proposal puti (1)
DESCRIPTION
Proposal Puti (1TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada
masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku.Ini penting karena
Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan
pribadi,melainkan juga untuk kepentingan masyarakat,serta mempunyai
kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu
seorang Notaris dituntut lebih peka,jujur,adil dan trans paran dalam pembuatan
suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan
sebuah akta otentik.Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus
berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris,karena tanpa itu,harkat dan
martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari
masyarakat.1
Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena
dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalah gunakan
wewenang yang ada padanya, sehingga Notaris akan dapat menjaga martabatnya
sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan
aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri.Sebagaimana
harapan Komar Andasasmita, agar setiap Notaris mempunyai pengetahuan yang
cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan
masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik,
1 Komar Andasasmita, 1981, Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya, Sumur, Bandung, hal. 14.
1 1
sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena
disamping keahlian tersebut diperlukan pulake jujuran atau ketulusan dan sifat
atau pandangan yang objektif.2
Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian
hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan
dituangkan dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 117(untuk selanjutnya disebut UUJN),undang-undang mana telah
mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004,Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 (untuk selanjutnya disebut UU
Perubahan Atas UUJN).Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris menentukan“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”Notaris
dikatakan sebagai pejabat umum karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh
pemerintah. Meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah,namun
Notaris tidak dapat disamakan dengan pegawai negeri yang juga diangkat dan
diberhentikan oleh pemerintah. Yang membedakannya adalah Notaris merupakan
pegawai pemerintah tanpa menerima gaji dari pemerintah.
2 Ibid, hal. 15.
2
Diberlakukannya UUJN dan UU perubahan atas UUJN diharapkan bahwa
akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin
kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.UU perubahan atas UUJN telah
menetapkan dalam Pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan seorang Notaris3yaitu
Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,perjanjian,
dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau
yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta
autentik,menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,semuanya itu sepanjang pembuatan
akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang
lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Selain itu dalam Pasal 15 ayat (2) UU perubahan atas UUJN menyatakan
Notaris 4juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian
tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus,membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus,membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat
uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan,melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat
aslinya,memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah
lelang. Dari beberapa kewenangan tersebut jasa seorang Notaris kebanyakan
dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembuatan aktaotentik jual beli yang
3Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal15ayat(1)4Ibid, Pasal15ayat(1)
3
biasa berlaku di tengah-tengah masayrakat. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris
pada hakekatnya sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada
Notaris.
Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang muncul dari kebutuhan
hukum yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya saja jual beli tanah,
merupakan perjanjian tidak bernama, karena tidak ditemukan dalam bentuk-
bentuk perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata.5 Perjanjian jual beli merupakan
implementasi dari asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak secara bebas
dapat menentukan kemauannya. Perjanjian jual beli sering ditemukan dalam
praktek sehari-hari di masyarakat maupun di kantor-kantor notaris. Peralihan hak
atau jual beli memerlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat
umum yang disebut dengan Notaris yang diangkat oleh pemerintah. Sehingga
peralihan hak atau jual beli tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang - undangan yang
berlaku.
Notaris berkewajiban untuk memasukkan kedalam akta mengenai apa saja
yang dikehendak para pihak dan selanjutnya menuangkan pernyataan atau
keterangan para pihak tersebut kedalam akta Notaris. Sedangkan tulisan dibawah
tangan atau biasa disebut dengan akta dibawah tangan dibuat tidak dibuat
dihadapan Notaris dan dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang
serta tanpa adanya perantara berdasarkan ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata.
5https://id.wikipedia.org/wiki/Jual Beli/diakses pada tanggal 11 Maret 2016 Pukul, 20.00 WIB
4
Menurut Pasal 1 angka 7 UU perubahan atas UUJN menentukan bahwa
“akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris
menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”6.Akta
otentik7yang dimaksud adalah akta otentik sesuai dengan rumusan Pasal 1868
Kitab Undang UndangHukum Perdata(untu kselanjutnya disebut KUHPerdata)
yaitu:“Suatu akta otentik ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh
undang undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai pegawai umum yang
berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.”
Berdasarkan pasal tersebut Notaris mempunyai wewenang untuk membuat
akta otentik.Terdapat dua golongan akta otentik yang dibuat oleh Notaris yaitu
akta otentik yang dibuat oleh Notaris dimana merupakan suatu akta yang dibuat
oleh Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang
disaksikan oleh Notaris dan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris yaitu akta
yang dibuat dihadapan Notari syang memuat uraian mengenai hal-hal yang
diterangkan oleh pihak yang menghadap kepada Notaris.
Dengan ada nya UUJN dan UU perubahan atas UUJN kewenangan
Notaris dalam membuat akta otentik nanti dalam penerapannya akta tersebut
mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi semua
pihak yang terkait.Akta otentik merupakan alat bukti tulisan atau surat yang
bersifat sempurna.Akta otentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu
kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskracht) yang merupakan
6Ibid, Pasal15ayat(1)7Pasal1868KUHPerdata
5
kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahanya sebagai akta
otentik.Kekuatan pembuktian formil (formele bewijskracht )yang memberikan
kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul
diketahui dan didengar oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang
menghadap.Kekuatan pembuktian Materil (materiel ebewijskracht) yang
merupakan kepastian tentang materi atau isi suatu akta.8
Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain
untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan pada rumusan yang
diberikan dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang
melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu. Jual beli
merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensuil. Dengan kesepakatan
tersebut, pembeli terikat untuk menyerahkan kebendaan yang dijual tersebut.
