terhadap fasilitas laboratorium dan

kegiatan laboratorium. Semboyan sistem mutu “tulis apa yang akan dikerjakan,

kerjakan apa yang telah di tulis, rekam serta laporkan apa yang telah dikerjakan,

evaluasi dan lakukan peningkatan secara berkelanjutan” belum membudaya dalam

praktek laboratorium di perguruan tinggi. Dari sisi teknis, laboratorium nantinya

diharapkan mempunyai program kalibrasi alat, validasi metode uji yang baku dan

metode uji yang dikembangkan sendiri, penggunaan bahan yang terstandarkan

rujukan bersertifikat yang tertelusur, seharusnya sering dilakukan uji banding

antara laboratorium dan uji profisiensi, serta aspek-aspek lainnya. Pada kondisi

demikian, laboratorium akan menjadi pendorong agar laboratorium menjadi

laboratorium yang kompeten. Bagi perguruan tinggi yang sedang mengarah ke

riset university-world class university, sebuah laboratorium sepertinya menjadi

kebutuhan, karena data hasil pengujian/kalibrasi laboratorium merupakan alat

bukti objektif dan strategis dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan

pelayanan kepada masyarakat (terutama dalam kasus yang berdampak sosial, dan

ekonomi yang luas, dan berimplikasi hukum).

Strategi peningkatan relevansi dan mutu dititik beratkan pada upaya

peningkatan kualitas keluaran di bidang tridharma, keterpaduan, dan kesepadanan

antara keluaran dan kebutuhan konsumen.

PENDIDIKAN: Penjabaran strategi peningkatan relevansi dan mutu

diarahkan pada pencapaian peningkatan kualifikasi lulusan dan kesiapan lulusan

terhadap tuntutan globalisasi dan kemajuan teknologi. Perwujudan strategi

peningkatan relevansi dan mutu ditempuh melalui:

10

_____________________________________________________________________________________________



a. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas fisik dan media pengajaran guna

mewujudkan Politani sebagai pusat pengajaran dan pelatihan bidang lingkungan

dan dampak dari pemanfaatan lingkungan.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas laboratorium dan pembentukkan

laboratorium baru sehingga memiliki kompetensi dan prestasi.

c. Peningkatan kualitas perpustakaan Politekni Pertanian Negeri Samarinda yang

merupakan induk perpustakaan-perpustakaan setiap program studi yang menjadi

pusat pelayanan database dan informasi Iptek bagi staff pengajar, PLP (Pranata

Laboratorium Pendidikan), administrator, dan mahasiswa serta merupakan

sarana penunjang pembentukkan laboratorium baru.

d. Peningkatan kualitas staf pengajar dan PLP melalui pendidikan formal (S2,

SP1 dan SP2) dan non formal (pelatihan, magang kerja dan usaha di

perusahaan/industri kehutanan, perkebunan dan pertambangan serta jasa-jasa

yang berhubungan dengan pemanfaatan lingkungan, penataran PEKERTI,

dan lain-lain), dan melalui penelitian terapan.

e. Peningkatan kualitas tenaga penunjang pendidikan dalam hal ini adalah

Pranata Laboratorium Pendidikan sehingga dapat memanfaatkan secara

optimal dalam kegiatan pembelajaran baik di lapangan maupun laboratorium,

dan melalui pendidikan non formal (magang kerja dan usaha di

perusahaan/industri kehutanan, perkebunan dan pertambangan serta jasa-jasa

yang berhubungan dengan pemanfaatan lingkungan, penataran PLP).

f. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan,

khususnya yang menunjang Program Studi Manajemen Lingkungan sehingga

menjadi yang program studi unggulan.

g. Laboratorium beserta fasilitas yang lengkap merupakan sarana vital untuk

mendukung kemampuan mahasiswa dalam hal penguasaan ketrampilan kerja,

metode analisis dan sinkronisasi dan atau pembuktian antara teori dengan

kenyataan sebenarnya. Sehingga peranan laboratorium harus memenuhi

kriteria-kriteria tertentu seperti tersedianya alat yang sesuai dengan jumlah

unit yang memadai, berfungsi dengan baik dan terkalibrasi. Pada akhirnya

11

_____________________________________________________________________________________________



laboratorium harus diusahakan untuk dapat predikat „terakreditasi‟ oleh

lembaga yang berkompeten. Laboratorium yang demikian dengan seluruh

peralatannya yang terkalibrasi secara konsisten atau bahkan sudah

terakreditasi akan mampu memberikan pelayanan yang baik dan unjuk kerja

yang bermutu serta dapat dipercaya.

C. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari Pembentukkan dan Pengadaan Fasilitas Sarana serta Prasarana

Laboratorium dan Pendukungnya pada Program Studi Manajemen Lingkungan

Politeknik Pertanian Negeri Samarinda adalah untuk mempertahankan eksistensi

dan kompetensi dengan peningkatan berbagai aspek yang berkaitan dengan

kualitas pendidikan dan pengajaran berikut ini:

1. Meningkatkan profesionalisme staf pengajar dengan berkompetensi yang

berkualitas dalam hal pendidikan dan pengajaran.

2. Terciptanya atmosfer Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) yang kondusif

sehingga terjadi peningkatan kualitas pendidikan.

3. Meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik pertanian

Negeri Samarinda khususnya dibidang sains.

