PROSEDUR DAN TATA CARA

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

(PERKA BKN 21/2010 )

D I R E K T O R AT P E R AT U R A N P E R U N D A N G - U N D A N G A N

B A D A N K E P E G AWA I A N N E G A R A

Pasal 86 ayat (1) s.d. (3) Undang-Undang No. 5 Tahun2014

Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi

disiplin PNS.

Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan

berbagai upaya peningkatan disiplin.

PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun2014

PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin

PNS tingkat berat.

Pasal 139 Undang-Undang No. 5 Tahun2014

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8/1974 jo Undang-Undang No. 43/1999 dinyatakan masih

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undangini.

D A S A R H U K U M

P R I N S I P D A S A R P P 5 3 / 2 0 1 0

1

2

P R I N S I P D A S A R P P 5 3 / 2 0 1 0-2

3

4

5

DISIPLIN?KesanggupanPNS u/ menaati kwajiban &menghindari

larangan yg ditentukan PPU dan/atau peratkdinasan

Apbl tdk ditaati/dilanggar

Dijatuhi HD

6

PNS tidak menaati Pasal 3 dan Pasal 4,

dijatuhi Hukuman Disiplin (HD).

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan

dalam PPU pidana, PNS yang melanggar

disiplin dijatuhi HD.

“Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”:Datang ke kantor, melaksanakan tugas, pulang sesuai ketentuan jam kerja

Keterlambatan masuk kerja dan/atau plg lbh cepat dihitung scrkumulatif.

Apbl dtg terlambt dan/atau plg lbh cepat mencapai 7 ½jam,

dikonversi = 1 hari tdk masuk kerja9

T I N G K AT D A N J E N I S H U K U M A ND I S I P L I N

Teguran Lisan

Teguran Tertulis

Pernyataan Tidak Puas Secara

tertulis

RINGAN

SEDANG

BERA

T

Turun Pangkat 3 Tahun

Turun Jabatan

Bebas dari Jabatan

PDH tidak APS

Tunda KGB 1thn

Tunda KP1 thn

Turun Pangkat 1 thn

PROSEDUR PEMANGGILAN,

PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN

HUKUMAN DISIPLIN

1. Pemanggilan

Setiap PNS bawahan yg diketahui/diduga melakukan

pelanggaran disiplin

Atasan langsung memperkaya informasi / mencari bukti yang

diperlukan dari orang yang dianggap mengetahui/ pemberi

informasi (Psl. 26)

1. Atasan langsung melakukan pemanggilan secara

tertulis (Psl. 23 ayat 1 ).

2. Jarak antara tanggal pembuatan srt panggilan dgn

tanggal disuruh menghadap untuk diperiksa

minimal 7 hari kerja.( Psl. 23 ayat 2)

1. Apabila PNS tersebut hadir pada tanggal yang ditentukan pada srt

panggilan tersebut , maka dilakukan pemeriksaan, tetapi apabila tdk

hadir maka dilakukan pemanggilan ke dua ( Psl. 23 ayat 3).

2. Pemanggilan ke dua dibuat selambat-lambatnya 7 hari setelah tanggal

seharusnya ybs hadir pada panggilan pertama (Psl. 23 ayat 3)

1. Jarak antara tanggal pembuatan srt panggilan ke 2 dengan tanggal

disuruh menghadap untuk diperiksa tetap minimal 7 hari kerja.

2. Apabila PNS tsb hadir pada tanggal yang ditetntukan pada srt panggilan

ke 2, maka dilakukan pemeriksaan.

3. Apabila tidak hadir, maka seluruh pelanggaran disiplin yang diduga

dilakukannya

dianggap diakui, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan menentukan

jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ( Psl. 23 ayat 4).

II. Pemeriksaan

1. Wujud Pemeriksaan dituangkan dalam BAP.

2. Format BAP dibuat dalam bentuk “Pertanyaan (5W-1H)” dan “Jawaban.”

3. Utarakan bahwa kejujuran ybs merupakan pertimbangan menentukan

hukuman

4. Utarakan bahwa pengakuan dlm BAP hanya salah satu bukti

Materi BAP :

1. Kesehatan ybs (hanya jawaban orang sehat yang dapat dipertanggung

jawabkan).

2. Kebenaran dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya (jangan

beritahukan tentang bukti-bukti atau informasi tambahan yang telah sdr

peroleh atau orang yang mengetahui perbuatan ybs, kecuali ybs tdk mengaku

atau untuk menggali yang sebenarnya).

3. Pertanyaan berikutnya sebaiknya bersumber dari jawaban ybs atas pertanyaan

sebelumnya.

4. Dalam hal ybs tdk mengaku, utarakanlah satu demi satu bukti /

informasi yang ada pada saudara sesuai dengan substansi pertanyaan

saudara.

5. Jika belum mengaku juga, utarakanlah bukti/ informasi berikutnya, demikian

seterusnya sampai ybs mengaku.

6. Jika telah mengaku, tanyakanlah faktor faktor yang

mendorong ybs melakukan perbuatan tersebut.