Dalam kaitan dan hubungannya dengan permasalahan penyerahan hak milik ini
perlu diperhatikan ketentuan Pasal 584 KUH Perdata yang mengatakan bahwa:
Dengan pengertian bahwa perjanjian jual beli telah lahir dan mengikat para pihak
yaitu penjual dan pembeli segera setelah mereka mencapai kata sepakat mengenai
kebendaan yang diperjual belikan dan dengan harga yang harus dibayar. “Hak
milik atas suatu benda tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan
pemilikan (pendakuan), karena perikatan, karena kadaluarsa, karena pewarisan,
baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat dan dengan
penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk
8Komar Andasasmita, Op cit, hal. 20
6
pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat
bebas terhadap barang itu”Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 584
KUHPerdata tersebut adalah bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar oleh
siapapun juga (yang berarti bahwa hak milik tersebut harus pasti kebenarannya
dan tidak dapat diubah-ubah kebenarannya) dan bersifat memaksa yang harus
ditaati oleh siapa saja, dan yang termasuk dalam objek jual beli salah satunya
adalah benda tak bergerak yaitu tanah.
Berbeda dengan pengaturan perolehan hak milik yang terdapat dalam
KUH Perdata, dalam UUPA tidak dikenal adanya perolehan hak milik dengan
cara daluwarsa sebagaimana yang dikenal dalam KUH Perdata.Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Lembaran Negara
No. 18 menjelaskan:
”Setiap perjanjian bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu
hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas
tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh
dan di hadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam
Peraturan Pemerintah ini disebut penjabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan
oleh Menteri Agraria.”
Hubungan antara seseorang dengan seseorang lain menimbulkan
perhubungan hukum, perhubungan hukum mana mempunyai kriteria masing-
masing dan itu akan menimbulkan persetujuan-persetujuan dan perjanjian-
perjanjian diantara mereka. Perjanjian mana dalam perjanjian lisan, perjanjian di
7
bawah tangan ataupun akta notaris/ PPAT agar otentik dan dapat dijadikan bukti
bila terjadi masalah.
Walaupun ada dikenal asas kebebasan berkontrak tetapi setiap perjanjian
atau perikatan itu harus selalu mengacu kepada peraturan yang telah ditentukan
untuk itu. Apabila hubungan hukum itu terjadi karena adanya persetujuan antara
seseorang dengan seorang lain mengenai tanah atau rumah atau lainnya, selain
dikaitkan dengan peraturan jabatan notaris/PPAT bila tanah atau rumah yang
menjadi objek dalam perjanjian itu telah mempunyai status yang jelas dan pasti,
seperti sertifikat hak milik, hak guna bangunan dan sebagainya, maka perjanjian
itu harus dibuat di hadapan pejabat yang ditunjuk ialah Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT). Aturan seperti ini telah diatur dalam Undang-Undang Pokok
Agraria, peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan telah dicabut dan
disempurnakan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah dan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Jadi setiap perjanjian diantara seorang dan seorang yang lainnya atau
antara seorang dengan badan hukum atau sebaliknya, telah tersedia perangkat
hukum yang mengaturnya agar tidak terjadi penyimpangan dari apa yang telah
ditetapkan oleh undang-undang. Apabila terjadi penyimpangan, harus dapat
dibuktikan bahwa penyimpangan itu dapat dibenarkan karena tidak merugikan
para pihak dan telah terjadi secara berkesinambungan dari generasi ke generasi
dan telah baku dan diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan dampak yang
negatif dalam masyarakat maupun pihak-pihak yang melakukan perjanjian
8
tersebut. Masalah inilah yang ingin diangkat kepermukaan dimana seseorang yang
mengalihkan hak tanahnya yang telah bersertifikat kepada orang lain tetapi tidak
memakai jalur yang ditetapkan oleh peraturan yang ada, penyerahan tanah
tersebut dengan memakai akta notaris/ PPAT. Secara hukum dalam pelaksanaan
tugasnya notaris/ PPAT pada dasarnya bertumpu pada kegiatan pembuatan akta
yang serba formal-prosedural, meski disamping tugas tersebut ia dapat juga
memberi nasihat hukum.
Dikatakan demikian karena kewajibannya hanya melayani pengusahaan
perbuatan hukum dan pihak-pihak yang memakai jasanya. Itulah sebabnya
perjanjian dan ketetapan yang dibuat oleh notaris/PPAT dalam bentuk akta
merupakan perbuatan dari para pihak yang meminta jasanya untuk membuat
pengesahan formal. Pelaksanaan perjanjian peralihan hak/jual beli harus
memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Kekurangan syarat-syarat tersebut mengakibatkan akta perjanjian peralihan hak
itu menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Apabila perjanjian peralihan
hak/ jual beli dinyatakan batal demi hukum, maka sejak semula akta itu dianggap
tidak pernah ada. Perjanjian peralihan hak yang dinyatakan dapat dibatalkan maka
sejak semula akta itu dianggap ada tetapi kemudiandi batalkan oleh pengadilan
atas permintaan pihak terkait sehubungan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat
subjektif dari perjanjian itu. Hal itu berarti juga bahwa selama tidak ada pihak-
pihak yang keberatan atas adanya perjanjian itu dan tidak adanya pemohon
pembatalan atas perjanjian itu, maka perjanjian itu tetap dianggap berlaku.