4. Meningkatkan prestasi akademik mahasiswa .

5. Menghasilkan jasa atau produk yang dapat dipasarkan.

D. LUARAN

Outcomes yang dikehendaki dari program Project Implementation Plan

(PIP) Pembentukkan Laboratorium pada Program Studi Manajemen Lingkungan

Politeknik Pertanian Negeri Samarinda adalah :

1 Menghasilkan serta meningkatan kualitas pelayanan prima dalam pendidikan

dan pengajaran yang profesional dan berstandar untuk memenuhi tuntutan

pengguna jasa bidang manajemen lingkungan terutama terkait dengan K3 dan

Kesehatan Lingkungan.

12

_____________________________________________________________________________________________



2 Menghasilkan lulusan yang profesional sesuai dengan bidang keahlian serta

penguasaan alat sehingga mudah mengisi lapangan kerja yang tersedia atau

membuat lapangan kerja bagi orang lain.

3 Program Studi Manajemen Lingkungan mempunyai nilai jual di masyarakat,

karena dapat melaksanakan kegiatan/produk atau jasa yang dapat dipasarkan.

E. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

Indikator Kinerja Akhir Tahun 2013

1. Kegiatan praktikum Meningkat sebanyak 40%

2. Kegiatan pengajaran Rata-rata 60%

Total 100%

Secara umum program pembentukan laboratorium ini dinyatakan

berhasil jika indikator berikut ini tercapai:

1. Terbentukannya sebuah laboratorium yang baru, sehingga jumlah

laboratorium pada perguruan tinggi Politeknik Pertanian Negeri

Samarinda. PS. Manajemen Lingkungan menjadi bertambah sehingga

memudahkan dalam proses pembelajaran.

2. Meningkatnya kompetensi para pengelola laboratorium (Pranata

Laboratorium Pendidikan).

3. Meningkatnya budaya kerja para pengelola laboratorium sesuai

standar, dengan membiasakan mendokumentasikan kebijakan dan program

pengelolaan laboratorium yang akan dilakukan, melaksanakan program

yang telah dibuat, mengevaluasi hasil program, melakukan analisis

kekurangan sebagai umpan balik untuk melakukan peningkatan dan

perbaikan program berikutnya, serta merekam seluruh aktivitas yang telah

dilakukan.

4. Terjadi peningkatan dalam hal proses kegiatan pengajaran dan praktikum pada

perguruan tinggi

13

_____________________________________________________________________________________________



F. PERSYARATAN PENGUSUL

a. Peralatan

Peralatan yang sudah ada untuk mendukung berdirinya sebuah

laboratorium K3 dan Kesehatan Lingkungan antara lain :

No Nama Alat Spesifikasi /Merk Satuan Jumlah

1 Fire Extinguisher Powder 45P 3 Kg,

Groos weight 4,5 kg,

discharge Duration 7

sec, shooting range 3-6

m, propellant

( gas ) N2 Working

Pressure 10 – 15 bar,

test pressure 20 bar.

Buah 10

2 Helmet ( Helm ) Protective Helmet,

MSA Id. 0009 460-D,

V-gard Configuration

Protection (certified)

Buah 48

3 Sepatu Safety King The Logical

Choice KWD 805 CX

Buah 48

4 Kacamata Safeguard Buah 24

5 Sarung Tangan Karet / Kain Lusin 2

b. Keterkaitan.

Keterkaitan mata kuliah dengan Laboratorium K3 dan Kesehatan

Lingkungan sehingga perlu dibentuk laboratorium adalah sebagai berikut :

Mata kuliah kuliah yang diajarkan di Program Studi Manajemen

Lingkungan terbagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil sebanyak 19

matakuliah dan semester genap sebanyak 12 sks ditambah PKL dan Karya Ilmiah

sehingga total keseluruhan adalah 31 yang terdiri dari 114 sks dimana teori 42 sks

dan praktek 72 sks, matakuliah tersebut terbagi dalam 4 (empat) kelompok

matakuliah yaitu MPK, MKK, MKB, MPB) yang wajib ditempuh oleh mahasiswa

pada PS. Manajemen Lingkungan.

14

_____________________________________________________________________________________________



Keterkaitan matakuliah yang diajarkan di PS. Majemen Lingkungan dengan

Laboratorium K3 dan Kesehatan Lingkungan ataupun SMK3 dan Kesehatan

Lingkungan secara mendasar terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1 Pertama: secara keseluruhan matakuliah yang diajarkan di PS. Manajemen

Lingkungan mempunyai keterkaitan dengan K3 dan Kesehatan Lingkungan

dan Laboratorium SMK3 dan Kesehatan Lingkungan sebagai laboratorium

yang bersifat kontrol terhadap semua laboratorium yang ada di Jurusan

Manajemen Pertanian khususnya dan semua laboratorium yang berada

dibawah Politeknik Pertanian Negeri Samarinda pada umumnya, keterkaitan

yang terjadi adalah dari segi peralatan alat pelindung diri, alat

penanggulangan/pencegahan kebakaran, tata ruang laboratorium ataupun tata

cara perlindungan diri dalam penggunaan alat-alat laboratorium yang

digunakan dalam melaksanakan praktikum baik di Laboratorium ataupun

praktik lapang, hal ini dikarenakan laboratorium ataupun laboratorium lapang

merupakan tempat kerja bagi dosen dan PLP serta mahasiswa yang

merupakan unsur utama yang harus dijaga didalam lokasi kerja hal ini

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun

2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja.

Kegiatan didalam laboratorium, harus disadari bahwa dalam setiap

kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan kebakaran

sehingga penting sekali aspek keselamatan dan kesehatan kerja disini, untuk

mencegah terjadinya kecelakaan pada laboratorium, melindungi harta milik

laboratorium dari kerusakan dan memberikan keamanan kepada dosen dan

PLP serta mahasiswa sehubungan dengan pengoperasian dan penggunaan

fasilitas laboratorium.