7. Tanyakan juga tetang akibat/ dampak perbuatannya terhadap

ybs, kantor, pemerintah ( untuk mengetahui tingkat

kesadaran dan kesengajaan ybs dalam melakukan perbuatan

tsb)

8. Tanyakan juga tentang kebenaran jawabannya,

keterpaksaan ybs dalam menjawab ( utk menghindari

pencabutan keterangan kemudian).

NB

1. BAP harus ditanda tangani pemeriksa dan yang diperiksa,

jika ybs tdk bersedia menandatangani, buat catatan pada

kolom tanda tangan ybs bahwa dia tdk bersedia menanda

tangani, dengan demikian BAP sah. (Psl. 28 ayat 1, 2)

2. Serahkan satu set BAP kepada ybs, bila tdk bersedia

menerima, buat catatan pada kolom tanda tangan ybs

bahwa ybs tdk bersedia menerima copi BAP tersebut,

dengan demikian dianggap telah diterima. ( Psl. 28 ayat 3)

30

BERITA ACARAPEMERIKSAAN

…… Pada hari …. Tanggal .. Bulan …. Tahun …. Bertempat di ruang pemeriksaan ...., Kami :

.........1. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

.........2. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

.........3. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

......... Berdasarkan wewenang yang ada pada kami sesuai dengan Surat Perintah Kepala ..... Nomor .....

Tanggal ...... Telah mengadakan pemeriksaan terhadap :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

31

Karena ia diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010.

Adapun jalan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

.............................Pertanyaan........................ Jawaban .......................

1. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat ?

.. Jawaban ......................

2. Bersediakah saudara diperiksa ?

.. Jawaban .......................

3. Apakah saudara mengetahui mengapa dipanggil?

.. Jawaban .......................

4. Apakah saudara bersedia menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar ?

.. Jawaban ........................

5. Apakah dalam pemeriksaan ini saudara dipaksa dalam menjawab pertanyaan ?

.. Jawaban ........................

6. Pertanyaan ....................................................................... dst

.. Jawaban ........................... Dst

7. Apakah saudara bersedia untuk dipanggil kembali untuk diminta keterangan apabila diperlukan ?

.. Jawaban .........................

32

Pertanyaan dibuat sesuai bukti yang ada

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan telah dibacakan

dihadapan saudara................, serta berita acara pemeriksaan ini dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Pegawai yang diperiksa Pejabat Pemeriksa :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

1. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

2. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

3. Nama :

NIP :

Tanda tangan :

LHP.

( Bila kewenangan menjatuhkan jenis hukuman disiplin

ada pd atasan yg lebih tinggi atau pejabat lain)

1. Setelah pemeriksaan atau setelah ybs tdk hadir untuk diperiksa,

disusun LHP yang memuat intisari dari pemeriksaan ybs, yang

terkait, bukti-bukti, informasi yang diperoleh pemeriksa.

2. LHP juga memuat analisa antara perbuatan ybs dengan

peraturan yang terkait.

3. LHP juga memuat Kesimpulan dan Saran.

1.Latar belakang perbuatannya :

• Terpaksa dilakukan atau tidak.

• Disengaja atau tidak.

• Direncanakan atau tidak.

• Ada atau tidak keuantungan ybs / orang lain atas perbuatan tsb.

2. Berat / ringannya dan banyaknya pelanggaran :

• Pernah dilakukan PNS atau tidak.

• Bertentangan atau tidak dengan program pemerintah.

• Melanggar prinsip-pronsip kenegaraan atau tidak.

• Resistensi tinggi atau tidak terhadap PNS lain atau masyarakat.

3. Akibat pelanggaran :

• Ada dampak negatif terhadap unit kerja / Instansi / Pemerintah.

• Menurunkan citra negatif PNS pada unit kerja / Instansi/ Pemerintah.

• Menghalangi pelaksanaan tugas unit kerja / Instansi / Pemerintah.

III. PERTIMBANGAN DLM MENENTUKAN JENIS HUKUMAN YANG AKAN DIJATUHKAN

4. Dampak jenis hukuman terhadap ybs.

• Apakah jenis tersebut akan memberikan efek jera atau tidak terhadap ybs.

• Cepat atau tidak dampaknya kepada ybs.

• Hukuman tersebut mempengaruhi psikologis ybs atau tidak.

5. Kesesuaian dengan peraturan

• Apakah telah ditetapkan limitatip dalam peraturan atau tidak.( mis : Kawen/

Cerai , TMK)

6. Kejujuran / Penyesalan ybs.

• Apakah mempersulit atau tidak.

• Apakah ada kemungkinan akan mengulangi perbuatannya atau tidak.

• Apakah perbuatan tersebut telah pernah dilakukan sebelumnya atau tidak.

• Kondite ybs sebelum pelanggaran tersebut.

VII. Pejabat yang

berwenangmenghukum.

1. Apabila menurut pertimbangan atasan langsung bahwa hukuman yang setimpal

untuk bawahannya tersebut masih kewenangannya untuk menjatuhkan, maka

atasan langsung tersebut membuat, menandatangani dan menyerahkan SK

hukuman disiplin tsb kepada bawahannya (Psl. 24 ayat 3 hurup a).