Adanya sanksi hukum karena tidak dipenuhinya syarat-syarat subjektif. Akta
9
peralihan hak yang dinyatakan batal demi hukum adalah jika syaratsyarat objektif
dari perjanjian itu tidak terpenuhi. Adapun mengenai akta peralihan hak yang
dapat dibatakan adalah jika syarat-syarat subjektif dari perjanjian itu tidak
terpenuhi.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan
menyusunnya dalam bentuk tesis dengan judul “ANALISIS YURIDIS TUGAS
DAN FUNGSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI
(STUDI PENELITIAN DI KANTOR NOTARIS DEVI ANANJI, S.H, M.Kn
KOTA BATAM)”.
B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting
karenamerupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas
permasalahan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai jelas
sesuai dengan apa yang diharapkan.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tugas pokok dan fungsi notaris dalam
persfektif pembuatan akta jual beli?
2. Bagaimana implementasi analisis yuridis mengenai tugas pokok dan fungsi
notaris dalam persfektif pembuatan akta jual beli (Studi penelitian di Kantor
Notaris Devi Ananji, S.H, M.Kn Kota Batam)?
10
3. Apakah faktor yang menjadi kendala/hambatan mengenai tugas pokok dan
fungsi notaris dalam persfektif pembuatan akta jual beli (Studi penelitian di
Kantor Notaris Devi Ananji, S.H, M.Kn Kota Batam)?
C. Tujuan Penelitian
Dalam suatu penelitian tidak mungkin lepas dari tujuan tertentu yang ingin
dicapai, sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha
untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu
pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tugas pokok dan fungsi notaris
dalam persfektif pembuatan akta jual beli.
2. Untuk mengetahui implementasi analisis yuridis mengenai tugas pokok dan
fungsi notaris dalam persfektif pembuatan akta jual beli (Studi penelitian di
Kantor Notaris Devi Ananji, S.H, M.Kn Kota Batam).
3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala atau hambatan mengenai tugas
pokok dan fungsi notaris dalam persfektif pembuatan akta otentik (Studi
penelitian di Kantor Notaris Devi Ananji, S.H, M.Kn Kota Batam).
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat secara teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran di bidang ilmu
hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum secara teoretis9
mengenai analisis yuridis mengenai tugas pokok dan fungsi notaris dalam
persfektif pembuatan akta jual beli.
9 Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana(S2), Universitas Batam, 2014, hal. 7.
11
2. Manfaat secara Praktis
Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar praktis10
yang akurat terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan disamping itu hasil
penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-
teori yang sudah ada mengenai analisis yuridis mengenai tugas pokok dan
fungsi notaris dalam persfektif pembuatan akta jual beli.
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
1. Kerangka Teori
Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat
konsep, definisi, dan disusun secara sistematis.11 Fungsi teori secara umum
mengandung fungsi menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction) dan
pengendali (control). Dalam sebuah penelitian teori yang digunakan harus sudah
jelas karena fungsi12 teori dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:
a. Untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variabel
yang akan di teliti
b. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian
c. Memprediksi dan menemukan fakta tentang sesuatu hal diteliti.
Teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu dan
pernyataan tersebut harus diuji dalam penelitian. Suatu teori secara logis hampir
konsisten artinya tidak ada hal-hal yang bertentangan di dalam kerangka teori
yang bersangkutan. Dalam penulisan karya ilmiah kerangka teori sangat penting
10 Ibid, hal. 711 Sugiyono.Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012 12 Ibid.,hal. 57
12
peranannya untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah dalam
penelitian. Kerangka13 teori merupakan sarana bagi peneliti yang harus
mengemukakan teori normatif yang relevan dengan penelitian yang akan
dilakukan dan harus dijelaskan variable penelitian dan hubungan antar variabel
yang dibentangkan.
Kerangka teori untuk menganalisis secara yuridis mengenai peranan
notaris dalam proses pembuatan akta fidusia dikaitkan dengan analisis aspek
hukum mengenai peranan Notaris dalam proses pembuatan akta fidusia dengan
menggunakan
Grand theory : analical jurisprudence dari John Austin yang mengatakan bahwa
pada hakikatnya positivisme law (Undang-undang) dan Positive morality (hukum
kebiasaan). Jadi logika hukum adalah Undang-undang, hukum kebiasaan akan
diakui bila dikukuhkan menjadi Undang-undang oleh pejabat berwenang sehingga
memberikan kewenangan penuh bagi seorang pejabat yang sedang menjalankan
tugas jabatannya.14
Karakteristik hukum yang terpenting menurut Austin terletak pada
karakter imperatifnya. Hukum dipahami sebagai suatu perintah dari penguasa.