Setiap pengguna laboratorium harus mempunyai rasa tanggung jawab

yang penuh akan keselamatan dan kesehatan kerja didalam laboratorium.

Untuk itu perlu di buat peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang

ditetapkan dan harus ditaati selalu pada setiap kegiatan yang dilakukan

15

_____________________________________________________________________________________________



didalam laboratorium. Penyelenggara terhadap peraturan-peraturan dan

prosedur kerja dapat dikenakan sanksi

Manajemen laboratorium tidak menginginkan program keselamatan dan

kesehatan kerja dalam laboratorium hanya merupakan fungsi pelengkap,

tetapi harus dilaksanakan. setiap orang yang akan melakukan pekerjaan di

dalam laboratorium harus membaca peraturan yang ada serta memahami buku

petunjuk di dalam laboratorium. Dalam laboratorium diperlukan suatu

panduan untuk keselamatan kerja dan keselamatan laboratorium harus

ditempatkan di tingkatan prioritas yang paling tinggi dan anda adalah

bertanggung jawab untuk suatu laboratorium yang aman. Dalam laboratorium

pada tahap awal kita harus mengetahui :

a. Kegiatan yang akan dilakukan.

b. Bahan-bahan kimia yang tersedia.

c. Fasilitas peralatan proses yang tersedian.

d. Peralatan K3 dan Kesehatan Lingkungan yang tersedia.

2 Kedua: Dari matakuliah vokasi yang terdapat pada PS. Manajemen

Lingkungan, ada beberapa matakuliah vokasi yang memiliki keterkaitan

secara mendalam dengan K3 dan Kesehatan Lingkungan/ matakuliah K3 dan

Kesehatan Lingkungan/ SMK3 dan Kesehatan Lingkungan, Keselamatan kerja

secara filosifi dapat diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk

mencari keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah ataupun rohaniah, tenaga

kerja pada khususnya dan manusia (pada umumnya), hasil kerja dan upaya

menuju kesejahteraan atau adil makmur.

Keselamatan Kerja secara keilmuan, merupakan ilmu pengetahuan dan

penerapannya dalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit

akibat kerja. Keilmuan karena diketahui bahwa K3 dan Kesehatan

Lingkungan merupakan suatu yang khusus yang dalam pelaksanaan selalu

dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang juga dilandasi oleh

ilmu-ilmu tertentu seperti ilmu teknik dan medik termasuk ekonomi dan

sosial. Undang-undang nomor 1 tahun 1970 adalah undang-undang

16

_____________________________________________________________________________________________



keselamatan kerja yang diberlakukan di seluruh Indonesia dan wajib

diterapkannya. Undang-undang ini mempunyai tujuan :

1 Bahwa tenaga kerja atau orang lain di tempat kerja harus selalu dalam

keadaan selamat dan sehat.

2 Sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efesien.

3 Proses produksi dapat dijalankan dengan lancer tanpa hambatan.

Teori silogisme mengatakan bahwa :

1 Pertama bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena ada sebab yaitu tenaga

kerja (perbuatan) dan kondisi / keadaan yang tidak aman.

2 Kedua bahwa kerja (perbuatan) dan keadaan yang tidak aman itu

ditimbulkan oleh kesalahan manusia bersangkutan dalam hal ini tenaga

kerja.

3 Ketiga bahwa kesalahan manusia disebabkan oleh beberapa factor antara

lain : lingkungan, kondisi sosial ekonomi, tingkat pengetahuan ketrampilan

dan budaya.

Implikasi dari pemikiran diatas bahwa sebetulnya kegagalan manusia

itu adalah gagal dalam memanfaatkan lingkungannya. Selanjutnya bahwa

kegagalan bukan sepenuhnya di tanggung oleh pelaku tapi oleh semua pihak

yang berkepentingan.

Tanggung jawab tenaga kerja dianggap oleh karena kelalaiannya,

kecelakaan merupakan kejadian yang tidak dapat ditolak, sehingga

penanggulangannya merupakan tanggung jawab perusahaan / managemen,

pemerintah dan yang terkait. Pemikiran ini didukung bahwa sebab musabab

dan akibat peristiwa baik langsung maupun tidak langsung akan terkait

dengan pihak-pihak tersebut.

17

_____________________________________________________________________________________________



Hubungan antara kebijakan dan peraturan-peraturan kesehatan,

ketenagakerjaan dan lingkungan adalah sebagai berikut ini:

Sehingga keterkaitan matakuliah vokasi di PS. Manajemen Lingkungan

dengan K3 dan Kesehatan Lingkungan dan laboratorium K3 dan Kesehatan

Lingkungan/ matakuliah SMK3 dan Kesehatan Lingkungan itu sendiri baik

secara terencana, terukur, terstrukur, dan terintegrasi, diantara matakuliah

vokasi yang terkait adalah sebagai berikut ini:

A. Semester Ganjil:

1) Sistem Manajemen Lingkungan

Dalam pelaksanaannya manajemen menurut G. Terry terbagi menjadi:

perencanaan (Planning), organisasi (Organizing), pelaksaan (Actuating), dan

pengawasan (Controlling) demikian halnya dengan system manajemen

lingkungan merupakan bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang

meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, dan

18

_____________________________________________________________________________________________



sumber daya untuk mengembangkan, mengimplementasikan, mencapai,

mengevaluasi, dan memelihara kebijakan lingkungan (ISO 14001 : 2004)

diantaranya:

- Bersifat dinamis dan selalu berkembang

- Melibatkan semua orang

- Setiap komponen saling ketergantungan

- Terintegrasi ke dalam sistem manajemen organisasi

- Konsistensi dalam kegiatan dan perilaku

- Standar operasi

- Mencerminkan visi jangka panjang dan kegiatan jangka pendek

Dan SMK3 dan Kesehatan Lingkungan dimana meliputi POAC yang

terbagi dalam beberapa bagian dari sistem manajemen K3 dan Kesehatan

Lingkungan dimana secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi,

perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber

daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian,

pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja

guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif.