2. Apabila menurut pertimbangan atasan langsung hukuman yang setimpal dengan

pelanggaran bawahannya telah menjadi kewenangan atasan yang lebih tinggi

untuk menjatuhkan, maka atasan langsung tersebut membuat laporan dan

dilampiri BAP, LHP serta disampaikan secara hirarhis (Psl. 24 ayat 3 hurup b).

3. Laporan atasan langsung tersebut memuat dasar-dasar pertimbangan dan saran.

4. Apabila menurut pertimbangan pejabat yang menerima laporan bahwa

saran atasan langsung dapat disetujui, maka pejabat tersebut menjatuhkan

hukuman disiplin, tetapi apabila menurut pertimbanganya BAP,LHP yang

ada belum memadai, dapat dibentuk Tim pemeriksa (Psl. 25).

5. Apabila menurut pejabat yang menerima laporan bahwa hukuman yang

setimpal untuk pelanggaran tersebut adalah hukuman yang lebih berat lagi,

dan kewenangan menjatuhkannya berada pada pejabat yang lebih tinggi lagi,

maka pejabat tersebut membuat laporan lagi.

VIII. Penyerahan SK Hukuman Disiplin

1. Pada prinsipnya, SK hukuman disiplin diserahkan langsung kepada yang

dihukum

(Psl. 31 ayat 2).

2. SK hukuman disiplin diserahkan kepada ybs dalam tempo 14 hari setelah

ditetapkan (Psl. 31 ayat 3).

3. Dalam hal PNS yang dihukum tidak berada di kantor atau tidak bersedia

hadir untuk menerima SK hukuman disiplin, maka dibuat surat panggilan

secara tertulis (Psl. 31 ayat 4).

4. Apabila ybs tidak hadir pada tanggal yang ditentukan dalam surat

panggilan,maka SK dikirim ke alamat domisili ybs terakhir dilaporkan di

kantor, dgn demikian dianggap telah diterima

(Psl. 31 ayat 4).

5. PNS yg dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian, sejak menerima SK

atau dianggap telah diterima, tidak dapat bekerja dan tidak dapat

dibayarkan gajinya lagi, kecuali bagi yang mengajukan banding dan

mengajukan permohonan izin untuk dapat tetap bekerja selama banding

serta mendapat izin dari PPK.

IX. Keberatan/ Banding.

Keberatan.

=> Diajukan dan disampaikan kepada atasan pejabat yang menghukum dlm

tempo 14 hari, dan tembusan kpd pejabat yang menghukum.

=> Pejabat yang menerima keberatan hrs mengambil keputusan dlm tempo 21

hari kerja sejak menerima keberatan. (Psl. 35,36,37)

Banding.

=> Diajukan dan disampaikan kpd BAPEK dlm tempo 14 hari, dan

tembusan kpd PPK.

=> Banding memuat alasan sanggahan dan dilampiri bukti. (Psl. 38),

(PP. 24/2011).

T I N G K AT D A N J E N I S H U K U M A N D I S I P L I N

P N S

( R P P D i s i p l i n P N S )PP No. 53 Thn2010 RPP DisiplinPNS

1. TINGKAT RINGAN:a. Teguranlisan

b. Tegurantertulis

c. Prnyataan tdk puas scr

trtulis

1. TINGKAT RINGAN:a. Teguranlisan

b. Tegurantertulis

c. Prnyataan tdk puas scr

trtulis

2. TINGKATSEDANG 2. TINGKATSEDANG

a. Tunda KGB slma 1 thn

b. Tunda KP slma 1 thn

c. Turun pangkat stingkat lbh

rendah selama 1 thn

a. Pemotongan tunjangan kinerja

sebesar25%selama1 (satu) tahun;

b. Pemotongan tunjangan kinerja

sebesar 25% selama 2 (dua) tahun;

atau

c. Pemotongan tunjangan kinerja

sebesar25%selama3 (tiga) tahun.

T I N G KAT D AN J ENI S HU KU M AN D IS I PL I N

PP No. 53 Thn2010 RPP DisiplinPNS

3. TINGKATBERAT 3. TINGKATBERAT

a. Turun pangkat setingkat

lbh rendah selama 3 thn

b. Pmindahan dlm rangka

penurunan jabt setingkat

lbh rendah

c. Pembebasan dari jabt

a. penurunan jabatan setingkat

lebih rendah selama 1 (satu)

tahun;

b. Penurunan jabatan menjadi

jabatan pelaksana.

c. pemberhentian dengan

hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagaiPNS.

Implementasi Peraturan Disiplin

di Masa Transisi

Memberlakukan ketentuan PP53/2010

Jenis-jenis hukuman disiplin mengacu padapasal 87 UU ASN yaitu hukuman disiplinterberat adalah pemberhentian denganhormat tidak atas permintaansendiri

mengacuProsedur banding administratif pada PP24/2011

TERIMAKASIHSEMOGA BERMANFAAT