Akan tetapi tidak semua perintah oleh Austin dianggap sebagai sebagai hukum,
menurut pandangannya hanya oleh perintah-perintah umum yang mengharuskan
13 Buku pedoman, Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2), Universitas Batam, 2014, Hal. 814 Ibid, hal. 67
13
seseorang atau orang-orang untuk bertindak atau bersabar dari suatu kelas pantas
mendapat atribut hukum.15
Kata kunci dalam hukum menurut Austin adalah perintah – hukum dalam
masyarakat adalah perintah umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan,
yakni otoritas politik yang paling tinggi (the supreme political authority), yang
berfungsi mengatur perilaku anggota masyarakat. Yang memiliki kedaulatan ini
mungkin individu atau juga sekelompok individu.Syaratnya : (1) individu atau
kelompok individu merupakan orang atau sekelompok orang yang dipatuhi oleh
segenap anggota masyarakat; dan (2) individu atau kelompok individu yang
berdaulat ini tidak patuh pada siapa pun juga di atasnya. Jadi sumber hukum
menurut Austin, adalah penguasa teringgi yang de facto dipatuhi oleh segenap
anggota masyarakat sementara ia sendiri tidak tunduk pada siapa pun. Dengan
demikian,Austin mempertanggungjawabkan validitas hukum dengan merujuk
pada asal usul atau sumber yang secara faktual empiris diakui memiliki otoritas
untuk menciptakan hukum.16
Hukum menurut Austin harus dipahami dalam arti perintah karena hukum
seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih (apakah mematuhi atau tidak
mematuhi).Hukum bersifat non optional.Karena itu, mengkritik para penganut
teori hukum kodrat Austin menegaskan bahwa hukum bukan setumpuk peraturan
atau nasihat moral.Hukum dalam arti terakhir ini tidak punya implikasi hukuman
apapun. Ketika hukum tidak lagi dapat dipaksakan , yakni pelanggarannya dikenai
hukuman atau sanksi hukum, maka hukum tidak lagi dapat disebut hukum; atau
15 Opcit, Sudikno Mertokusumo, hal. 8516 Opcit, Andre Ata Ujan, hal. 70
14
hukum kehilangan esensinya sebagai perintah. Dengan demikian, kepatuhan pada
hukum adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar.Menyebut perintah
sebagai hukum tetapi dalam praktek tidak dapat ditegakkan melalui penerapan
sanksi hukum adalah absurd, karena hukumyang demikian tidak mampu
memenuhi fungsi sosialnya sebagai alat kontrol terhadap tingkah laku masyarakat.
PadahalAustin mengontrol perilaku masyarakat adalah fungsi utama
hukum.Dalam arti ini, sebetulnya Austin sepakat dengan Aquinas yang juga
melihat hukum sebagai alat kontrol sosial.Akan tetapi, berbeda dengan Aquinas
yang melihat hukum tertuma sebagai hasil kerja rasio, Austin justru menekankan
watak perintah hukum yang bersumber pada kedaulatan penguasa.Dalam arti ini,
pandangan hukum Aquinas lebih lunak dibandingkan dengan pandangan Austin.17
Hukum sebagai perintah, menurut Austin, memuat dua elemen
dasar.PertamaI, hukum sebagai perintah mengandung pentingnya keinginan,
yakni keinginan dari seorang penguasa bahwa seseorang harus melakukan atau
menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu.Tentu saja, tidak semua keinginan
mempunyai kekuatan sebagai hukum.Kalau saya ingin makan, misalnya,
keinginan seperti ini pasti bukan hukum sifatnya. Karena itu, keinginan dalam arti
hukum memiliki kekhususan, yakni bahwa “pihak yang terkena hukum harus
menanggung akibat yang tidak menyenangkan atau membahayakan dari yang lain
apabila gagal memenuhi hukum yang berlaku.” Dengan demikian, hukum dalam
arti perintah yang mengungkapkan keinginan penguasa pada dasarnya memuat
ancaman hukuman bagi siapa pun yang berada di bawah hukum yang berlaku.
17 Opcit, Sudikno Mertokusumo, hal. 89
15
Karena itu elemen hukum yang kedua ialah bahwa hukum memiliki
kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan
membahayakan subjek yang melanggarnya. Individu yang terkena perintah
dengan sendirinya terikat, wajib berada dibawah keharusan untuk melakukan apa
yang diperintahkan. Kegagalan memenuhi tuntutan perintah akan berakibat bahwa
subjek yang terkena perintah mendapat sanksi hukum.18
Midlleteory : menggunakan teori pembangunan hukum dari W. Friedmen
bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur
sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum
(substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).Struktur hukum
menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat
perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living
law) yang dianut dalam suatu masyarakat.Struktur dari sistem hukum terdiri atas
unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis
kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari
pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan
legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden,
prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal
struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan
perangkat hukum yang ada.
Kemudian telah dari karya tulis ini juga menggunakan teori pembangunan
hukum yang dikemukakan
18 Opcit, Andre Ata Ujan, hal. 71
16
Appllied theory : dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai alat
pembaruan dan pembangunan19 masyarakat, yang berfungsi untuk memelihara
ketertiban masyarakat yang sedang membangun. Oleh karena itu, hasil-hasil
pembangunan harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Selain itu hukum harus
dapat membantu proses perubahan pembangunan masyarakat tersebut.