2) Pencemaran Udara, Air dan Tanah

Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau

dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam

lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau

oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat

tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat

berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (Undang-undang Pokok

Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982). Zat atau bahan yang

dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Syarat-syarat suatu zat

disebut polutan bila keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap

makhluk hidup, contohnya, karbon dioksida dengan kadar 0,033% di udara

berfaedah bagi tumbuhan, tetapi bila lebih tinggi dari 0,033% dapat

memberikan efek merusak. Suatu zat dapat disebut polutan apabila:

19

_____________________________________________________________________________________________



Jumlahnya melebihi jumlah normal, Berada pada waktu yang tidak tepat,

Berada pada tempat yang tidak tepat

Sifat polutan adalah: Merusak untuk sementara, tetapi bila telah

bereaksi dengan zat lingkungan tidak merusak lagi, Merusak dalam jangka

waktu lama. Contohnya Pb tidak merusak bila konsentrasinya rendah. Akan

tetapi dalam jangka waktu yang lama, Pb dapat terakumulasi dalam tubuh

sampai tingkat yang merusak.

Menurut WHO, tingkat pencemaran didasarkan pada kadar zat

pencemar dan waktu /lamanya kontak. Tingkat pencemaran dibedakan

menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :

1. Pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi (gangguan) ringan pada

panca indra dan tubuh serta telah menimbulkan kerusakan pada ekosistem

lain. Misalnya gas buangan kendaraan bermotor yang menyebabkan mata

pedih.

2. Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan

penyebabkan sakit yang kronis. Misalnya pencemaran Hg (air raksa) di

Minamata Jepang yang menyebabkan kanker dan lahirnya bayi cacat.

3 Pencemaran yang kadar zat-zat pencemarnya demikian besarnya sehingga

menimbulkan gangguan dan sakit atau kematian dalam lingkungan.

Misalnya pencemaran nuklir.

Dalam sistem manajemen K3 dan Kesehatan Lingkungan mempelajari

tahapan penanganan pencemaraan terhadap lingkungan dengan

mengutamakan orang/ pekerja yang merupakan asset utama dalam

pengidentifikasian sumber pencemar di lingkungan, pola pergerakan bahan

tercemar di lingkungan, dan cara penanganan bahan kimia yang berpotensi

sebagai pencemar ke lingkungan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga

Kerja Nomor : Kep.187/Men/1999 Tentang Pengendalian Bahan Kimia

Berbahaya Di Tempat Kerja, sehingga lingkungan yang tercemar dapat

dipulihkan kembali dengan didukung peningkatan ketahanan diri orang atau

pekerja dari umum ke APD khusus dan cara menggunakan alat-alat

20

_____________________________________________________________________________________________



pendeteksi pencemaran dan alat-alat pengolahan bahan yang tercemar

dilingkungan baik diudara, air dan tanah berdasarkan pola K3 dan Kesehatan

Lingkungan sesuai dengan bahan yang tercemar dan menjadi pencemaran

lingkungan

3) Teknologi Produksi Bersih

Tahun 1989/1990 UNEP (United Nations Enviroment Program)

memperkenalkan konsep Produksi Bersih yang didefenisikan sebagai :

"Suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu

yang perlu diterapkan secara terus menerus pada proses produksi dan daur hidup

produk dengan tujuan untuk mengurangi resiko terhadap manusia dan

lingkungan."

Dasar Hukum Pelaksanaan Produksi Bersih adalah UU RI No. 23 Tabun

1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 dan Pasal 17.

Pelaksanaan Produksi Bersih juga tercantum di dalam Dokumen ISO 14001 Butir

3.13, berbagai teknologi yang digunakan dalam 4 R antara lain :

1 Absorbsi (penyerapan).

2 Filtrasi (penyaringan).

3 Clarification (klarifikasi), suatu atau kombinasi proses yang tujuan

utamanya untuk mengurangi konsentrasi bahan padat tersuspensi dalam

cairan.

4 Segregation, upaya memisahkan suatu limbah (cairan limbah) dari limbah

yang lain untuk tujuan pengolahan tertentu. Cara ini dapat mengurangi

beban dan biaya pengolahan limbah.

5 Reverse Osmose (osmose terbalik) adalah proses pemisahan yang

dikendalikan tekanan membran. Proses RO menggunakan membran

semipermeable yang dapat melewatkan air yang dimurnikan dan menahan

garam-garam terlarut.

6 Ion exchange (penukar ion), digunakan untuk merecover drag out dari

larutan pembilas encer.

7 Recovery Nutrient dan Energi

21

_____________________________________________________________________________________________



8 Bioteknologi.

Dengan makin meningkatnya tuntutan untuk melaksanakan produksi

bersih dan tidak mencemari lingkungan, maka usaha pencegahan timbulnya

buangan yang berbahaya dan beracun sampai ke tingkat minimal merupakan

prioritas pertama. Pertimbangan selanjutnya baru kemungkinan proses daur

ulang bahan buangan. Pertimbangan akhir adalah bagaimana mengolah

buangan yang tidak dapat dihindari pembentukannya. Dalam hal ini, nilai

usaha pencegahan lebih diutamakan dari penanggulangan akibat negatif dari

limbah yang terbentuk. Limbah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi diolah

melalui berbagai teknik pengolahan limbah, seperti teknik pengolahan secara

mekanis, kimia, biologi

K3 dan Kesehatan Lingkungan atau SMK3 dan Kesehatan Lingkungan

dalam produksi bersih atau teknologi produksi bersih sudah sangat sejelas

dimana setiap penggunaan teknologi atau pun proses produksi terdapat

sumber bahaya di tempat kerja (UU 1/ 1970) yang terdiri dari: kondisi mesin/

pesawat/ alat kerja/ bahan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja,

proses produksi, serta lingkungan sehingga dapat tertangani secara terencana,

terukur, terstrukur, dan terintegrasi dalam produk (productivity, quality, cost,

delivery on time) dan manusia (safety, healty, mental, Ethics) serta

lingkungan (environmental) sehingga memberikan informasi konsep dasar K3

dan Kesehatan Lingkungan khususnya pengendalian kerugian dan

pencegahan, upaya MENGENDALIKAN atau MENIADAKAN potensi

bahaya untuk mencapai tingkat resiko yang dapat diterima dan sesuai dengan

standar yang ditetapkan dalam produksi bersih berserta teknologinya yang

sesuai dengan standar K3 dan Kesehatan Lingkungan.

4) Perencanaan, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup lain; Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu

22

_____________________________________________________________________________________________



untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan,

pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup

Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi aneka ragam

bidang dan keahlian, tetapi harus menjadi bagian penting dari perencanaan

dan pengelolaan nasional apabila berhasil. Lingkungan hidup dan masalah-

masalah lingkungan hidup seharusnya tidak dianggap terpisah dari fungsi-

fungsi pemerintahan, tetapi seharusnya dianggap sebagai masalah pokok. Ada

lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan

sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi;

evaluasi; perencanaan, pengelolaan dan pemantauan.

Pada umumnya masalah lingkungan dihubungkan dengan pencemaran

lingkungan. Padahal masalah lingkungan jauh lebih luas dari pada hanya

sekedar pencemaran lingkungan, misalnya tata cara penggunaan alat-alat

lingkungan dan produksi sesuai dengan prosedur alat dan K3 serta Kesehatan

Lingkungan, penggunaan bahan-bahan dan cara penanggulangnnya secara K3

dan Kesehatan Lingkungan pada bahan yang dapat meracuni atau

menimbulkan sakit para pegawai dan lingkungannya, pengunaan sumber daya

alam (air, energi) atau produksi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak

beriringan dengan konsep K3 dan Kesehatan Lingkungan dan berdampak

ketersediaan sumber daya alam semakin terbatas dan kualitasnya terus

menurun. Masalah-masalah lingkungan tersebut di atas dapat menimbulkan

kerugian tidak saja bagi lingkungan tetapi juga bagi kegiatan usaha/ industri

dan masyarakat sekitar di antaranya adalah: menurunnya produktivitas yang

diakibatkan oleh penurunan kesehatan karyawan, dan lingkungan kerja

maupun lingkungan sekitarnya, peningkatan biaya operasional yang

diakibatkan oleh penggunaan bahan baku, air dan energi yang berlebihan,

timbulnya biaya-biaya external yang diakibatkan kecelakaan kerja, kebakaran

dan keluhan masyarakat karena dampak dari kegiatan usaha industri

23

_____________________________________________________________________________________________



Dan dalam SMK3 dan Kesehatan Lingkungan ataupun K3 dan

Kesehatan Lingkungan untuk perencanaan, pengelolaan dan pemantauan

lingkungan baik itu lingkungan kerja, lingkungan industry atau usaha,

ataupun lingkungan masyarakat dan lingkungan alam tempat industri/ usaha

yang dibangun meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab,

pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi

pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan

kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja

yang selamat, aman, efisien dan produktif sehingga dapat tertangani secara

terencana, terukur, terstrukur, dan terintegrasi sehingga menghasilkan

produksi yang berkesinambungan dengan keberlangsungan ekonomi, social

dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

B. Semester Genap:

1) Pengantar Ekonomi Lingkungan,

Berdasarkan PP. No. 50 Tahun 2012 dikatakan bahwa sistem

manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian

risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja

yang aman, efisien dan produktif. Segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya

pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Pada prinsipnya K3 dan Kesehatan Lingkungan merupakan upaya

mencegah dan menanggulangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,

Kecelakaan di lingkungan kerja dan beserta dampaknya terhadap

lingkungan merupakan kerugian bagi perusahaan. Selain kerugian dari segi

materiil seperti jam kerja yang hilang, produktivitas, kerusakan materiil

dan mesin, terdapat aspek kerugian lain yang tidak terlihat secara langsung

seperti kenyamanan pekerja dalam beraktivitas, dampak lingkungan yang

ditimbulkanya, serta etika lingkungan Pengontrolan seluruh Sistem

Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja perlu dilakukan agar

24

_____________________________________________________________________________________________



kegiatan produksi dapat berjalan efektif dan efisien. Tingginya presentasi

kecelakaan kerja lebih terkait dengan manajemen dibandingkan rekayasa.

Manajemen tertinggilah yang menentukan kebijakan K3 dan Kesehatan

Lingkungan seperti kondisi kerja, kualitas kerja, dan kualitas peralatan

yang dipakai, serta kualitas lingkungan yang mendukung pekerjaan.