2. Kerangka Konsep
Penulisan tesis adalah tulisan ilmiah yang memiliki konsep penulisan,
karena konsep20 adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang
memngambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan)
tertentu.Kerangka21 konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan
antara konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur
konkrit dari teori. Namun masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini
dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.Untuk selanjutnya peneliti
memberikan definisi operasional dari beberapa variabel yang terkandung dalam
judul tesis penelitian ini yang dimaksud dengan:
a. Analisis Yuridis
Dalam penelitian yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah
kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu
19 Ibid, hal. 21, Pembangunan adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, hukum dan infrastruktur masyarakat. Pembangunan juga disejajarkan dengan kata perubahan sosial. 20 Idburhanuddin. Wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis-dalam-metode-penelitian/(internet), diteliti pada tanggal 13 Mei 2015;22:2621 Buku pedoman, Penyusunan Proposal Dan Tesis Program Megister ilmu Hukum Pasca
Sarjana (S2), Universitas Batam, 2014, Hal 8
17
permsalahan untuk dikaji lebih dalam kemudian menghubungkannya dengan
hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan
permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan
dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai
jalan keluar atau jawaban atas permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis
yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang
sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah analisis yuridis mengenai
tugas pokok dan fungsi notaris dalam persfektif pembuatan akta jual beli.
b. Peran Notaris adalah menuangkan suatu kejadian di bidang ekonomi dalam
suatu bentuk hukum, memberi nasehat kepada para pelanggan dan kepercayaan
dari pelanggan merupakan dasar hubungan mereka dengan pelanggan.22
Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada
masa Roma Kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau
notaris pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato.
Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, Notarius, yang kemudian
menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenografer.
Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.
Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun
yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila
ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak
lagi dapat dianggap netral.23
22 G.H.S. LumbanTobing, Opcit, hal. 3023 Opcit, G.H.S, Lumban Tobing, hal. 3
18
Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan
penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas
permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya,
notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk
mencegah terjadinya masalah.
c. Tugas pokok dan fungsi notaris adalah
d. Akta jual beli dalam hukum Romawi akta disebut sebagai gesta atau
instrumenta forensia,juga disebut sebagai public amonumenta atau akta
publica. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (public
aepersonae).Dari berbagai kata tersebut diatas kemudian muncul kata-kata
publicare dan insinuari, actis inseri,yang artinya mendaftarkan secara
publik.24Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditanda
tangani,dibuat untuk dipakai sebagai bukti,dan dipergunakan oleh orang,untuk
keperluan siapa surat itu dibuat.Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo
akta adalah surat yang diberitan datangan,yang memuat peristiwa-
peristiwa,yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak
semula dengan sengaja untuk pembuktian.25Akta Jual beli merupakan dokumen
yang membuktikan adanya hak dari pemilik sebagai penjual dan pembeli
24MuhammadAdam,IlmuPengetahuanNotariat,SinarBaru,Bandung,1985,hlm25225DaengNaja,TeknikPembuatanAkta,PustakaYustisia,Yogyakarta,2012,hlm1
19
sebagai pemilik baru dengan dilakukannya adanya pembayaran yang telah
disepakati
F. Asumsi
Asumsi adalahPra Anggapan dimana suatu proposisi bias dianggap benar
tanpa perlu ada bukti. Proposisi dapat dianggap benar oleh seseorang meskipun
harus dibuktikan oleh seseorang lainnya. Suatu asumsi erat kaitannya, dengan
masalah fakta, seperti pernyataan bahwa dalam kehidupan politik semua rakyat
dituntun oleh prinsip kepentinga itu sendiri. Atau mungkin juga berkaitan dengan
nilai, seperti asumsi dalam penelitian ini mengatakan bahwa Notaris mempunyai
tugas dan kewenangan dalam memberikan pelayanan berdasarkan atas
pelaksanaan jabatannya. Beberapa asumsi dapat diungkapkan secara terbuka
sedang beberapa lainnya tidak. Namun begitu secara logika ia tersirat di dalam
apa pun yang diucapkannya.
Dalam penulisan tesis ini peneliti dengan berpedoman Buku Pedoman
Penulisan Tesis ini menetapkan asumsi yang membantu memberikan hakikat,
bentuk dan arah argumentasi.26Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka
dalam penelitian tesis ini peneliti mengemukakan beberapa asumsi terkait dengan
objek yang sedang diteliti yaitu:
1. Diasumsikan bahwa pengaturan hukum mengenai tugas pokok dan fungsi
notaris dalam perspektif pembuatan akta jual beli, berdasarkan hasil
penelitian awal penulis maka didapati bahwa pengaturan hukum terhadap
26 Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2), Universitas Batam, 2014, hal. 8 huruf F
20
notaris mengacu pada Undang-undang Jabatan Notaris, dan sudah sesuai
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dan Notaris dalam
membuat akta jual beli harus sangat teliti dan berhati-hati.