Bahaya di tempat kerja dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi,

atau kombinasi dari berbagai kondisi, dimana bila tidak terkoreksi dapat

menyebabkan terjadinya kecelakaan, penyakit, atau kerusakan properti

(Goetsch, 1993). Sedangkan menurut Colling (1990), bahaya di tempat

kerja merupakan suatu kondisi tempat kerja dimana terdapat suatu variable

atau berbagai variabel yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, cedera

serius, penyakit, dan kerugian. Menurut Heinrich (1980), kecelakaan

merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan, tidak direncanakan, dan

tidak diharapkan dimana terjadi aksi dan reaksi antara objek, bahan, atau

material dengan manusia sehingga menimbulkan cedera. Kecelakaan yang

terjadi memiliki sebab-sebab dan sebab- sebab tersebut umumnya dapat

dicegah (Soemirat, 1999). Upaya pencegahan kecelakaan dan kebakaran

dapat dilakukan dengan mengkoreksi atau paling tidak meminimasi setiap

bahaya yang dapat diidentifikasi serta lingkungan. Suatu analisis yang

akurat terhadap potensial bahaya dan kebakaran di tempat kerja dan

lingkungannya merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan masalah

K3 dan Kesehatan Lingkungan dan dapat digunakan sebagai salah satu

data dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Kerja. Dengan demikian, identifikasi dan eliminasi terhadap potensi

bahaya merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan kecelakaan di

lingkungan kerja dan kebakaran serta lingkungannya.

Ada berbagai macam perhitungan biaya diantaranya adalah

perhitungan biaya dengan menggunakan perkiraan Matriks Robinson

dengan mengintegrasi biaya lingkungan yang terjadi kedalam perkiraan

Matriks Robinson diantaranya:

25

_____________________________________________________________________________________________



a. Biaya Langsung

- biaya kompensasi

- biaya perawatan/pengobatan

- biaya reparasi peralatan

- biaya penyelidikan

- biaya pemulihan lingkungan

b. Biaya Tidak Langsung

- Kehilangan waktu dari teman teman sekerja karena pekerjaan

terhenti

- Kehilangan waktu karena karyawan lain menolong korban

- Kehilangan waktu untuk persoalkan apa yang baru terjadi

- Biaya pelatihan ulang dan hilang waktu kerja

- Biaya kerusakan lingkungan

Sedangkan kebakaran dan biaya yang terdapat didalamya antara

lain adalah

1. Perlindungan terhadap keselamatan jiwa (life safety)

2. Perlindungan terhadap harta benda (property safety)

3. Perlindungan informasi/proses (process safety)

4. Perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan dan pemulihannya

(enviromental safety)

Biaya lingkungan dalam K3 dan Kesehatan Lingkungan baik

dalam pencegahan dan penanggulangan merupakan terintegrasi dalam

satu biaya sehingga bisa dihasilkan biaya total yang dikeluarkan oleh

perusahaan/ industry baik perkebunan mupun pertambangan ataupun

industry-indutri lainnya.

2) Teknologi Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah

Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, telah mengakomodasi demokratisasi. Pada pasal 5 ayat

(1) dikatakan ”setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan

26

_____________________________________________________________________________________________



hidup yang baik dan sehat”. Menurut Effendi (2001), setelah tahun 1970

muncul tuntutan kepada administrator untuk mempertanggungjawabkan

kebijakannya, sehingga berkembang tiga generasi studi implementasi.

Generasi pertama hanya meneliti pelaksanaan sebuah kebijakan di satu

lokasi saja (satu studi kasus). Generasi kedua mencoba menjelaskan

mengapa suatu kebijakan dapat gagal atau berhasil (generasi ini sudah

dapat menjelaskan apakah outcome disebabkan oleh variabel independen,

hubungan kausal mulai jelas). Generasi ketiga mencoba menutupi

kelemahan kedua generasi sebelumya dengan cara menjelaskan hubungan

antarvariabel melalui Communication Model of Inter-Governmental Policy

Implementation dengan sistematis. Menurut Goggin (1995), proses

implementasi kebijakan merupakan proses untuk mengkomunikasikan

pesan-pesan kebijakan dari perumus kebijakan kepada level di bawahnya.

Implementasi kebijakan diartikan oleh Mitchell (2000) sebagai

pelaksanaan tindakan dari kebijakan yang telah digariskan, atau sebagai

tindakan melakukan penggenapan terhadap janji atau perjanjian

(convention) yang diterjemahkan menjadi suatu kegiatan khusus. Dalam

penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan, tantangan utama adalah,

bagaimana bergerak dari perencanaan normatif (apa yang seharusnya

dilakukan) menjadi pelaksanaan operasional (apa yang dilakukan). Goggin

(1995) mengatakan bahwa suatu kebijakan merupakan kegiatan yang sia-

sia apabila tidak diiringi implementasi sebagai tindakan nyata.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) dalam upaya

menjaga kualitas lingkungan terhadap pencemaran industri pada awalnya

menerbitkan KEP-51/MENKLH/10/1995 tentang baku mutu limbah cair

bagi kegiatan industri. KEP-52/MENKLH/10/1995 tentang baku mutu

limbah cair bagi kegiatan hotel. Selanjutnya dengan konsideran yang sama

telah dterbitkan pula Keputusan Menteri dengan nomor: KEP-

58/MENKLH/12/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah

sakit. Walaupun secara eksplisit KEPMENKLH tersebut tidak

27

_____________________________________________________________________________________________



mengharuskan rumah sakit untuk mengolah limbah cair dengan pembuatan

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), namun arahan yang diterima

implementor (pelaksana) sebagaimana yang dilakukan pada industri dan

hotel yaitu membangun IPAL secara ad hoc dengan teknologi end-of-pipe.

Substansi kebijakan regulatif tersebut tidak memperhatikan keberadaan

limbah yang berpotensi dan bersifat Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3)=hazardous waste yang seharusnya diperlakukan secara hati-hati

(Lawson, 2003). Bahkan juga tidak memperhitungkan keberadaan dan

habitat usaha/industri yang sangat rentan terhadap bahaya biologi.

Dikuatirkan dalam implementasi, teknologi end-of-pipe dengan ujud IPAL

berpotensi berbahaya dan berisiko, tidak hanya bagi usaha/ industry tetapi

juga bagi masyarakat luas.

Dalam pemahaman K3 dan Kesehatan Lingkungan, penempatan

bioreaktor limbah B3 di usaha/industry merupakan tindakan yang tidak

aman (unsafe act). Tindakan tersebut juga kurang sesuai dengan peraturan

yang menekankan bahwa setiap orang wajib memelihara dan

meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan lingkungannya;

dan (d) Secara substantial, lewat use oriented law, sebenarnya berbagai

instansi terkait telah mengantisipasi melalui peraturan perundangan yang

ada. Kementerian Ketenagakerjaan telah memasukkan klausul

pembuangan atau pemusnahan limbah demi keselamatan karyawan yang

diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan

Kerja. Pihak kementerian kesehatan juga telah menekankan kesehatan

lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. Dengan

memberikan arahan agar lokasi usaha dan industry diletakkan di daerah

yang terhindar dari pencemaran.

3) Toksikologi dan Kesehatan Lingkungan

Toksikologi perkembangan adalah bagian dari toksikologi, yaitu

ilmu yang mempelajari seluk-beluk racun, terutama pengaruhnya terhadap

makhluk hidup. Sesuai dengan namanya toksikologi perkembangan

28

_____________________________________________________________________________________________



menitikberatkan kajian pada pengaruh agensia toksis terhadap makhluk

hidup yang sedang dalam stadium perkembangan. Istilah agensia toksis

digunakan di sini karena kata racun lebih menghunjuk pada senyawa

kimiawi, padahal di dalam kenyataannya toksikologi perkembangan tidak

membatasi diri pada kajian efek senyawa kimiawi saja tetapi juga

mengkaji pengaruh agensia lain seperti gelombang elektromagnetik, bunyi,

cahaya, mikroorganisma terhadap perkembangan embrio. Sebagai sebuah

ilmu, toksikologi perkembangan melakukan kajian teoritis tentang

mekanisme kerja agensia toksik, respon tubuh organisme terhadap agensia

toksik tadi pada berbagai tingkatan (subseluler, seluler, organ, maupun

individu), modulasi efek oleh berbagai faktor seperti tingkat

perkembangan, dosis, organ sasaran dan sebagainya. Seiring dengan itu

toksikologi perkembangan juga memiliki aspek praktis karena dengan

berkembangnya ilmu ini telah terbuka cara-cara untuk menguji status

keteratogenikan suatu agensia.

Sedangkan K3 dan Kesehatan Lingkungan serta Kesehatan

Lingkungan (Industri) memiliki dasar pijakan sebagai berikut:

1. UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

2. UU No 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

3. UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja

4. Kepres No 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena

Akibat Hubungan Kerja

5. Kepmen tenaga Kerja/ no.Kep 62/Men/1992 tentang Pedoman

Diagnosis dan Penilaian Cacat karena Kecelakaan dan Penyakait

Akibat Kerja.

6. UU No.25 tahun 1997 tentang Tenaga Kerja

7. UU RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

8. Standar internasional: yaitu ISO 14001, ISO 14004, ISO 14010, ISO

14011, dan ISO 14012

29

_____________________________________________________________________________________________



Keprihatinan global terhadap dampak negatif akibat tingginya

pertumbuhan agroindustri maupun industri manufaktur yang mengakibatkan

tercemarnya lingkungan. Keberadaan suatu sistem standardisasi semakin

dirasakan urgensinya. Melihat upaya yang makin gencar untuk perlindungan

lingkungan, semua negara sepakat terhadap pentingnya turut ambil bagian

untuk melindungi dan memelihara kelestarian lingkungan hidup. Kenyataan

ini menempatkan aspek lingkungan menjadi faktor yang berpengaruh dalam

pola perdagangan barang dan jasa. Isue pelestarian dan perlindungan

lingkungan hidup dijadikan prasyarat bagi setiap negara yang ingin ikut

berperan aktif dalam perdagangan dunia.

Tuntutan perubahan terhadap sistem manajemen lingkungan yang

diterapkan harus sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan.Karena itu, pemanfaatan sertifikasi ISO 14000 tak

hanya penting bagi perusahaan itu sendiri, melainkan juga bagi lingkungan

sekitarnya.Melalui penerapan standar ISO 14001, aspek-aspek lingkungan

yang berdampak terhadap lingkungan harus diidentifikasi serta dikelola.

Penerapannya harus melibatkan seluruh proses, mulai dari penerimaan

bahan baku hingga produk akhir, termasuk limbah yang dihasilkan, baik itu

limbah cair, gas, maupun limbah padat. Artinya, penerapan sistem

manajemen lingkungan ini dimaksudkan sebagai antisipasi kemungkian

dampak yang mungkin terjadi. Industri dituntut mampu mengendalikan dan

mencegah dampak lingkungan dalam setiapkegiatannya.