2. Diasumsikan bahwa implementasi analisis yuridis tugas pokok dan fungsi
notaris dalam persfektif pembuatan akta jual beli (Studi penelitian di Kantor
Notaris Devi Ananji, S.H, M.Kn Kota Batam), berdasarkan hasil penelitian
awal penulis maka didapati bahwa di Kantor Notaris Devi Ananji, S.H, M.Kn
tugas pokok dan fungsi Notaris sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Diasumsikan bahwa faktor yang menjadi kendala/hambatan mengenai tugas
pokok dan fungsi notaris dalam persfektif pembuatan akta jual beli (Studi
penelitian di Kantor Notaris Devi Ananji, S.H, M.Kn Kota Batam),
dilapangan maka penulis mendapatkan bahwa jika terjadi hambatan berupaya
adanya sengketa atas akta jual beli maka langkah yang dilakukan adalah
melakukan koordinasi kerja dengan oragnisasi Ikatan Notaris Indonesia
G. Keaslian Penelitian
Dari hasil tinjauan penulis di perpustakaan kampus Universitas Batam dan
dari penelusuran penulis diberbagai Universitas di Indonesia melalui media
internet, sampai sejauh ini penulis belum menemukan penelitian yang khusus
meneliti tentang implementasi analisis yuridis tugas pokok dan fungsi notaris
dalam persfektif pembuatan akta jual beli (Studi penelitian di Kantor Notaris Devi
Ananji, S.H, M.Kn Kota Batam).
H. Metode Penelitian
21
Penelitian dalam realisasinya dengan metodologi penelitian hukum untuk
melaksanakan pengkajian penelitian yang akan menghasilkan karya ilmiah pada
lingkungan akademik yang dibedakan berdasarkan strata yaitu: skripsi untuk
jenjang strata sarjana, tesis untuk jenjang strata pasca sarjana dan disertasi untuk
jenjang strata doktoral.27 Metode penelitian hukum di dalam bahasa inggris
disebut legal research methode memiliki esensi pemikiran tentang penelitian. Jika
di telaah dari kata penelitian di dalam Bahasa Inggris dengan peristilahan re
search memiliki makna re = kembali dan search = mencari sehingga jika
digabungkan menghasilkan makna mencari kembali. Hal yang dicari kembali di
dalam penelitian adalah kebenaran yaitu kebenaran non eksoterik28 dengan kata
kunci melakukan kegiatan penelitian berdasarkan metodologi penelitian harus
ilmiah, unsurnya harus objektif dan sistematis. Metodologi penelitian hukum
sangat dibutuhkan dalam mengaji hal tentang pendaftran tanah secara sistematis.
Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk
menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan
konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat,
membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.29
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa
dan konstruksi yang dilakukan secara meroologis, sistematis, dan konsisten,
metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah
27 Idham, Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum, Perkuliahan Pada Program Studi Magister Kenotariatan-UNIBA, Batam, 15 November 2015; 19:35 wib28 Penulis menemukan adanya relevansi pendapat plato seorang filsuf yunani yang berpendapat bahwa penelitian dilakukan sebagai upaya untuk menemukan kembali kebenaran yang memenuhi unsure formal dan material bagi suatu objek penelitian, bahan ajar metodologi penelitian hukum, prodi, mkn. Uniba, 14 november 2015, 10:00 wib. Oleh Dr. Idham, S.H.,M.Kn29 Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 3
22
berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang
bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Sementara pengertian penelitian
hukum di jelaskan oleh Soerjono Soekanto30. Penelitian hukum meruakan suatu
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu,
yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, untuk
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang
timbul di dalam gejala yang bersangkutan31.
Metode penelitian yang digunakan tergantung pada jenis yang dilakukan.
Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau
dari segi dan sudut sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin
ilmunya. Sudut sifatnya, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian
eksploratif, diskriptif dan eksplanatoris. Dari sudut bentuk, suatu penelitian dapat
dibedakan menjadi penelitian diagnostik, preskriptif dan evaluatif32. Penelitian
hukum yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian sistematik
hukum, dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi:
subjek hukum; hak dan kewajiban; peristiwa hukum; hubungan hukum; objek
hukum.
1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi data atau dapat dikatakan jenis penelitian adalah suatu pilihan jenis
format penelitian di dalam meneliti objek penelitian pada bidang ilmu hukum
30 Soekanto Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, hal. 42
31 Ibid., hal. 4332 Buku Pedoman Penyusunan Proposal Dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca
Sarjana (S2), Uniba, 2015, hal 9
23
yang diteliti oleh peneliti. Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya
spesifikasi penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto dibedakan yaitu
penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.
Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum doktriner, juga
disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian
hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada
peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian
perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak
dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.
Peneliti dalam melakukan penelitian atas objek penelitian ini telah menetapkan
spesifikasi penelitian hukum normatif33.
1. Metode pendekatan
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penggabungan metode antara
pendekatan normative “legal research” dengan metode pendekatan empiris
“juridis sociologies”. Mekanisme penelitian dengan metode pendekatan hal ini
gabungan ini dilakukan dengan cara penguraian penjelasan penelitian cara
induktif mengarah kepada cara deduktif dan sebaliknya. Dilakukan oleh
penulis untuk membantu menjelaskan tentang duduk hubungan antar variable
penelitian dan objek penelitian sehingga dapat menghasilkan suatu pengertian
yang sangat membantu pembaca khusunya peneliti berikutnya serta kaum
akademisi.
2. Lokasi penelitian, populasi dan sampel
33 Soerjono Soekanto, Jenis Penelitian Antara Lain Penelitian Hukum Normative Atau Dokriner Dan Penelitian Hukum Empiris Atau Sosiologis. hal. 9
24
Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Notaris Devi Ananji, S.H, M.Kn Kota
Batam. Dengan berbagai pertimbangan yang mendasar dalam hal bahwa kantor
Notaris Devi Ananji jaraknya lebih dekat dengan rumah penulis dan lebih
mudah dalam hal mendapatkan data yang diinginkan penulis.
a. Populasi dilakukan pada masyarakat yang memakai jasa notaris dalam
membuatakta jual beli di Kantor Notaris Devi Ananji, S.H, M.Kn Kota
Batam.
b. Sampel dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan melalui kuisioner
kepada masyarakat, Notaris Devi Ananji, S.H, M.Kn dan satu orang staf
bagian pembuatan akta jual beli diKantor Notaris Devi Ananji, S.H, M.Kn
Kota Batam.
c. Penetapan lokasi, populasi dan sampel penelitian oleh peneliti guna untuk
mensetralisasikan lokasi serta efektifitas dan efisiensi dalam penelitian.
3. Teknik pengumpulan data dan alat pengumpulan data
Dalam bagian ini akan sekaligus dijelaskan mengenai bahan hukum yang
akan digunakan sebagai dasar analisis dari permasalahan yang akan diteliti
dalam studi kepustakaan (penelitian normative). Bahan hukum sebagaimana
dimaksudkan oleh peneliti terutama dalam konteks melaksanakan penelitian
dalam ranah ilmu pengetahuan dibidang hukum dapat dikualifikasikan yaitu
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Dalam
penelitian tesis ini yang dapat dikelompokkan kedalam bahan hukum primer
adalah:
25
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Undang-Undang Pokok Agraria Nom or . 5 Tahun 1960
c. Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor30Tahun2004tentang
JabatanNotaris.
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentangn
Perubahan Atas Undang-UndangNomor30 Tahun 2004.
e. Kitab Undang-UndangHukum Perdata (KUHPerdata).
f. Kitab UndangUndangHukum Pidana (KUHP).
Selain itu penulis menetapkan digunakannya peraturan pendukung lainnya
dalam penelitian tesis ini bahan hukum sekunder yaitu:
a. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
b. KodeEtikNotaris.
Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini dapat
dikelompokkan sebagai berikut:
a. Dokumen akta jual beli yang dibuat oleh Notaris.
b. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Notaris Devi Ananji, S.H, M.Kn
guna penertiban pemberkasan di Kantornya.
Penulis melakukan studi penelitian terhadap sejumlah besar
peraturan yang mengandung materi pengaturan tentang proses pendaftaran
tanah secara sistematik, hal ini dipandang penting karena dapat menunjukkan
gejala-gejala terjadinya faktor penghambat yang berpotensi membentuk
26
jurang pemisah yang sangat dalam. Penulis mengharapkan adanya sisi lain
dari peraturan dan/atau diluar peraturan yang dapat dijadikan suatu alasan
mendasar yang dapat menjembatani antara BPN dengan masyarakat.
4. Analisis data
Analisis data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian.
Menurut pendapat M. Kasiram bahwa analisis data adalah suatu tindakan
tentang analisis data yang memiliki fungsi untuk memberi arti, makna dan
nilai yang terkandung dalam data itu. Tahapan dalam penelitian tesis ini
menggunakan metode kualitatif karena masalah yang diselidiki adalah pola
tingkah laku yang dilihat dari “frame of reference”, jadi individu sebagai
actor senral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta
menempatkan sebagai bagian dari suatu keseluruhan (holostik).
5. Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian34 ini disusun berdasarkan sistematika atau tahapan yang
dimulai dari pelaksanaan penelitian hingga ke tahap analisis data dan penulisan
laporan penelitian hingga ke tahap analisis data dan penulisan laporan
penulisan penelitian.
34Opcit, Buku Pedoman, hal. 21
27
Tabel 1.1 Jadwal Penelitian
Nama KegiatanJANUARI
2016
FEBRUARI
2016
MARET
2016
APRIL
2016
MEI
2016
JUNI
2016
1
Studi pendahuluan
2Proposal tesis
3Seminar proposal tesis
4Studi empiris kelapangan
5Penyusunan laporan hasil
penelitian (Draft tesis)
6Ujian tesis
7
Pendidikan dan
penggandaan tesis final
I. Sistematika penelitian
Sistematika penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:
BAB I : Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang,
perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat
penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep,
metode penelitian, dan sistematika penelitian
BAB II : Dalam bab ini akan diuraikan permasalahan pertama dalam
tesis ini antara lain akan dianalisis pengaturan hukum
28
mengenai tugas pokok dan fungsi notaris dalam persfektif
pembuatan akta jual beli.
BAB III : Dalam bab ini akan dianalisis konstruksi permasalahan
kedua dalam tesis ini termasuk mengenai implementasi
analisis yuridis mengenai tugas pokok dan fungsi notaris
dalam persfektif pembuatan akta jual beli (Studi penelitian
di Kantor Notaris Devi Ananji, S.H, M.Kn Kota Batam).