Dalam SMK3 dan Kesehatan Lingkungan atau K3 dan Kesehatan

Lingkungan sangat berkaitan dengan toksikolgi bagi manusia, dan

lingkungannya yang mempunyai peran penting karena setiap orang wajib

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan

lingkungannya, terlihat pada tabel 1 dan sebagian dari peraturan-peraturan

dibawah ini:

1. Undang-Undang NO. 1/1970 Tentang keselamatan kerja pasal 2, pasal

3 ayat 1 f, g, i,j,k,l,m, pasal 5, pasal 8, pasal 9 dan pasal 14.

30

_____________________________________________________________________________________________



2. Peraturan pemerintah No.7 tahun 1973 tentang pengawasan atas

peredaran, penyimpanan dan penggunaan Pestisida.

3. Peraturan Pemerintah No. 11/1975 tentang Keselamatan Kerja terhadap

Radiasi.

4. Peraturan Menteri Perburuhan No.7 tahun 1964 tentang syarat

Kesehatan Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat Kerja;

5. Permenaker No.3/Men/1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

pemakaian Asbes.

6. Permenaker No.3/Men/1986 tentang syarat Keselamatan dan Kesehatan

di Tempat Kerja yang mengelola pestisida.

7. Kepmenaker No. 187/Men/1999 tentang pengendalian Bahan Kimia

Berbahaya di tempat Kerja.

8. Instruksi Menteri Tenaga Kerja No.2/M/BW/BK/1984, tentang

Pengesahan Alat Pelindung Diri.

9. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1997 tentang Nilai

Ambang Batas Faktor Kimia dll, udara Lingkungan Kerja.

Setiap penggunaan teknologi dan bahan yang digunakan ada

kecenderungan berbahaya yang mengakibatkan toksik bagi manusia dan

lingkungan sehingga dalam proses produksi terdapat sumber bahaya yang

bersifat toksik di tempat kerja (UU 1/ 1970) dan dapat tertangani secara

terencana, terukur, terstrukur, dan terintegrasi dalam produk (productivity,

quality, cost, delivery on time) dan manusia (safety, healty, mental, Ethics)

serta lingkungan (environmental) sehingga memberikan informasi konsep

dasar K3 dan Kesehatan Lingkungan khususnya pengendalian kerugian

dan pencegahan, upaya mengendalikan datau meniadakan potensi bahaya

untuk mencapai tingkat resiko yang dapat diterima dan sesuai dengan

standar/baku LD50 dan LC50 (Kepmenaker No. 187/Men/1999) yang

ditetapkan dan sesuai standar K3 dan Kesehatan Lingkungan, sehingga

lingkungan yang tercemar dapat dipulihkan kembali dengan didukung

peningkatan ketahanan diri orang atau pekerja dari umum ke APD khusus

31

_____________________________________________________________________________________________



dan cara menggunakan alat-alat pendeteksi pencemaran dan alat-alat

pengolahan bahan yang tercemar dilingkungan baik diudara, air dan tanah

berdasarkan pola K3 dan Kesehatan Lingkungan sesuai dengan bahan yang

tercemar dan menjadi pencemaran lingkungan.

c. Aspek legal.

Sebuah Laboratorium harus mempunyai Surat Keputusan (SK)

pendirian laboratorium dari pejabat perguruan tinggi Direktur Politeknik

Pertanian Negeri Samarinda.

d. Sarana Pendukung.

Sarana Pendukung sudah tersedianya raungan serta pengelola

laboratorium pranata laboroatorium pendidikan (PLP). sebagai penunjang

untuk berdirinya sebuah laboratorium K3 dan Kesehatan Lingkungan pada

program studi manajemen lingkungan.

G. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan

Tri Wulan

I II III

1. Penjajakan Lokasi

Diklat dan Magang

2. Pelaksanaan Diklat

dan Magang

3. PengadaanPeralatan

Laboratorium

4. Pelaporan

5. Seminar

32

_____________________________________________________________________________________________



H. VERIFIKASI KEMAJUAN PROGRAM

Setelah terlaksana Pembentukkan dan Pengadaan Fasilitas Sarana serta

Prasarana Laboratorium dan Pendukungnya pada Program Studi Manajemen

Lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, maka program ini dapat terus

berlanjut karena :

1. Menjadi bahan pendidikan dan pengajaran serta penyempurnaan kurikulum

yang berorientasi 5 (lima) tahun kedepan serta adanya SOP praktek

laboratorium dan praktik lapang tentang K3 dan Kesehatan Lingkungan.

2. Mempunyai staff pengajar dan Pranata Labaoratorium Pandidikan (PLP) yang

profesional serta berkompetensi dan berprestasi serta dapat melakukan

kerjasama dengan pihak ke-3 (tiga).

3. Menghasilkan produk atau jasa lingkungan dan penanganan hasil sampingan

dari pemanfaatan lingkungan yang berdampak terhadap manusia, dimana

produk dan jasa tersebut terpasarkan dengan optimal.

H. PENANGGUNG JAWAB AKTIVITAS

Penanggung jawab Pembentukkan dan Pengadaan Fasilitas Sarana

Laboratorium K3 dan Kesehatan Lingkungan pada Program Studi

Manajemen Lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda adalah

Ir. Wartomo, MP selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, dan

Pengarah Kegiatan dari pembentukan Laboratorium K3 dan Kesehatan

Lingkungan adalah Ir. Hasanudin, MP selaku Ketua Jurusan Manajemen yang

Bertanggung Jawab dalam Pelaksana Kegiatan adalah

Ir. Dadang Suprapto, MP selaku Ketua Program Studi Manajemen

Lingkungan.

proposal pembentukan lab k3 dan kesling politani

Documents