BAB IV : Dalam bab ini akan dianalisis permasalahan ketiga dalam
penelitian tesis ini yaitu faktor yang menjadi
kendala/hambatan mengenai tugas pokok dan fungsi notaris
dalam persfektif pembuatan akta jual beli (Studi penelitian
di Kantor Notaris Devi Ananji, S.H, M.Kn Kota Batam).
BAB V : Dalam bab terakhir berisi penutup, dalam bagian ini
peneliti menyampaikan kesimpulan dan saran-saran
terhadap permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.
29
DAFTAR PUSTAKA
a. Buku-Buku
Dr. Titik Triwulan T., S.H., M.H.Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Indonesia
Ateng Syafrudin, 2002, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum,Penerbit. Raja Grafindo, Jakarta.
Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2), Universitas Batam, 2014.
DaengNaja, 2012, TeknikPembuatanAkta,PustakaYustisia,Yogyakarta.
E. Suherman, 1979, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan), Cet. II, Alumni, Bandung.
Hans Kelsen, 2011, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
HusniThamrin,2011,PembuatanAktaPertanahanolehNotaris,LaksbangPressindo,Yogyakarta.
H. Chaerudin, 1999, Filsafat Suatu Ikhtisar, FH UNSUR, Cianjur.
30
Idham, 2004, Konsolidasi Tanah Perkotaan Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat, Alumni Bandung.
Jemmy Rumengan, 2010, Metode Penelitian, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
J.G.BrouwerdanSchilder,1998,ASurveyofDutchAdministrative Law, Nijmegen: Ars Aeguilibri.
Komar Andasasmita, 1981, Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya, Sumur, Bandung.
L.J.VanApeldoorn,1996,PengantarIlmuHukum,PradnyaParamita cetakan 26, Jakarta.
Nazir, Moh. 2011, Metode Penelitian. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
M. Burhan Bungin, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Andi, Jakarta.
Masyhur Efendi, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
MiriamBudiardjo,1998, Dasar-DasarIlmuPolitik,GramediaPustaka Utama, Jakarta.
MuhammadAdam, 1985, IlmuPengetahuanNotariat,SinarBaru,Bandung.
Philipus M.Hadjon, 2008, Tentang Wewenang, Makalah Universitas Airlangga, Surabaya.
RidwanHR,2013,HukumAdministrasiNegara,RajaGrafindoPersada, Jakarta.
31
_________, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.
Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Ahmadi Miru, Hukum Merek , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya,1999
Budi Agus Riswandi, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Raja Grafino Persada, Jakarta, 2004
Esmi Warasih, Pranata Hukum, sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2005
Gunawan Widjaya, Seri Hukum Bisnis (Lisensi), Raja GrafindoPersada, Jakarta,2003
Harsono adisumarto, Hak Milik Intelektual khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (industry property), Akademika Presindo,Jakarta, 1985
H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1998
H.OK Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual , PT Raja GrafindoPersada, Jakarta 2004
32
Insan Budi Maulana; Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997
Iman Syahputra, Hak Kekayaan Intelektual (suatu pengantar), Harvarindo,
Jakarta, 2007
J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra aditya Bakti, Bandung, 1992
_______________, Seri Hukum Bisnis (Alternatif Penyeloesaian Sengketa), Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2001
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980
Muhamad Djumhana, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
cli __________________, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006.
Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif), UII Press,Yogyakarta ,2007
Muhammad Abdul Kadir, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Inteltual di Indonesia, Pustaka bani Quraisy, Bandung, 2004
R Soebekti dan R Tjitrosudibyo, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta, 1986
33
Roscou Pound, Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan Mohammad Radjab) Cetakan Ketiga, Bharatara Karya Aksara, 1982
Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia,Alumni Bandung, 2003
Soekardono, R : Hukum Dagang Indonesia , Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta 1983,
Sudarga Gautama, Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual, PT Eresco,Bandung, 1990
_______________, Hukum Merek Indonesia, Citra aditya Bakti, Bandung, 1990
_______________, Komentar atas Undang-Undang Merek tahun 1992
dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, Alumni Bandung, 1994
_______________,Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPs, GATT, Putaran Uruguay 1994
, Citra aditya Bakti, Bandung, 1994
Taryana Sunandar, Perlindungan HAKI (di negara –negara Asean), Sinar
Grafika, Jakarta, 2007
Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni Bandung, 2006
W.R. Cornish, Intellectual Property dalam Etty Susilowati, “Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur”, Yogyakarta: Genta Press, 2007
Wiratmo Dianggoro : Pembaharuan UU Merek dan ampak Bagi Dunia Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis , Volume 2
34
Utomo, Budi. 2013. Hukum Perdata. Penerbit Sejahtera: Yogyakarta
Utomo, Budi. 2012. Hukum Perjanjian. Penerbit Mandala: Surabaya.
b. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan-undangan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
c. Buku Pedoman Tesis, makalah, artikel,jurnal dan surat kabar
Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum
Pasca Sarjana (S2), Universitas Batam, 2014.
Kamus Besar Bahasa Indonesia
d. Website/Internet
http://definisi_pengertia_analisis_menurut_para_ahli.html, di unduh pada tanggal
20 Januari 2016, Pukul. 20.00 Wib
35